BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengendalian

Dampak

Lingkungan

Hidup

Daerah

Kabupaten

Belitung. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik

Peraturan Bupati Belitung Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Bapedalda Kab. Belitung

1

Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 21);

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BELITUNG.


2

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Kabupaten Belitung, yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung. 5. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah adalah Badan

Pengendalian

Dampak

Lingkungan

Hidup

Daerah

Kabupaten Belitung. 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung. 7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung. 8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung. 9. Bidang adalah Bidang pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung. 10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung. 11. Unit Pelaksana Teknis pada Badan yang selanjutnya disingkat UPT Badan adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Pasal 2 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Belitung merupakan lembaga teknis daerah penunjang Pemerintah Daerah di Peraturan Bupati Belitung Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Bapedalda Kab. Belitung

3

bidang pengendalian dampak lingkungan hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung

mempunyai

tugas

mengkoordinir

pencegahan,

penanggulangan pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup serta kegiatan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan hidup. Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung mempunyai fungsi : a. perumusan

kebijakan

operasional

pencegahan

dan

penanggulangan, pencemaran, kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup; b. pelaksanaan

koordinasi

pencegahan

dan

penanggulangan

pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan kualitas lingkungan hidup; c. pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan hidup; d. peningkatan

kualitas dan kapasitas sumber daya

manusia

pengendali dampak lingkungan hidup; e. pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan rencana kelola lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup serta pengendalian teknis Amdal; f. pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan

hidup

serta

penyuluhan

peningkatan

peranserta

masyarakat; g. penetapan dan pelestarian keanekaragaman hayati daerah; h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis menuju kota sehat, bersih dan hijau; i.

pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan;

j.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. Pasal 5


4

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

Badan

Pengendalian

mempunyai

kewenangan

Dampak

Lingkungan

melaksanakan

Hidup

Daerah

pengendalian

dampak

lingkungan yang meliputi pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3), pengelolaan kualitas air, udara dan tanah, pengendalian perusakan dan pencemaran kualitas lingkungan wilayah daratan, pesisir dan laut, penanggulangan kerusakan dan pencemaran kualitas lingkungan wilayah daratan, pesisir dan laut serta melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati. BAB III ORGANISASI Bagian Pertama SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 Badan Pengendalaian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretaris terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) terdiri dari : 1. Sub Bidang Teknis Amdal; 2. Sub Bidang Perizinan. d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) terdiri dari : 1. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi; 2. Sub Bidang Pengendalian. e. Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari : 1. Sub Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat; 2. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan. f. Unit Pelaksana Teknis (UPT). Peraturan Bupati Belitung Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Bapedalda Kab. Belitung

5

g. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kedua Sekretaris Pasal 7 Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaporan, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan umum. Pasal 8 Untuk menyelenggaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan; b. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan; c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas; d. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 9 Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Sub Bagian Keuangan. Pasal 10 Sub

Bagian

Perencanaan

dan

Pelaporan

mempunyai

tugas

melaksanakan urusan kesekretariatan di bidang perencanaan dan pelaporan. Pasal 11 Untuk menyelenggaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :


6

a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan; b. penyusunan

evaluasi

dan

pelaporan

terhadap

pelaksanaan

program dan kegiatan; c. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 12 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan. Pasal 13 Untuk menyelenggaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharan, dan verifikasi keuangan; b. penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan; c. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 14 Sub

Bagian

Umum

dan

Kepegawaian

mempunyai

tugas

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas. Pasal 15 Untuk menyelenggaran tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas; b. penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;


7

c. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Ketiga Bidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pasal 16 Bidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan mempunyai tugas membantu

Kepala Badan dalam menyelenggarakan

koordinasi

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan dampak lingkungan, melakukan pengkajian dan pembinaan teknis Analisia Mengenai Dampak

Lingkungan

(AMDAL),

pelaksanaan

Rencana

Kelola

Pemantauan

Lingkungan

pembinaan Lingkungan

(RPL)

serta

teknis (RKL)

penerapan /

Rencana

melaksanakan

analisis

mengenai perizinan di bidang lingkungan. Pasal 17 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,

Bidang

Analisa

Mengenai

Dampak

Lingkungan

(AMDAL)

mempunyai fungsi : a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyusunan dokumen kelayakan lingkungan; b. melakukan

pengumpulan

dan

pengelolaan

data

serta

pengkoordinasian kegiatan dalam rangka perencanaan kelayakan lingkungan; c. melakukan

pengumpulan

dan

pengelolaan

data

serta

pengkoordinasian kegiatan sebelum perizinan dikeluarkan; d. melaksanakan

pemberian

rekomendasi

perizinan

di

bidang

lingkunagan hidup bagi usaha dan atau kegiatan; e. melaksanakan pemberian rekomendasi izin pembuangan dan pemanfaatan limbah cair dan limbah B3; f. melaksanakan koordinasi antar bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; Peraturan Bupati Belitung Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Bapedalda Kab. Belitung

8

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 18 Bidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) terdiri dari : a. Sub Bidang Teknis Amdal; b. Sub Bidang Pendataan dan Perizinan. Pasal 19 Sub Bidang Teknis Amdal mempunyai tugas menyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan analisis mengenai dampak lingkungan, perencanaan program kelayakan lingkungan, melakukan inventarisasi terhadap kegiatan/usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting. Pasal 20 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Bidang Teknis Amdal mempunyai fungsi : a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyusunan kelayakan lingkungan; b. melaksanakan kajian dan mengelola data serta mengkoordinasikan kegiatan

dalam

rangka

perencanaan

program

kelayakan

lingkungan; c. melakukan

inventarisasi

terhadap

kegiatan

/

usaha

yang

menimbulkan dampak besar dan penting; d. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 21 Sub Bidang Perizinan mempunyai tugas pelaksanaan verifikasi aspek kelayakan lingkungan suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Pasal 22 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Sub Bidang Perizinan mempunyai fungsi :


9

a. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perizinan. b. Mengumpulkan

dan

mengelola

data

serta

memberikan

rekomendasi teknis terhadap usaha/kegiatan sebelum perizinan dikeluarkan; c. Menyusun konsep perizinan di bidang lingkungan hidup bagi usaha dan atau kegiatan; d. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keempat Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pasal 23 Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan serta monitoring dan evaluasi kualitas lingkungan hidup.

Pasal 24 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi : a. penyusunan

pedoman,

petunjuk

dan

rencana

pengendalian

dampak lingkungan; b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup; c. pembinaan pengelolaan lingkungan hidup; d. pelaksanaan kegiatan audit lingkungan; e. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 25 Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari : a. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi; b. Sub Bidang Pengendalian. Peraturan Bupati Belitung Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Bapedalda Kab. Belitung

10

Pasal 26 Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas penyiapan berbagai perundang-undangan dan peraturan di bidang lingkungan hidup yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas monitoring dan evaluasi kualitas lingkungan hidup, pelaksanaan teknis koordinasi manajemen audit lingkungan. Pasal 27 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi : a. melaksanakan penyiapan bahan dan peraturan perundangan. b. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan kualitas lingkungan hidup; c. melakukan audit lingkungan hidup; d. menyiapkan bahan dan menyampaikan laporan teknis; e. membuat laporan rutin dan berkala kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; f. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 28 Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas penyiapan berbagai perundang-undangan dan peraturan di bidang lingkungan hidup yang menjadi

pedoman

pelaksanaan

tugas

pengendalian

kualitas

lingkungan, pelaksanaan teknis koordinasi manajemen pengendalian kualitas

lingkungan,

pelaksanaan

teknis

koordinasi

pelayanan

pengaduan kasus lingkungan. Pasal 29 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Sub Bidang Pengendalian mempunyai fungsi : a. melakukan inventarisasi dan kompilasi berbagai perundangundangan dan peraturan di bidang lingkungan hidup yang terkait dengan pengendalian kualitas lingkungan hidup;


11

b. mengumpulkan bahan dan memberikan masukan bagi penyusunan produk hukum daerah di bidang lingkungan hidup, khususnya dalam hal pengendalian kualitas lingkungan hidup; c. melakukan inventarisasi dan menyusun basis data kualitas lingkungan sebagai bahan perencanaan pelaksanaan tugas pengendalian kualitas lingkungan hidup; d. mengumpulkan data dan informasi di lapangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengendalian kualitas lingkungan hidup; e. melakukan evaluasi terhadap parameter kualitas lingkungan dari aspek fisika, kimia dan biologi pada titik pantau tertentu; f. melaksanakan pengendalian teknis dan atau evaluasi pelaksanaan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh pelaku usaha; g. memberikan pelayanan administratif terhadap pengaduan kasus lingkungan; h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; i.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Kelima Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Pasal 30

Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas penyiapan bahan perencanaan, pedoman dan petunjuk teknis pemulihan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam rangka pelaksanaan usaha / kegiatan yang berwawasan lingkungan Hidup dan pembangunan yang berkelanjutan. Pasal 31 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : a. penyusunan pedoman, petunjuk dan rencana pemulihan kualitas lingkungan hidup; b. pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan hidup; c. pelaksanaan penyuluhan kelompok masyarakat sadar lingkungan hidup; d. pelaksanaan penyuluhan konservasi sumber daya alam;


12

e. penyampaian laporan rutin dan berkala kepada atasan sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 32 Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari : a. Sub Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat; b. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan. Pasal 33 Sub Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas penyiapan berbagai perundang-undangan dan peraturan di bidang lingkungan

hidup

yang

menjadi

pedoman

pelaksanaan

tugas

peningkatan peranserta masyarakat, pelaksanaan teknis koordinasi terhadap peningkatan peran serta masyarakat dibidang lingkungan hidup. Pasal 34 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Sub Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi : a. melaksanakan penyiapan bahan peraturan dan perundangan; b. melaksanakan

koordinasi

terhadap

peningkatan

peranserta

program

peningkatan

peranserta

masyarakat; c. menyusun

perencanaan

masyarakat; d. menyusun perencanaan program tentang kota bersih, sehat dan hijau; e. membuat laporan rutin dan berkala kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; f. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 35 Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas penyiapan berbagai perundang-undangan dan peraturan di bidang Peraturan Bupati Belitung Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Bapedalda Kab. Belitung

13

lingkungan hidup yang menjadi pedomanan pelaksanaan tugas pemulihan kualitas lingkungan, pelaksanaan pedoman teknis terhadap program pemulihan kualitas lingkungan dan konservasi sumber daya alam. Pasal 36 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Sub Bidang Pemulihan kualitas lingkungan mempunyai fungsi : a. melaksanakan penyiapan bahan peraturan dan perundangan; b. menyusun perencanaan program pemulihan kualitas lingkungan; c. melaksanakan koordinasi pemulihan kualitas lingkungan; d. melaksanakan program pemulihan kualitas lingkungan; e. membuat laporan rutin dan berkala kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; f. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasal 37 (1) Pada organisasi badan pengendalian dampak lingkungan hidup daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai kebutuhan. (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 38 Kelompok

jabatan

fungsional

mempunyai

tugas

melaksanakan

sebagian tugas badan sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangan yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Peraturan Bupati Belitung Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Bapedalda Kab. Belitung

14

Pasal 39 (1) Kelompok

jabatan

fungsional

terdiri

dari

sejumlah

tenaga

fungsional yang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional dipimpin oleh tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati. (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada (1) diatur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. BAB IV TATA KERJA Pasal 40 Dalam melaksanakan tugasnya, kepala badan, sekretaris, para kepala bidang, para kepala seksi, para kepala sub bagian dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Pasal 41 (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan badan pengendalian dampak lingkungan hidup daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan badan pengendalian dampak lingkungan hidup daerah wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung

jawab

kepada

atasan

masing-masing

dan

menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 42


15

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Belitung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Uraian Jabatan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2004 Nomor 7 Seri D), dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan

lebih

lanjut

oleh

Bupati

sepanjang

mengenai

pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 18 Juli 2008 BUPATI BELITUNG,

Ttd.

DARMANSYAH HUSEIN

Diumumkan di Tanjungpandan pada tanggal 18 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, Ttd.

MULGANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2008 NOMOR 40


16

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG

Recommend Documents