BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang

Penjabaran

Tugas

dan

Fungsi

Dinas

Perhubungan,

Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung. Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

Peraturan Bupati Belitung Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dishubkominfo Kab. Belitung

1

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Peraturan

Pemerintah

Nomor

52

Tahun

2000

tentang

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


2

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20);

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Kabupaten Belitung, yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung. 5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.


3

6 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung. 7 Sekretaris

adalah

Sekretaris

pada

Dinas

Perhubungan,

Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung. 8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung. 9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung. 10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung. 11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas

Dinas

Perhubungan,

Telekomunikasi

dan

Informatika

Kabupaten Belitung. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Pasal 2 Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Pasal 3 Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi

dan

tugas

pembantuan

di

bidang

perhubungan,

telekomunikasi dan informatika. Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;


4

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; a. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 5 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika mempunyai kewenangan sebagai berikut : 1. Kewenangan dibidang perhubungan darat, meliputi : a. penyusunan

dan

penetapan

rencana

umum

jaringan

transportasi jalan sekunder (Kabupaten) dan penetapan kelas jalan di jalan Kabupaten; b. penetapan lokasi terminal penumpang tipe C dan penetapan lokasi terminal barang; c. penyelenggaraan terminal penumpang dan terminal barang; d. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dan pemeriksaan kendaraan bemotor di jalan; e. pemberian izin bengkel umum kendaraan bermotor untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor; f. penyusunan jaringan trayek angkutan kota dan jaringan trayek angkutan pedesaan; g. pemberian izin trayek angkutan kota dan trayek angkutan pedesaan h. pemberian izin usaha angkutan penumpang, izin usaha angkutan barang, operasi taksi yang melayani wilayah kota dan izin usaha angkutan sewa; i.

penetapan tarif angkutan kota kelas ekonomi;

j.

penentuan lokasi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupatan;

k. pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi syarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten,


5

jalan Nasional dan jalan Propinsi yang berada di dalam Ibukota Kabupaten; l.

penentuan dan pengoperasian lokasi fasilitas parkir untuk umum;

m. penyelenggaraan manajemen, analisis dampak lalu lintas dan rekayasa lalu lintas jalan di jalan Kabupaten, Jalan Nasional dan jalan Propinsi yang berada di dalam Ibukota Kabupaten; n. penyelenggaraan

pencegahan

dan

penanggulangan

kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten; o. pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten dan izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi; p. penyelenggaraan pelabuhan sungai, pelabuhan danau dan pelabuhan penyeberangan; q. penyusunan master plan pelabuhan sungai, danau pelabuhanpelabuhan penyeberangan; r. perencanaan pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam Kabupaten; s. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu sungai dan rambu danau; t. pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; u. penyelenggaraan operasi kapal kerja sungai dan danau; v. penetapan

tarif

jasa

pelabuhan

sungai,

danau

dan

penyeberangan; w. penetapan lokasi pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan di lalu lintas Kabupaten; x. pemeriksaan mutu pelayanan kapal-kapal SDP yang akan dioperasikan pada lintas dalam Kabupaten; y. pengawasan pemenuhan mutu pelayanan sarana angkutan dan bahan atau barang berbahaya dengan angkutan SDP pada lintas antar Kabupaten; z. penyusunan rencana kebutuhan dan lokasi pembangunan prasarana angkutan sungai di Kabupaten; aa. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan alur sungai di Kabupaten; bb. penetapan

jaringan

penyeberangan

trayek

dalam

sungai

Kabupaten

di dan

Kabupaten, pemberian

lintas izin

penggunaan jaringan lintas sungai di Kabupaten; Peraturan Bupati Belitung Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dishubkominfo Kab. Belitung

6

cc. izin pembuatan tempat penimbunan kayu (log pond), jaring terapung

dan

kerambah

di

sungai

dan

danau

serta

pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau; dd. penetapan lokasi dan jenis rambu di sungai dan danau; ee. pembangunan dan pengoperasian pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam Kabupaten; ff. pelabuhan SDP yang tidak diusahakan melayani lintas dalam Kabupaten; gg. penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan melayani lintas dalam Kabupaten; hh. pemberian izin usaha angkutan SDP; ii. penertiban registrasi kapal-kapal sungai dan danau; jj. penetapan pengawakan kapal sungai dan danau; kk. pemeriksaan dan pengukuran kapal sungai dan danau; 2. Kewenangan dibidang perhubungan laut, meliputi : a. pemberian surat izin berlayar kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥ 7) yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau); b. melaksanakan pengawasan keselamatan kapal, pengukuran kapal, pemeriksaan konstruksi kapal, pemeriksaan permesinan kapal,

perlengkapan

kapal,

pemeriksaan

penerbitan

pas

perairan daratan, pas kecil, sertifikat keselamatan kapal, dokumen pengawakan kapal untuk kapal berukuran kurang dari 7 (GT ≥ 7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) dan yang berjalan dilaut; c. penetapan

penggunaan

tanah

lokasi

pelabuhan

laut,

pengelolaan pelabuhan lokal lama dan pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten; d. rekomendasi

penetapan

rencana

induk

pelabuhan

laut

internasional, hubungan internasional, nasional, lokal dan penetapan lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus serta penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri; e. penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut lokal dan pelabuhan khusus lokal; f. rekomendasi

penetapan

DLKr/DLKp

pelabuhan

laut

internasional, hubungan internasional, nasional, regional, dan penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal; Peraturan Bupati Belitung Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dishubkominfo Kab. Belitung

7

g. pertimbangan

teknis

terhadap

penambahan

dan/atau

pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal serta penetapan DUKS di pelabuhan lokal; h. pemberian izin kegiatan pengerukan, reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal dan didalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal; i.

pelaksanaan rancang bangun fasilitas bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kabupaten);

j.

penetapan pelayaran operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal dan pelabuhan laut khusus lokal;

k. penetapan besaran tarif jasa kepelabuhan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten; l.

pemberian izin usaha perusahaan angkutan laut dan usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat;

m. pemberitahuan

pembukaan

kantor

cabang

perusahaan

angkutan laut nasional, perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten; n. pelaporan pengoperasian, penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (lines) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur ( transport) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat; o. pemberian izin usaha tally di perusahaan, izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal, izin usaha ekspedisi/freight fowarder; p. penetapan

lokasi

pemasangan

dan

pemeliharaan

alat

pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) danau dan sungai lintas kabupaten; q. pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan pekerjaan bawah air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten. 3. Kewenangan dibidang perhubungan udara, meliputi : a. pelaksanaan penerbitan rekomendasi IMB bagi bangunanbangunan dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan


8

(KKOP) setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara Bandar Udara; b. penerbitan rekomendasi pembangunan di dalam Bandar Udara; c. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat sekitar Bandar Udara; d. pemberian izin lokasi Bandar Udara dengan Kapasitas daya dukung landasan sampai dengan 13.600 LBS.

4. Kewenangan dibidang pos dan telekomunikasi, meliputi : a. pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan; b. penelitian dan pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen; c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pos di pedesaan; d. penerbitan izin penyelenggaraan instalasi kabel rumah (IKR/G); e. penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal; f. pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi pelaksanaan

yang

cakupan

telekomunikasi

area

kabupaten/kota,

pedesaan,

penyelenggaraan

warung telekomunikasi, warung selular atau sejenisnya; g. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal; h. pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi yang tidak mempergunakan frekuensi radio;

BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6 Susunan

Organisasi

Dinas

Perhubungan,

Telekomunikasi

dan

Informatika terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretaris terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; Peraturan Bupati Belitung Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dishubkominfo Kab. Belitung

9

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. c. Bidang Perhubungan Darat terdiri dari : 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat dan Penyeberangan; 2. Seksi Perparkiran; 3. Seksi Prasarana. d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara terdiri dari : 1. Seksi Perhubungan laut; 2. Seksi Perhubungan Udara; 3. Seksi Prasarana. e. Bidang Telekomunikasi dan Informatika terdiri dari : 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi; 2. Seksi Sarana Komunikasi dan Informasi; 3. Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Elektronik. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); g. Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Kedua Sekretaris Pasal 7 Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaporan, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan umum. Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan; b. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan; c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas;


10

d. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 9 Sekretaris terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. Pasal 10 Sub

Bagian

Perencanaan

dan

Pelaporan

mempunyai

tugas

melaksanakan urusan kesekretariatan di bidang perencanaan dan pelaporan. Pasal 11 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan; b. penyusunan

evaluasi

dan

pelaporan

terhadap

pelaksanaan

program dan kegiatan; c. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 12 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan. Pasal 13 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :


11

a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharan, dan verifikasi keuangan; b. penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan; c. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 14 Sub

Bagian

Kepegawaian

dan

Umum

mempunyai

tugas

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas. Pasal 15 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi : a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas; a. penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan; b. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Ketiga Bidang Perhubungan Darat Pasal 16 Bidang

Perhubungan

Darat

mempunyai

tugas

melaksanakan

pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan menajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan dan penyeberangan, perparkiran dan prasarana bidang perhubungan darat. Pasal 17 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi :


12

a. penyusunan rencana dan program penyelenggaraan manajemen, rekayasa lalu lintas dan pelayanan angkutan darat, sungai, danau dan penyeberangan didalam daerah Kabupaten Belitung; b. penyusunan rencana dan program prasarana perhubungan darat, keselamatan lalu lintas dan angkutan didalam daerah Kabupaten Belitung; c. pengaturan penyelenggaran perparkiran; d. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 18 Bidang Perhubungan Darat terdiri dari : a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat dan Penyeberangan; b. Seksi Perparkiran; c. Seksi Prasarana. Pasal 19 Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat dan Penyeberangan mempunyai tugas penyiapan, penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan dan penyeberangan Kabupaten Belitung, melakukan penyiapan, penetapan perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan, penetapan

standar

lintas

maksimum

muatan

dan

berat

kendaraan/kapal pengangkut barang/penumpang didalam daerah Kabupaten Belitung. Pasal 20 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat dan Penyeberangan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan

inventarisasi,

evaluasi

tingkat

pelayanan

dan

penyiapan rencana pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan dan penyeberangan didalam daerah Kabupaten Belitung;


13

b. penyiapan penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan dan penyeberangan Kabupaten Belitung sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. penyiapan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang, barang, angkutan

khusus

dan

pengawasan

penyelenggaraan

pengangkutan orang dan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan

dan

penyiapan rencana, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan didalam daerah Kabupaten Belitung; e. penyiapan penyusunan jaringan transportasi kebijakan tatanan dan perizinan dermaga sungai, danau dan penyeberangan, penetapan lintasan penyeberangan, pemberian bimbingan, perizinan pengangkutan orang dan barang serta pengawasan pengangkutan orang dan barang didalam daerah Kabupaten Belitung sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; f. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 21 Seksi Perparkiran mempunyai tugas melakukan urusan pembinaan, penyelenggaraan dan pengaturan perparkiran di Kabupaten Belitung. Pasal 22 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Perparkiran mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan pembinaan / bimbingan dan pengolahan data operasional serta data lokasi parkir; b. pengaturan penyelenggaraan perparkiran baik dalam penentuan lokasi parkir, pengelolaan dan pengawasan; c. pemungutan uang jasa perparkiran; d. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.


14

Pasal 23 Seksi Prasarana mempunyai tugas melakukan pemantauan dan analisis petunjuk kerja operasional prasarana perhubungan darat dan pengawasan teknis penyelenggaraan prasarana perhubungan darat di Kabupaten Belitung. Pasal 24 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Prasarana mempunyai fungsi : a. penyiapan rencana kebutuhan, pengadaan dan pengolahan bahan dan

data

operasional

prasarana,

serta

penempatan

dan

pemeliharaan prasarana perhubungan darat (rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, terminal dan perparkiran); b. pelaksanaan pemantauan dan analisis petunjuk kerja operasional prasarana perhubungan darat; c. penyiapan

usulan

peningkatan

kapasitas

dan

program

pembangunan, pemeliharaan prasarana serta bimbingan dan pengawasan teknis penyelenggaraan prasarana perhubungan darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Kelima Bidang Perhubungan Laut dan Udara Pasal 25 Bidang Perhubungan Laut dan Udara mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan angkutan laut dan penunjang keselamatan dan prasarana pelayaran serta kebandaraan. Pasal 26 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Perhubungan Laut dan Udara mempunyai fungsi :


15

a. pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan laut, sungai dan danau di wilayah Kabupaten Belitung; b. pengendalian

dan

pengawasan

kegiatan

kepelabuhanan

di

pelabuhan lokal kegiatan penunjang keselamatan pelayaran; c. melaksanakan

pengawasan

dan

pengendalian

terhadap

kebandaraan; d. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 27 Bidang Perhubungan Laut dan Udara terdiri dari : a. Seksi Perhubungan laut; b. Seksi Perhubungan Udara; c. Seksi Prasarana. Pasal 28 Seksi Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pemberian

rekomendasi,

penerbitan,

penetapan

perizinan,

tarif

angkutan, lokasi, syarat operasionalisasi, standar keselamatan, pengawakan, status angkutan dan pelabuhan lokal, khusus dan umum dalam lingkup Kabupaten Belitung. Pasal 29 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Perhubungan Laut mempunyai fungsi : a. penyiapan pemberian bimbingan dan perizinan usaha dibidang perhubungan laut dalam wilayah Kabupaten Belitung meliputi : 1. penyiapan dan pemberian Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dan Perizinan Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPER); 2. perizinan usaha penunjang angkutan laut sebagai berikut : a. Izin Usaha Ekspedisi Muatan kapal Laut (EMKL); a. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (PBM); b. Izin Usaha Perusahaan Tally; Peraturan Bupati Belitung Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dishubkominfo Kab. Belitung

16

d. Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas / Container; 3. penyiapan penetapan besaran tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi Kabupaten Belitung dalam Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. b. memberikan rekomendasi hal-hal sebagai berikut : 1. penyiapan pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri, wajib pandu, lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus antar kabupaten dalam propinsi; 2. penetapan lokasi pembangunan, pengoperasian pelabuhan umum dan khusus, pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri di pelabuhan lokal kabupaten; 3. penetapan

Daerah

Lingkungan

Kerja

(DLKR),

Daerah

Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) dan rekomendasi DLKR/DLKP bagi pelabuhan-pelabuhan antar kabupaten; 4. penyiapan tatanan kepelabuhanan nasional, regional dan wilayah dan pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal kabupaten; 5. pelaksanaan dan pengawasan sistem dan prosedur (SISPRO) pelayanan

jasa

kepelabuhanan

dengan

pelayaran

lokal

kabupaten; 6. pengawasan pelaksanaan jasa kepelabuhanan lokal kabupaten dan tarif angkutan laut penumpang lintas kabupaten dalam propinsi; 7. penyiapan pengusulan besaran tarif dan pungutan tarif jasa pelabuhan dengan pelayaran lintas lokal kabupaten; 8. penyiapan pengelolaan

pengembangan terhadap

dan

pelabuhan

pembangunan yang

tidak

serta

diusahakan

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. membuat penetapan dan rencana, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan bidang perhubungan laut sebagai berikut : 1. penyiapan

penetapan

rencana

induk

dan

rencana

pengembangan pelabuhan lokal kabupaten; 2. penyiapan bimbingan dan pemberian Izin Kerja Keruk lebih kecil dari 50.000 M³ dan reklamasi lebih kecil dari 2 Ha serta izin Peraturan Bupati Belitung Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dishubkominfo Kab. Belitung

17

usaha kegiatan Salvage termasuk penyelaman bawah air dalam propinsi; 3. pelaksanaan dan pengawasan pengukuran serta pendaftaran kapal berukuran isi kotor lebih kecil dari GT.7 dan penerbitan surat tanda kebangsaan kapal berukuran Isi Kotor lebih kecil dari GT.7; 4. penyiapan pelaksanaan pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) dan pengamanan dan penertiban pelabuhan; 5. penyiapan penanggulangan pencemaran, pelaksanaan patroli dan bantuan S.A.R di Pelabuhan. d. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 30 Seksi

Perhubungan

Udara

mempunyai

tugas

melaksanakan

pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan kebandaraan. Pasal 31 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Seksi Perhubungan Udara mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penerbitan

rekomendasi pembangunan didalam

bandar udara, pemberian izin lokasi bandar udara antar Kabupaten dalam Propinsi Kepulauan Bangka Belitung; b. pelaksanaan penerbitan IMB bagi bangunan-bangunan didalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) setelah mendapat

rekomendasi

dari

penyelenggaran

bandar

udara,

penerbitan rekomendasi pembangunan didalam bandar udara dan pemberian

bimbingan

dan

penyuluhan

kepada

masyarakat

disekitar bandar udara; c. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.


18

Pasal 32 Seksi Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengawasan

dan

penyelenggaraan

kegiatan

serta

prasarana

perhubungan laut dan udara. Pasal 33 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Prasarana mempunyai fungsi : a. penyiapan rencana kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan, bahan dan pengolahan data operasional prasarana perhubungan laut; b. pelaksanaan pemantauan dan analisis petunjuk kerja operasioanl perhubungan laut; c. penyiapan

usulan

peningkatan

kapasitas

dan

program

pembangunan, pemeliharaan prasarana serta bimbingan dan pengawasan laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. d. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keenam Bidang Telekomunikasi dan Informatika Pasal 34 Bidang Telekomunikasi dan Informatika mempunyai tugas melakukan pengawasan jasa telekomunikasi dan pos, penyampaian informasi serta melakukan analisa dan evaluasi dan penyiapan bahan laporan dinas. Pasal 35 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Telekomunikasi dan Informatika mempunyai fungsi ; a. menyusun kebijakan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informasi;


19

b. pengawasan

penyelenggaraan

sebagian

layanan

pos

telekomunikasi dan informasi; b. pelaksana layanan pengelola, pengembangan dan pemanfaatan sarana teknik telematika; c. pengelola persebaran data/ informasi elektronik; d. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 36 Bidang Telekomunikasi dan Informatika terdiri dari : a. Seksi Pos dan Telekomunikasi; b. Seksi Sarana Komunikasi dan Informasi; c. Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Elektronik. Pasal 37 Seksi

Pos

dan

Telekomunikasi

pembinaan

dan

pengawasan

mempunyai

jasa

tugas

telekomunikasi

melakukan dan

pos,

penyampaian informasi serta melakukan analisa dan evaluasi dan penyiapan bahan laporan dinas Pasal 38 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi ; a. penyusunan analisa data usaha jasa pos; b. pengendalian pendirian kantor jasa titipan; c. penyiapan bahan penyusunan pogram, evaluasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta kegiatan usaha jasa pos; d. penyusunan data dan pogram usaha jasa telekomunikasi dan informatika; e. penyiapan bahan penyusunan pogram, evaluasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta penyusunan laporan kegiatan pelayanan jasa telekomunikasi, informatika; f. mengkoordinasikan informatika

dan

penerbitan

standarisasi

dibidang

telekomunikasi

telekomunikasi, sesuai

dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku; Peraturan Bupati Belitung Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dishubkominfo Kab. Belitung

20

g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 39 Seksi

Sarana

Komunikasi

dan

Informasi

mempunyai

tugas

mengevaluasi kelayanakan sarana dan prasarana telekomunikasi serta menfasilitasi pengembangan media komunikasi. Pasal 40 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Seksi Sarana Komunikasi dan Informasi mempunyai fungsi : a. penerbitan

syarat

administrasi

dan

rekomendasi

kelayakan

penyelenggaraan radio; b. penerbitan izin pembangunan studio/ stasiun pemancar; c. fasilitator pengembangan kemitraan media komunikasi tingkat kabupaten; d. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Pasal 41 Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Elektronik mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi dan menganalisa data dalam system komputerisasi dan pelaksanaan pogram kerja dinas secara menyeluruh dalam menyampaikan informasi dan menyusun dan menganalisa serta menyiapkan aplikasi yang dibutuhkan serta laporan secara periodik. Pasal 42 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Elektronik mempunyai fungsi : a. menyaring dan verifikasi informasi publik dalam format digital; b. penghimpun, pengelola data/ informasi elektronik;


21

c. pengumpulan bahan bahan/ data, pengolahan, analisis, dan penyajian data statistika dinas; d. melakukan analisis data untuk kepentingan informasi publik dan/atau sebagai bahan keputusan untuk pimpinan; e. membuat rumusan hasil analisis: f. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasal 43 (1) Pada

organisasi

dinas

perhubungan,

telekomunikasi

dan

informatika dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai kebutuhan. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 44 Kelompok

jabatan

fungsional

mempunyai

tugas

melaksanakan

sebagian tugas Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika sesuai dengan keahlian. Pasal 45 (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi

dalam

berbagai

kelompok

sesuai

dengan

bidang

keahliannya. (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas perhubungan,


22

telekomunikasi dan informatika oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV TATA KERJA Pasal 46 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Pasal 47 (1) Setiap

pimpinan

dalam

lingkungan

dinas

perhubungan,

telekomunikasi dan informatika bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (2) Setiap

pimpinan

dalam

lingkungan

dinas

perhubungan,

telekomunikasi dan informatika wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 48 (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati Belitung ini, maka Keputusan Bupati Belitung Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Uraian Jabatan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata (Lembaran Daerah


23

Kabupaten Belitung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D), dinyatakan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan

lebih

lanjut

oleh

Bupati

sepanjang

mengenai

pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 49 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 18 Juli 2008 BUPATI BELITUNG,

Ttd.

DARMANSYAH HUSEIN Diumumkan di Tanjungpandan pada tanggal 18 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, Ttd. MULGANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2008 NOMOR 31


24

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG

Recommend Documents