BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG

SALINAN

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a. bahwa tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil di Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Belitung

dilaksanakan

berdasarkan pertimbangan yang obyektif guna meningkatkan kinerja

dan

disiplin

pegawai

negeri

sipil

dalam

rangka

kesejahteraan bagi pegawai negeri sipil yang berdaya guna dan berhasil guna dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; b. bahwa tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil di Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Belitung

sebagaimana

diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, perlu ditinjau kembali guna dilakukan perubahan dan diganti untuk disesuaikan

dengan

kemampuan

keuangan

daerah

guna

pelaksanaannya; c. bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana tersebut tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung; Mengingat ...

D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\3-CABUT PERBUP 1-2014 TAMBAHAN PENGHASILAN PNS.doc

1

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi

Kepulauan

Republik

Indonesia

Bangka Tahun

Belitung 2000

(Lembaran

Nomor

217,

Negara

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2008

tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 9. Peraturan Pemerintah ... D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\3-CABUT PERBUP 1-2014 TAMBAHAN PENGHASILAN PNS.doc

2

9. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan

Pemerintah

Pembagian

Urusan

Nomor

38

Tahun

Pemerintahan

2007

Antara

tentang

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor

82,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor

89,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Menteri

tentang

Perubahan

Dalam Negeri

Pedoman

Pengelolaan

Nomor

Kedua

13

Keuangan

Atas

Peraturan

Tahun

2006

tentang

Daerah

(Berita

Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang

Pola

Organisasi

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten

Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor

18),

sebagaimana

telah

diubah

terakhir

dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 10); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2007 tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Sekretariat

Daerah,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2007 tentang ...


3

tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Sekretariat

Daerah,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 10); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten

Belitung

Tahun

2007

Nomor

20),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 11); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 21), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor

21

Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 12); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 22); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Kewenangan

Pemerintahan

Kabupaten

Belitung

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 13); 21. Peraturan Bupati Belitung Nomor 50 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 50); MEMUTUSKAN ... D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\3-CABUT PERBUP 1-2014 TAMBAHAN PENGHASILAN PNS.doc

4

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG. Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Belitung. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, RSUD H. Marsidi Judono, Kantor, Sekretariat DP KORPRI Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. 6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada instansi daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dan gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau yang diperbantukan/dipekerjakan di luar SKPD induknya pada instansi pemerintah lainnya termasuk Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/dipekerjakan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dan Calon Pegawai Negeri Sipil. Pasal 2 Tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil selain gaji dan tunjangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dapat diberikan berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikut : a. beban kerja; b. tempat bertugas; c. kondisi kerja; d. kelangkaan profesi; e. prestasi kerja; dan/ atau f. pertimbangan objektif lainnya. Pasal 3 ...


5

Pasal 3 (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. (2) Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. Rentang kendali, tanggung jawab dan kewenangan, ditetapkan sebagai berikut : 1. Sekretaris Daerah Rp. 5.500.000,2. Asisten dan Staf Ahli Rp. 5.000.000,3. Inspektur, Kepala Dinas/ Badan, Rp. 3.500.000,Sekretaris DPRD, Direktur Rumah Sakit 4. Kepala Kantor, Kabag. lingkup Rp. 2.500.000,Setda, dan Camat 5. Inspektur Pembantu, Sekretaris Rp. 2.000.000,Inspektorat/ Dinas/ Badan, Kabid Dinas/ Badan, Kabag. Sekrt DPRD, Kabag./ Kabid. Rumah Sakit, Sekretaris Kecamatan, Sekretaris KORPRI dan PNSD eselon III Instansi Pemerintah Lainnya. 6. Kasubbag lingkup Setda, Kasi Rp. 1.300.000,Dinas, Kasubbid. Badan, Kasubbag Sekretariat Inspektorat/ Dinas/ Badan, Kasubbag/ Kasi Kantor/ Rumah Sakit, Lurah, Kepala UPTD, Kasi Kecamatan dan PNSD eselon IV Instansi Pemerintah Lainnya 7.

Kepala Sekolah

Rp

8.

Kasubbag Sekretariat KORPRI, Sekretaris dan Kasi Kelurahan, Kasubbag UPT, Kasubbag Sekretariat Kecamatan dan Kepala TU SMP/SMA/SMK.

Rp.

1.000.000,800.000,-

b. Tenaga fungsional pendidikan...


6

b. Tenaga fungsional pendidikan, ditetapkan sebagai berikut : 1. Golongan IV Rp. 800.000,2. Golongan III Rp. 650.000,3. Golongan II Rp. 550.000,4. Golongan I Rp. 500.000,c. Tenaga fungsional kesehatan, ditetapkan sebagai berikut: 1. Golongan IV Rp. 800.000,2. Golongan III Rp. 650.000,3. Golongan II Rp. 550.000,4. Golongan I Rp. 500.000,d. Tenaga fungsional umum dan fungsional lainnya, ditetapkan sebagai berikut : 1. Golongan IV Rp. 800.000,2. Golongan III Rp. 650.000,3. Golongan II Rp. 550.000,4. Golongan I Rp. 500.000,e. Tenaga fungsional medis dan tenaga fungsional kesehatan tertentu lainnya yang meliputi : Dokter spesialis, Dokter umum, Dokter gigi, Apoteker, Perawat Anestesi, dan Kepala Ruang Perawatan/ Instalasi yang ditugaskan di Rumah Sakit dan Puskesmas, ditetapkan sebagai berikut: 1. Dokter spesialis Rp. 7.700.000,2. Dokter umum dan Dokter gigi Rp. 3.200.000,3. Apoteker Rp. 3.200.000,4. Perawat Anestesi Rp. 1.200.000,5. Kepala Ruang Perawatan/ Instalasi Rp. 800.000,f. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, ditetapkan sebagai berikut : 1. Pejabat Eselon III Rp. 3.250.000,2. Pejabat Eselon IV Rp. 2.050.000,3. Staf Golongan III Rp. 1.200.000,4. Staf Golongan II Rp. 1.100.000,5. Staf Golongan I Rp. 1.050.000,(3) Bagi pegawai yang mendapat tugas tambahan sebagai pelaksana tugas (Plt) untuk jabatan yang lebih tinggi dari jabatan definitif yang dijabatnya, kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan jabatan pelaksana tugas (Plt) yang diembannya dan dibuktikan dengan Keputusan Bupati. (4) Jabatan pelaksana tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya dijabat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Pasal 4 ...


7

Pasal 4 (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil. (2) Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kecamatan pulau, desa pulau, dan dusun pulau, yang ditetapkan sebagai berikut : a.

Pulau Sumedang

Rp.

400.000,-

b.

Pulau Kuil, Pulau Buntar, Pulau Rp. Kalangbau, Pulau Aur, dan Pulau Gersik

350.000,-

c.

Pulau Mendanau, Pulau Seliu, Pulau Kalimambang dan pulau lainnya

250.000,-

Rp.

Pasal 5 Kriteria tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, dan huruf e, ditetapkan kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, diberikan kepada pegawai negeri sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, berupa pemberian uang makan. (2) Pemberian uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 (1) Tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan setiap bulan berdasarkan usulan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut : a. diberikan secara lumpsum setelah dipotong pajak PPh Pasal 21 sesuai ketentuan perundang-undangan;

b. Tambahan Penghasilan …


8

b. Tambahan Penghasilan dihentikan pembayarannya apabila pegawai yang bersangkutan : 1. menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan negara; 2. menjalani cuti lebih dari 22 (dua puluh dua) hari kerja; 3. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil; 4. diberhentikan dari jabatan organik; 5. diberhentikan sementara dari jabatan negeri; 6. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun; 7. menjalani masa uang tunggu; 8. menjalani tugas belajar dan/atau pendidikan kedinasan lebih dari 22 (dua puluh dua) hari kerja; 9. dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; (2) Tambahan penghasilan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diberikan salah satu. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tambahan penghasilan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan/atau Pasal 6, dapat diberikan secara kumulatif. (4) Dalam hal pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugasnya diberikan tambahan penghasilan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi maka kepadanya hanya dapat diberikan salah satu. (5) Tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini tidak diberikan bagi pegawai negeri sipil daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi pemerintah lainnya yang telah diberlakukan remunerasi di instansinya. Pasal 8 (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Pada saat …


9

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan dengan Peraturan Bupati ini. Pasal 9 (1) Ketentuan tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dan persyaratannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 17 Januari 2014 BUPATI BELITUNG, Ttd. SAHANI SALEH Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 18 Januari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, Ttd. KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNGTUNG TAHUN 2014 NOMOR 3


10

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG

Recommend Documents