BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang :a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik bidang perizinan pertambangan khususnya Surat Izin Usaha Pertambangan Rakyat (SIUPR), perlu merubah susunan Tim Pemeriksaan Lahan dan Tim Teknis sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Belitung Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum untuk disesuaikan dengan struktur organisasi perangkat daerah yang ada; b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Bupati Belitung Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum dengan Peraturan Bupati Belitung; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-UBAH KB SIUTAMBUM 18-2003_355928.doc

1

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penamanan Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943); 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831); 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944); 6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3839); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik


2

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor ); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1986 seri D Nomor 4); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 15 Tahun 2002 tentang Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2002 Nomor 16); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 4); 20. Keputusan Bupati Belitung Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum;


3

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Belitung Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : “ Pasal 3 (1) Pada satu wilayah usaha pertambangan umum dapat diberikan SKPKPD/ SIPD untuk bahan galian lain yang keterdapatannya berbeda setelah mendapat kelayakan dari Tim Teknis. (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut : I. Ketua merangkap anggota Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Sekrtariat Daerah. II. Wakil Ketua merangkap Pertambangan dan Energi. III. Sekretaris merangkap Perekonomian.

anggota anggota

Kepala Kepala

Dinas Bagian

IV. Anggota tetap : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup. 2. Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi 3. Kepala Bidang Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi. 4. Camat yang wilayah kerjanya meliputi lokasi permohonan usaha pertambangan berada. 5. Kepala Seksi Penataan Wilayah, Geologi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi. 6. Kepala Desa dimana lokasi permohonan usaha pertambangan berada.


4

(3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneliti/ memeriksa lokasi lahan pertambangan yang dimohon, dengan rincian sebagai berikut : a. apakah telah ada perjanjian antara pemegang SKPKPD/ SIPD dengan pemohon SIPD bahan galian; b. apakah dengan eksploitasi bahan galian lain tidak akan menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap lingkungan sekitar; c. merekomendasikan bahan pertimbangan Bupati dalam pengambilan keputusan diberi atau ditolaknya suatu permohonan; (4) Contoh Bentuk Berita Acara Pemeriksaan Kelayakan Tim Teknis dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini. 2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : “ Pasal 5 (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003, untuk pemberian izin usaha pertambangan umum berupa SKPKPD/ SIPD dengan susunan sebagai berikut : I. Ketua merangkap anggota Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Sekrtariat Daerah. II. Wakil Ketua merangkap Pertambangan dan Energi. III. Sekretaris merangkap Perekonomian.

anggota anggota

IV. Anggota tetap : 1. Kepala Dinas Kehutanan.

Kepala Kepala

Dinas Bagian

Pertanian

dan

2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup. 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan. 4. Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi. 5. Kepala Bidang Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi. 6. Camat yang wilayah kerjanya meliputi lokasi permohonan usaha pertambangan berada. 7. Kepala Desa dimana lokasi permohonan usaha pertambangan berada. V. Anggota tidak tetap : 1. Kepala Bappeda.


5

2. Kepala Dinas Pariwisata.

Perhubungan

dan

3. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. 4. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi 5. Direktur P.T. TIMAH.

(2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003, untuk pemberian izin usaha pertambangan umum berupa SIUPR dengan susunan sebagai berikut : I. Koordinator

:

Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Sekrtariat Daerah

II. Ketua merangkap anggota Kadin Pertambangan dan Energi. III. Sekretaris merangkap anggota Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi. IV. Anggota tetap :

1. Kepala Dinas Kehutanan.

Pertanian

dan

2. Camat yang wilayah kerjanya meliputi lokasi permohonan usaha pertambangan berada. 3. Kepala Desa dimana lokasi permohonan usaha pertambangan berada. (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meneliti/ memeriksa lokasi lahan pertambangan yang dimohon, dengan rincian sebagai berikut : a. kelayakan lokasi/ lahan; b. merekomendasikan bahan pertimbangan Bupati dalam pengambilan keputusan diberi atau ditolaknya suatu permohonan. (4) Contoh Bentuk Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemberian izin usaha pertambangan umum berupa SKPKPD dan SIPD sebagaimana tercantum pada Lampiran II.A Peraturan Bupati ini. (5) Contoh Bentuk Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pemberian izin usaha pertambangan umum berupa SIUPR sebagaimana tercantum pada Lampiran II.B Peraturan Bupati ini.


6

3. Lampiran II diubah, diantara Lampiran II dan Lampiran III disisipkan 2 (dua) lampiran baru yaitu Lampiran II.A dan Lampiran II.B, yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 23 Februari 2007 BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN Diumumkan di Tanjungpandan pada tanggal 23 Februari 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,

MULGANI BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2007 NOMOR 4


7

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR : 4 TAHUN 2007 TANGGAL : 23 FEBRUARI 2007 BERITA ACARA PEMERIKSAAAN KELAYAKAN OLEH TIM TEKNIS ATAS IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM-SKPKPD/ SIPD*) A.N. ............................ NOMOR :

/SKPKPD/SIPD / BA-

/20..... *)

Pada hari ini ........... tanggal .............. bulan ..............Tahun ................., Tim Teknis berdasarkan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor 18 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 4 Tahun 2007 dan Surat Tugas Sekretaris Daerah Nomor : ..................., telah melakukan pemeriksaan terhadap lokasi lahan tambang atas permohonan Sdr. .................... di ................... Desa ..................... Kecamatan ......................... Kabupaten Belitung, dengan hasil sebagai berikut : ............................................................................................................................. .................... ................................................................................................................................................. Kesimpulan : 1. ................................................................................................................. .........................; 2. ..........................................................................................................................................; 3. ............................................................................................................................. .............; 4. dst. Rekomendasi :

Tanjungpandan, ....................................... 20..... Tim Teknis : 1. Ketua merangkap anggota 2. Wakil Ketua merangkap anggota 3. Sekretaris merangkap anggota 4. Anggota 5. Anggota 6. Anggota 7. Anggota 8. Anggota 9. Anggota

........................................ ........................................ ......................................... ........................................ ........................................ ......................................... ......................................... ......................................... .........................................

(1. ..............................) (2................................) (3................................) (4. ..............................) (5................................) (6. ..............................) (7. ..............................) (8. ..............................) (9. ..............................)

*) Coret yang tidak perlu Mengetahui : a.n. Bupati Belitung, Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung, (.........................................................) NIP. ................................................

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN


8

LAMPIRAN II.A : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR : 4 TAHUN 2007 TANGGAL : 23 FEBRUARI 2007 BERITA ACARA PEMERIKSAAAN LAPANGAN LOKASI PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM-SKPKPD/ SIPD*) A.N. ....................... NOMOR :

/ SKPKPD/ SIPD/ BA-

/20..... *)

Pada hari ini ........... tanggal .............. bulan ..............Tahun ................., Tim Teknis berdasarkan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor 18 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 4 Tahun 2007 dan Surat Tugas Sekretaris Daerah Nomor : ..................., telah melakukan pemeriksaan terhadap lokasi lahan tambang atas permohonan Sdr. .................... di ................... Desa ..................... Kecamatan ......................... Kabupaten Belitung, dengan hasil sebagai berikut : ............................................................................................................................... .................. ................................................................................................................. ................................ Kesimpulan : 1. ................................................................................................................. .........................; 2. ..........................................................................................................................................; 3. ............................................................................................................................. .............; 4. dst. Rekomendasi :

Tanjungpandan, ....................................... 20..... Tim Teknis : 1. Ketua merangkap anggota 2. Wakil Ketua merangkap anggota 3. Sekretaris merangkap anggota 4. Anggota 5. Anggota 6. Anggota 7. Anggota 8. Anggota 9. Anggota 10. Anggota 11. Anggota *) Coret yang tidak perlu

........................................ ........................................ ......................................... ........................................ ........................................ ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... .........................................

(1. ..............................) (2................................) (3................................) (4. ..............................) (5................................) (6. ..............................) (7. ..............................) (8. ..............................) (9. ..............................) (10. ............................) (11. ............................)

Mengetahui : a.n. Bupati Belitung, Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung, (.........................................................) NIP. ................................................

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN


9

LAMPIRAN II.B : PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR : 4 TAHUN 2007 TANGGAL : 23 FEBRUARI 2007

BERITA ACARA PEMERIKSAAAN LAPANGAN LOKASI PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM-SIUPR A.N. ............................ NOMOR :

/SIUPR/ BA-

/20.....

Pada hari ini ........... tanggal .............. bulan ..............Tahun ................., Tim Teknis berdasarkan berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Nomor 18 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 4 Tahun 2007 dan Surat Tugas Sekretaris Daerah Nomor : ..................., telah melakukan pemeriksaan terhadap lokasi lahan tambang atas permohonan Sdr. .................... di ................... Desa ..................... Kecamatan ......................... Kabupaten Belitung, dengan hasil sebagai berikut : ................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................... Kesimpulan : 1. ..........................................................................................................................................; 2. ............................................................................................................................ ..............; 3. ............................................................................................................................. .............; 4. dst. Rekomendasi :

Tanjungpandan, ....................................... 20..... Tim Teknis : 1. Koordinator 2. Ketua merangkap anggota 3. Sekretaris merangkap anggota 4. Anggota 5. Anggota 6. Anggota

........................................ ........................................ ......................................... ........................................ ........................................ .........................................

(1. ..............................) (2................................) (3................................) (4. ..............................) (5................................) (6. ..............................)

Mengetahui : a.n. Bupati Belitung, Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung, (.........................................................) NIP. ................................................

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN


10

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG

Recommend Documents