BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang:a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, untuk harmonisasi dan penyesuaian organisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Peraturan Presiden dimaksud, perlu diubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung guna disesuaikan dengan peraturan tersebut; b. bahwa guna melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\32-UBAH PERBUP 18-2011 ORGANISASI PENGADAAN B-J_C2F4BD.doc

1

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran


2

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 9);


3

16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 3); 19. Peraturan Bupati Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 18); MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG. Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 18 Tahun

2011

Pengadaan

tentang

Barang/Jasa

Pedoman Dana

Organisasi

Anggaran

Pelaksanaan

Pendapatan dan

Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 18), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 20 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : “ Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah

Daerah

adalah

Pemerintah

Kabupaten

Belitung. 2. Bupati adalah Bupati Belitung.


4

3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan

daerah

yang

dibahas

dan

disetujui

bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 5. Satuan

Kerja

disingkat pemerintah

Perangkat

SKPD

adalah

Daerah

yang

perangkat

daerah

selanjutnya

daerah

selaku

pada

pengguna

anggaran/pengguna barang APBD Kabupaten Belitung. 6. SKPD Eselon II adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Belitung yang terdiri dari Sekretariat

Daerah,

Sekretariat

DPRD,

Inspektorat,

Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan. 7. SKPD Eselon III adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Belitung yang terdiri dari Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kecamatan. 8. SKPD Eselon IV adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Belitung yang terdiri dari Kelurahan. 9. Satuan Kerja Pendidikan adalah Satuan Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung. 10. Satuan Kerja Kesehatan adalah Satuan Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung. 11. Satuan Kerja Pariwisata adalah Satuan Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung. 12. Satuan Kerja Kelautan dan Perikanan adalah Satuan Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung. 13. Satuan Kerja Pertanian dan Kehutanan adalah Satuan Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung. 14. Satuan Kerja Perhubungan adalah Satuan Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.


5

15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah

pejabat

pemegang

kewenangan

penggunaan

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA

adalah

pejabat

melaksanakan

yang

sebagian

diberi

kuasa

kewenangan

untuk

pengguna

anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 17. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut

dengan

Pengadaan

Barang/Jasa

adalah

kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Satuan Kerja yang prosesnya dimulai

dari

perencanaan

kebutuhan

sampai

diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. 18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK

adalah

Pejabat

yang

bertanggungjawab

atas

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 19. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP

adalah

melaksanakan

unit

organisasi

Pengadaan

yang

berfungsi

Barang/Jasa

pada

Pemerintah Kabupaten Belitung yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada SKPD/ unit kerja yang sudah ada. 20. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung. 21. Panitia/Pejabat

Penerima

Hasil

Pekerjaan

adalah

panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 22. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan

yang

menyediakan

Barang/Pekerjaan

Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. 23. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa. 24. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit,

reviu,

evaluasi,


pemantauan

dan

kegiatan

6

pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 25. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan elektronik

teknologi

sesuai

informasi

dengan

dan

ketentuan

transaksi perundang-

undangan.

2. Diantara huruf b dan huruf c ayat (2) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf b1, diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : “ Pasal 3 (1) Organisasi

Pengadaan

Barang/

Jasa

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas : a. PA/KPA; b. PPK; c.

ULP/Pejabat Pengadaan; dan

d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. (2) Organisasi

Pengadaan

Barang/Jasa

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas : a. PA/KPA; b. PPK; b1. ULP/Pejabat Pengadaan/ Tim Pengadaan; dan

c.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

(2a)Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak terikat tahun anggaran. (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. (4) Perangkat organisasi ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b1, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


7

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : “ Pasal 8 (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : a. menetapkan

rencana

pelaksanaan

Pengadaan

Barang/Jasa yang meliputi : 1. spesifikasi teknis Barang/Jasa; 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3. rancangan Kontrak. b. menerbitkan

Surat

Penunjukan

Penyedia

Barang/Jasa; c.

menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/

Surat

Perintah

Kerja

(SPK)/

Surat

Perjanjian; d. melaksanakan

Kontrak

dengan

Penyedia

Barang/Jasa; e.

mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

f.

melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

g.

menyerahkan

hasil

pekerjaan

Pengadaan

Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; h. melaporkan

kemajuan

pekerjaan

termasuk

penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan i.

menyimpan

dan

menjaga

keutuhan

seluruh

dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat : a. mengusulkan kepada PA/KPA: 1. perubahan paket pekerjaan; dan/atau 2. perubahan jadwal kegiatan pengadaan; b. menetapkan tim pendukung;


8

c.

menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan

d. menetapkan

besaran

Uang

Muka

yang

akan

dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (2a) dan ayat (2b) serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4,) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : “ Pasal 9 (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, merupakan Pejabat

yang

ditetapkan

oleh

PA/KPA

untuk

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. (2) Untuk ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki integritas; b. memiliki disiplin tinggi; c.

memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;

d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; e.

menandatangani Pakta Integritas;

f.

tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan

g.

memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

(2a)Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK. (2b)Dalam

hal

persyaratan

tidak untuk

ada

personil

ditunjuk

yang

sebagai

memenuhi PPK,

maka

persyaratan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dikecualikan untuk : a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon II; dan/atau b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.


9

(3) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah : a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan; b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan c.

memiliki

kemampuan

kerja

secara

berkelompok

dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya. (4) Dalam

hal

jumlah

Pegawai

Negeri

yang

memnuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terbatas, persyaratan pendidikan paling kurang S1 dapat diganti dengan paling kurang golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan IIIa.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut : “ Pasal 11 (1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP. (2) Keanggotaan Kelompok Kerja ULP wajib ditetapkan untuk: a. Pengadaan

Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa

lainnya dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Anggota

Kelompok

Kerja

ULP

berjumlah

gasal

beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. (4) Kelompok Kerja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis.


10

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut : “ Pasal 12 (1) Paket

Pengadaan

Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa

Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua

ratus

juta

rupiah)

dapat

dilaksanakan

oleh

Kelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan. (2) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan. (3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. 7. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah serta diantara ayat (1) dan ayat (2) disispkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a) dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disispkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut : “ Pasal 13 (1) Kepala ULP/ Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami pekerjaan yang akan diadakan; c.

memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/ Kelompok Kerja ULP /Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;

d. memahami

isi

dokumen,

metode

dan

prosedur

Pengadaan; e.

memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan

f.

menandatangani Pakta Integritas.

(1a)Persyaratan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikecualikan untuk Kepala ULP.


11

(2) Tugas

pokok

dan

kewenangan

Kelompok

Kerja

ULP/Pejabat Pengadaan meliputi : a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. menetapkan Dokumen Pengadaan; c.

menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

d. mengumumkan

pelaksanaan

Pengadaan

Barang/Jasa di website Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; e.

menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

f.

melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

g.

khusus untuk Kelompok Kerja ULP : 1. menjawab sanggahan; 2. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk : a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket

Pengadaan

Barang/

Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket

Pengadaan

Jasa

Konsultansi

yang

bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 3. menyampaikan Dokumen

hasil

Pemilihan

Pemilihan

Penyedia

dan

salinan

Barang/Jasa

kepada PPK; 4. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; dan 5. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP. h. khusus Pejabat Pengadaan : 1. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk : a) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya


12

yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 2. menyampaikan Dokumen

hasil

Pemilihan

Pemilihan

Penyedia

dan

salinan

Barang/Jasa

kepada PPK; 3. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan 4. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA. i.

memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

(2a)Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi : a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; b. menyusun program kerja dan anggaran ULP; c.

menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; e.

melaksanakan

pengembangan

dan

pembinaan

Sumber Daya Manusia ULP; f.

menugaskan/ menempatkan/ memindahkan anggota Kelompok Kerja ULP sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; dan

g.

mengusulkan

pemberhentian

anggota

Kelompok

Kerja yang ditugaskan di ULP kepada Bupati, apabila terbukti

melakukan

pelanggaran

peraturan

perundang-undangan dan/atau KKN. (3) Selain

tugas

pokok

dan

kewenangan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja

ULP/Pejabat

Pengadaan

dapat

mengusulkan

kepada PPK : a. perubahan HPS; dan/atau b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.


13

(4) Kepala

ULP/anggota

Kelompok

Kerja

ULP/Pejabat

Pengadaan berasal dari Pegawai Negeri, baik dari SKPD/ Satuan Kerja sendiri maupun instansi lainnya. (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk : a. Lembaga/ Institusi Pengguna APBD yang memiliki keterbatasan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri, Kepala ULP/ anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan

dapat

berasal

dari

pegawai

tetap

Lembaga/ Institusi Pengguna APBD yang bukan Pegawai Negeri; dan b. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, Kepala ULP/

anggota

Kelompok

Kerja

ULP/Pejabat

Pengadaan dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri. (6) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta. (7) Kepala ULP dan anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai : a. PPK; b. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); c.

Bendahara; dan

d. APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut : “ Pasal 13 (1) PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. (2) Anggota

Panitia/Pejabat

Penerima

Hasil

Pekerjaan

berasal dari Pegawai Negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.


14

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lain Pengguna APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri. (4) Panitia/Pejabat

Penerima

Hasil

Pekerjaan

wajib

memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami isi Kontrak; c.

memiliki kualifikasi teknis;

d. menandatangani Pakta Integritas; dan e.

tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendaraha,

(5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk : a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

sesuai

dengan

ketentuan

yang

tercantum dalam Kontrak; b. menerima

hasil

Pengadaan

Barang/Jasa setelah

melalui pemeriksaan/pengujian; dan c.

membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

(6) Dalam

hal

pemeriksaan

Barang/Jasa

memerlukan

keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. (7) Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh PA/KPA. (8) Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.


15

Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 22 Oktober 2012 BUPATI BELITUNG, TTtd.

DARMANSYAH HUSEIN Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 22 Oktober 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, tTtd. ABDUL FATAH BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2012 NOMOR 32


16

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG

Recommend Documents