BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG YANG MEMPEROLEH SURAT TANDA TAMAT BELAJAR/ IJAZAH ATAU DIPLOMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 9 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah atau Diploma merupakan kenaikan pangkat pilihan; b. bahwa untuk pelaksanaan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah atau Diploma, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-KENAIKAN PANGKAT IJAZAH-STTB_35FF84.doc
d
1
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
2
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG YANG MEMPEROLEH SURAT TANDA TAMAT BELAJAR/ IJAZAH ATAU DIPLOMA. Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Belitung. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung. 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. 4. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara. 5. Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi. Pasal 2 Kenaikan pangkat pilihan bagi PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah atau Diploma ditentukan sebagai berikut : a. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c apabila sekurangkurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir bagi PNS yang sebelumnya berpendidikan Sekolah Dasar dan atau setingkatnya. b. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a apabila sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir bagi PNS yang sebelumnya berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau setingkatnya. c. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Ijazah Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b apabila sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir bagi PNS yang sebelumnya berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I dan atau setingkatnya. 3
d. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c apabila sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir bagi PNS yang sebelumnya berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I dan atau setingkatnya, atau PNS yang sebelumnya berpendidikan Sekolah Guru Luar Biasa, Diploma II dan atau setingkatnya. e. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a apabila sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir bagi PNS yang sebelumnya berpendidikan Sarjana Muda, Diploma III dan atau setingkatnya, atau PNS yang sebelumnya berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I dan atau setingkatnya, atau PNS yang sebelumnya berpendidikan Sekolah Guru Luar Biasa, Diploma II dan atau setingkatnya. f. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dokter, Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, apabila sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir bagi PNS yang sebelumnya berpendidikan Diploma IV, Sarjana (S1) dan atau setingkatnya. g. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c, apabila sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir bagi PNS yang sebelumnya berpendidikan dokter, Apoteker dan Magister (S2) dan atau setingkatnya.
Pasal 3 (1) Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Diploma yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
4
(2) Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan. Pasal 4 (1) Kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. diangkat dalam jabatan/diberikan tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh dibuktikan dengan uraian tugas dan surat pernyataan dari atasan yang menduduki jabatan serendah-rendahnya eselon II; b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik pada 1 (satu) tahun terakhir; c. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan d. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. (2) Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hanya dapat diikuti bagi PNS yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c. Pasal 5 Permohonan kenaikan pangkat pilihan sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus disertai kelengkapan administrasi sebagai berikut : a. Salinan/foto copy sah dari Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Diploma yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; b. Salinan/foto copy sah keputusan pangkat terakhir; c. Salinan/foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja (DP-3) dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. Asli penetapan angka kredit bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu; e. Surat keterangan Pejabat Pembina Kepegawaian serendahrendahnya pejabat eselon II tentang uraian tugas yang dibebankan kepada PNS yang bersangkutan kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan 5
f. Salinan/foto copy sah surat tanda lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu. Pasal 6 Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Diploma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), termasuk bagi PNS yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Diploma yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pasal 7 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Belitung Nomor : 823/656/SK/BKD/2003 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Diploma dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Maret 2007 BUPATI BELITUNG,
DARMANSYAH HUSEIN Diumumkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Maret 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,
MULGANI BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2007 NOMOR 800
6
