BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a. bahwa

dalam

penatausahaan disusun

rangka dan

kebijakan

mewujudkan

pengelolaan akuntansi

keuangan

di

transparansi daerah,

lingkungan

perlu

Pemerintah

Kabupaten Belitung; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

Kebijakan

Akuntansi

Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan

Bupati

Belitung

tentang

Kebijakan

Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Belitung; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat

II

dan

Kotapraja

Di

Sumatera

Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PERBUP 38-KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG_C60FAD.doc

1

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi

Kepulauan

Republik

Indonesia

Bangka Tahun

Belitung 2000

(Lembaran

Negara

Nomor 217, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PERBUP 38-KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG_C60FAD.doc

2

10. Peraturan

Pemerintah

Pembinaan

dan

Nomor

20

Pengawasan

Tahun atas

2001

tentang

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 11. Peraturan

Pemerintah

Nomor

23

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 15. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Tahun

2006

Nomor

25,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 17. Peraturan

Pemerintah

Pembagian

Urusan

Nomor

38

Pemerintahan

Tahun Antara

2007

tentang

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor

82,

Tambahan

Indonesia Nomor 4737);

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PERBUP 38-KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG_C60FAD.doc

3

Lembaran

Negara

Republik

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Kewenangan

Pemerintahan

Kabupaten

Belitung

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 2); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 3) MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN

BUPATI

TENTANG

KEBIJAKAN

AKUNTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Belitung. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Akuntansi

adalah

pengklasifikasian

Proses

transaksi

pencatatan, dan

kejadian

pengukuran, keuangan,

penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PERBUP 38-KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG_C60FAD.doc

4

5. Kebijakan

Akuntansi

adalah

Prinsip-prinsip,

dasar-dasar,

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 6. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah

Prinsip-prinsip

yang

mendasari

penyusunan

dan

pengembangan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan merupakan rujukan penting bagi penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. 7. Laporan Keuangan adalah Output akhir dari suatu proses akuntansi yang dilaksanakan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Laporan mengenai

keuangan posisi

merupakan

keuangan

dan

laporan

yang

terstruktur

transaksi-transaksi

yang

dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. 8. Entitas Pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 9. Entitas Akuntansi adalah Satuan kerja pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 10. Laporan Realisasi Anggaran adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. 11. Neraca adalah Laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 12. Laporan Arus Kas adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PERBUP 38-KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG_C60FAD.doc

5

13. Catatan atas Laporan Keuangan adalah Penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. 14. Koreksi Kesalahan adalah Tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. 15. Laporan

Keuangan

Konsolidasian

adalah

suatu

Laporan

keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. BAB II PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI Pasal 2 (1) Dalam masa transisi, pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi kas menuju akrual. (2) Penerapan akuntansi berbasis akrual akan dilaksanakan apabila pemerintah daerah telah siap atau selambat-lambatnya Tahun 2015. Pasal 3 Dalam hal diperlukan adanya perubahan terhadap kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 (1) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas prinsipprinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Belitung dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PERBUP 38-KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG_C60FAD.doc

6

(2) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur penyajian laporan

keuangan

untuk

tujuan

umum

dalam

rangka

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi. (3) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. BAB IV KERANGKA KONSEPTUAL Pasal 5 Kebijakan akuntansi pemerintah daerah dibangun atas dasar kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu

pada

kerangka

konseptual

standar

akuntansi

pemerintahan. BAB V PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN Pasal 6 (1) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran. (2) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar penyajian neraca. (3) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Belitung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode akuntansi. (4) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. (5) Kebijakan

akuntansi

pemerintah

daerah

mengatur

dasar

pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PERBUP 38-KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG_C60FAD.doc

7

aset,

kewajiban,

ekuitas

dana,

pendapatan,

belanja,

dan

pembiayaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan. BAB VI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, DAN KEJADIAN LUAR BIASA Pasal 7 Kebijakan

akuntansi

pemerintah

daerah

mengatur

perlakuan

akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. BAB VII LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Pasal 8 Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah

(PPKD)

keuangan

pemerintah

dalam

daerah

rangka

untuk

menyajikan

tujuan

laporan

umum

demi

meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum

dalam

Lampiran

yang

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2013 Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PERBUP 38-KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG_C60FAD.doc

8

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 17 Desember 2012 BUPATI BELITUNG, Ttd. DARMANSYAH HUSEIN Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 18 Desember 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, Ttd. ABDUL FATAH BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2012 NOMOR 38

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PERBUP 38-KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG_C60FAD.doc

9

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PERBUP 38-KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG_C60FAD.doc

10

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\PERBUP 38-KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG_C60FAD.doc

27