BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAMBAHAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2007 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dengan mempedomani Lampiran III Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2006 perihal Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Alokasi Dana Desa Tambahan dari Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2007 dengan Peraturan Bupati Belitung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
1
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\27-ADD TAMBAHAN 2007_3A0FD9.doc
2
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 13); 17. Peraturan Bupati Belitung Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 23);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAMBAHAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2007.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung 2. Bupati adalah Bupati Belitung. 3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Alokasi Dana Desa Tambahan yang selanjutnya disingkat ADD Tambahan adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung untuk Desa, yang pembagiannya untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional. BAB II PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAMBAHAN Pasal 2 (1) ADD Tambahan dari Pemerintah Kabupaten Belitung kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 2.472.850.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\27-ADD TAMBAHAN 2007_3A0FD9.doc
3
(2) ADD Tambahan untuk Pemerintah Desa Padang Kandis dari sisa ADD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 288.265.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah). Pasal 3 (1) Pembagian ADD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional. (2) Prosentase dan besarnya pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
Tambahan
a. 80 % (delapan puluh persen) dibagi secara merata untuk seluruh Desa sebesar Rp. 1.978.280.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); b. 20 % (dua puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan nilai/skor bobot desa dari kriteria/ variabel jumlah penduduk, luas wilayah, persentase rumah tangga miskin, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, letak geografis/ keterjangkauan dan persentase Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (% STTS PBB), sebesar Rp. 494.570.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
Pasal 4 Nilai/ Skor bobot desa pada masing-masing kriteria/ fariabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut : Jumlah Penduduk
Skor
Luas Wilayah
Skor
539 – 1174 1175 – 1811 1812 – 2447 2448 – 3084 3085 – 4631 4632 – 6177 6178 – 7724 7725 ke atas
1 2 3 4 5 6 7 8
0,50 – 13,62 13,63 – 2675 2676 – 3988 3989 – 5301 5302 – 7683 7684 – 100,65 100,66 – 124,47 124,48 ke atas
1 2 3 4 5 6 7 8
Fasilitas Pendidikan 1 2
Skor 1 0
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\27-ADD TAMBAHAN 2007_3A0FD9.doc
Fasilitas Kesehatan 1 0
Skor 0 1
Keterjangkauan Desa Pulau Dusun pulau
% Rumah Tangga Miskin 0,0683 – 0,0978 0,0979 – 0,1273 0,1274 – 0,1569 0,1570 – 0,1865 0,1866 – 0,2345 0,2346 – 0,2826 0,2827 – 0,3306 0,3307 ke atas
Skor 1 2 3 4 5 6 7 8
Skor
% STTS
Skor
1 2
0 – 12,49 12,50 – 24,99 25,00 – 37,49 37,50 – 49,99 50,00 – 62,49 62,50 – 74,99 75,00 – 87,49 87,5 ke atas
1 2 3 4 5 6 7 8
4
Pasal 5 Besarnya ADD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diterima oleh masing-masing desa tercantum pada kolom 8 (delapan) dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 6 Anggaran ADD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat/ publik dan pembangunan. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 12 November 2007 BUPATI BELITUNG, ttd. DARMANSYAH HUSEIN Diumumkan di Tanjungpandan pada tanggal 12 November 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd.
MULGANI
BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2007 NOMOR 27
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\27-ADD TAMBAHAN 2007_3A0FD9.doc
5
