SALINAN
BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang: a. bahwa
untuk
melaksanakan
ketentuan
Pasal
3
ayat
(4)
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2011, perlu menetapkan alokasi dana desa Tahun Anggaran 2013 dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa serta bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten tertentu sebagai sumber pendapatan desa; b. bahwa guna memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan
Bupati
Belitung
tentang
Penetapan
Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2013; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-UBAH ADD TA 2013_9DFB4.doc
1
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2008
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-UBAH ADD TA 2013_9DFB4.doc
2
10. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 4); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Kewenangan
Pemerintahan
Kabupaten
Belitung
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Pelepak Pute dan Desa Tanjong Tinggi di Kecamatan Sijuk, Desa Ibul di Kecamatan Badau, Desa Aik Pelempang Jaya, Desa Aik Ketekok dan Desa Aik Rayak di Kecamatan
Tanjungpandan
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Belitung Tahun 2011 Nomor 1); C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-UBAH ADD TA 2013_9DFB4.doc
3
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Status Desa Paal Satu Menjadi Kelurahan Paal
Satu,
Desa
Tanjungpendam
Menjadi
Kelurahan
Tanjungpendam, Desa Lesung Batang Menjadi Kelurahan Lesung Batang, Desa Pangkallalang Menjadi Kelurahan Pangkallalang di Kecamatan
Tanjungpandan
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Belitung Tahun 2011 Nomor 10); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2012 Nomor 4); 21. Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2012 Nomor 39); MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2013. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung 2. Bupati adalah Bupati Belitung. 3. Pemerintahan
Desa
adalah
pemerintahan
oleh
Pemerintah
Permusyawaratan
Desa
dalam
Penyelenggaraan Desa
mengatur
dan dan
urusan Badan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-UBAH ADD TA 2013_9DFB4.doc
4
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan
desa
sebagai
unsur
penyelenggara pemerintahan desa. 6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung untuk Desa, yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tertentu serta bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten Belitung setelah dikurangi belanja pegawai dan yang pembagiannya untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional (adil). BAB II PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA Pasal 2 (1) ADD dari Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2013 ditetapkan paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Belitung setelah dikurangi belanja pegawai serta bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tertentu. (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 13.878.586.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-UBAH ADD TA 2013_9DFB4.doc
5
Pasal 3 (1) Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional. (2) Prosentase dan besarnya pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. 60 % (enam puluh persen) dari ADD yang dibagi secara merata untuk seluruh Desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sebesar Rp. 8.327.151.600,00 (delapan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah); dan b. 40 % (empat puluh persen) dari ADD yang dibagi secara proporsional berdasarkan bobot desa dari kriteria/ variabel jumlah penduduk, luas wilayah, persentase rumah tangga miskin,
fasilitas
geografis/
pendidikan,
keterjangkauan
fasilitas
lokasi
desa
kesehatan, dan
letak
persentase
pencapaian target Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan dan Kebersihan Perkotaan (% STTS PBB), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), sebesar Rp. 5.551.434.400,00 (lima miliar lima ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah). Pasal 4 Besarnya ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diterima oleh masing-masing desa tercantum dalam kolom 6 (enam) pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 5 Penggunaan
dan
pengelolaan
dilaksanakan
sesuai
dengan
ADD
oleh
ketentuan
Pemerintah
peraturan
Desa
perundang-
undangan yang berlaku. BAB III KETENTUAN PENUTUP
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-UBAH ADD TA 2013_9DFB4.doc
6
Pasal 6 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2012 Nomor 6), dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 7 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 25 Maret 2013 BUPATI BELITUNG, Ttd. ttd.
DARMANSYAH HUSEIN Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 25 Maret 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. ABDUL FATAH BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 NOMOR 4
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-UBAH ADD TA 2013_9DFB4.doc
7
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2013 ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2013 Kemiskinan
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-UBAH ADD TA 2013_9DFB4.doc
Pendidikan natan
Kesehatan Pulau
Kebersihan Perkotaan
3,25%
4,86%
8
BUPATI BELITUNG, ttd.
DARMANSYAH HUSEIN
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-UBAH ADD TA 2013_9DFB4.doc
9
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\04-UBAH ADD TA 2013_9DFB4.doc
10
