BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG

SALINAN

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah; b. bahwa urusan Pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera merupakan salah satu kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang diatur sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang

Pembagian

Urusan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang penyelenggaraannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian standar pelayanan minimal yang memuat target tahunan pencapaian standar pelayanan minimal dengan mengacu pada batas waktu pencapaian standar pelayanan minimal

sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

berdasarkan

ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\38-SPM BIDANG KB & KS_231267.doc

1

Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan mempedomani Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 Bidang

Keluarga

Kabupaten/Kota,

tentang

Berencana dipandang

Standar dan

Pelayanan

Keluarga

perlu

Minimal

Sejahtera

menetapkan

di

Peraturan

Bupati Belitung tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga

Berencana

dan

Keluarga

Sejahtera

Kabupaten

Belitung; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat

II

dan

Kotapraja

Di

Sumatera

Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi

Kepulauan

Bangka

Republik Indonesia Tahun

Belitung

(Lembaran

2000 Nomor 217,

Negara

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia

Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


2

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039); 8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor

161,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5080); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan

Pemerintah

Pengelolaan

dan

Nomor

58

Tahun

Pertanggungjawaban

2005

tentang

Keuangan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578); 11. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4593); 13. Peraturan Pembagian Pemerintah

Pemerintah Urusan Daerah

Nomor

38

Tahun

Pemerintahan Provinsi

dan

2007

Antara

Pemerintah

tentang

Pemerintah, Nomor

82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


3

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4815); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis

Penyusunan

dan

Penetapan

Standar

Pelayanan Minimal; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 18. Peraturan

Kepala

Badan

Koordinasi

Keluarga

Berencana

Nasional Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan

Kegiatan

Bidang

Keluarga

Berencana

dan

Keluarga

Sejahtera Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan

Kepala

Badan

Koordinasi

Keluarga

Berencana

Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 9); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2007 tentang

Organisasi


dan

Tata

Kerja

Sekretariat

4

Daerah,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 19), sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan

Daerah

Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 10); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Penyelenggaraan

Pelayanan

Publik

di

Kabupaten

Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintahan

Kabupaten

adalah

Pemerintah Kabupaten

Belitung. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Badan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Masyarakat,

Keluarga

Pemerintahan

Berencana

adalah

Desa, Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.


5

6. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan

hak

dan

pelayanan

dasar

diwajibkan

oleh

daerah

untuk

penyelenggaraannya Undangan

kepada

warga

negara

Peraturan

yang

Perundang-

perlindungan

hak

konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga dan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut SPM Bidang KB dan KS adalah tolok ukur kinerja pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang diselenggarakan oleh SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung. 8. Jenis Pelayanan Dasar Bidang KB dan KS adalah Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

(KIE-KB

dan

KS),

penyediaan

Alat

dan

Obat

Kontrasepsi serta penyediaan Informasi Data Mikro. 9. Pengembangan

Kapasitas

penetapan kebijakan daerah,

adalah

upaya

meningkatkan

kelembagaan, sumber daya dan

pendanaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemeritahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan atau SPM Bidang

KB

dan

KS

secara

efektif

dan

efisien

dengan

menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. 10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. 11. Batas Waktu Pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang lingkungan hidup secara bertahap sesuai dengan indokator dan nilai yang ditetapkan. 12. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan. 13. Kewenangan

Daerah

adalah

kewenangan

yang

diberikan

Pemerintah kepada Daerah. 14. Standar Teknis adalah kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh pemerintah.


6

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 Maksud ditetapkannya SPM bidang KB dan KS adalah sebagai pedoman bagi SKPD penyelenggara kewenangan daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib Pemerintahan Daerah dibidang penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam skala minimal. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tujuan ditetapkannya SPM Bidang KB dan KS adalah : a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera kepada masyarakat; b. meningkatkan

efisiensi

dan

efektifitas

pelayanan

Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan c. memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar pada masyarakat dalam lingkup penyelenggaran urusan wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Bagian Ketiga Fungsi


7

Pasal 4 Fungsi ditetapkannya SPM bidang KB dan KS adalah : a. sebagai alat Pemerintah Kabupaten dalam menjamin terwujudnya hak-hak individu berupa akses dan mutu pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera secara merata; b. sebagai

acuan

prioritas

perencanaan

daerah

dan

prioritas

pembiayaan APBD sesuai kemampuan keuangan daerah; c. sebagai tolok ukur (benchmark) Pemerintah Kabupaten dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; d. menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang disediakan oleh Pemerintah untuk diterimanya; e. menentukan

perimbangan

keuangan,

sistem

subsidi

dan

pembiayaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten yang lebih adil dan transparan; dan f. alat

monitoring

dan

evaluasi

oleh

Pemerintah,

Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan wajib bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Daerah. BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Pasal 5 (1) Pemerintah

Daerah

menjamin

penyelenggaraan

pelayanan

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai SPM KB dan KS. (2) SPM Bidang KB dan KS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target tahun 2013-2015 yang terdiri dari : a. pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS), meliputi: 1) cakupan

Pasangan

Usia

Subur

(PUS)

yang

istrinya

dibawah usia 20 (dua puluh) tahun 3,5 % (tiga koma lima


8

perseratus) dapat dicapai 100 % (seratus perseratus) pada tahun 2014; 2) cakupan sasaran Pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif 65 % (enam puluh lima perseratus) dapat dicapai 100 % (seratus perseratus) pada tahun 2014; 3) cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 5,0 % (lima perseratus) dapat dicapai 80 % (delapan puluh perseratus) pada tahun 2014; 4) cakupan anggota Bina Keluarga Balita ( BKB) Ber-KB 70 % (tujuh puluh perseratus) dapat dicapai 100 % (seratus perseratus) pada tahun 2014; 5) cakupan PUS Peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 80 % (delapan puluh perseratus) dapat dicapai 100 % (seratus perseratus) pada tahun 2014; 6) ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluhan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 (satu) petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan 100 % (seratus perseratus) pada tahun 2014; dan 7) ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan

1

(satu)

PPKBD

100

%

(seratus

yaitu

cakupan

perseratus) pada tahun 2014; b. Penyediaan

alat

dan

obat

kontrasepsi,

penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) setiap tahun dapat dicapai 100 % (seratus perseratus) pada tahun 2014; c. Penyediaan informasi dan data Mikro, meliputi : 1) cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa sebesar 100 % (seratus perseratus) setiap tahun dapat dicapai 100 % (seratus perseratus) pada tahun 2014; 2) dikecualikan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten dapat menyelenggarakan jenis pelayanan tambahan sesuai dengan kebutuhan. 3) target pencapaian indikator kinerja tahunan setiap jenis pelayanan


sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

9

(2),

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. BAB IV PENGORGANISASIAN Pasal 6 (1) SKPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menurut wewenang dalam tugas pokok dan fungsinya wajib bertanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM KB dan KS. (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1).

wajib

menunjang

terlaksananya pencapaian SPM bidang KB dan KS. (3) Diluar

jenis

pelayanan

dalam

urusan

wajib

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5, SKPD yang membidangi urusan wajib bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat menyelenggarakan jenis pelayanan lainnya yang merupakan urusan

wajib

lainnya

berdasarkan

peraturan

perundang-

undangan. BAB V PELAKSANAAN Pasal 7 (1) SPM bidang KB dan KS yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja SKPD yang terkait

pada

penyelenggaraan

urusan

wajib

yang

menjadi

kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. (2) Penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai SPM KB dan KS dilakukan oleh tenaga Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.


10

Pasal 8 Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM bidang KB dan KS adalah sebagai berikut : a. penyelenggaraan SPM bidang KB dan KS dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah; b. Tim Anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM bidang KB dan

KS

untuk

menentukan

skala

perioritas

kegiatan

pembangunan; c. SKPD

penyelenggara

SPM

bidang

KB

dan

KS

melakukan

sosialisasi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan/ dicapai serta mengembangkan standar standar tekhnis pelayanan; d. Bupati membentuk Tim Evaluasi SPM bidang KB dan KS, melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan SPM bidang kesehatan; dan e. Tim Evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara

berkesinambungan terhadap Kinerja SKPD SPM bidang KB dan KS dan melaporkan hasilnya kepada Bupati. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 9 Biaya pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera untuk pencapaian target sesuai SPM KB dan KS, dibebankan pada APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10 (1) Bupati melaksanakan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM KB dan KS di Kabupaten.


11

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan arahan dan supervisi, meliputi : a. perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai SPM KB dan KS; b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM KB dan KS; dan c. pengkoordinasian penyusunan laporan penayelenggaraan SPM bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Pasal 11 (1) Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan SPM bidang KB dan KS dilaksanakan Tim yang dibentuk Bupati sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf d. (2) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan tembusannya kepada Gubernur. Pasal 12 Hasil pengawasan dan evaluasi penerapan pencapaian SPM KB dan KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipergunakan sebagai : a. bahan masukan bagi pengembangan

kapasitas

Pemerintah

Kabupaten dalam pencapaian SPM KB dan KS; dan b. bahan

pertimbangan

dalam

pembinaan

dan

pengawasan

penerapan SPM KB dan KS, termasuk pemberian penghargaan bagi Pemerintah Kabupaten yang berprestasi sangat baik. BAB VIII PELAPORAN Pasal 13 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja SPM bidang KB dan KS Kabupaten kepada Bupati, serta memfasilitasi penyusunan laporan Bupati kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Koordinasi Keluarga


12

Berencana Nasional serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 31 Juli 2013 BUPATI BELITUNG, ttd. DARMANSYAH HUSEIN Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 31 Juli 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. ABDUL FATAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 NOMOR 38


13

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN BELITUNG TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA YANG WAJIB DILAKSANAKAN KABUPATEN BELITUNG NO. I.

JENIS PELAYANAN 1. Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)


KONDISI TARGET SATUAN THN. 2012 NASIONAL 2014

INDIKATOR KINERJA SPM

TARGET KABUPATEN BELITUNG 2013

2014

2015

a. Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah usia 20 tahun 3,5 %

%

67,30

100,00

100,00

100,00

100,00

b. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif 65 %

%

124,18

100,00

100,00

100,00

100,00

c. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet need) 5%

%

54,47

100,00

100,00

100,00

100,00

d. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70 %

%

121,42

100,00

100,00

100,00

100,00

e. Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87 %

%

99,54

100,00

100,00

100,00

100,00

f. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluhan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan

%

40,81

100,00

70,00

100,00

100,00

g. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 ( satu) petugas di setiap Desa/ Kelurahan

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

14

2. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi

Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

3. Penyediaan Informasi Data Mikro

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

BUPATI BELITUNG,

ttd. DARMANSYAH HUSEIN


15


16

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG

Recommend Documents