BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesamaan dan keterpaduan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, harus dilaksanakan secara efektif, efisien, tertib administrasi, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Peraturan Bupati Belitung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\21-MEKANISME PEMBAYARAN APBD_38F41F.doc

1

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


2

12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor Tahun tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Negara Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Bupati adalah Bupati Belitung.


3

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Belitung.. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang masa berlakunya dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga satu) Desember tahun berkenaan. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Rumah Sakit Umum, Kantor, Kecamatan, dan Kelurahan. 8. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Belitung yang selanjutnya disingkat BPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Belitung selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 9. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. 10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala BPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.


4

13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. 15. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan tugas bidangnya. 18. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. 19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar pengeluaran daerah. 21. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 22. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 23. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 24. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya. 25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.


5

26. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 27. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 28. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 29. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan pembayaran. 30. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 31. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 32. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPPTU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung. 33. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian konrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 34. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 35. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas


6

beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan. 36. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. 37. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 38. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. 39. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 40. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKPP adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran yang dibuat/dikeluarkan oleh BPKD Kabupaten Belitung berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. 41. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM, adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud. BAB II PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN Pasal 2 (1) Untuk melaksanakan anggaran kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran menetapkan penunjukan : a. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran; b. Bendahara Penerimaan (bagi SKPD yang mengelola PAD); c. Bendahara Pengeluaran; d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM; e. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ; dan


7

f. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. (2) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD. (3) Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. (4) Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada SKPD (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, dan Rumah Sakit Umum atau setingkat eselon II), sedangkan untuk SKPD (Kantor, Kecamatan, dan Kelurahan atau setingkat eselon III dan IV) tidak diperkenankan. (5) Penunjukan Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, didelegasikan oleh Bupati kepada kepala SKPD. (6) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mencakup : a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD; b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; c. Pembantu bendahara penerimaan yang melaksanakan fungsi sebagai kasir penerimaan atau pembuat dokumen penerimaan. d. Pembantu bendahara pengeluaran yang melaksanakan fungsi sebagai kasir pengeluaran, pembuat dokumen pengeluaran uang dan pengurusan gaji. (7) PPK-SKPD, Bendahara dan PPTK tidak boleh saling merangkap. (8) Dalam hal kepala SKPD menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan program/ kegiatan, maka penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, ditetapkan oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran. (9) Penetapan penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. (10)Tembusan Keputusan penetapan penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) huruf b disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku BUD. Pasal 3 Pejabat Pengguna Anggaran/ Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan DPA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD yang telah disahkan oleh pejabat pengeloa keuangan daerah (PPKD), menyelenggarakan program/ kegiatan sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD dan/ atau DPPA-SKPD.


8

BAB III TATA CARA PENCAIRAN ANGGARAN Pasal 4 (1) Pembayaran-pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung, dapat dilakukan dengan cara : a. pembayaran langsung (LS); dan b. uang persediaan (UP). (2) Pembayaran langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk : a. Belanja Pegawai (gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/gaji terusan/uang duka wafat/tewas,, pembayaran uang lembur, pembayaran tambahan penghasilan, pembayaran uang makan pegawai, pembayaran honorarium, dan lain-lain), pembayaran bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan; b. Pembayaran pelaksanaan pekerjaan pemborongan oleh pihak ketiga dan pembelian/pengadaan barang/jasa termasuk pembelian barang dan bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri (swakelola) yang nilainya diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan c. Pembayaran-pembayaran belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara pengeluaran. (3) Pembayaran dengan uang persediaan (UP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk : a. Keperluan lain dari pada yang tersebut pada ayat (2) huruf a; (kecuali uang lembur dan honorarium) untuk suatu kegiatan; dan b. Pembayaran pembelian/pengadaan barang dan jasa dengan nilai setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tiap jenis barang /tiap rekanan. (4) Uang Persediaan (UP) dapat diberikan setinggi-tingginya : a. 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DPA-SKPD menurut jenis belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp. 900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah); b. 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA-SKPD menurut jenis belanja yang diijinkan untuk diberikan UP maksimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah); dan


9

c. 1/24 (satu per dua puluh empat) dari pagu DPA-SKPD menurut jenis belanja yang diijinkaan untuk diberikan UP maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah). (5) Perubahan besaran UP di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan oleh PPKD. (6) Dana Uang Persediaan (UP) tidak boleh digunakan untuk pengeluaran yang menurut ketentuan harus dibayarkan dengan cara pembayaran langsung (LS). (7) Pengisian kembali/ ganti uang persediaan (UP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana UP yang diterima. (8) Uang tunai yang ada pada bendahara pengeluaran setinggitingginya diperbolehkan hanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (9) Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75% (tujuh puluh lima persen), sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, SKPD dimaksud dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TU). (10) Batas jumlah pengajuan TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. (11)

Syarat untuk mengajukan Tambahan Uang Persediaan :

a. Untuk memenuhi kebutuhan sangat mendesak/ tidak dapat ditunda; b. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan; c. Apabila tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan sisa dana yang ada pada bendahara pengeluaran harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah; d. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dipenuhi, kepada SKPD yang bersangkutan tidak dapat diberikan TU sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan; dan e. Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan oleh Bupati atas usul PPKD.

BAB IV PROSEDUR PENGAJUAN SPP DAN PENERBITAN SPM Pasal 5 (1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pejabat


10

pengguna anggaran/pejabat kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP); b SPP Ganti Uang (SPP-GU); c. SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU); dan d. SPP Langsung (SPP-LS). (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja dan pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilampiri dengan daftar rincian rencana pengguna dana sampai dengan rincian obyek belanja. (4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk penerbitan SPM, dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan ketentuan dan kelengkapan persyaratannya diatur sebagai berikut : a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP) terdiri dari : 1. surat pengantar SPP-UP; 2. ringkasan SPP-UP; 3. rincian SPP-UP; 4. salinan SPD; 5. surat pernyataan pengajuan SPP-UP; dan 6. lampiran lain yang diperlukan. b. SPP Ganti Uang (SPP-GU) terdiri dari : 1. surat pengantar SPP-GU; 2. ringkasan SPP-GU; 3. rincian SPP-GU; 4. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya; 5. salinan SPD; 6. surat pernyataan pengajuan SPP-GU; dan 7. lampiran lain yang diperlukan. c. SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) terdiri dari : 1. surat pengantar SPP-TU; 2. ringkasan SPP-TU; 3. rincian SPP-TU; 4. salinan SPD; 5. surat pernyataan pengajuan SPP-TU;


11

6. surat keterangan pengajuan SPP-TU; dan 7. lampiran lain yang diperlukan. d. SPP Langsung (SPP-LS) untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, terdiri dari : 1. surat pengantar SPP-LS; 2. ringkasan SPP-LS; 3. rincian SPP-LS; 4. salinan SPD; 5. lampiran SPP-LS : a) pembayaran gaji induk; b) gaji susulan; c) kekurangan gaji; d) gaji terusan; e) uang duka wafat/tewas; f) SK CPNS, SK. PNS, SK.kenaikan pangkat, SK.jabatan; g) kenaikan gaji berkala; h) surat pernyataan pelantikan; i) surat pernyataan masih menduduki jabatan; j) surat pernyataan melaksanakan tugas; k) daftar keluarga (KP4); l) fotocopy surat nikah; m) fotocopy akte kelahiran; n) surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji; o) daftar potongan sewa rumah dinas; p) surat keterangan masih sekolah/kuliah; q) surat pindah; r) surat kematian; s) SSP.PPh. pasal 21; t) peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati; dan u) lampiran lain yang diperlukan. 6. Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d digunakan sesuai dengan peruntukannya. e. SPP Langsung (SPP-LS) pembayaran uang lembur pegawai, terdiri dari : 1. surat pengantar SPP-LS;


12

2. ringkasan SPP-LS; 3. rincian SPP-LS; 4. salinan SPD; dan 5. lampiran SPP-LS : a) surat perintah kerja lembur; b) daftar hadir kerja/ lembur; c) SSP PPh. Pasal 21; dan d) daftar pembayaran perhitungan lembur yang sudah ditandatangani oleh pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, pembuat daftar dan lampiran lain yang diperlukan. f. SPP Langsung (SPP-LS) pembayaran tambahan penghasilan pegawai, terdiri dari : 1. surat pengantar SPP-LS; 2. ringkasan SPP-LS; 3. rincian SPP-LS; 4. salinan SPD; dan 5. lampiran SPP-LS : a) daftar pembayaran tambahan penghasilan yang sudah ditandatangani oleh pengguna anggaran, bendahara pengeluaran dan pembuat daftar; b) SSP PPh Pasal 21; c) surat keputusan kepala SKPD tentang penetapan namanama PNS dilingkungan SKPD yang mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan kriteria beban kerja dan tempat bertugas; dan d) lampiran lain yang diperlukan. g. SPP Langsung (SPP-LS) pembayaran uang makan pegawai, terdiri dari : 1. surat pengantar SPP-LS; 2. ringkasan SPP-LS; 3. rincian SPP-LS; 4. salinan SPD; dan 5. lampiran SPP-LS : a) daftar perhitungan uang makan yang tandatangani oleh pengguna anggaran, pengeluaran dan pembuat daftar;

sudah di bendahara

b) daftar hadir kerja; c) surat pernyataan tanggung jawab mutlak; d) SSP PPh Pasal 21; dan e) lampiran lain yang diperlukan.


13

h. SPP Langsung (SPP-LS) pembayaran honorarium, terdiri dari : 1. surat pengantar SPP-LS; 2. ringkasan SPP-LS; 3. rincian SPP-LS; 4. salinan SPD; dan 5. lampiran SPP-LS : a) daftar pembayaran yang sudah ditandatangani oleh pengguna anggaran,bendahara pengeluaran, pembuat daftar; b) SSP PPh Pasal 21; c) surat keputusan penetapan pegawai penetapan besaran honorarium; dan

honor

dan

d) lampiran lain yang diperlukan. i.

SPP Langsung (SPP-LS) pembayaran pengadaan barang dan jasa, terdiri dari : 1. surat pengantar SPP-LS; 2. ringkasan SPP-LS; 3. rincian SPP-LS; 4. salinan SPD; dan 5. lampiran SPP-LS : a) salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis yang terkait; b) SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangai oleh wajib pajak; c) surat perjanjian kerjasama/kontrak/SPK antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga/ rekanan; d) berita acara penyelesaian pekerjaan; e) berita acara serah terima pekerjaan; f) berita acara serah terima barang dan jasa; g) berita acara pembayaran; h) kwitansi bermeterai yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; i) nota/faktur; j) surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank; k) dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;


14

l) berita acara pemeriksaan barang/pekerjaan yang ditandatangani pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan berikut lampiran daftar barang yang diperiksa; m) surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja; n) surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila pekerjaan mengalami keterlambatan; o) foto/buku dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan; p) potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); q) khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate) berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran; dan r) lampiran lainnya yang diperlukan. 6. Kelengkapan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf I digunakan sesuai dengan peruntukannya. j.

SPP Langsung (SPP-lS) pembayaran biaya langganan Daya dan Jasa (listrik, telepon, air, dll) terdiri dari : 1. surat pengantar SPP-LS; 2. ringkasan SPP-LS; 3. rincian SPP-LS; 4. salinan SPD; dan 5. lampiran SPP-LS : a) bukti tagihan daya dan jasa; dan b) nomor rekening bank pihak ketiga (PT.PLN, PT.Telkom, PDAM, dll). 6. unggakan langganan daya dan jasa tahun anggaran sebelumnya dapat dibayarkan oleh SKPD setelah mendapat dispensasi/persetujuan terlebih dahulu dari Bupati Belitung sepanjang dananya tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.

k. SPP-Langsung (SPP-LS) pembayaran belanja perjalanan dinas, terdiri dari : 1. surat pengantar SPP-LS; 2. ringkasan SPP-LS;


15

3. rincian SPP-LS; 4. salinan SPD; dan 5. lampiran SPP-LS : a) surat tugas; b) tembusan SPPD yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memerintahkan perjalanan dinas; c) daftar rincian perhitungan biaya perjalanan dinas; dan d) kuitansi yang sudah ditandatangani oleh pejabat/pegawai yang mendapat perintah perjalanan dinas, bendahara pengeluaran, dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. l.

SPP Langsung (SPP-LS) pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan, terdiri dari : 1. surat pengantar SPP-LS; 2. ringkasan SPP-LS; 3. rincian SPP-LS; 4. salinan SPD; dan 5. lampiran SPP-LS : a) kuitansi yang sudah ditandatangani oleh yang berhak menerima dan bendahara pengeluaran SKPKD serta disetujui oleh PPKD; b) daftar pembayaran yang sudah ditandatangani bendahara pengeluaran SKPKD serta disetujui oleh PPKD; c) Keputusan Bupati tentang penetapan penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangi bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup; dan d) lampiran lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan peruntukannya untuk masing-masing pengeluaran jenis belanja tersebut.

m. SPP Langsung (SPP-LS) pengembalian atas kelebihan penerima-an daerah yang terjadi dalam tahun berjalan, terdiri dari : 1. surat pengantar SPP-LS; 2. ringkasan SPP-LS; 3. rincian SPP-LS; 4. salinan SPD; dan 5. lampiran SPP-LS :


16

a) kuitansi yang sudah ditandatangani oleh yang berhak, bendahara pengeluaran SKPD serta disetujui oleh pengguna anggaran atau pejabat yangh ditunjuk; dan b) surat permintaan pengembalian dari wajib pajak daerah/ wajib retribusi daerah disertai bukti setor dan dokumen lainnya yang diperlukan. Pasal 6 Setelah menerima SPP, PPK-SKPD selaku pejabat penerbit SPM menerbitkan SPM dengan mekanisme sebagai berikut : a. penerimaan dan pengujian SPP. Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check list kelengkapan berkas SPP, mencatatnya dalam register SPP-UP/GU/TU/LS dan menandatangani tanda terima SPP berkenaan, selanjutnya petugas penerima SPP menyampaikan SPP dimaksud kepada pejabat penerbit SPM. b. Pejabat penerbit SPM melakukan pengujian atas SPP sebagai berikut : 1. memeriksa secara rinci kelengkapan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPA-SKPD untuk memperoleh keyakinan bahwa permintaan tidak melampaui batas pagu anggaran; 3. memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran; 4. memeriksa kebenaran hak atas tagih yang menyangkut antara lain : a) pihak yang berhak/ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank); b) nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak); dan c) jadual waktu pembayaran. 5. memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DPA-SKPD, berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak. c. setelah dilakukan pengujian terhadap SPP-UP/GU/TU/LS maka pejabat penerbit SPM menerbitkan SPM-UP/GU/TU/LS dalam rangkap 3 (tiga) : 1. lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada BPKD 2. lembar ketiga bersangkutan.


sebagai

pertinggal

pada

SKPD

yang

17

d. pembayaran pengembalian penerimaan daerah bukan pajak yang terlanjur disetor ke Rekening Kas Daerah diatur sebagai berikut : 1. bagi SKPD yang mempunyai DPA-SKPD, SPM pengembalian diterbitkan oleh SKPD yang bersangkutan. 2. bagi pihak ketiga yang tidak mempunyai DPA-SKPD, SPM pengembalian diterbitkan oleh SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e. Dalam hal dokumen SPP yang diajukan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak syah pejabat penerbit SPM menolak menerbitkan SPM dan mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk diperbaiki/ dilengkapi; f. Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf e paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP; g. Dalam hal dokumen SPP yang diajukan dinyatakan lengkap dan sah paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP, pejabat penerbit SPM menerbitkan SPM; h. Dalam hal pejabat yang berwenang menandatangani SPM berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM; i.

Setelah tahun anggaran berakhir, pejabat yang berwenang menandatangani SPM/pejabat penerbit SPM dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan; dan

j.

Dokumen-dokumen yang digunakan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dalam menatausahakan pengeluaran perintah membayar mencakupi : 1. register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS; dan 2. register surat penolakan penerbitan SPM. BAB V PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Pasal 7

Penyampaian SPM kepada Kuasa BUD dilakukan sebagai berikut : a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan SPM beserta kelengkapan dokumen pendukung SPM; b. SPM Gaji Induk harus sudah diterima BPKD paling lambat tanggal 20 sebelum bulan pembayaran; dan c. Petugas BPKD memeriksa kelengkapan SPM, mencatat dalam Register Penerimaan SPM-UP/GU/TU/LS dan meneruskan


18

kelengkapan SPM tersebut kepada Kuasa BUD untuk diperoses lebih lanjut. Pasal 8 Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD diatur sebagai berikut : a. SPM yang diajukan kepada Kuasa BUD digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D; dan b. SPM dimaksud dilampiri bukti pengeluaran sebagai beikut : 1. untuk keperluan pembayaran langsung (LS) belanja pegawai : a) Daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/gaji terusan/ uang duka wafat/uang duka tewas/lembur/honor/tambahan penghasilan/uang makan yang ditandatangani oleh PA/ Kuasa PA, bendahara pengeluaran dan pembuat daftar; b) Surat-surat keputusan kepegawaian perubahan pada daftar gaji;

dalam

hal terjadi

c) Surat Keputusan pemberian honor, SPK lembur, dll; dan d) Surat Setoran Pajak (SSP). 2. untuk keperluan pembayaran langsung (LS) non belanja pegawai : a) Surat Perjanjian Kerja sama/kontrak/SPK/Surat Pesanan; b) Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP); c) Kwitansi/faktur/nota; dan d) Lain-lain sesuai peruntukannya. 3. untuk keperluan pembayaran uang persediaan adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. 4. untuk keperluan pembayaran ganti uang persediaan : a) surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran; b) surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran priode sebelumnya;

bendahara

c) ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan d) bukti atas penyetoran PPN/PPh. 5. untuk pembayaran tambahan uang persediaan : a) surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran; dan b) surat keterangan pengajuan SPP TU. Pasal 9 (1) Pengujian SPM dilaksanakan oleh Kuasa BUD mencakup pengujian yang bersifat substantif dan formal.


19

(2) Pengujian substantif dilakukan untuk : a. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM; b. menguji ketersediaan dana pada kegiatan/rekening belanja dalam DPA-SKPD yang ditunjuk dalam SPM tersebut; c. menguji dokumen sebagai dasar penagihan (Ringkasan Kontrak/SPK, Surat Keputusan, Daftar Nominatif Perjalanan Dinas/SPPD, dan lain-lain); d. menguji surat pernyataan tanggung anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan

jawab

pengguna

e. menguji faktur pajak beserta SSP-nya. (3) Pengujian formal dilakukan untuk : a. mencocokan tanda tangan pejabat penandatangan SPM dengan specimen tandatangan; b. memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf; dan c. memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan. Pasal 10 (1) Keputusaan hasil pengujian ditindak lanjuti dengan : a. penerbitan SP2D atas dasar SPM yang memenuhi syarat termasuk SPM pengembalian; dan b. pengembalian SPM kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran, apabila tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan SP2D. (2) Pengembalian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut : a. SPM Belanja Pegawai Non Gaji Induk dikembalikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah SPM diterima; dan b. SPM UP/GU/TU dan LS dikembalikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah SPM diterima. Pasal 11 (1) Pengesahan Surat Perintah Membayar Penggantian UP (SPM-GU) nihil atau TU dilaksanakan BPKD dengan membubuhkan Cap pada SPM-GU nihil ”telah dibukukan pada tanggal ……………oleh BPKD dan ditandatangani oleh Kuasa BUD”. (2) Penerbitan SP2D wajib diselesaikan oleh BUD/ Kuasa BUD dalam batas waktu sebagai berikut : a. SP2D Gaji Induk diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum awal bulan pembayaran gaji;


20

b. SP2D Non Gaji Induk diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterima SPM secara lengkap; dan c. SP2D UP/GU/TU dan LS diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima SPM secara lengkap. (3) Penerbitan SP2D oleh BUD/Kuasa BUD dilakukan dengan cara : a. SP2D ditandatangani oleh BUD/Kuasa BUD. b. SP2D diterbitkan dalam rangkap 4 (empat) dan disampaikan kepada : 1. lembar 1

: Bank yang ditunjukBank Operasional;

2. lembar 2

: kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan dilampiri SPM yang telah dibubuhi cap ”telah dibayar dengan SP2D tgl……….. Nomor ……….”;

3 lembar 3

: Sebagai pertinggal di BPKD (Bidang Verifikasi dan Akuntansi), dilengkapi lembar ke 1 SPM dan dokumen pendukungnya; dan

4. lembar 4

: Pihak Ketiga. Pasal 12

Daftar Penguji dibuat dalam rangkap 3 (tiga) sebagai pengantar SP2D dengan ketentuan : a. ditandatangani oleh BUD/Kuasa BUD; b. lembar kesatu dan lembar kedua dilampiri asli SP2D dikirim melalui petugas kurir BPKD ke Bank yang ditunjuk/ Bank Operasional; c. daftar penguji lembar kedua setelah ditandatangani oleh Bank yang ditunjuk/ Bank operasional dikembalikan kepada BPKD melalui petugas kurir yang sama; dan d. Daftar penguji lembar ketiga sebagai pertinggal di BUD/Kuasa BUD. Pasal 13 Dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D mencakup : a. register SP2D; b. register daftar penguji; c. register surat penolakan penerbitan SP2D; dan d. buku kas penerimaan dan pengeluaran.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA Pasal 13 (1) Bendaharawan pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti


21

uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (2) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggung jawaban pertanggungjawaban pengeluaran mencakupi : a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); c. surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); d. register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); dan e. register penutupan kas. (3) Dalam mempertanggungjawabkan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. buku kas umum; b. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud; c. bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas negara; dan d. register penutupan kas. (4) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditutup setiap akhir bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. (5) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban paling lama 1 (satu) bulan sejak laporan pertanggungjawaban tersebut diterima. Pasal 14 (1) Apabila sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya bendaharawan pengeluaran belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), pengguna anggaran wajib memberitahukan kepada bendahara pengeluaran dengan surat teguran pertama yang tembusannya disampaikan kepada PPKD dan Badan Pengawas Daerah Kabupaten Belitung.


22

(2) Apabila sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya bendahara pengeluaran belum juga menyampaikan laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), pengguna anggaran wajib memberitahukan kepada bendahara pengeluaran dengan surat teguran kedua yang tembusannya disampaikan kepada PPKD dan Badan Pengawas Daerah Kabupaten Belitung. (3) Apabila teguran pertama dan teguran kedua bendahara pengeluaran belum juga menyampaikan laporan pertanggung jawaban dimaksud, maka hal tersebut oleh pengguna anggaran disampaikan kepada Bupati Belitung untuk ditindak lanjuti guna penyelesaian SPJ Bendahara pengeluaran tersebut. (4) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 (tiga satu) Desember tahun berkenaan. (5) Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban (SPJ) atas pengeluaran pembayaran kepada pihak ketiga/pihak yang berhak. (6) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (7) Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran. Pasal 15 Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan bendahara pengeluaran, PPK-SKPD berkewajiban : a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan; b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek; c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.


23

Pasal 16 (1) Dalam hal laporan pertanggungjawaban yang disampaikan bendahara pengeluaran tidak lengkap dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah serta kesalahan perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka PPK-SKPD berkewajiban untuk menolak laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran tersebut. (2) Penolakan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sebagian dan/ atau seluruhnya dengan surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ). (3) Sebagian bukti-bukti pengeluaran dana yang ditolak dan dikembalikan kepada bendahara pengeluaran wajib dibukukan oleh bendahara pengeluaran kedalam buku kas umum sisi penerimaan pada bulan berjalan dan setelah diperbaiki dibukukan kembali kedalam buku kas umum bulan itu juga pada sisi pengeluaran untuk dipertanggungjwabkan bulan berikutnya. (4) PPK-SKPD dapat menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ) untuk disahkan oleh pengguna anggaran terhadap sebagian SPJ bendahara pengeluaran yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan.

BAB VII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Pasal 17 Untuk keperluan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diperlukan antara lain data realisasi APBD, arus kas, neraca dan catatan atas lamporan keuangan. Untuk keperluan tersebut, maka : a. Kepala SKPD selaku unit Akuntansi Pengguna Anggaran menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara priodik yang meliputi : 1. laporan realisasi anggaran SKPD; 2. neraca SKPD; dan 3. catatan atas laporan keuangan SKPD. b. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimanai dimaksud pada huruf a, disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur standar akuntansi pemerintahan; c. Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;


24

d. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c, disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya; e. Laporan sebagaimana dimaksud pada pada huruf d, disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir; dan f. Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf e, kepada PPKD sebagai dasar penyusuan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir. Pasal 18 PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf f, paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selalu koordinator pengelolaan keuangan daerah. Pasal 19 Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Pasal 20 Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan. Pasal 21 (1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten.


25

Pasal 22 (1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya. (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; dan c. catatan atas laporan keuangan. (4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 23 (1) PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan arus kas; dan d. catatan atas laporan keuangan. (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan. (5) Laporan Keuaangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/ Perusahaan Daerah.


26

(6) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati dan laporan kinerja intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. (7) Penyusunan laporan kinerja intern sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai laporan kinerja intern di lingkungan Pemerintah Daerah. (8) Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan Bupati yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 24 (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 25 (1) Pembayaran Uang Duka Wafat/Tewas (UDW/T) dibebankan pada anggaran belanja tidak langsung (Belanja Pegawai) yang tercantum dalam DPA-SKPD, tanpa memperhatikan pagu dana yang tersedia pada rekening belanja berkenaan. (2) Untuk mengawasi kredit pagu DPA-SKPD baik belanja pegawai maupun belanja non pegawai, BPKD wajib membuat kartu pengawasan kredit angggaran dengan ketentuan : a. kartu pengawasan terdiri dari : kartu pengawasan kredit anggaran, kartu pengawasan penerbitan SPD, kartu pengawasan per rekenng belanja, kartu pengawasan belanja pegawai perorangan; b. Kartu pengawasan dibuat per SKPD/ kegiatan/ rincian obyek belanja; dan c. pada setiap akhir tahun anggaran Kartu pengawasan ditutup dengan diberi catatan : ” saldo terakhir sebesar Rp. ............... (......................) dana UP/TU yang belum disetor sebesar


27

Rp. ……………….. (.........................)” serta ditandatangani oleh Kuasa BUD dan diketahui Kepala BPKD. (3) BPKD wajib membuat Kartu Pengawasan Kontrak, untuk kontrak yang pembayarannya dilakukan dengan termin atau sertifikat bulanan. (4) SKPP pegawai pindah/ mutasi antar SKPD di lingkungang Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung diterbitkan oleh SKPD asal dalam rangkap 3 (tiga), dengan penjelasan : a. lembar pertama untuk pegawai yang bersangkutan; b. lembar kedua dikirim ke BPKD sebagai dasar pemindahan gaji pegawai yang bersangkutan kedalam daftar gaji SKPD yang ditempatkan; dan c. lembar ketiga untuk arsip SKPD yang menerbitkan. (5) SKPP pegawai pindah/ mutasi ke Pemerintah Daerah lain diterbitkan oleh BPKD dalam rangkap penjelasan :

6 (enam), dengan

a. lembar pertama dan tembusan dikirim kepada pemerintah daerah yang ditempatkan; b. 1 (satu) lembar tembusan disampaikan kepada Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung; c

Bagian

1 (satu) lembar tembusan disampaikan kepada SKPD asal; dan

d. lembar kelima sebagai arsip BPKD asal. (6) SKPP pegawai pensiun diterbitkan oleh BPKD dalam rangkap 6 (enam), dengan penjelasan : a. lembar pertama dan kedua dikirim ke PT. Taspen (Persero) Pangkalpinang; b. 1 (satu) lembar ke Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung; c. 1 (satu) lembar kepada SKPD asal; d. 1 (satu) lembar diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan; dan d. 1 (satu) lembar kelima sebagai arsip BPKD. (7) Bendahara pengeluaran wajib membuat pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan pada SKPD. Pasal 26 (1) Pada tutup tahun anggaran tanggal 31 (tiga satu) Desember atau hari kerja terakhir apabila tanggal 31 (tiga satu) Desember hari libur pada setiap akhir tahun anggaran, BPKD melakukan pekerjaan penyelesaian akhir laporan realisasi anggaran, arus kas dan neraca.


28

(2) SPM-GU nihil dan/ atau TU nihil pada akhir tahun anggaran disampaikan oleh SKPD pada tanggal 31 (tiga satu) Desember atau selambat-lambatnya pada tanggal 8 (delapan) Januari tahun anggaran berikutnya atau hari kerja terakhir sebelumnya, apabila pada tanggal 8 (delapan) Januari jatuh pada hari libur. (3) Apabila masih terdapat dana UP/TU yang belum dipertanggungjawabkan/ belum diajukan SPM-GU/TU nihil oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada SKPD yang bersangkutan tidak dapat diberikan UP/TU dalam tahun anggaran berikutnya. (4) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, diajukan oleh SKPD yang bersangkutan kepada PPKD untuk memperoleh pertimbangan. (5) Apabila GU/TU belum dapat dipertanggungjawabkan oleh SKPD kepada PPKD sampai dengan tanggal 8 (delapan) Januari tahun anggaran berikutnya, PPKD memperhitungkan jumlah yang belum dipertanggungjawabkan tersebut kedalam kredit anggaran yang tersedia pada DPA-SKPD tahun anggaran berikutnya dari SKPD bersangkutan. (6) Jumlah yang belum dipertanggungjawabkan tersebut pada ayat (5) tetap menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran. (7) Apabila dalam waktu selambat-lambatnya tanggal 31 (tiga satu) Maret tahun anggaran berikutnya, PPKD belum menerima pertanggungjawaban sisa dana GU/TU tahun anggaran sebelumnya, PPKD segera melaporkan permasalahan tersebut kepada Bupati Belitung untuk diteruskan kepada Bawasda Kabupaten Belitung dan/ atau aparat pengawas fungsional untuk memperoleh tindak lanjut. Pasal 27 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 10 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2006 Nomor 3 Seri A) dan semua peraturan yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan oleh Bupati dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 28 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


29

Pasal 29 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Tahun Anggaran 2007. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 21 Agustus 2007 BUPATI BELITUNG, tttttttd. ttd. DARMANSYAH HUSEIN Diumumkan di Tanjungpandan pada tanggal 21 Agustus 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, td ttd. ttd. MULGANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2007 NOMOR 2111


30

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG

Recommend Documents