SALINAN
BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai pada tingkat petani, perlu diberikan subsidi harga pupuk untuk sektor pertanian bagi petani; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 69/Permentan/SR.130/11/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 38 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2013 yang dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran; c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Pupuk
Bersubsidi
Untuk
Sektor
Pertanian
Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2012;
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\02-HET PUPUK SUBSIDI 2013_94A19.doc
1
di
Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1959
tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992
Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3478); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 4. Undang-Undang Pembentukan
Nomor Propinsi
27
Tahun
Kepulauan
2000
tentang
Bangka
Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 6. Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
4437)
sebagaimana
telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008
Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\02-HET PUPUK SUBSIDI 2013_94A19.doc
2
Tahun
2009
Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5015); 8. Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2011
tentang (Lembaran
Nomor
82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk dan
Budidaya
Tanaman
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun
2007
(Lembaran
Nomor
Negara
Republik
Indonesia
82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Penetapan
Presiden
Nomor
77
Tahun
Pupuk
Bersubsidi
Sebagai
Pertanian
Nomor
2005
tentang
Barang
Dalam
Pengawasan; 12. Peraturan
Menteri
69/Permentan/
SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013; 13. Peraturan
Menteri
Perdagangan
Nomor
:
17/M-DAG/
PER/6/2012 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; 14. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 38 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 24 Seri E); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\02-HET PUPUK SUBSIDI 2013_94A19.doc
3
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 12); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008
tentang
Kewenangan
Pemerintahan
Kabupaten
Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN ECERAN
BUPATI
TENTANG
TERTINGGI
ALOKASI
(HET)
DAN
PUPUK
HARGA
BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2013. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah
Kabupaten
adalah
Pemerintah
Kabupaten
Belitung 2. Bupati adalah Bupati Belitung. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. 5. Pupuk
Bersubsidi
adalah
pupuk
yang
pengadaan
dan
penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\02-HET PUPUK SUBSIDI 2013_94A19.doc
4
6. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan, tanaman hortikultura termasuk usaha perkebunan rakyat, usaha budidaya tanaman hijauan makanan ternak dan usaha budidaya ikan atau udang yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan. 7. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat. 8. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak. 9. Pembudidaya Ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang. 10. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya
tanaman
pangan,
holtikultura,
perkebunan,
hijauan makanan ternak dan budidaya ikan atau udang. 11. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk urea, NPK, ZA, dan SP-36 di dalam Negeri, yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya (PUSRI), PT. Petrikimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan, PT. Pupuk Kaltim, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda. 12. Distributor
Pupuk
adalah
Penyalur
di
Lini
III
sesuai
ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 17/MDAG/PER/6/ 2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. 13. Pengecer Resmi adalah Penyalur di Lini IV sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 17/M-DAG/PER/6/ 2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. 14. Kelompok Tani adalah Kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas C:\Users\User\AppData\Local\Temp\02-HET PUPUK SUBSIDI 2013_94A19.doc
5
usaha
tani
dan
kesejahteraan
anggotanya
dalam
mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 15. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pebudidaya ikan dan udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi. 16. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten yang selanjutnya
disingkat
KP3
Kabupaten
adalah
wadah
koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida
yang
dibentuk
oleh
Bupati
untuk
tingkat
Kabupaten. BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 2 (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar. (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan hortikultura,
bagi
perusahaan
perkebunan,
peternakan
tanaman atau
pangan,
perusahaan
perikanan budidaya. BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI Pasal 3 (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan
berimbang
spesifik
lokasi
dengan
mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh C:\Users\User\AppData\Local\Temp\02-HET PUPUK SUBSIDI 2013_94A19.doc
6
Pemerintah Kabupaten serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 87/Permentan/SR.130/12/2011. (2) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. (3) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis dan penyuluh setempat. (4) Dinas yang membidangi tanaman pangan, holtikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan/atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan
penyerapan
pupuk
di
tingkat
petani
di
wilayahnya. Pasal 4 (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar Kecamatan. (2) Realokasi antar Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. BAB IV CADANGAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 5 Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas pertimbangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung sambil menunggu penetapan oleh Bupati Belitung, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dan alokasi bulan
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\02-HET PUPUK SUBSIDI 2013_94A19.doc
7
berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun. BAB V PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) Pasal 6 (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Produsen pupuk Urea, NPK, ZA, dan SP-36 yang diadakan oleh produsen. (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Indonesia. Pasal 7 Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus diberi tabel tambahan berwarna merah, mudah dibaca
dan
tidak
boleh
mudah
hilang/terhapus,
yang
bertuliskan: “Pupuk Bersubsidi Pemerintah” Barang dalam Pengawasan Pasal 8 (1) Pengecer resmi yang ditunjukan harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. Pupuk Urea
Rp 1.800,- per kg
b. Pupuk ZA
Rp 1.400,- per kg
c. Pupuk SP-36
Rp 2.000,- per kg
d. Pupuk NPK
Rp 2.300,- per kg
e. Pupuk Organik Rp
500,- per kg
(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di kios pengecer resmi yang telah ditetapkan.
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\02-HET PUPUK SUBSIDI 2013_94A19.doc
8
BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 9 Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang sesuai yang telah ditetapkan. Pasal 10 (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Wajib melakukan
pemantauan
dan
pengawasan
terhadap
penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi. (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melakukan
tugasnya
dibantu
oleh
Petugas
Pengendali
Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POTP-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (PHL). Pasal 11 (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati. (2) Bupati
menyampaikan
laporan
hasil
pemantauan
dan
pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2013.
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\02-HET PUPUK SUBSIDI 2013_94A19.doc
9
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 30 Januari 2012 BUPATI BELITUNG, Ttd. Tt d. DARMANSYAH HUSEIN
Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 30 Januari 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd.
ABDUL FATAH BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 NOMOR 2
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\02-HET PUPUK SUBSIDI 2013_94A19.doc
10
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2013. I. KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI PER JENIS PUPUK PER KOMODITI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 NO
SUB SEKTOR
1 2 3 4 5
TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PERKEBUNAN PETERNAKAN PERIKANAN BUDIDAYA JUMLAH
UREA 85,00 53,00 1.010,00 1.00 1.00 1.150,00
SP 36
ZA
42,00 24,00 207,00 0,00 0,00 273,00
NPK 26,00 18,00 36,00 0.00 0.00 80,00
90,00 60,00 1.000,00 0.00 0.00 1.150,00
(ton)
ORGANIK 22,00 18,00 65,00 0.00 0.00 105,00
II. KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI PER KECAMATAN PER JENIS PUPUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TA. 2013 (ton) NO 1 2 3 4 5
KECAMATAN TANJUNGPANDAN MEMBALONG BADAU SIJUK SELAT NASIK JUMLAH
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\02-HET PUPUK SUBSIDI 2013_94A19.doc
UREA 79,80 637,00 207,95 127,75 97,50 1.150,00
SP 36
ZA
43,00 143.00 63,50 22,00 1,50 273,00
NPK 10,00 39,00 15,00 14,00 2,00 80,00
10
111,00 474,00 179,00 267,00 118,50 1.150,00
ORGANIK 17,00 39,00 24,00 22,00 3,00 105,00
III. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 NO
KECAMATAN
1
Tanjungpandan
2
SETAHUN
JAN
FEB
MRT
APR
MEI
JUN
JUL
AGT
SEP
(ton)
OKT
NOP
DES
79,80
2,50
6,00
14,00
15,00
5,00
4,00
3,00
5,00
10,00
8,30
7,00
Membalong
637,00
14,00
20,00
55,00
75,00
70,00
25,00
60,00
100,00
75,00
70,00
63,00
3
Badau
207,95
18,00
17,00
40,00
25,00
5,00
2,45
4,00
8,00
30,00
50,00
8,50
-
4
Sijuk
127,75
10,00
17,00
15,00
17,75
11,00
9,00
5,00
7,00
15,00
14,00
8,50
2,00
5
Selat Nasik
97,50
2,00
5,00
22,00
4,00
2,00
5,00
10,50
30,00
15,00
2,00
-
Jumlah
1.150,00
62,00
129,00
154.75
95,00
42,45
77,00
130,50
160,00
157,30
85,60
41,50
IV. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK SP 36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 NO
KECAMATAN
1
Tanjungpandan
2
Membalong
3
SETAHUN
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGT
SEP
OKT
10,00
12,00
(ton) NOP
DES
43,00
-
6,00
10,00
4,00
-
-
3,00
6,00
12,00
2,00
-
-
143,00
-
8,00
17,00
19,00
-
-
2,00
20,00
60,00
17,00
-
-
Badau
63,50
-
4,00
15,00
4,00
-
-
6,00
17,00
13,00
4,50
-
-
4
Sijuk
22,00
-
2,00
6,00
2,00
-
-
-
2,00
8,00
2,00
-
-
5
Selat Nasik
1,50
-
-
1,00
-
-
-
-
-
0.50
-
-
-
273,00
-
-
-
-
-
Jumlah M U LBERITA DAE
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\02-HET PUPUK SUBSIDI 2013_94A19.doc
20,00
49,00
29,00
11
11,0
45,00
93,50
25,50
V. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 NO
KECAMATAN
1
Tanjungpandan
2
SETAHUN
JAN
FEB
10,00
-
-
Membalong
39,00
-
4,00
3
Badau
15,00
-
-
4
Sijuk
14,00
-
5
Selat Nasik
2,00
Jumlah
80,00
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGT
SEP
(ton)
OKT
NOP
DES
3,00
2,00
-
-
-
3,00
2,00
-
-
-
10,00
3,00
-
-
-
8,00
14,00
-
-
-
7,00
-
-
-
-
-
8,00
-
-
-
-
2,00
-
-
-
-
2,00
10,00
-
-
-
-
2,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,00
5,00
-
-
-
34,00
-
-
-
22,00
13,00
VI. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 NO
KECAMATAN
SETAHUN
MEI
JUN
1
Tanjungpandan
111,00
-
4,00
8,00
20,00
-
-
2
Membalong
474,00
-
20,00
42,00
80,00
5,00
3
Badau
179,00
-
14,00
25,00
20,00
-
4
Sijuk
267,50
-
10,00
30,00
25,00
20,00
20,00
11,00
5
Selat Nasik
118,50
-
8,00
11,00
12,00
5,00
2.00
Jumlah
1.150,00
-
56,00
116,50
157,00
30,00
52,00
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\02-HET PUPUK SUBSIDI 2013_94A19.doc
JAN
FEB
MAR
APR
12
30.00 -
(ton)
JUL
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
4,00
15,00
30,00
20,00
10,00
-
5,00
70,00
95,00
90,00
35,00
2,00
60,00
45,00
15,00
-
25,00
60,00
50,00
13,00
3,00
3,00
10,00
30.00
25,00
10,00
2,50
23,00
120,00
275,00
230,00
83,00
7,50
-
-
VII. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 NO
KECAMATAN
SETAHUN
JAN
FEB
MEI
JUN
JUL
1
Tanjungpandan
27,00
-
2,00
6,00
4,00
-
-
-
5,00
8,00
2
Membalong
49,00
-
6,00
8,00
3,00
-
-
-
10,00
3
Badau
35,00
-
5,00
4,00
6,00
-
-
-
4
Sijuk
36,00
-
4,00
8,00
2,00
-
-
5
Selat Nasik
3,00
-
-
1,00
1,00
-
Jumlah
150,00
-
27,00
16,00
-
17,00
MRT
APR
AGT
SEP
NOP
DES
2,00
-
-
17,00
5,00
-
-
7,00
10,00
3,00
-
-
-
6,00
12,00
4,00
-
-
-
-
-
1,00
-
-
-
-
-
48,00
14,00
-
-
28,00
OKT
BUPATI BELITUNG,
ttd. DARMANSYAH HUSEIN
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\02-HET PUPUK SUBSIDI 2013_94A19.doc
13
(ton)
