BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BUPATI BELITUNG, Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan dan ketentuan Perundangan - undangan yang berlaku; b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran Daerah perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Mengingat

:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

D\Data\Perbup\2006\Tata. Lak.APBD

1 of 8

5. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004. 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2006 Nomor 1 Seri A); 11. Peraturan Bupati Belitung Nomor 2 Ttahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2006 Nomor 1 Seri A) MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati Belitung ini, yang dimaksud dengan : 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.


2 of 8

2. Daftar Anggaran Satuan Kerja yang selanjutnya disebut DASK atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan DASK adalah Dokumen Pelaksana Anggaran yang dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta di sahkan oleh Bupati Belitung sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Daerah dan Pencairan dana atas beban APBD serta dokumen pendukung kegiatan Akuntansi Pemerintah Daerah. 3. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Belitung yang selanjutnya disebut BPKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung yang mempunyai kewenangan sebagai Pengelola Keuangan Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati Belitung. 4. Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/ Kuasa PA adalah Kepala SKPD atau Kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan Anggaran pada satuan kerja yang bersangkutan. 5. Kas Daerah adalah tempat menyimpan Uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah. 6. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna Anggaran. 7. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja pengguna anggaran. 8. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing-masing fungsi keuangan daerah. 9. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran . 10. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. 11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh SKPD untuk pengajuan permintaan pembayaran. 12. Surat Perintah Membayar Uang yang selanjutnya disebut SPMU adalah dokumen yang diterbitkan oleh BPKD atas beban pengeluaran DASK SKPD. 13. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disebut SKPP adalah surat keterangan tentang terhitung mulai ,bulan dihentikan pembayaran yang dibuat/dikeluarkan oleh BPKD berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan pejabat berwenang. 14. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disebut SKTJM, adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud.

BAB II PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN Pasal 2


3 of 8

Pada awal Tahun Anggaran, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Daerah menyampaikan usulan kepada Bupati Belitung untuk ditetapkan dengan keputusan, yaitu : a. Satuan Pemegang Kas yang terdiri dari Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas pada satuan unit kerja tersebut. b. Atasan Langsung Pemimpin Kegiatan dan Pemimpin Kegiatan pada satuan unit kerja tersebut. Pasal 3 a. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan b tidak boleh saling merangkap. b. Pejabat Struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak boleh merangkap sebagai Satuan Pemegang Kas. Pasal 4 Tembusan Keputusan penetapan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

BAB III KETENTUAN TATA CARA PENCAIRAN ANGGARAN Pasal 5 (1) Pembayaran-pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung, dilakukan sebagai Beban Tetap dan Beban Sementara (Pengisian Kas). (2) Pembayaran – pembayaran sebagai beban tetap dilakukan untuk : a. Belanja Pegawai ( Gaji Induk/ Gaji Susulan/ Kekurangan Gaji/ GajiTerusan/ Uang Duka Wafat/ Tewas.pembayaran uang lembur, pembayaran Honorarium/ Vakasi, dll), Angsuran hutang pokok dan biaya pinjaman dalam Anggaran Belanja Administrasi Umum. b. Pembayaran subsidi dan bantuan, Subsidi/ perimbangan keuangan dalam anggaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. c. Pembayaran pelaksanaan pekerjaan pemborongan oleh pihak ketiga dan pembelian barang/ bahan/ jasa ,termasuk pembelian barang dan bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri (swakelola) yang nilainya diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) baik mengenai Anggaran Belanja Administrasi Umum maupun Anggaran Belanja Non Administrasi Umum. (3) Pembayaran – pembayaran sebagai Beban Sementara (Pengisian Kas) dilakukan untuk : a. Keperluan lain dari pada yang tersebut pada ayat (2) huruf a dan b; b. Pembayaran pengadaan barang/ bahan/ jasa dengan nilai setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tiap jenis barang/ tiap rekanan.


4 of 8

(4) Besarnya pengisian kas (uang persediaan) diatur sebagai berikut : - Untuk Pagu Jenis Belanja sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan sesuai kebutuhan. - 1/12 (satu per duabelas) dari Pagu Jenis Belanja diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) atau setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). - 1/18 (satu per delapan belas) dari Pagu Jenis Belanja diatas Rp.900.000.000,(sembilan ratus juta) sampai dengan Rp.2.400.000.000,(dua milyar empat ratus juta rupiah) atau setinggi-tingginya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). - 1/24 (satu per dua puluh empat) dari Pagu Jenis Belanja diatas Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dan seterusnya atau setinggi-tingginya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). (5) Pengecualian terhadap hal-hal yang diatur pada ayat (2) huruf c , ayat (3) huruf b dan ayat (4) dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/ tidak dapat ditunda setelah mendapat persetujuan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung. (6) Dana Pengisian Kas tidak boleh digunakan untuk pengeluaran yang menurut ketentuan harus dibayarkan dengan cara beban tetap. (7) Pengisian Kas tahap selanjutnya dapat diberikan setelah Satuan Kerja Pengguna Anggaran menyampaikan Surat Pertanggungjawaban atas realisasi pengisian kas bulan yang lalu maksimal telah dipergunakan/ dibelanjakan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan melampirkan salinan Rekening Koran Bank terakhir dan memperhitungkan sisa Jenis Belanja yang belum diSPJkan sehingga jumlah pengisian kas (uang persediaan) yang ada tidak melebihi dari pagu pengisian kas yang diperkenankan sebagaimana diatur pada ayat (4); (8) Uang Tunai yang ada pada pemegang kas setinggi-tingginya diperbolehkan hanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pasal 6 Kelengkapan untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk dasar penerbitan SPMU diatur sebagai berikut : 1. SPP Pengisian Kas harus melampirkan sebagai berikut : a. Daftar Rincian Rencana Penggunaan Anggaran Belanja. (dirinci per-jenis belanja dan rincian objek belanja) b. Surat Keputusan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) c. Surat Keputusan Otorisasi (SKO) d. Surat Pengesahan Pengisian Kas Terpakai ( PPKT ) bulan sebelumnya. e. Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja. f. Surat Keputusan Penetapan Satuan Pemegang Kas dan Penetapan Pimpinan Kegiatan. g. Daftar Alokasi Kebutuhan Dana Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan. h. Surat bukti pendukung lainnya.


5 of 8

i. Setiap Dokumen yang berupa fotocopy/ salinan harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang perlembar. 2. SPP Beban Tetap untuk pembayaran gaji, lembur dan honorarium/Vakasi harus melampirkan sebagai berikut : a. Pembayaran Gaji Induk/ Gaji Susulan/ Kekurangan Gaji/ Gaji Terusan/Uang Duka Wafat/ Tewas, dilengkapi dengan Daftar Gaji Induk/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/ Uang Duka Wafat/ Tewas, SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, SK Jabatan, Kenaikan Gaji Berkala, Surat Pernyataaan Pelantikan, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Daftar Keluarga (KP4), Fotocopy Surat Nikah, Fotocopy Akte Kelahiran, SKPP, Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas, Surat Keterangan Masih Sekolah/ Kuliah, Surat Pindah, Surat Kematian. kelengkapan tersebut diatas digunakan sesuai peruntukannya, bagi dokumen yang berupa fotocopy/ salinan harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. b. Pembayaran lembur dilengkapi dengan Daftar Pembayaran perhitungan lembur yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas, Surat Perintah Kerja Lembur, Daftar Hadir Kerja/ Lembur dan SSP PPH pasal 21. c. Pembayaran honor/vakasi dilengkapi dengan Surat Keputusan tentang pemberian honor vakasi, daftar pembayaran yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas dan SSP PPH Pasal 21. 3. SPP Beban Tetap untuk pembayaran Non Belanja Pegawai : a. Pembayaran pengadaan barang dan jasa harus dilampirkan dokumen : 1. Surat Permintaan Pembayaran – Beban Tetap (SPP-BT). 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 3. Surat Keputusan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK). 4. Surat Keputusan Penetapan Pimpinan Kegiatan. 5. Surat Keputusan Otorisasi (SKO). 6. Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja. 7. Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja. 8. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan. 9. Penunjukan Rekanan disertai Risalah Pelelangan. 10. Kontrak/ SPK bagi penunjukan rekanan yang tidak melalui Pelelangan yang mencantumkan nomor rekening rekanan. 11. Tanda terima pembayaran/ kwitansi, nota dan atau faktur yang disetujui Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran. 12. Berita Acara Tingkat Penyelesaian Pekerjaan. 13. Berita Acara Serah Terima Pekerjaaan/Barang. 14. Berita Pemeriksaan Barang / Pekerjaan. 15. Berita Acara Pembayaran. 16. Faktur Pajak dan SSP Pajak yang telah ditanda tangani oleh rakanan. 17. Foto fisik yang menunjukkan tingkat kemajuan pekerjaan. 18. Konosemen. 19. Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank. 20. Surat bukti pendukung lainnya.


6 of 8

b. Pembayaran biaya langganan Daya dan Jasa (Listrik, Telepon dan Air) harus dilampirkan: 1. Bukti tagihan daya dan jasa. 2. Nomor rekening pihak ketiga (PT PLN, PT Telkom, PDAM dan lain-lain). c. Pembayaran belanja perjalanan dinas harus dilampirkan: 1. Surat Tugas. 2. SPPD Asli yang sudah ditandatangani oleh Pejabat yang dikunjungi dan telah diperiksa/ disyahkan oleh Pejabat yang menerbitkan SPPD tersebut. 3. Kwitansi dan daftar perincian perjalanan dinas. 4. Bukti pendukung lainnya. d. SPP Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) harus dilampirkan: 1. SSP PPH dan PPN 2. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) 3. Lampiran Pendukung lainnya. Pasal 7 (1) Tiap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan tiap bukti pengeluaran harus disetujui terlebih dahulu oleh Atasan Langsung Pemegang Kas (Pengguna Anggaran). (2) Setiap pengeluaran diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang didasarkan pada Surat Keputusan Otorisasi (SKO). (3) Badan Pengelola Keuangan Daerah meneliti dan menentukan apakah pembayaran dilakukan sebagai beban tetap atau sebagai beban sementara, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5. (4) Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) berlaku selama tahun anggaran yang berkenaan. (5) Badan Pengelola Keuangan Daerah wajib menolak pembayaran, apabila : a. Kelengkapan administrasi pengajuan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pengguna anggaran tidak dipenuhi. b. Kesalahan perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam dokumen permintaan pembayaran. c. Melampaui ketersediaan dana yang tercantum dalam DASK dan SKO. d. Persyaratan lainnya yang diperlukan tidak terpenuhi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur tersendiri


7 of 8

Pasal 9 Peraturan Bupati ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2006 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di : Tanjungpandan Pada tanggal : Juni 2006. BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

Diumumkan di : Tanjungpandan Pada tanggal : Juni 2006. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,

MULGANI. BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2006 NOMOR


SERI. A.

8 of 8

BUPATI BELITUNG KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG NOMOR: 900/ /KEP/BPKD/2006 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG ////////////////////////////////@@@@@/////////////////////////////


9 of 8

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG

Recommend Documents