BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang:a. bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai pada tingkat petani, perlu diberikan subsidi harga pupuk untuk sektor pertanian bagi petani; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan serta memenuhi Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 87/Permentan/SR.130/12/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012, perlu ditetapkan alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Belitung
Tahun
Anggaran
2012
yang
di Kabupaten
dirinci
menurut
kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran; c.
bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Belitung tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2012;
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-HET PUPUK SUBSIDI 2012_8D2C8.doc
1
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk dan Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-HET PUPUK SUBSIDI 2012_8D2C8.doc
2
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan; 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012; 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 17/MDAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; 14. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 14 Seri E); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 12); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2012. BAB I KETENTUAN UMUM
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-HET PUPUK SUBSIDI 2012_8D2C8.doc
3
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung 2. Bupati adalah Bupati Belitung. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. 5. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani. 6. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan makanan ternak dan budidaya ikan atau udang. 7. Petani adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan, tanaman hortikultura termasuk usaha perkebunan rakyat, usaha budidaya tanaman hijauan makanan ternak dan usaha budidaya ikan atau udang yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan. 8. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat. 9. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak. 10. Pembudidaya Ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang. 11. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaiatan dengan usaha budidaya tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, hijauan makanan ternak dan budidaya ikan atau udang. 12. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk urea, NPK, ZA, dan SP-36 di dalam Negeri, yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya (PUSRI), PT. Petrikimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan, PT. Pupuk Kaltim, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda.
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-HET PUPUK SUBSIDI 2012_8D2C8.doc
4
13. Distributor Pupuk adalah Penyalur di Lini III sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 17/MDAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. 14. Pengecer Resmi adalah Penyalur di Lini IV sesuai ketentuan Peraturan Mentri Perdagangan Nomor : 17/MDAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. 15. Kelompok Tani adalah Kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 16. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pebudidaya ikan dan udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi. 17. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten yang selanjutnya disingkat KP3 Kabupaten adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten. BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 2 (1)
Pupuk
bersubsidi
diperuntukan
bagi
petani,
pekebun,
peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/ atau udang paling luas 1 (satu) hektar. (2)
Pupuk bersubsidi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan hortikultura,
bagi
prusahaan
perkebunan,
peternakan
tanaman atau
pangan,
perusahaan
perikanan budidaya.
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-HET PUPUK SUBSIDI 2012_8D2C8.doc
5
BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI Pasal 3 (1)
Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan
berimbang
spesifik
lokasi
dengan
mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2012 berdasarkan Peraturan Mentri Pertanian Nomor : 87/Permentan/SR.130/12/2011. (2)
Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menerut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
(3)
Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis dan penyuluh setempat.
(4)
Dinas yang membidangi tanaman pangan, holtikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan/atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan
penyerapan
pupuk
di
tingkat
petani
di
wilayahnya.
Pasal 4 (1)
Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melaui realokasi antar kecamatan.
(2)
Realokasi antar Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-HET PUPUK SUBSIDI 2012_8D2C8.doc
6
BAB IV CADANGAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 5 Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas pertimbangan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung sambil menunggu penetapan oleh Bupati Belitung, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dan alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.
BAB V PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) Pasal 6 (1)
Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Produsen pupuk Urea, NPK, ZA, dan SP-36 yang diadakan oleh produsen.
(2)
Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya (PUSRI) dan PT. Petrokimia Gresik. Pasal 7
Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) harus diberi tabel tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak boleh mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan : “Pupuk Bersubsidi Pemerintah” Barang dalam Pengawasan Pasal 8 (1)
Pengecer resmi yang ditunjukan harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
(2)
Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-HET PUPUK SUBSIDI 2012_8D2C8.doc
7
(3)
a. Pupuk Urea
Rp. 1.800,- per kg
b. Pupuk ZA
Rp. 1.400,- per kg
c. Pupuk SP-36
Rp. 2,000,- per kg
d. Pupuk NPK
Rp. 2.300,- per kg
e. Pupuk Organik
Rp.
500,- per kg
Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di kios pengecer resmi yang telah ditetapkan.
BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 9 Produsen
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
6
ayat
(2),
distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang sesuai yang telah ditetapkan. Pasal 10 (1)
Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Wajib melakukan
pemantauan
dan
pengawasan
terhadap
penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi. (2)
Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melakukan
tugasnya
dibantu
oleh
Petugas
Pengendali
Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POTP-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (PHL).
Pasal 11 (1)
Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati.
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-HET PUPUK SUBSIDI 2012_8D2C8.doc
8
(2)
Bupati
menyampaikan
laporan
hasil
pemantauan
dan
pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Februari 2012 BUPATI BELITUNG, Ttd. ttd.
DARMANSYAH HUSEIN Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 27 Februari 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. ABDUL FATAH BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2012 NOMOR 8
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-HET PUPUK SUBSIDI 2012_8D2C8.doc
9
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2012.
I. KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI PER JENIS PUPUK PER KOMODITI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2012 (ton) NO
SUB SEKTOR
UREA
SP 36
ZA
NPK
ORGANIK
1
TANAMAN PANGAN
66.40
14.20
6.50
47.60
5.60
2
HORTIKULTURA
26.10
12.80
3.50
44.50
15.40
3
PERKEBUNAN
1.055,50
218.00
25.00
907.90
84.00
4
PETERNAKAN PERIKANAN BUDIDAYA
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH
1.150,00
245.00
35.00
1,000.00
105.00
5
II.
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-HET PUPUK SUBSIDI 2012_8D2C8.doc
10
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI ......................
II. KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI PER KECAMATAN PER JENIS PUPUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TA. 2012 (ton) NO
UREA
KECAMATAN
SP 36
ZA
NPK
ORGANIK
85.00
19.50
6.00
60.00
17.00
MEMBALONG
618.60
145.50
14.00
540.00
39.00
3
BADAU
193.40
60.00
6.00
126.00
24.00
4
SIJUK
123.00
18.00
9.00
175.00
22.00
5
SELAT NASIK
130.00
2.00
-
99.00
3.00
1.150,00
245.00
35.00
1.000,00
105.00
1
TANJUNGPANDAN
2
JUMLAH
III. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2012 NO
KECAMATAN
1
Tanjungpandan
2
SETAHUN
JAN
FEB
MRT
APR
MEI
JUN
JUL
AGT
SEP
OKT
( ton ) NOP
DES
85.00
2.00
6.00
14.00
15.00
6.00
4.00
6.00
6.00
10.00
8.00
5.00
3.00
Membalong
618.60
25.00
25.00
65.00
87.00
70.00
25.00
25.00
100.00
75.00
64.60
35.00
27.00
3
Badau
193.40
5.00
14.00
40.00
10.00
5.00
2.00
4.00
8.40
35.00
54.00
10.00
6.00
4
Sijuk
123.00
5.00
8.00
15.00
17.00
11.00
9.00
9.00
9.00
16.00
14.00
5.00
5.00
5
Selat Nasik
130.00
5.00
6.00
15.00
22.00
16.00
6.00
6.00
8.00
22.00
15.00
5.00
4.00
Jumlah
1.150,00
41.00
55.00
143.00
158.00
104.00
44.00
46.00
129.40
173.00
149.60
56.00
51.00
IV. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK SP 36 ........................
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-HET PUPUK SUBSIDI 2012_8D2C8.doc
11
IV. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK SP 36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2012 NO
KECAMATAN
1
Tanjungpandan
2
Membalong
3
SETAHUN
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGT
SEP
OKT
( ton ) NOP
DES
19.50
-
2.00
6.00
3.00
-
-
-
2.50
4.00
2.00
-
-
145.50
-
10.00
20.00
25.00
12.50
4.00
2.00
12.00
25.00
23.00
9.00
3.00
Badau
60.00
-
4.00
40.00
5.00
-
-
-
-
3.00
8.00
-
-
4
Sijuk
18.00
-
2.00
5.00
2.00
-
-
-
2.00
5.00
2.00
-
-
5
Selat Nasik
2.00
-
-
1.00
-
-
-
-
0.50
0.50
-
-
-
245.00
-
18.00
72.00
35.00
12.50
4.00
2.00
17.00
37.50
35.00
9.00
3.00
Jumlah M U LBERITA DAE
V. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2012 NO
KECAMATAN
1
Tanjungpandan
2
Membalong
3
SETAHUN
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGT
SEP
( ton )
OKT
NOP
DES
6.00
-
-
1.00
4.00
-
-
-
-
1.00
-
-
-
14.00
-
1.00
2.00
3.00
-
-
-
2.00
4.00
2.00
-
-
Badau
6.00
-
-
3.00
-
-
-
-
-
3.00
-
-
-
4
Sijuk
9.00
-
1.00
1.00
2.00
-
-
-
2.00
3.00
-
-
-
5
Selat Nasik
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah
35.00
-
2.00
7.00
9.00
-
-
-
4.00
11.00
2.00
-
-
VI. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK NPK ..........................
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-HET PUPUK SUBSIDI 2012_8D2C8.doc
12
VI. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2012 NO
KECAMATAN
1
Tanjungpandan
2
SETAHUN
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGT
SEP
( ton )
OKT
NOP
DES
60.00
-
4.00
4.00
12.00
4.00
4.00
4.00
6.00
12.00
6.00
4.00
-
Membalong
540.00
-
30.00
70.00
90.00
40.00
30.00
30.00
55.00
85.00
65.00
35.00
10.00
3
Badau
126.00
-
14.00
25.00
20.00
-
-
-
-
24.00
38.00
5.00
-
4
Sijuk
175.00
-
8.00
25.00
25.00
14.00
11.00
11.00
25.00
25.00
15.00
13.00
3.00
5
Selat Nasik
99.00
-
8.00
11.00
12.00
5.00
2.00
3.00
10.00
20.00
15.00
10.00
3.00
Jumlah
1.000.00
-
64.00
135.00
159.00
63.00
47.00
48.00
96.00
166.00
139.00
67.00
16.00
VII. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2012 NO
JAN
FEB
MRT
APR
MEI
JUN
JUL
AGT
SEP
OKT
( ton )
KECAMATAN
SETAHUN
NOP
1
Tanjungpandan
17.00
-
2.00
4.00
4.00
-
-
-
2.00
3.00
2.00
-
-
2
Membalong
39.00
-
9.00
15.00
3.00
-
-
-
2.00
5.00
5.00
-
-
3
Badau
24.00
-
5.00
4.00
6.00
-
-
-
3.00
3.00
3.00
-
-
4
Sijuk
22.00
-
2.00
8.00
2.00
-
-
-
2.00
3.00
5.00
-
-
5
Selat Nasik
3.00
-
-
1.00
1.00
-
-
-
-
1.00
-
-
-
Jumlah
105.00
-
18.00
32.00
16.00
-
-
-
9.00
15.00
15.00
-
-
BUPATI BELITUNG, Ttd.
DARMANSYAH HUSEIN
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\08-HET PUPUK SUBSIDI 2012_8D2C8.doc
13
DES
