BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai negeri sipil daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung perlu diatur pakaian dinas sebagai identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai; b. bahwa dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 serta karakteristik daerah, perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung; c. bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\07-PAKAIAN DINAS PNSD_833AD.doc

1

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 10. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia; 11. Keputusan Presiden Nomor Pakaian Sipil, sebagaimana Presiden Nomor 50 Tahun Keputusan Presiden Nomor Pakaian Sipil;


18 Tahun 1972 tentang Jenis telah diubah dengan Keputusan 1990 tentang Perubahan Atas 18 Tahun 1972 tentang Jenis

2

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pakaian Adat dan Rumah Adat Belitong (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2001 Nomor 13); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 9); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung 2. Bupati adalah Bupati Belitung. 3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung. 4. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, RSUD, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.


3

5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugas. 6. Pakaian Dinas tertentu adalah Pakaian dinas yang dipakai oleh Pegawai SKPD yang melaksanakan tugas sesuai fungsi pekerjaannya dan bersifat nasional serta bagi pegawai yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. 7. Pakaian Adat adalah pakaian adat Belitong yang dipakai pada kegiatan-kegiatan tertentu. 8. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. 9. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan. 10. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan. 11. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas. 12. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya. BAB II PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas Pasal 2 Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung terdiri dari : a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari : 1. PDH Warna khaki; dan 2. PDH batik. b.

Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;

c.

Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;

d.

Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;

e.

Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;

f.

Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;

g.

Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;

h. Pakaian Olah Raga; i.

Pakaian Adat Belitong;

j.

Pakaian Perlindungan Masyarakat disingkat LINMAS;

k. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat KORPRI;


4

l.

Pakaian Dinas Tertentu (Khusus), terdiri dari : 1. Pakaian Dinas Fungsional Bidang Kesehatan; 2. Pakaian Dinas Fungsional Bidang Pendidikan; 3. Pakaian Dinas Bidang Perhubungan; 4. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNSD; 5. Pakaian Dinas Polisi Kehutanan; 6. Pakaian Dinas Pengawas Perikanan; 7. Pakaian Dinas Bidang Pelayanan Perizinan; Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai. Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 4 (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari. (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), terdiri dari : a. PDH Warna khaki Pria, meliputi : 1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki; 2. Celana panjang warna khaki; dan 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam. b. PDH Warna khaki Wanita, meliputi : 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; 2. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna khaki; dan 3. Sepatu pantovel warna hitam. c.

PDH Warna khaki wanita berjilbab, meliputi : 1. Baju Lengan panjang, berlidah bahu,warna khaki; 2. Rok/Celana Panjang Warna Khaki; 3. Sepatu Pantovel Warna hitam; dan 4. Jilbab warna senada/kontras/simple dan sederhana.

d. PDH Warna khaki Wanita hamil menyesuaikan. e.

PDH Batik Pria dan Wanita : 1. Baju batik yang pantas dan sopan untuk ke kantor;


5

2. Celana Kantor berbahan kain warna senada/hitam; 3. Tidak diperkenankan memakai celana jean/streecth/legging ataupun celana pensil yang terlampau ketat; dan 4. Sepatu pantovel warna hitam. (3) Bagi Pegawai Golongan IV/a ke atas atau yang disamakan, selain memakai PDH Warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e. (4) Model PDH Warna khaki yang dipakai/digunakan oleh Pegawai Fungsional Guru, diharuskan berlengan panjang. (5) Model PDH batik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf e, disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah. Pasal 5 PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari : a. PDH Camat dan Lurah Pria, meliputi : 1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki; 2. Celana panjang warna khaki; dan 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat. b. PDH Camat dan Lurah Wanita, meliputi : 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki; 2. Rok 15 cm di bawah lutut/Celana Panjang warna khaki; dan 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat. c.

PDH Camat dan menyesuaikan.

Lurah

wanita

berjilbab

dan

hamil

Bagian Ketiga Pakaian Dinas Upacara Pasal 6 PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya. Pasal 7 PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk Camat dan Lurah, terdiri dari : a. PDU Camat dan Lurah Pria, meliputi : 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas; C:\Users\User\AppData\Local\Temp\07-PAKAIAN DINAS PNSD_833AD.doc

6

2. Celana panjang warna putih; dan 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam. b. PDU Camat dan Lurah Wanita, meliputi : 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas; 2. Rok warna putih 15 Cm dibawah lutut; dan 3. Sepatu Fantovel warna hitam c.

PDU Camat dan menyesuaikan.

Lurah

wanita

berjilbab

dan

hamil

Bagian Keempat Pakaian Dinas Lapangan Pasal 8 (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis. (2) PDL Pria dan Wanita, meliputi : a. Baju lengan panjang berlidah bahu, warna khaki; b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan c.

Sepatu kulit warna hitam.

(3) PDL Wanita berjilbab dan Wanita hamil menyesuaikan. (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan. Bagian Kelima Pakaian Sipil Harian Pasal 9 (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum. (2) PSH Pria, meliputi : a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama; b. Leher berdiri dan terbuka; c.

Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan

d. Kancing lima buah. (3) PSH Wanita, meliputi : a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama; b. Leher berdiri dan terbuka; C:\Users\User\AppData\Local\Temp\07-PAKAIAN DINAS PNSD_833AD.doc

7

c.


d. Kancing lima buah. (4) PSH wanita berjilbab, meliputi : a. Jas lengan panjang dan rok/celana panjang warna sama. b. Leher berdiri dan terbuka. c.


d. Kancing lima buah. e.

Jilbab warna senada/kontras/simple dan sederhana.

(5) PSH Wanita hamil menyesuaikan. Bagian Keenam Pakaian Sipil Resmi Pasal 10 (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai malam hari. (2) PSR Pria, meliputi : a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama; b. Leher berdiri dan terbuka; c.


d. Kancing lima buah. (3) PSR Wanita, meliputi : a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama; b. Leher berdiri dan terbuka; c.


d. Kancing lima buah. (4) PSR wanita berjilbab, meliputi : a. Jas lengan panjang dan rok/celana panjang warna sama. b. Leher berdiri dan terbuka. c.

Tiga saku,satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan

d. Kancing lima buah. e.

Jilbab warna senada/kontras/simple dan sederhana.

(5) PSR Wanita hamil menyesuaikan. Bagian Ketujuh Pakaian Sipil Lengkap


8

Pasal 11 (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri. (2) PSL Pria, meliputi : a. Jas warna gelap; b. Celana panjang warna sama; dan c.

Kemeja dengan dasi.

(3) PSL Wanita, meliputi : a. Jas warna gelap; b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan c.

Kemeja dengan dasi.

(4) PSL wanita berjilbab, meliputi : a. Jas warna gelap; b. Rok/celana panjang warna sama; c.

Kemeja dengan dasi; dan

d. Jilbab warna senada/kontras/simple dan sederhana. (5) PSL Wanita hamil menyesuaikan. Bagian Kedelapan Pakaian Olah Raga Pasal 12 Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, dipakai pada kegiatan olah raga atau kegiatan tertentu. Bagian Kesembilan Pakaian Adat Belitong Pasal 13 (1) Pakaian Adat Belitong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, dipakai pada upacara-upacara adat, hari jadi Kota Tanjungpan dan/atau acara resmi lainnya yang ditentukan. (2) Pakaian Adat Belitong untuk pria adalah Bajuk Kancing Lima terdiri dari : a. Baju 1.

bahan disesuaikan;

2.

warna disesuaikan;

3.

pendek dan berkancing;

4.

kancing 5 Buah;

5.

kantong 3 Buah;

6. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\07-PAKAIAN DINAS PNSD_833AD.doc

jenis kantong tebok/lobang; 9

7.

lengan panjang;

8.

jenis lengan tanpa kancing/lurus.

b. Celana. a. bahan dan warna disesuaikan; b. model sepan biasa. c.

Kain. a.

jenis pelekat.

b.

cencang nangka

d. Tutup kepala Kopiah Hitam (Polos) e.

Asesoris dan alas kaki disesuaikan.

(3) Pakaian Adat Belitong untuk Wanita adalah Baju Kurong, terdiri dari : a. Baju 1.

bahan disesuaikan;

2.

warna disesuaikan;

3.

leher bulat terbelah;

4.

lengan panjang dan pakai kike.

b. Kain (Sarung). 1. bahan dan warna disesuaikan; 2. jenis dan motif batik Pucuk Rebung. c.

Sanggul Cumpok.

d. Sanggul,Tusuk Konde/Kembang Goyang e.

Asesoris dan alas kaki disesuaikan.

(4) Pakaian adat Belitong menyesuaikan.

untuk

wanita

berjilbab

dan

hamil

Bagian Kesepuluh Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Pasal 14 (1) Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, dipakai pada hari-hari tertentu yang ditentukan kemudian. (2) Model Pakaian LINMAS sebagaimana dimaskud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku. Bagian Kesebelas Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Pasal 15 (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, dipakai pada upacara peringatan hari KORPRI atau upacara kenegaraan tertentu yang ditentukan kemudian. (2) Model Pakaian KORPRI sebagaimana dimaskud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.


10

Bagian Keduabelas Pakaian Dinas Tertentu Paragraf 1 Pakaian Dinas Fungsional Bidang Kesehatan Pasal 16 (1) Pakaian Dinas Fungsional Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l angka 1, dipakai untuk pelaksanaan tugas sehari-hari oleh pegawai fungsional kesehatan Medis di RSUD, PUSKESMAS dan jajarannya. (2) Bahan, warna dan Model Pakaian Dinas Fungsional Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut : a.

Pakaian Dinas Fungsional Bidang Kesehatan Pria, meliputi : 1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna putih; 2. Celana panjang warna putih; dan 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam. 4. Petugas Medis menggunakan Jas warna putih.

b.

Pakaian Dinas meliputi:

Fungsional

Bidang

Kesehatan

Wanita,

1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna putih; 2. Rok 15 cm di bawah lutut/celana panjang warna putih; dan 3. Sepatu pantovel warna hitam. 4. Petugas Medis menggunakan Jas warna putih c.

Pakaian Dinas Fungsional Bidang Kesehatan wanita berjilbab, meliputi : 1. Baju Lengan panjang, berlidah bahu,warna putih; 2. Rok/Celana Panjang Warna putih; 3. Sepatu Pantovel Warna hitam; dan 4. Jilbab warna senada/kontras/simple dan sederhana.

d.

Pakaian Dinas Fungsional Bidang Kesehatan wanita hamil menyesuaikan. Paragraf 2 Pakaian Dinas Fungsional Bidang Pendidikan


11

Pasal 17 (1) Pakaian Dinas Fungsional Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l angka 2, dipakai untuk pelaksanaan tugas sehari-hari oleh pegawai fungsional guru di Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan. (2) Bahan, warna dan Model Pakaian Dinas Fungsional Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Model PDH warna Khaki lengan panjang baik untuk pria maupun wanita. Paragraf 3 Pakaian Dinas Perhubungan Pasal 18 (1) Pakaian Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l angka 3, dipakai untuk pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan keperluan oleh pegawai yang bertugas di SKPD yang membidangi Perhubungan. (2) Bahan, warna dan Model Pakaian Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku. Paragraf 4 Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 19 (1) Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l angka 4, dipakai untuk pelaksanaan tugas sehari-hari oleh pegawai yang bertugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. (2) Bahan, warna dan Model Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku. Paragraf 5 Pakaian Dinas Polisi Kehutanan Pasal 20 (1) Pakaian Dinas Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l angka 5, dipakai untuk pelaksanaan tugas sehari-hari oleh pegawai fungsional Polisi Kehutanan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan. (2) Bahan, warna dan Model Pakaian Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.


12

Paragraf 6 Pakaian Dinas Pengawas Perikanan Pasal 21 (1) Pakaian Dinas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l angka 6, dipakai untuk pelaksanaan tugas sehari-hari oleh pegawai fungsional Pengawas Perikanan. (2) Bahan, warna dan Model Pakaian Dinas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku. Paragraf 7 Pakaian Dinas Bidang Pelayanan Perizinan Pasal 22 (1) Pakaian Dinas Bidang Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l angka 7, dipakai untuk pelaksanaan tugas sehari-hari oleh pegawai bidang pelayanan perizinan pada SKPD yang membidangi pelayanan perizinan satu pintu. (2) Bahan, warna dan Model Pakaian Dinas Bidang Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut : a. Pakaian Pria, meliputi : 1. Kemeja lengan panjang, berlidah bahu, warna ungu muda dan hijau toscha; 2. Celana panjang warna ungu tua dan hitam; 3. Dasi; b. Pakaian Wanita, meliputi : 1. Baju lengan panjang, warna ungu muda dan hijau toscha; 2. Celana panjang warna ungu tua dan biru tua; c. Pakaian Wanita berjilbab dan Wanita hamil menyesuaikan. Bagian Ketigabelas Jadwal dan Model Pakaian Dinas Pasal 23 Jadwal pemakaian Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


13

Pasal 24 Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas Pasal 25 Atribut Pakaian Dinas terdiri dari: a. Tutup Kepala; b. Tanda Pangkat; c.

Tanda Jabatan;

d. Lencana KORPRI; e.

Tanda Jasa;

f.

Papan Nama;

g.

Nama Pemerintah Kabupaten;

h. Lambang Daerah; dan i.

Tanda Pengenal Pegawai. Bagian Kedua Tutup Kepala Pasal 26

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri dari : a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam; b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan c.

Topi Lapangan. Bagian Ketiga Tanda Pangkat Pasal 27

(1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah. (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan C:\Users\User\AppData\Local\Temp\07-PAKAIAN DINAS PNSD_833AD.doc

14

b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam. (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan. Bagian Keempat Tanda Jabatan Pasal 28 (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, menunjukkan selaku Camat dan Lurah. (2) Tanda Jabatan yang terbuat dari bahan dasar logam. (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan. Bagian Kelima Lencana KORPRI Pasal 29 (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dipakai pada semua jenis pakaian dinas. (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas. (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri. Bagian Keenam Tanda Jasa Pasal 30 (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. (2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. Pita Tanda Jasa; dan b. Bintang Tanda Jasa. (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya. (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa. Bagian Ketujuh Papan Nama Pasal 31 (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm


15

di atas saku. (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL. Bagian Kedelapan Nama Pemerintah Kabupaten Pasal 32 (1) Nama Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, menunjukkan tempat kerja. (2) Nama Pemerintah Kabupaten dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. (3) Nama Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu. (4) Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu. (5) Bahan dasar Nama Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG. (6) Bahan dasar Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai lokasi tempat tugas pegawai yang bersangkutan. Bagian Kesembilan Lambang Daerah Pasal 33 (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kabupaten. (2) Lambang Daerah dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. (3) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah Nama Pemerintah Kabupaten. (4) Bahan dasar lambang daerah Kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk,warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Bagian Kesepuluh Tanda Pengenal Pegawai


16

Pasal 34 (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i, untuk mengetahui identitas seorang pegawai. (2) Tanda Pengenal Pegawai menjalankan tugas.

dipakai

oleh

pegawai

dalam

(3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI. Pasal 35 (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik. (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran : a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm. Pasal 36 Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri dari : a. Bagian depan : 1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian warna Khaki; 2. Lambang Daerah; 3. Nama Pemerintah Kabupaten; dan 4. Nama Komponen atau Unit Organisasi. b. Bagian Belakang : 1. Nama Pegawai; 2. Nomor Induk Pegawai (NIP); 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional; 4. Golongan Darah; 5. Alamat Kantor; 6. Tanggal dikeluarkan; 7. Pejabat yang mengeluarkan; 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan 9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.


17

Pasal 37 (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a angka 1, didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai. (2) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. warna Merah untuk pejabat eselon II; b. warna Biru untuk pejabat eselon III; c.

warna Hijau untuk pejabat eselon IV;

d. warna Kuning untuk pejabat eselon V; e.

warna Orange untuk pegawai non eselon; dan

f.

warna Abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional. Pasal 38

Bentuk dan model Atribut Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT Pasal 39 (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, terdiri atas : a. nama dan lambang Daerah Kabupaten; b. lencana KORPRI; c. papan nama; dan d. tanda pengenal pegawai. (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas : a. nama dan lambang Daerah Kabupaten; b. lencana KORPRI; c. papan nama; d. tanda pengenal pegawai; e. peci atau mutz; dan f. tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa. (3) Atribut PSH terdiri atas : a. papan nama; b. lencana KORPRI; dan c. tanda pengenal pegawai.


18

(4) Atribut PSR hanya papan nama. (5) PSL tidak memakai atribut. (6) Atribut PDL terdiri atas : a. nama dan lambang daerah Kabupaten; b. lencana KORPRI; c. papan nama; dan d. tanda pengenal pegawai. (7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas : a. lencana KORPRI; b. papan nama; c. topi upacara; dan d. tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa. Pasal 40 (1) Dalam hal diperlukan, logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dipakai pada Pakaian dinas. (2) Pemakaian dan penempatan logo dan nama satuan kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan estetika.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 41 Pembinaan dan pengawasan terhadap pemakaian dan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dilakukan oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 42 (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dipakai pada hari tertentu sesuai kebutuhan yang ditetapkan kemudian. (2) Pemakaian Batik dapat dilakukan pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung ditetapkan oleh Bupati.


19

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya maka ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 44 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 21 Februari 2012 BUPATI BELITUNG, ttd. DARMANSYAH HUSEIN Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 22 Februari 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. ABDUL FATAH BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2012 NOMOR 7


20

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG A. PAKAIAN DINAS UMUM No

Hari/Kegiatan

Jenis Pakain

Keterangan

1

Senin, Selasa dan Rabu

PDH Khaki

Semua SKPD

2

Kamis

PDH Batik

Semua SKPD

3

Jum’at (jam 07.30 s/d. 11.30) Jum’at (jam 13.00 s/d. 16.30) Hari Besar Nasional, HUT KORPRI, dan Hari yang ditentukan Acara Resmi

Pakaian Olah Raga PDH Batik KORPRI dan/atau LINMAS

Semua SKPD

PSL dan/ PSR

Sesuai Ketentuan Acara

Acara Resmi yang ditentukan

Pakaian Adat Belitong


4 5 6


B. PAKAIAN DINAS TERTENTU 1. PAKAIAN DINAS FUNGSIONAL KESEHATAN DI PUSKESMAS dan JAJARANNYA No

Hari

Jenis Pakain

1

Senin, Selasa, Rabu

PDH Fungsional Kesehatan (Warna Putih)

2

Sabtu

PDH Batik

2. PAKAIAN DINAS FUNGSIONAL KESEHATAN DI RSUD No Hari Jenis Pakain 1

2

Senin, Selasa, Rabu

Sabtu

PDH Fungsional Kesehatan (Warna Putih) PDH Fungsional Kesehatan (sesuai kebijakan RSUD) PDH Batik

3. PAKAIAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA No Hari Jenis Pakain 1

Setiap hari kerja

PDH Satpol PP

Keterangan Pegawai Fungsional Kesehatan pada PUSKESMAS dan Jajarannya Pegawai Fungsional Kesehatan PUSKESMAS dan Jajarannya

Keterangan Pegawai Fungsional Medis pada RSUD Pegawai Fungsional Kesehatan Lainnya pada RSUD Pegawai Fungsional Medis dan Fungsional Kesehatan Lainnya pada RSUD

Keterangan Seluruh pegawai di lingkungan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja

4. PAKAIAN DINAS FUNGSIONAL GURU ..............


21

4. PAKAIAN DINAS FUNGSIONAL GURU PADA DINAS PENDIDIKAN No Hari Jenis Pakain Keterangan 1

Senin, Selasa, Rabu

PDH Warna Khaki Lengan panjang

2

Sabtu

Pakaian Seragam Harian Guru (sesuai kebijakan Sekolah)

5. PAKAIAN DINAS PERHUBUNGAN No Hari 1

Senin, Selasa, Rabu

2

Setiap hari kerja

Pegawai Fungsional Guru pada Sekolahsekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Pegawai Fungsional Guru pada Sekolahsekolah di lingkungan Dinas Pendidikan

Jenis Pakain

PDH Perhubungan (Warna Abu-abu/ Biru Dongker) PDH Perhubungan

Keterangan Seluruh pegawai di lingk. SKPD yang membidangi Perhubungan Bagi pegawai yang bertugas di lapangan

6. PAKAIAN DINAS POLISI KEHUTANAN No 1

Hari Setiap hari kerja

Jenis Pakain PDH Polisi Kehutanan

Keterangan Pegawai fungsional polisi kehutanan yang bertugas di lapangan

7. PAKAIAN DINAS PENGAWAS PERIKANAN No Hari Jenis Pakain 1

Setiap hari kerja

PDH Pengawas Perikanan

Keterangan Pegawai fungsional pengawas perikanan yang bertugas di lapangan

8. PAKAIAN DINAS PELAYANAN PERIZINAN No Hari Jenis Pakain 1

Selasa

PDH (Warna Ungu)

2

Rabu

PDH (Warna Hijau Toscha)

Keterangan Seluruh pegawai di lingk. SKPD pelayanan perizinan satu pintu Seluruh pegawai di lingk. SKPD pelayanan perizinan satu pintu

Keterangan : Jadwal pemakaian Pakaian Dinas bagi pegawai Fungsional Kesehatan, Fungsional Guru, SKPD Dinas Perhubungan, dan SKPD Pelayanan Perizinan Satu Pintu untuk hari Kamis dan Jum’at mengacu pada ketentuan jadwal Pakain Dinas Umum sebagaimana dimaksud pada huruf A. BUPATI BELITUNG, ttd. DARMANSYAH HUSEIN


22

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG MODEL PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG A. PAKAIAN DINAS HARIAN 1. PDH PRIA

h a b

i

m

c

j

d

k

e

n l

f g

o

Keterangan : a. b. c. d. e.

Lidah bahu. Nama SKPD Kancing baju. Papan nama. Saku baju.

f. Ikat pinggang g. Saku depan. h. Krah baju. I. Lencana Korpri. j. Nama Pemkab. Belitung

k. Lambang daerah Kab.Belitung l. Tanda pengenal pegawai. m. Sambungan baju. n. Lengan panjang. o. Saku belakang.

2. PDH WANITA..............


23

2. PDH WANITA.

d e f a b

g h

c

i

j


Nama SKPD Kancing baju. Papan nama. Krah rebah. Lencana Korpri

f. g. h. i. j.

Nama Pemkab. Belitung Lambang daerah Kab. Belitung Tanda pengenal. Saku baju depan. Celana panjang.

3. PDH WANITA BERJILBAB...................


24

3. PDH WANITA BERJILBAB.

d

e

f g

a b

h i

c j

k

Keterangan : a. b. c. d.

Nama SKPD Papan nama. Kancing baju. Kerudung.

e. f. g. h.

Krah rebah. i. Tanda pengenal. Lencana Korpri. j. Saku baju depan. Nama Pemkab. Belitung k. Celana panjang. Lambang daerah Kab. Belitung

4. PDH WANITA HAMIL.........................


25

4. PDH WANITA HAMIL.

e f a

g h

b i c j d

k


Nama SKPD Papan Nama. Kancing baju. Flui depan.

e. f. g. h.

Krah rebah. i. Tanda pengenal. Lencana Korpri. j. Flui belakang. Nama Pemkab. Belitung k. Celana panjang. Lambang Daerah Kab. Belitung

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)..................


26

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH). 1. PSH PRIA

Keterangan : a. Krah Berdiri. b. Lencana Korpri. c. Saku baju depan.

d. Tanda pengenal. e. Saku bawah dengan tutup. f. Kancing.

g. Papan nama.

2. PSH WANITA .................


27

2. PSH WANITA


d. Tanda pengenal e. Saku bawah dengan tutup. f. Kancing.

g. Papan nama.

3. PSH WANITA BERJILBAB....................


28

3. PSH WANITA BERJILBAB.

a b c g d e f


d. Tanda pengenal e. Saku bawah dengan tutup. f. Kancing.

4.


g. Papan nama.

PSH WANITA HAMIL .....................

29

4. PSH WANITA HAMIL.

a

b c

f d

e

Keterangan : a. Krah Berdiri. b. Lencana Korpri.

c. Saku baju depan d. Tanda pengenal

e Kancing f. Papan nama.

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) .................


30

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR). 1. PSR PRIA


d. Tanda pengenal. e. Saku bawah dengan tutup. f. Kancing.

g. Papan nama.

2. PSR WANITA .......................


31

2. PSR WANITA

Keterangan a. b. c. d.

:

Krah rebah. Lencana Korpri. Saku baju atas. Tanda pengenal.

e. Saku bawah dengan tutup. f. Kancing. g. Papan Nama.

3. PSR WANITA BERJILBAB ....................


32

3. PSR WANITA BERJILBAB.

a b c g d e f

Keterangan a. b. c. d.

:

Krah rebah. Lencana Korpri. Saku baju atas. Tanda pengenal.

e. Saku bawah dengan tutup. f. Kancing. g. Papan Nama.

4. PSR WANITA HAMIL ..................


33

4. PSR WANITA HAMIL.

f

a

b

f c

d

e

Keterangan

:

a. Krah rebah. b. Lencana Korpri.

c. Saku baju atas. e. kancing d. Tanda pengenal . f. Papan nama

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) ......................


34

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) 1. PSL PRIA

Keterangan : a. Kemeja warna putih. b. Dasi. c. Lengan panjang.

d. Saku atas jas e. Saku bawah jas dengan tutup. f. Kancing.

2. PSL WANITA ………………


35

2. PSL WANITA

Keterangan a. b. c.

:

Kemeja warna putih. Dasi. Lengan panjang.

d. Saku atas jas. e. Saku bawah jas dengan tutup. f. Kancing.

3. PSL WANITA BERJILBAB ......................


36

3. PSL WANITA BERJILBAB.

a

b d

c

f e

Keterangan

:

a. Kemeja warna putih. b. Dasi. c. Lengan panjang.

d. Saku atas jas. e. Saku bawah jas dengan tutup. f. Kancing.

4. PSL WANITA HAMIL ....................


37

4. PSL WANITA HAMIL.

a

b

c

d

Keterangan

:

a. Kemeja warna putih. b. Dasi.

c. Lengan panjang d. Kancing.

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN ..........................


38

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN. 1. PDL PRIA m a

h

i

j

b d

k

e

l

f n

g


Lidah bahu. Nama SKPD Kancing baju. Papan nama. Saku baju.

f. Ikat pinggang. g. Saku depan. h. Krah baju. i. Lencana Korpri. j. Nama Pemkab. Belitung

k. l. m. n.

Lambang daerah Kab. Belitung Tanda pengenal. Sambungan baju. Saku belakang.

2. PDL WANITA ....................


39

2. PDL WANITA

b

a

d e

f

g

h i j


Lidah bahu Nama SKPD Kancing baju. Papan nama.

e. Saku baju. i. Lambang daerah Kab. Belitung f. Krah rebah. j. Tanda pengenal g. Lencana Korpri. h. Nama Pemkab. Belitung

F. PAKAIAN KORPRI ....................


40

F. PAKAIAN KORPRI. 1. PAKAIAN KORPRI PRIA. Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut : a. Kemeja lengan panjang; b. Celana panjang warna biru dongker; c.

Kelengkapan pakaian dinas dan songkok hitam ;

d. Sepatu hitam, kaos kaki Bentuk dan model Pakaian KORPRI bagi pegawai pria, sebagai berikut :

h a b

c g e

d

f


krah berdiri kancing 5 buah lencana KORPRI saku tempel

e. tanda pengenal f. manset satu kancing g. papan nama h. songkok hitam

2. PAKAIAN KORPRI WANITA ............


41

2. PAKAIAN KORPRI WANITA. Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut : a. Kemeja lengan panjang; b. Rok warna biru dongker, bagi pegawai yang berjilbab menggunakan rok panjang; c. Kelengkapan pakaian dinas dan songkok hitam bagi pegawai yang berjilbab menggunakan kerudung warna biru dongker; d. Sepatu hitam. Bentuk dan Model Pakaian KORPRI bagi pegawai wanita, sebagai berikut :

h a

b c d

g e

f

i


krah rebah kancing 5 buah lencana KORPRI saku dalam tanda pengenal

f. saku tutup g. papan nama h. songkok hitam, bagi yang berjilbab kerudung warna biru dongker i belahan/ ploi

G. PAKAIAN ADAT BELITONG ............


42

G. PAKAIAN ADAT BELITONG. 1. PAKAIAN ADAT BELITONG PRIA.

2. PAKAIAN ADAT BELITONG WANITA. .........


43

2. PAKAIAN ADAT BELITONG WANITA.

H. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH ............


44

H. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH. 1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH.

l g

h

a b

i j

c m d

k

e f

n

Keterangan : a. Tanda pangkat. b. Kancing baju. c. Papan nama. d.Tanda jabatan. e. Ikat pinggang.

f. Saku depan. g. Krah baju. h. Lencana Korpri. i. Nama Pemkab. Belitung j. Lambang Daerah Kab. Belitung

k. l. m. n.

Tanda pengenal. Sambungan bahu. Lengan Panjang. Saku belakang.

2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH ...................


45

2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH.

e

f

a

g

d

h

b c

i

d

j

k

Keterangan : a. Tanda Pangkat. b. Papan nama. c. Tanda jabatan. d. Kancing baju.

e. Krah baju. i. Tanda pengenal. f. Lencana Korpri. j. Saku depan g. Nama Pemkab. Belitung k. Celana panjang. h. Lambang daerah Kab. Belitung

3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB ..................


46

3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB.

e

f

g h

a i b c

j

d k

l

Keterangan : a. Tanda Pangkat. b. Papan nama. c. Tanda jabatan. d. Kancing baju.

e. Kerudung. f. Krah rebah. g. Lencana Korpri. h. Nama Pemkab. Belitung

i. j. k. l.

Lambang daerah Kab. Belitung Tanda pengenal. Saku depan. Celana panjang.

4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL ............................


47

4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL.

f a

g

h i

b c

j d k e

l

Keterangan : a. Tanda Pangkat. b. Papan nama. c. Tanda Jabatan. d. Kancing baju.

e. Flui depan. f. Krah rebah g. Lencana korpri. h. Nama Pemkab. Belitung

i. j. k. l.

Lambang daerah Kab. Belitung Tanda pengenal. Flui belakang. Celana panjang.

I. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH ……………….


48

I. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH. 1. PDU PRIA CAMAT DAN LURAH. a b

c d e f g

m n o

p

h i j

q

k

l

Keterangan : a. b. c. d. e. f.

Lambang Daerah Topi warna hitam Tanda pangat upacara Dasi Papan nama Saku atas tertutup

g. Tanda jabatan h. Jas warna putih i. Kancing garuda emas j. Saku bawah tertutup k. Celana panjang putih l. Sepatu hitam

m. Kemeja putih n. Lencana korpri o. Tanda jasa p. Belahan jahitan q. Belahan jas belakang.

2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH .......................


49

2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH.

a b c

l m n o

d e f g h

p

i j

k

Keterangan : a. Lambang Daerah b. Topi warna hitam c. Tanda pangat upacara d. Dasi e. Papan nama f. Tanda Jabatan

g. Kancing garuda emas h. Saku depan tertutup i. Flui satu rempel j. Rok 15 cm dibwh lutut k. Sepatu hitam l. Kemeja putih

m. Lencana Korpri n. Tanda jasa o. Saku atas tertutup p. Jas warna putih

J. PAKAIAN SKPD PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU ............


50

G. PAKAIAN SKPD PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU. 1. PAKAIAN PRIA.

2. PAKAIAN WANITA. .........


51

2. PAKAIAN WANITA.

BUPATI BELITUNG, ttd. DARMANSYAH HUSEIN


52

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG A.

MUTZ Pegawai Negeri Sipil Daerah

Dari Depan

Bahan dasar warna khaki

1. Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa ke atas dari samping. Lambang Daerah Kabupaten/Kota

Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm

2. Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping. Lambang Daerah Kabupaten/Kota

Bisban warna perak ukuran 0,50 cm

3. Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II ...............


53

3. Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping. Lambang Daerah Kabupaten/Kota

Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

4. Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping. Lambang Daerah Kabupaten/Kota

Bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm

B. KOPIAH. DARI DEPAN

DARI SAMPING

Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

C. TOPI CAMAT DAN LURAH. Bahan dasar logam warna perak Lambang Daerah Kabupaten Belitung

Kain hitam : Jari-jari Vertikal 3,75 cm Jari-Jari Horizontal 3,50 cm TOPI UPACARA ......... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\07-PAKAIAN DINAS PNSD_833AD.doc

54

TOPI UPACARA. a b c

d

Keterangan : a. Bahan dasar kain warna hitam. b. Lambang Daerah Kab/Kota. c. Padi dan kapas dibordir. d. Pita emas.

CAMAT

1,75 CM

KUNING EMAS

LURAH 1,75 CM

PERAK

D. TANDA PANGKAT. 1) CAMAT. a. Harian. Bahan dasar kain warna khaki Bahan dasar logam warna kuning emas

Bahan dasar logam warna perak

b. Upacara…………


55

b. Upacara.

Bahan dasar kain warna biru tua Bahan dasar logam warna kuning emas

Bahan dasar logam warna perak

2) LURAH. a. Harian.

Bahan dasar logam warna perak Bahan dasar kain warna khaki Bahan dasar logam warna perunggu

b. Upacara

Bahan dasar logam warna perak Bahan dasar kain warna biru tua Bahan dasar logam warna perunggu

E. TANDA JABATAN ............ C:\Users\User\AppData\Local\Temp\07-PAKAIAN DINAS PNSD_833AD.doc

56

E. TANDA JABATAN. 1) CAMAT. BENTUK BULAT

Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna perak. Lambang daerah. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak. Lingkaran cm

luar dari titik tengah : 3

2) LURAH. BENTUK BULAT

Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna kuning emas. Lambang daerah. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu. Lingkaran cm

luar dari titik tengah : 3

F. LENCANA KORPRI.

G. PAPAN NAMA.........


57

G. PAPAN NAMA.

MAKMUR

2 CM

8 CM

H. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN DAN NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

1,5 CM 6 CM

J. LAMBANG DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG.

K. TANDA PENGENAL.............


58

K. TANDA PENGENAL.

DEPAN

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

SEKRETARIAT DAERAH

BELAKANG

Nama NIP Jabatan Gol. Darah Alamat Kantor Dikeluarkan

: : : : : :

8,5 CM

Photo

a.n. SEKRETARIS DAERAH KEPALA BAGIAN ORGANISASI,

4 x 4,5 NAMA JELAS

4,5 CM

BUPATI BELITUNG, ttd. DARMANSYAH HUSEIN


59

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG

Recommend Documents