BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2006 BUPATI BELITUNG, Menimbang

:

bahwa guna menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten / kota kepada Pemerintah Desa Angka 4 huruf b sub 4) dan 5) perlu diberikan Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung;

Mengingat

:

1.

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );

2.

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);

3.

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7.

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

D/Data/Perbup/2006/ ADD 2006

1 of 5

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembiayaan Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Bantuan Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2001 Nomor 6); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2006 Nomor 1 Seri A); 13. Peraturan Bupati Belitung Nomor 02 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2006 Nomor 1 Seri A); MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2006 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung b. Bupati adalah Bupati Belitung c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa d. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa. e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. g. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten Belitung.


2 of 5

BAB II PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA Pasal 2 Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung untuk Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2006 berjumlah Rp.9.363.000.000,00 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) Pasal 3 Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagi sebagai berikut

:

a. 80 % (Delapan Puluh Persen) dibagi untuk seluruh Desa sebesar Rp.7.490.400.000,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). b. 20 % (Dua Puluh Persen) dibagi secara proporsional berdasarkan kriteria Luas Wilayah, jumlah Penduduk, persentase Rumah Tangga miskin, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan, Persentase Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (% STTS PBB) dan Letak Geografis, sebesar Rp.1.872.600.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Pasal 4 Jumlah Penduduk / Score 562 – 1194 1 1195 – 1827 2 1828 – 2460 3 2461 – 3094 4 3094 – 4703 5 4704 – 6313 6 6314 - 7923 7 7924 keatas 8 Fasilitas Pendidikan / Score 1 1 2 0

Luas Wilayah / 0,50 – 13,62 13,63 – 2675 2676 – 3988 3989 – 5301 5302 – 7683 7684 – 100,65 100,66 – 124,47 124,48 keatas

Fasilitas Kesehatan / Score 1 0 0 1

Score 1 2 3 4 5 6 7 8

Rumah Tangga Miskin / Score 0,0683 – 0,0978 0,0979 – 0,1273 0,1274 – 0,1569 0,1570 – 0,1865 0,1866 – 0,2345 0,2346 – 0,2826 0,2827 – 0,3306 0,3307 keatas

Keterjangkauan / Score Desa Pulau Dsn pulau

1 2

57,92 – 65,22 65,23 – 72,53 72,54 – 79,83 79,84 – 87,14 87,15 – 91,91 91,92 – 96,68 96,69 – 101,45 101,46 keatas

Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing – masing Desa sebagai berikut : KECAMATAN TANJUNGPANDAN


DESA Buluh Tumbang Perawas Lesong Batang Pangkal Lalang Dukong Juru Seberang Tanjung Pendam

1

1

1

% STTS / Score

Pasal 5

No A 1. 2 3. 4. 5. 6. 7.

1 2 3 4 5 6 7 8

ALOKASI DANA 2.359.145.224,88 238.628.869,53 237.404.885,47 234.762.909,14 243.646.885,48 233.051.739,22 228.645.422,37 237.218.025,15 3 of 5

2 3 4 5 6 7 8

8. 9. 10. B 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MEMBALONG

C 1. 2. 3. 4. 5. 6.

BADAU

D 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

SIJUK

E. 1. 2. 3. 4.

SELAT NASIK

Air Saga Paal Satu Air Merbau

237.688.181,18 240.323.516,34 227.774.791,00

Pulau Seliu Membalong Mentigi Tanjung Rusa Kembiri Perpat Lassar Simpang Rusa Bantan Pulau Sumedang Gunung Riting Padang Kandis

2.796.517.353,17 229.473.645,71 241.958.879,83 231.063.694,94 229.069.229,31 237.365.807,69 227.943.709,23 243.412.296,58 242.104.633,79 229.573.487,26 231.928.761,72 224.358.180,09 228.265.027,02

Pegantungan Sungai Samak Cerucuk Badau Kacang Butor Air Batu Buding

1.389.603.821,30 227.958.318,55 213.289.325,82 233.859.736,14 245.160.113,99 236.739.652,50 232.596.674,30

Batu Itam Terong Air Seruk Air Selumar Tanjung Binga Keciput Sijuk Sungai Padang

1.856.077.155,67 228.043.372,36 225.302.788,60 230.949.680,74 235.573.389,33 226.317.158,95 231.824.527,42 248.223.806,38 229.842.431,89

Suak Gual Petaling Selat Nasik Pulau Gersik

961.656.444,98 232.030.453,43 242.017.653,44 246.088.993,86 241.519.344,25

Total

9.363.000.000,00

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penetapan Bantuan Dana Perimbangan Keuangan kepada Pemerintah Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.


4 of 5

Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan, dengan daya laku surut terhitung bulan Januari 2006. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengumuman Peraturan Bupati Belitung ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di : Tanjungpandan Pada Tanggal : Juli 2006 BUPATI BELITUNG

DARMANSYAH HUSEIN

Diumumkan di : Tanjungpandan Pada tanggal : Juli 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,

M U L G A N I BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2006 NOMOR


SERI. E.

5 of 5

BUPATI BELITUNG KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG NOMOR : 140/ /KPTS/I/2005 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA (TNI AU) TANJUNG PANDAN SELUAS + 340 HA TERLETAK DI DESA BULUH TUMBANG, KECAMATAN TANJUNG PANDAN, KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana pendukung Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) Tanjung Pandan, maka dipandang perlu menetapkan lokasi tanah terletak di Desa Buluh Tumbang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung untuk keperluan tersebut.

b.

Bahwa penetapan lokasi tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah dan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Belitung.

c.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung.

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);

3.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);


6 of 5

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);

6.

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Negara;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional; 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan; 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 20); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung;

Memperhatikan

:

1.

Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 500-1255 tanggal 4 Mei 1992 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Tentang Tata Cara Pengurusan Hak dan Penyelesaian Sertifikat Tanah yang dikuasai oleh Instansi Pemerintah

2.

Laporan Khusus Pangkoopsau I tanggal 8 Juni 2005 tentang Rencana kepindahan Lanud Tanjungpandan;

3.

Surat Komandan Lanud Tanjung Pandan Nomor : B/188/IX/2005 tanggal 9 September 2005 tentang Permohonan Lokasi seluas + 400 Ha untuk pengembangan Lanud Tanjung Pandan yang terletak di Desa Buluh Tumbang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung;

4.

Hasil Rapat Koordinasi yang tertuang dalam Notulen Rapat dan peninjauan lapangan dalam rangka Penetapan Lokasi atas nama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) Tanjungpandan tanggal 15 September 2005;


7 of 5

5.

Persetujuan / Rekomendasi dari DPRD Kabupaten Belitung Nomor : 170/391/DPRD/IX/2005 tanggal 19 September 2005;

6.

Surat Keterangan Rekomendasi dari Camat Tanjung Pandan Nomor 1410/KEC.TP/II/2005 tanggal 30 Agustus 2005

7.

Surat Kepala Desa Buluh Tumbang Nomor : 140/64/BT/V/2005 tanggal 16 Mei 2005 tentang Rencana Penempatan/Pemindahan Kapling Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU);

8.

Surat Kepala Desa Buluh Tumbang Nomor : 503/74/BT/VII/2005 tanggal 7 Mei 2005 tentang Rekomendasi Tanah;

9.

Surat Kepala Desa Buluh Tumbang Nomor : 503/101/BT/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005.

M E M U T U S K A N: Menetapkan

:

Pertama

:

Memberikan Penetapan Lokasi kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) Tanjung Pandan untuk tanah seluas + 340 Ha yang terletak di Desa Buluh Tumbang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk keperluan pembangunan sarana dan prasarana pendukung Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) Tanjung Pandan, sebagaimana tercantum dalam peta lokasi tanah dengan skala 1 : 20.000, yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua

:

Pemberian Penetapan Lokasi kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) Tanjungpandan sebagaimana tercantum pada Diktum PERTAMA disertai dengan syarat-syarat sebagai berikut : 1. Tanah seluas + 340 Ha tersebut hanya dibenarkan penggunaannya untuk keperluan pembangunan sarana dan prasaran pendukung Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) Tanjungpandan dan tidak dibenarkan untuk dialihkan kepada pihak lain dalam keadaan kosong setelah dibebaskan dengan maksud mencari keuntungan (spekulasi tanah); 2. Perolehan tanahnya harus dilaksanakan melalui Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Belitung; 3. Pihak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) Tanjung Pandan harus menyerahkan lokasi tanah yang terletak di jalan ke Bandara H.AS.Hanandjoedin Desa Buluh Tumbang seluas + 32 Ha kepada masyarakat yang mengusahakannya yang saat ini masih diakui sebagai aset Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) Tanjung Pandan, sedangkan di lapangan lokasi ini dikuasai dan diusahakan oleh masyarakat; 4. Untuk tanah yang sudah diperoleh penerima penetapan lokasi diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan kewenangannya; 5. Menjaga dan mencegah timbulnya pencemaran terhadap lingkungan


8 of 5

yang dapat mengganggu dan merusak lingkungan sekitar; 6. Segala akibat negatif terhadap lingkungan berupa kerusakan lingkungan yang diakibatkan kelalaian atau ketidak-cermatan dalam perencanaan dan pelaksanaan serta segala akibat yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini menjadi beban penerima Penetapan Lokasi;

Ketiga

:

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada Keputusan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung, dan hasil-hasilnya dilaporkan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Keputusan ini berlaku selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak tanggal ditetapkan

Keempat

:

Kelima

:

Penetapan Lokasi ini batal demi hukum apabila : 1. Terjadi perubahan/pemindahan subyek hak sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA; 2. Syarat-syarat pada Keputusan ini tidak dipenuhi 3. Masa berlaku Keputusan ini telah berakhir 4. Pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan rencana awal dan tujuan pemberian Penetapan Lokasi.

Keenam

:

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan serta perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Tanjungpandan : September 2005

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN Tembusan : Disampaikan kepada Yth : 1. Bapak Panglima TNI di Jakarta 2. Bapak Pangkoopsau I di Jakarta 3. Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang 4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop Kep.Bangka Belitung di Pangkal Pinang 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Belitung 6. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Belitung 7. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung 8. Sdr. Camat Tanjungpandan 9. Sdr. Kepala Desa Buluh Tumbang 10. --------- P e r t i n g g a l --------------


9 of 5

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );

2.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);

3.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 3848);

4.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

5.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara 4033); Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 Tentang Ketentuan Protokol mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432);

6.

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, dan Bentuk Rancangan Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );

9.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 D/Data/Perbup/2006/ ADD 2006

10 of 5

tentang Kewenangan Kabupaten Belitung;

PEMERINTAH KABUPATENM BELITUNG KECAMATAN MEMBALONG KANTOR KEPALA DESA PULAU SUMEDANG KEPUTUSAN KEPALA KEPALA PULAU SUMEDANG KECAMATAN MEMBALONG NOMOR : /P. SM /2005 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN DESA PADA SEKRETARIAT KANTOR KEPALA DESA PULAU SUMEDANG TAHUN 2005 KEPALA DESA, Membaca

:

a.

b.

c.

Mengingat

:


bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas administrasi keuangan Desa khususnya penggunaan dan pengelolaan keuangan yang berasal dari Pungutan Desa dan Keuangan yang berasal dari Dana Alokasi Umum untuk Desa yang tercantum dalam APBDES setiap Tahun Anggaran; bahwa untuk mengisi Jabatan tersebut perlu menunjuk seorang petugas khusus disamping tugasnya sehari-hari pada Sekretariat Desa; bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Pulau Sumedang.

1.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3.

Keputusan Mendagri 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pangaturan mengenai Desa;

4.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

5.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembiayaan Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Bantuan Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Desa ;

6.

Keputusan Bupati Belitung Nomor 28 Tahun 2004 tentang Penetapan Bantuan Dana Perimbangan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa;

7.

Keputusan Bupati Belitung Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2004. 11 of 5

DENGAN PERSETUJUAN PIMPINAN BADAN PERWAKILAN DESA, DESA PULAU SUMEDANG KECAMATAN MEMBALONG. MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERTAMA

:

Menunjuk Saudara JOHAN Tahun Anggaran 2005.

KEDUA

:

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seandainya terjadi Penggantian Bendaharawan hendaklah dilakukan serah terima antara Bendaharawan lama dengan baru, dan Berita Acara Serah Terima tersebut diketahui oleh Kepala Desa untuk diteruskan Kepada Bupati melalui Badan Perwakilan Desa ( BPD).

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

selaku Bendaharawan

Desa

Ditetapkan di : Pulau Sumedang Pada Tanggal : Oktober 2005 KEPALA DESA PULAU SUMEDANG ,

H. BAHARUDDIN SIDE Tembusan : disampaikan kepada Yth : 1. Bapak Bupati Belitung di Tanjungpandan 2. Bapak Kepala Badan Keuangan Kabupaten Belitung di Tanjungpandan 3. Bapak Kepala Badan Pengawas Kabupaten Belitung di Tanjungpandan 4. Bapak Camat Membalong di Membalong 5. Sdr. Ketua BPD Pulau Sumedang 6. Sdr. Yang bersangkutan 7. Arsip.


12 of 5

BUPATI BELITUNG KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG NOMOR : 131/ /KPTS/I/2004 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MASA JABATAN 2004 - 2009 TAHUN ANGGARAN 2004 BUPATI BELITUNG, Membaca

:

a.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Belitung Masa Jabatan 2004 – 2009;

Menimbang

:

a.

bahwa telah terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Belitung Masa Jabatan 2004 – 2009 dalam Rapat Paripurna Khusus Ke I Masa Persidangan Ke I Tahun Sidang 2004 DPRD Kab. Belitung tanggal 8 Januari 2004;

Mengingat

:


b.

bahwa dalam rangka melaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Masa Jabatan 2004 – 2009;

c.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu membentuk Panitia Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Masa Jabatan 2004 – 2009;

1.


2.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839); 13 of 5

3.


4.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

5.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara 4033); Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 Tentang Ketentuan Protokol mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432);

6.

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, dan Bentuk Rancangan Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );

9.


10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung; MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERTAMA

:

Membentuk Panitia Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Masa Jabatan 2004 – 2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Tugas Panitia adalah melakukan persiapan terhadap pelaksanaan pelantikan dan serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Masa Jabatan 2004 – 2009.

KETIGA

:

Segala biaya yang diperlukan akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Belitung Tahun anggaran 2004 Kode Anggaran 030000.

KEEMPAT

:



14 of 5

Ditetapkan di : Tanjungpandan Pada Tanggal : Februari 2004 BUPATI BELITUNG, ISHAK ZAINUDIN, BSc. Tembusan : disampaikan kepada Yth : 1. Bapak Gubernur Prop. Kep. Bangka Belitung di Pangkal Pinang. 2. Ketua DPRD Kabupaten Belitung di Tanjungpandan 3. Unsur Muspida Kabupaten Belitung 4. Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan 5. Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan 6. Dan Lanud Tanjungpandan 7. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan

BUPATI BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG NOMOR : 131/ /KPTS/I/2004 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MALAM PISAH SAMBUT BUPATI BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2004 BUPATI BELITUNG, Membaca

:

a.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Belitung Masa Jabatan 2004 – 2009;

Menimbang

:

a.

bahwa telah terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Belitung Masa Jabatan 2004 – 2009 dalam Rapat Paripurna Khusus Ke I Masa Persidangan Ke I Tahun Sidang 2004 DPRD Kab. Belitung tanggal 8 Januari 2004;

b.

bahwa dalam rangka pelantikan dan serah dan terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Masa Jabatan 2004 – 2009 dan telah berakhirnya masa tugas Bupati Belitung periode 1999 – 2004, maka dianggap perlu untuk melaksanakan malam pisah sambut;

c.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu membentuk Panitia malam pisah sambut Bupati Belitung;

1.


2.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Mengingat

:


15 of 5

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839); 3.


4.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara 4033);

5.


6.

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung;

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERTAMA

:

Membentuk Panitia Malam Pisah Sambut Bupati Belitung Tahun Anggaran 2004 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Tugas Panitia adalah melakukan persiapan terhadap pelaksanaan Malam Pisah Sambut Bupati Belitung antara Bupati Belitung periode 1999 – 2004 dengan Bupati dan Wakil Bupati Belitung periode 2004 - 2009.

KETIGA

:

Segala biaya yang diperlukan akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Belitung Tahun anggaran 2004 Kode Anggaran 030000.

KEEMPAT

:


Ditetapkan di : Tanjungpandan Pada Tanggal : Februari 2004 BUPATI BELITUNG,

ISHAK ZAINUDIN, BSc. Tembusan : disampaikan kepada Yth : 1. Bapak Gubernur Prop. Kep. Bangka Belitung di Pangkal Pinang. 2. Ketua DPRD Kabupaten Belitung di Tanjungpandan 3. Unsur Muspida Kabupaten Belitung 4. Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan 5. Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan 6. Dan Lanud Tanjungpandan D/Data/Perbup/2006/ ADD 2006

16 of 5

7.

Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan


17 of 5

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG

Recommend Documents