BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang

Penjabaran

Tugas

dan

Fungsi

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

Peraturan Bupati Belitung Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi DPPKAD Kab. Belitung

1

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);


2

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20);

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Kabupaten Belitung, yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung. 5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung. 6 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung.


3

7 Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung. 8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung. 9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung. 10. Seksi

adalah

Seksi

pada

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung. 11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Pasal 2 Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan

dan

Aset

Daerah

merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Pasal 3 Dinas

Pendapatan,

mempunyai

tugas

Pengelolaan melaksanakan

Keuangan urusan

dan

Aset

Daerah

pemerintahan

daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pasal 4 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;


4

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 5 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mempunyai kewenangan : a. menyusun

kebijakan

dan

pedoman

pelaksanaan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD); c. melakukan pengendalian pelaksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran; e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); h. menyimpan uang daerah; i.

menetapkan SPD;

j.

melaksanakan

penempatan

uang

daerah

dan

mengelola

/

menatausahakan investasi; k. melakukan

pembayaran

berdasarkan

permintaan

pejabat

pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; l.

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;

m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; n. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; o. melakukan penagihan piutang daerah; p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; q. menyajikan informasi keuangan daerah; r. melaksanakan

kebijakan

dan

pedoman

pengelolaan

serta

penghapusan barang daerah; Peraturan Bupati Belitung Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi DPPKAD Kab. Belitung

5

s. melaksanakan penyusunan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah; t. menyusun standarisasi harga / Harga Satuan Umum (HSU). BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. c. Bidang Pendapatan terdiri dari : 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan; 2. Seksi Penetapan; 3. Seksi Penagihan dan Evalusasi. d. Bidang Anggaran dan Akuntansi terdiri dari : 1. Seksi Anggaran; 2. Seksi Akuntansi; e. Bidang Perbendaharaan terdiri dari : 1. Seksi Perbendaharaan; 2. Seksi Administrasi; f. Bidang Aset Daerah terdiri dari : 1. Seksi Administrasi Aset Daerah; 2. Seksi Kerjasama dan Pemanfaatan Aset Daerah; 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. Peraturan Bupati Belitung Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi DPPKAD Kab. Belitung

6

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); h. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kedua Sekretaris Pasal 7 Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaporan, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan umum. Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan; b. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan; c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas; d. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 9 Sekretaris terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; Pasal 10 Sub

Bagian

Perencanaan

dan

Pelaporan

mempunyai

tugas

melaksanakan urusan kesekretariatan di bidang perencanaan dan pelaporan. Pasal 11


7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan; b. penyusunan

evaluasi

dan

pelaporan

terhadap

pelaksanaan

program dan kegiatan; c. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 12 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan. Pasal 13 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharan, dan verifikasi keuangan; b. penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan; c. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 14 Sub

Bagian

Kepegawaian

dan

Umum

mempunyai

tugas

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas. Pasal 15 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi : a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas; Peraturan Bupati Belitung Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi DPPKAD Kab. Belitung

8

b. penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan; c. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Ketiga Bidang Pendapatan Pasal 16 Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penerimaan daerah. Pasal 17 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi : a. melaksanakan pendaftaran / pendataan, pemeriksaan, penetapan, pembukuan, penagihan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku; b. melaksanakan pengelolaan penerimaan / pendapatan daerah yang bersumber dari bagi hasil pajak dan bukan pajak dan dana perimbangan pusat serta penerimaan daerah lainnya; c. melaksanakan pembinaan pengelolaan administrasi pendapatan daerah; d. melaksanakan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 18 Bidang Pendapatan terdiri dari : a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan; b. Seksi Penetapan; c. Seksi Penagihan dan Evaluaasi.


9

Pasal 19 Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pendaftaran, pendataan, pemeriksaan terhadap objek pajak sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pasal 20 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi : a. melakukan pendaftaran terhadap objek dan subjek pajak; b. memberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) untuk wajib pajak daerah; c. menyiapkan / membuat kartu data objek pajak, subjek pajak, wajib pajak; d. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan objek pajak dan subjek pajak; e. menyampaikan nota perhitungan pajak daerah kepada seksi penetapan; f. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak; g. melaksanakan administrasi pengelolaan penerimaan / pendapatan daerah yang bersumber dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana perimbangan pusat serta penerimaan daerah lainnya; h. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; i.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 21

Seksi Penetapan mempunyai tugas melakukan penetapan terhadap objek pendapatan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pasal 22 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Penetapan mempunyai fungsi : a. membuat nota perhitungan pajak daerah berdasarkan kartu data;


10

b. menerbitkan Surat Ketetapan Wajib Pajak Daerah (SKPD) / Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN); c. menyampaikan SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, kepada wajib pajak; d. melakukan legalisasi (perforasi) terhadap benda-benda berharga dan pengesahan lainnya; e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 23 Seksi Penagihan dan Evaluasi mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pembukuan dan penagihan serta evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pasal 24 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Penagihan dan Evaluasi mempunyai fungsi : a. melaksanakan penatausahaan dan melaksanakan penagihan pajak daerah; b. menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD); c. mengelola administrasi angsuran dan keberatan dari wajib pajak; d. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data penerimaan lain-lain; e. melaksanakan penyampaian SPPT-PBB kepada wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. membuat laporan realisasi dan evaluasi penerimaan daerah dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara berkala; g. melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak;


11

h. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; i.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keempat Bidang Anggaran dan Akuntansi Pasal 25

Bidang Anggaran dan Akuntansi mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Pedoman Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melaksanakan fungsi akuntasi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, menyusun laporan keuangan PPKD dan Pemerintah Daerah, menyusun Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 26 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Anggaran dan Akuntansi mempunyai fungsi : a. melaksanakan mengumpulkan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pedoman penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); b. melaksanakan fungsi akuntasi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, menyusun laporan keuangan PPKD dan Pemerintah Daerah,

menyusun

Peraturan

Daerah

tentang

Pelaksanaan

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); c. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.


12

Pasal 27 Bidang Anggaran dan Akuntansi terdiri dari : a. Seksi Anggaran; b. Seksi Akuntansi. Pasal 28 Seksi Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pedoman penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 29 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Anggaran mempunyai fungsi : a. mengumpulkan

bahan

penyusunan

rancangan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); b. mengumpulkan

bahan

penyusunan

rancangan

perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); c. menyiapkan

pedoman

penyusunan

rancangan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) / perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); d. menyiapkan dan menyusun nota keuangan; e. menyiapkan dan menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); f. melakukan

pembinaan

dan

koordinasi

dalam

penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) / Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; g. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 30 Seksi Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan fungsi akuntasi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, menyusun laporan keuangan


13

Pejabat Pengelola keuangan Daerah, menyusun laporan keuangan PPKD

dan

Pemerintah

Daerah,

menyusun

Peraturan

Daerah

Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD dan menyusun Peraturan Bupati

tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 31 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Seksi Akuntansi mempunyai fungsi : a. melaksanakan fungsi akuntasi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; b. menyusun laporan keuangan PPKD dan Pemerintah Daerah; c. menyusun Peraturan Daerah Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD); d. menyusun

Peraturan

Bupati

tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Kelima Bidang Perbendaharaan Pasal 32 Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas meneliti Surat Penyediaan Dana (SPD), menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D), memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan, melaksanakan penempatan uang daerah, melaksanakan pemberian pinjaman, melakukan pengelolaan utang dan pinjaman daerah. Pasal 33 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi : a. meneliti Surat Penyediaan Dana (SPD);


14

b. menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D); c. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); d. mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); e. melaksanakan penempatan uang daerah; f. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah. g. melakukan pengelolaan utang dan pinjaman daerah; h. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; i.


Bidang Perbendaharaan terdiri dari : a. Seksi Perbendaharaan; b. Seksi Administrasi. Pasal 35 Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan anggaran kas, menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD), menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D), memproses masalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dan melakukan pembinaan perbendaharaan. Pasal 36 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Perbendaharaan mempunyai fungsi : a. menyiapkan anggaran kas; b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD); c. meneliti kelengkapan SPM yang diajukan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah; d. memproses dan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D); e. melakukan

pembayaran

berdasarkan

permintaan

pejabat

pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; f. memproses masalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); Peraturan Bupati Belitung Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi DPPKAD Kab. Belitung

15

g. melakukan pembinaan perbendaharaan; h. mengerjakan pembukuan berupa pembuatan register, daftar dan kartu yang berkenaan dengan tugas dan tanggungjawab pada seksi perbendaharaan; i.

memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

j.


Seksi Administrasi mempunyai tugas menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah, memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melaksanakan pemberian pinjaman, melakukan pengelolaan utang dan pinjaman daerah, menerbitkan SKPP, menerbitkan laporan bulanan (rekap gaji dan IWP) dan penyetoran PFK (Potongan Pihak Ketiga). Pasal 38 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Seksi Administrasi mempunyai fungsi : a. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah; b. memproses / menerbitkan surat-surat Keputusan Bupati Belitung tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran serta tugas-tugas yang dikuasakan; c. memproses / menerbitkan surat-surat Keputusan Bupati Belitung tentang penetapan penunjukan bendahara, bendahara khusus penerimaan dan pengeluaran serta pembuatan daftar gaji, penetapan/penunjukan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) dan Daftar Penguji; d. memproses/menerbitkan

SKPP,

laporan

bulanan

gaji

dan

penyetoran potongan pihak ketiga; e. memantau pelaksanaan penerimaan dan penggeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); f. mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendpatan dan Belanja Daerah (APBD); g. mempersiapkan penempatan uang daerah;. h. memproses / mempersiapkan penempatan uang daerah;


16

i.

memproses / mempersiapkan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

j.

memproses pengelolaan utang dan pinjaman daerah;

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; l.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keenam Bidang Aset Daerah Pasal 39

Bidang

Aset

Daerah

mempunyai

tugas

melakukan

koordinasi

perencanaan kebutuhan barang milik daerah, pendataan, pendaftaran, penatausahaan, penilaian, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan,

pembinaan,

pengawasan,

pengendalian,

penyusunan

standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah dan penyusunan standarisasi harga/ Harga Satuan Umum serta pelaporan dan evaluasi aset daerah. Pasal 40 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Aset Daerah mempunyai fungsi : a. penyiapan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik daerah; b. pengkoordinasian perencanaan kebutuhan barang milik daerah; c. pendataan, pendaftaran dan penatausahaan barang milik daerah; d. penyusunan tata cara penilaian, penghapusan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah; e. pengkoordinasian pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah; f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah; g. pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah; h. penyusunan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah; i.

penyusunan standarisasi harga/Harga Satuan Umum (HSU);

j.

pengevaluasian dan penyiapan laporan barang milik daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);


17

k. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; l.


Bidang Aset Daerah terdiri dari : a. Seksi Administrasi Aset Daerah; b. Seksi Kerjasama dan Pemanfaatan Aset Daerah; c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan. Pasal 42 Seksi Administrasi Aset Daerah mempunyai tugas melakukan pendataan dan pendaftaran aset daerah, melaksanakan

penata-

usahaan

daerah.

aset

Penghapusan

daerah, aset

melaksanakan

daerah

dan

penilaian

melaksanakan

aset

pembinaan,

pengawasan dan pengendalian aset daerah. Pasal 43 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Administrasi Aset Daerah mempunyai fungsi : a. penyiapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugasnya; b. penyusunan tata cara penilaian, penghapusan dan penuntutan ganti rugi barang milik daerah; c. pendataan, pendaftaran dan penatausahaan barang milik daerah; d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah sesuai dengan bidang tugasnya; e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 44 Seksi Kerjasama dan Pemanfaatan Aset Daerah mempunyai tugas mengkoordinir kerjasama dan pemanfaatan aset daerah, menyusun


18

tata

cara

kerjasama

dan

pemanfaatan

aset

daerah

dan

pemindahtanganan aset daerah. Pasal 45 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Kerjasama dan Pemanfaatan Aset Daerah mempunyai fungsi : a. penyiapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugasnya; b. penyusunan tata cara pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah; c. pengkoordinasian pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah; d. pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah; e. penyusunan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah; f. penyusunan standarisasi harga/Harga Satuan Umum (HSU); g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah sesuai dengan bidang tugasnya; h. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; i.


Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan evaluasi dan laporan aset daerah. Pasal 47 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. penyiapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugasnya; b. pelaksanaan

monitoring,

penghimpunan

dan

pengevaluasian

laporan dari pengguna barang; c. pembinaan pelaporan barang milik daerah; d. penyusunan Buku Induk Inventaris Barang Milik Daerah; e. pembuatan Daftar Rekapitulasi Mutasi Barang Tahunan dari pengguna; Peraturan Bupati Belitung Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi DPPKAD Kab. Belitung

19

f. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasal 48 (1) Pada organisasi dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai kebutuhan. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 49 Kelompok

jabatan

fungsional

mempunyai

tugas

melaksanakan

sebagian tugas dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan keahlian. Pasal 50 (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi

dalam

berbagai

kelompok

sesuai

dengan

bidang

keahliannya. (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas pendapatan, pengelolaan

keuangan

dan

aset

daerah

oleh

bupati

dan

bertanggung jawab kepada kepala dinas. (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.


20

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV TATA KERJA Pasal 51 Dalam melaksanakan tugasnya, kepala dinas, sekretarias, para kepala bidang, para kepala seksi, para kepala sub bagian dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Pasal 52 (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung

jawab

kepada

atasan

masing-masing

dan

menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 53 (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Belitung Nomor 53 Tahun 2004 tentang Uraian Jabatan Organisasi Badan

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

(Lembaran

Daerah

Kabupaten Belitung Tahun 2004 Nomor 24 Seri D) dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan

lebih

lanjut

oleh

Bupati

sepanjang

mengenai

pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Bupati Belitung Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi DPPKAD Kab. Belitung

21

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 54 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 18 Juli 2008 BUPATI BELITUNG,

Ttd.

DARMANSYAH HUSEIN Diumumkan di Tanjungpandan pada tanggal 18 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, Ttd. MULGANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2008 NOMOR 32


22

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG

Recommend Documents