BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN DI KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu diatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan di Kabupaten Belitung; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Belitung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\4-PEMBERIAN-PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL & KEUANGAN_FBBEF.doc

1d

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonnesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);


2

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah C:\Users\User\AppData\Local\Temp\4-PEMBERIAN-PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL & KEUANGAN_FBBEF.doc

3

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 9); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN

BUPATI

BELITUNG

TENTANG

TATA

CARA

PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN DI KABUPATEN BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM


4

Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung. 5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjuntya

disingkat

DPPKAD

adalah

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung yang merupakan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. 6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8. Hibah adalah hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,

perusahaan

kemasyarakatan,

yang

daerah,

masyarakat

secara

spesifik

dan

organisasi

telah

ditetapkan

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. 9. Bantuan sosial adalah bantuan pemerintah daerah yang diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat dalam bentuk uang dan/atau barang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung maupun belanja langsung dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 10. Bantuan keuangan salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang antar pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah di wilayah tertentu dalam

rangka

meningkatkan

kapasitas

fiskal,

baik

untuk

kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.


5

11. Pemerintah

Daerah

lainnya

adalah

Pemerintah

Provinsi/

Kabupaten/Kota selain Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung. 12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan atau badan hukum,

baik

milik

swasta

maupun

milik

negara

yang

mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 13. Instansi vertikal adalah instansi pemerintah di Kabupaten Belitung. 14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. 15. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam

wadah

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia

yang

berdasarkan Pancasila. 16. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama. 17. Anggota masyarakat adalah Warga Negara Indonesia. 18. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia

secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat

serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya dan terdaftar secara resmi pada instansi/SKPD yang menangani masalah organisasi, lembaga swadaya masyarakat.


6

BAB II RUANG LINGKUP PENGATURAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN Pasal 2 (1) Ruang lingkup pengaturan belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan, meliputi : a. Batasan; b. Pengganggaran; c. Dasar Pengajuan; d. Tugas dan tanggung jawab; e. Mekanisme pengajuan; f. Pencairan; g. Kewajiban Perpajakan; dan h. Pertanggungjawaban. (2) Pemberian, penggunaan dan pertanggungjawaban belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, ekonomis, transparan, dan pertanggungjawaban asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

BAB III BATASAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN Bagian Pertama Belanja Hibah Pasal 3 (1) Belanja hibah digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, dapat berupa : a. Hibah kepada Pemerintah Pusat; b. Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya; c. Hibah kepada Pemerintah Desa; d. Belanja hibah kepada perusahaan daerah/BUMD/BUMN; e. Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan; f. Hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya.


7

(2) Pemberian

hibah

kepada

Pemerintah

Pusat

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan instansi vertikal, seperti TMMD, pengamanan daerah, dan penyelenggaraan Pilkada. (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, termasuk : a. Organisasi semi pemerintah; b. Organisasi non pemerintah. (4) Keberadaan organisasi non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yang berupa organisasi kemasyarakatan dan LSM, harus terdaftar dan tercatat pada Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Belitung. (5) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (6) Khusus partai politik, hibah diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 (1) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut : a. berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati; b. berupa tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; c. berupa selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui pengelola barang; atau d. berupa selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan. (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (4) Pemberian hibah dalam bentuk barang modal dicatat dan dilaporkan sebagai aset pemerintah daerah pada tahun anggaran berkenaan dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset.


8

Pasal 5 (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal

3

ayat

(2) bertujuan

untuk menunjang peningkatan

penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (3) Hibah

kepada

pemerintah

daerah

lainnya

bertujuan

untuk

menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum. (4) Hibah

kepada

organisasi

kemasyarakatan

bertujuan

untuk

meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (5) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 6 (1) Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. (2) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan jumlah uang yang akan dihibahkan. (3) Hibah diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua Belanja Bantuan Sosial Pasal 7 (1) Bantuan sosial digunakan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat/anggota masyarakat.


9

(2) Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif, dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya

dengan

mempertimbangkan

kemampuan

keuangan daerah. (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan bahwa pemberian tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Bantuan Keuangan Pasal 8 (1) Bantuan keuangan digunakan untuk bantuan keuangan yang bersifat umum dan/atau khusus dari pemerintah daerah dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. (2) Bantuan

keuangan

penggunaannya

yang

bersifat

diserahkan

umum,

sepenuhnya

peruntukan kepada

dan

penerima

bantuan. (3) Bantuan

keuangan

yang

bersifat

khusus,

peruntukan

dan

pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah. (4) Bantuan keuangan disalurkan langsung ke Kas Desa.

BAB IV PENGANGGARAN Pasal 9 (1) Hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dalam bentuk uang, dianggarkan pada DPPKAD selaku PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung dalam APBD tahun anggaran berkenaan. (2) Hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dalam bentuk barang, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD berkenaan dalam kelompok belanja langsung dalam APBD tahun anggaran berkenaan.


10

BAB V PENGAJUAN PEMBERIAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 10 (1) Pengajuan

hibah,

bantuan

sosial,

dan

bantuan

keuangan

berdasarkan surat permohonan hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang ditandatangani oleh pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, organisasi semi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat/ anggota masyarakat. (2) Pengajuan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan diajukan oleh pemohon kepada Bupati disertai proposal yang minimal memuat latar belakang, dasar, maksud dan tujuan, uraian kegiatan, sumber pembiayaan, rencana anggaran biaya, dan penutup dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI MEKANISME PENGAJUAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 11 (1) Pengajuan hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk mendapat persetujuan dengan ketentuan : a. untuk hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dengan nilai permohonan sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diteruskan kepada Kepala SKPD dan/atau Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan

substansi

permohonan

untuk

mendapatkan

rekomendasi; b. untuk hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dengan nilai permohonan di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diteruskan kepada Kepala SKPD dan/atau Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang tugas dan fungsinya


11

terkait dengan substansi permohonan untuk mendapatkan rekomendasi.

(2) Terhadap rekomendasi Kepala SKPD dan/atau Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selanjutnya dilakukan pembahasan oleh Tim Verifikasi Kabupaten guna memberikan pertimbangan kelayakan dan jumlah kepada Bupati untuk mendapat penetapan. (3) Tim Verifikasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati. (4) Pertimbangan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. (5) Bupati menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada (4) dalam bentuk disposisi yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah. (6) Sekretaris

Daerah

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(5)

meneruskan disposisi kepada Asisten yang membidangi untuk diproses lebih lanjut. (7) Dalam hal Bupati tidak menyetujui permohonan bantuan, Sekretaris Daerah atas nama Bupati menginformasikan lebih lanjut kepada pemohon.

BAB VII PENCAIRAN Pasal 12 (1) Kepala

Bagian

pada

Sekretariat

Daerah

yang membidangi

keuangan meneruskan disposisi kepada Kepala DPPKAD guna memproses Keputusan Bupati tentang penerima belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan untuk melakukan pencairan. (2) Pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dengan jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dilakukan secara tunai atau transfer melalui Bendahara SKPKD. (3) Pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dengan jumlah di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilakukan melalui transfer. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\4-PEMBERIAN-PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL & KEUANGAN_FBBEF.doc

12

BAB VIII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SKPD TERKAIT DENGAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 13 (1) Penganggaran

belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan

keuangan menjadi tanggung jawab Kepala DPPKAD. (2) Kepala DPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Penerima

hibah,

bantuan

sosial,

dan

bantuan

keuangan

mempunyai tanggung jawab sebagai berikut : a. menerima dana secara tunai atau melalui transfer, yang pelaksanaannya

dilakukan

sesuai

peraturan

perundangundangan; b. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan; c. menggunakan dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah; d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB IX KEWAJIBAN PERPAJAKAN Pasal 14


13

Kewajiban perpajakan atas penggunaan hibah dan dana bantuan wajib dipenuhi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.


14

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 15 (1) Penerima

hibah,

bantuan

sosial,

dan

bantuan

keuangan

mempunyai tanggung jawab sebagai berikut : a. menerima dana secara tunai atau melalui transfer, yang pelaksanaannya

dilakukan

sesuai

peraturan

perundangundangan; b. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan; c. menggunakan dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan secara fisik dan keuangan atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala DPPKAD wajib mengingatkan kewajiban dari penerima belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penerima

hibah,

sebagaimana

bantuan

dimaksud

sosial,

pada

dan

ayat

(1)

bantuan

keuangan

merupakan

obyek

pemeriksaan, mempunyai kewajiban menyimpan Laporan Realisasi Penggunaan Uang/ Barang dan/atau Jasa serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan laporan realisasi tersebut. (4) Hibah atau bantuan sosial dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti penggunaan dana sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Proposal Permohonan Bantuan, atau dokumen lain yang dipersamakan. (5) Hibah

atau

bantuan

dipertanggungjawabkan

oleh

sosial

dalam

bentuk

barang

penerima hibah atau penerima

bantuan sosial berdasarkan berita acara serah terima barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Proposal Permohonan Bantuan, atau dokumen lain yang dipersamakan. (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuat rangkap 2 (dua), dengan ketentuan : C:\Users\User\AppData\Local\Temp\4-PEMBERIAN-PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL & KEUANGAN_FBBEF.doc

15

a. asli disampaikan kepada Bupati; b. tembusan disampaikan kepada Kepala DPPKAD. (7) Contoh format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/ Pakta Integritas dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini. Pasal 16 Pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan akan dilakukan pemeriksaan/audit oleh aparat pengawas fungsional. BAB XI PENUTUP Pasal 17 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 31 Maret 2011 BUPATI BELITUNG, ttd ttd DARMANSYAH HUSEIN Diumumkan di Tanjungpandan pada tanggal 31 Maret 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,

ttd ABDUL FATAH BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2011 NOMOR 477


16

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR : 4 TAHUN 2011 TANGGAL : 31 Maret 2011

PERSYARATAN PENGAJUAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG A. Hibah 1. Proposal minimal berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, rencana kegiatan, sumber pembiayaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), hasil yang diharapkan, dan penutup. 2. Daftar susunan pengurus organisasi. 3. Keterangan memiliki sekretariat/kantor tetap. 4. Fotocopy rekening/buku tabungan atas nama organisasi dan atau pengurus. 5. Rekomendasi dinas/instansi/lembaga teknis yang membidangi. 6. Pernyataan sangggup menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan. 7. Bila bantuan untuk fisik bangunan fotocopy bukti kepemilikan tanah disertai gambar. 8. Permohonan dan proposal yang ditandatangani ketua dan sekretaris. 9. Fotocopy KTP yang menandatangani proposal. B. Bantuan Sosial 1. Proposal minimal berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, rencana kegiatan, sumber pembiayaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), hasil yang diharapkan, dan penutup. 2. Fotocopy akta pendirian organisasi kemasyarakatan/keputusan pendirian/pendaftaran. 3. Daftar susunan pengurus organisasi. 4. Keterangan memiliki sekretariat/kantor tetap. 5. Fotocopy rekening/buku tabungan atas nama organisasi dan atau pengurus. 6. Rekomendasi dinas/instansi/lembaga teknis yang membidangi. 7. Pernyataan sangggup menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan. 8. Permohonan dan proposal yang ditandatangani ketua dan sekretaris. 9. Fotocopy KTP yang menandatangani proposal. C. Bantuan Keuangan 1. Proposal minimal berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, rencana kegiatan, sumber pembiayaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), hasil yang diharapkan, dan penutup. 2. Fotocopy akta pendirian organisasi kemasyarakatan/keputusan pendirian/ pendaftaran. 3. Daftar susunan …………… C:\Users\User\AppData\Local\Temp\4-PEMBERIAN-PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL & KEUANGAN_FBBEF.doc

17

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Daftar susunan pengurus organisasi. Keterangan memiliki sekretariat/kantor tetap. Fotocopy rekening/buku tabungan atas nama organisasi dan atau pengurus. Rekomendasi dinas/instansi/lembaga teknis yang membidangi. Pernyataan sangggup menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan. Permohonan dan proposal yang ditandatangani ketua dan sekretaris. Fotocopy KTP yang menandatangani proposal.

D. Bantuan Kedukaan 1. Permohonan diajukan oleh keluarga/pimpinan/atasan almarhum/ almarhumah. 2. Laporan kematian/akta kematian/berita kematian. 3. Fotocopy KTP/KK yang meninggal. BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN


18

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR : 4 TAHUN 2011 TANGGAL : 31 Maret 2011

CONTOH FORMAT BERITA ACARA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN BERITA ACARA Nomor :

Pada hari ................................. tanggal ........................... bulan .................... Tahun .................... bertempat di Ruang Rapat .................................................... telah melakukan pembahasan ......... Proposal Permohonan Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 20..... oleh Tim Verifikasi Kabupaten, dari permohonan sebesar Rp........................... (..............) disepakati menjadi Rp................................ (..............), rincian terlampir. Selanjutnya dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Bupati dalam menetapkan kelayakan dan jumlah untuk ditetapkan menjadi Keputusan Bupati. Demikian Berita Acara ini dibuat atas dasar kesepakatan dan persetujuan Tim Verifikasi Kabupaten. Tanjungpandan, (tanggal tersebut di atas) Tim Verifikasi Kabupaten 1.

Ketua

......................................

2.

Sekretaris

......................................

3.

Wakil Sekretaris

......................................

4.

Anggota

......................................

5.

dan seterusnya

......................................

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN


19

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR : 4 TAHUN 2011 TANGGAL : 31 Maret 2011

Contoh Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas KOP SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK/PAKTA INTEGRITAS Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

:

Jabatan

:

Alamat

:

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 8 Nopember 2007 Nomor 900/2677/SJ perihal Hibah dan Bantuan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan tanggal 6 Nopember 2008 Nomor 169/PMK.07/2008 perihal Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2011 akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah yang kami terima sesuai ketentuan perundang-undangan. Apabila

dikemudian

hari

diketahui

terjadi

penyimpangan

dalam

penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tanjungpandan, ...................... 2011 Nama Organisasi Ketua Organisasi/Yayasan Materai Rp. 6.000 ................................................ (Nama Terang & Stempel) BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN


20

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR : 4 TAHUN 2011 TANGGAL : 31 Maret 2011

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUKU KAS UMUM No.

Tgl

Kode Rekening

Uraian

Penerimaan (Rp)

Pengeluaran (Rp)

1

2

3

4

5

6

1.

2.

3.

Tanjungpandan, .................................. Mengetahui Ketua Organisasi/Yayasan .........

Bendahara ..............

(Nama jelas)

(Nama jelas)

Catatan: Dilengkapi dengan bukti-bukti sebagaimana terlampir.

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN


21

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG

Recommend Documents