SALINAN
BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai pada tingkat petani, perlu diberikan subsidi harga pupuk untuk sektor pertanian bagi petani; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 122/Permentan/SR.130/11/2013 tanggal 26 November 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Belitung
Tahun
Anggaran
2014
yang
dirinci
menurut
kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran; c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2014; Mengingat :…. D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\6-HET PUPUK SUBSIDI 2014.doc
1
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437)
sebagaimana
telah
beberapa
kali
diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang….
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\6-HET PUPUK SUBSIDI 2014.doc
2
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk dan
Budidaya
Tanaman
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 10. Peraturan Pembagian
Pemerintah Urusan
Nomor
38
Tahun
Pemerintahan
2007
Antara
tentang
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan; 12. Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor
122/Permentan/
SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014; 13. Peraturan
Menteri
Perdagangan
Nomor
:
15/M-DAG/
PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; 14. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 67 Tahun 2013 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 48 Seri E ); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung…. D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\6-HET PUPUK SUBSIDI 2014.doc
3
Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 10); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 21), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis
Daerah
(Lembaran
Daerah
Kabupaten
Belitung Tahun 2013 Nomor 12); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Kewenangan
Pemerintahan
Kabupaten
Belitung
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
(HET)
PERTANIAN
PUPUK
BERSUBSIDI
DI
UNTUK
KABUPATEN
SEKTOR
BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2014. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung 2. Bupati adalah Bupati Belitung. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. 5. Pupuk…
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\6-HET PUPUK SUBSIDI 2014.doc
4
5. Pupuk
Bersubsidi
adalah
pupuk
yang
pengadaan
dan
penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani. 6. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan
lahan,
milik
sendiri
atau
bukan,
untuk
budidaya tanaman pangan, tanaman hortikultura termasuk usaha perkebunan rakyat, usaha budidaya tanaman hijauan makanan ternak dan usaha budidaya ikan atau udang yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan. 7. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan
lahan,
milik
sendiri
atau
bukan,
untuk
budidaya tanaman perkebunan rakyat. 8. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan
lahan,
milik
sendiri
atau
bukan,
untuk
budidaya tanaman hijauan pakan ternak. 9. Pembudidaya Ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang. 10. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, hijauan makanan ternak dan budidaya ikan atau udang. 11. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk urea, NPK, ZA, dan SP-36 di dalam Negeri, yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya (PUSRI), PT. Petrikimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan, PT. Pupuk Kaltim, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda. 12. Distributor Pupuk adalah Penyalur di Lini III sesuai ketentuan Peraturan
Menteri
Perdagangan
Nomor
:
15/M-
DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
13. Pengecer….
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\6-HET PUPUK SUBSIDI 2014.doc
5
13. Pengecer Resmi adalah Penyalur di Lini IV sesuai ketentuan Peraturan
Menteri
Perdagangan
Nomor
:
15/M-
DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. 14. Kelompok Tani adalah Kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha
tani
dan
kesejahteraan
anggotanya
dalam
mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 15. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat
RDKK
adalah
perhitungan
rencana
kebutuhan
pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pebudidaya ikan dan udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi. 16. Komisi
Pengawas
Pupuk
dan
Pestisida
Kabupaten
yang
selanjutnya disingkat KP3 Kabupaten adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten. BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 2 (1) Pupuk
bersubsidi
diperuntukkan
bagi
petani,
pekebun,
peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar. (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan hortikultura,
bagi
perusahaan
perkebunan,
peternakan
tanaman atau
pangan, perusahaan
perikanan budidaya. BAB III….
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\6-HET PUPUK SUBSIDI 2014.doc
6
BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI Pasal 3 (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan
berimbang
spesifik
lokasi
dengan
mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor
: 122/Permentan/SR.130/11/2013. (2) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. (3) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis dan penyuluh setempat. (4) Dinas
yang
membidangi
tanaman
pangan,
hortikultura,
peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan/atau udang
setempat
wajib
melaksanakan pembinaan kepada
kelompok tani untuk menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan
penyerapan
pupuk
di
tingkat
petani
di
wilayahnya. Pasal 4 (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar Kecamatan. (2) Realokasi antar Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
BAB IV….
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\6-HET PUPUK SUBSIDI 2014.doc
7
BAB IV CADANGAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 5 Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas pertimbangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung sambil menunggu penetapan oleh Bupati Belitung, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dan alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.
BAB V PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) Pasal 6 (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Produsen pupuk Urea, NPK, ZA, dan SP-36 yang diadakan oleh produsen. (2) Produsen
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
adalah
PT. Pupuk Indonesia. Pasal 7 Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus diberi tabel tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak boleh mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan: “Pupuk Bersubsidi Pemerintah” Barang dalam Pengawasan
Pasal 8 (1) Pengecer
resmi
yang
ditunjukan
harus
menjual
pupuk
bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. Pupuk Urea….
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\6-HET PUPUK SUBSIDI 2014.doc
8
a. Pupuk Urea
Rp 1.800,- per kg
b. Pupuk ZA
Rp 1.400,- per kg
c. Pupuk SP-36
Rp 2.000,- per kg
d. Pupuk NPK
Rp 2.300,- per kg
e. Pupuk Organik Rp
500,- per kg
(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di kios pengecer resmi yang telah ditetapkan.
BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 9 Produsen
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
6
ayat
(2),
distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang sesuai yang telah ditetapkan. Pasal 10 (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Wajib melakukan
pemantauan
dan
pengawasan
terhadap
penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi. (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melakukan
tugasnya
dibantu
oleh
Petugas
Pengendali
Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POTP-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (PHL). Pasal 11 (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Bupati. (2) Bupati
menyampaikan
laporan
hasil
pemantauan
dan
pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur. BAB VII….
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\6-HET PUPUK SUBSIDI 2014.doc
9
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 5 Februari 2014 BUPATI BELITUNG, Ttd. SAHANI SALEH Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 5 Februari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, Ttd. KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 NOMOR 6
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\6-HET PUPUK SUBSIDI 2014.doc
10
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2014. ALOLASI PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 67 TAHUN 2013 UNTUK SEKTOR PERTANIAN (ton) NO
JENIS PUPUK
SETAHUN
JAN
FEB
MRT
APR
139,00
137,00
MEI
JUN
JUL
144,00
-
-
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
90,00
85,00
-
-
-
60,00
-
-
-
-
-
-
-
210,00
-
-
-
-
-
-
-
355,00
-
-
-
1
UREA
664,00
-
69,00
2
SUPERPHOS
169,00
-
-
48,00
29,00
-
-
-
32,00
3
ZA
15,00
-
-
15,00
-
-
-
-
-
4
NPK
899,00
-
-
151,00
253,00
-
-
-
285,00
5
ORGANIK
55,00
-
-
21,00
22,00
-
-
-
12,00
1.802,00
-
69,00
374,00
441,00
144,00
-
-
419,00
Jumlah
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 122/Permentan/SR. 130/11/2013 (tanggal 26 November 2013) KEBUTUHAN DAN HARGA ECEREAN TERTTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 NO JENIS PUPUK HARGA HET (Rp) KETERANGAN 1. UREA 1.800,-/Kg Kemasan 50Kg/Zag 2.
SP 36
2.000,-/Kg
Kemasan 50Kg/Zag
3. 4. 5.
ZA NPK PHONSKA (15 : 15 : 15) ORGANIK
1.400,-/Kg 2.300,-/Kg 500,-/Kg
Kemasan 50Kg/Zag Kemasan 50Kg/Zag Kemasan 40Kg/Zag
I. Kebutuhan…. D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\6-HET PUPUK SUBSIDI 2014.doc
11
I. KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI PER JENIS PUPUK PER KOMODITI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 (ton) NO 1 2 3 4 5
SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PERKEBUNAN PETERNAKAN PERIKANAN BUDIDAYA JUMLAH
UREA
SP 36
ZA
NPK
ORGANIK
100,00 72,00 490,00 1.00
38,00 20,00 111,00 0,00
0,00 4,00 11,00 0.00
100,00 61,00 738,00 0.00
18,00 18,00 19,00 0.00
1.00 664,00
0,00 169,00
0.00 15,00
0.00 899,00
0.00 55,00
II. KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI PER KECAMATAN PER JENIS PUPUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TA. 2014 (ton) NO 1 2 3 4 5
KECAMATAN TANJUNGPANDAN MEMBALONG BADAU SIJUK SELAT NASIK JUMLAH
UREA 79,00 285,00 135,00 93,00 72,00 664,00
SP 36
ZA
27,00 81.00 38,00 23,00 169,00
NPK 3,00 8,00 2,00 2,00 15,00
115,00 305,00 180,00 191,00 108,00 899,00
ORGANIK 11,00 21,00 13,00 10,00 55,00
III. Sebaran….
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\6-HET PUPUK SUBSIDI 2014.doc
12
III. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 (ton) NO
KECAMATAN
1
Tanjungpandan
2
SETAHUN
JAN
FEB
MRT
APR
MEI
JUN
JUL
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
79,00
-
10,00
14,00
15,00
25,00
-
-
5,00
10,00
-
-
-
Membalong
285,00
-
20,00
55,00
55,00
70,00
-
-
60,00
25,00
-
-
-
3
Badau
135,00
-
17,00
40,00
25,00
25,00
-
-
8,00
20,00
-
-
-
4
Sijuk
93,00
-
17,00
20,00
20,00
14,00
-
-
7,00
15,00
-
-
-
5
Selat Nasik
72,00
-
5,00
5,00
22,00
10,00
-
-
10,00
15,00
-
-
-
Jumlah
664,00
-
69,00
139,00
137,00
144,00
-
-
85,00
-
-
-
OKT
NOP
DES
90,00
IV. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK SP 36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 (ton) NO
KECAMATAN
SETAHUN
JAN
FEB
1
Tanjungpandan
2
27,00
-
-
10,00
Membalong
81,00
-
-
3
Badau
38,00
-
4
Sijuk
23,00
5
Selat Nasik
-
Jumlah
169,00
MAR
MEI
JUN
JUL
4,00
-
-
-
3,00
10,00
-
-
-
17,00
19,00
-
-
-
15,00
30,00
-
-
-
-
15,00
4,00
-
-
-
9,00
10,00
-
-
-
-
-
6,00
2,00
-
-
-
5,00
10,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48,00
APR
29,00
AGT
32,00
SEP
60,00
M U LBERITA DA
V. Sebaran….
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\6-HET PUPUK SUBSIDI 2014.doc
13
V. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 (ton) NO
KECAMATAN
SETAHUN
JAN
FEB
1
Tanjungpandan
3,00
-
-
2
Membalong
8,00
-
3
Badau
2,00
4
Sijuk
5
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
3,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,00
-
-
2,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Selat Nasik
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah
15,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OKT
NOP
DES
15,00
VI. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 (ton) NO
KECAMATAN
SETAHUN
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
1
Tanjungpandan
115,00
-
2
Membalong
305,00
3
Badau
4 5
AGT
SEP
-
20,00
30,00
-
-
-
50,00
15,00
-
-
-
-
-
60,00
95,00
-
-
-
80,00
70,00
-
-
-
180,00
-
-
25,00
50,00
-
-
-
60,00
45,00
-
-
-
Sijuk
191,00
-
-
31,00
50,00
-
-
-
60,00
50,00
-
-
-
Selat Nasik
108,00
-
-
15,00
28,00
-
-
-
35,00
30.00
-
-
-
Jumlah
889,00
-
-
151,00
253,00
-
-
-
285,00
210,00
-
-
-
VII.
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\6-HET PUPUK SUBSIDI 2014.doc
14
Sebaran….
VII. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 (ton) NO
KECAMATAN
SETAHUN
JAN
FEB
MRT
APR
MEI
JUN
JUL
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
1
Tanjungpandan
11,00
-
-
4,00
4,00
-
-
-
3,00
-
-
-
-
2
Membalong
21,00
-
-
8,00
10,00
-
-
-
3,00
-
-
-
-
3
Badau
13,00
-
-
4,00
6,00
-
-
-
3,00
-
-
-
-
4
Sijuk
10,00
-
-
5,00
2,00
-
-
-
3,00
-
-
-
-
5
Selat Nasik
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah
21,00
22,00
12,00
VIII. KEBUTUHAN PUPUK UREA PER SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 (ton) NO
KECAMATAN
1
Tanjungpandan
2
KEBUTUHAN
PANGAN
HORTIKULTURA
PERKEBUNAN
PETERNAKAN
PERIKANAN
TOTAL
66,00
9,50
12,00
44,00
0,50
Membalong
305,50
70,00
25,00
210,00
-
0,50
305,50
3
Badau
108,00
12,00
15,00
80,00
0,50
0,50
108,00
4
Sijuk
100,50
7,50
19,00
74,00
-
-
100,50
5
Selat Nasik
84,00
1,00
1,00
82,00
-
-
84,50
664,00
100,00
72,00
490,00
1,00
Jumlah
-
66,00
1,00
664,00
IX. Kebutuhan….
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\6-HET PUPUK SUBSIDI 2014.doc
15
IX. KEBUTUHAN PUPUK SP-36 PER SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 (ton) NO
KECAMATAN
KEBUTUHAN
PANGAN
HORTIKULTURA
PERKEBUNAN
PETERNAKAN
PERIKANAN
TOTAL
1
Tanjungpandan
23,00
6,00
2,00
15,00
-
-
23,00
2
Membalong
90,00
17,00
10,00
63,00
-
-
90,00
3
Badau
28,00
7,00
4,00
17,00
-
-
28,00
4
Sijuk
28,00
8,00
4,00
16,00
-
-
28,00
5
Selat Nasik
-
-
-
-
-
-
-
169,00
38,00
20,00
111,00
0,00
0,00
169,00
Jumlah
X. KEBUTUHAN PUPUK ZA PER SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 (ton) NO
KECAMATAN
1
Tanjungpandan
2
Membalong
3
KEBUTUHAN
PANGAN
HORTIKULTURA
PERKEBUNAN
PETERNAKAN
PERIKANAN
TOTAL
1,00
-
1,00
-
-
-
1,00
10,00
-
2,00
8,00
-
-
10,00
Badau
2,00
-
-
2,00
-
-
2,00
4
Sijuk
2,00
-
1,00
1,00
-
-
2,00
5
Selat Nasik
-
-
-
-
-
-
0,00
15,00
0,00
4,00
11,00
0,00
0,00
15,00
Jumlah
XI. Kebutuhan….
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\6-HET PUPUK SUBSIDI 2014.doc
16
XI. KEBUTUHAN PUPUK NPK PER SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 (ton) NO
KECAMATAN
KEBUTUHAN
PANGAN
HORTIKULTURA
PERKEBUNAN
PETERNAKAN
PERIKANAN
TOTAL
1
Tanjungpandan
105,00
15,00
12,00
78,00
-
-
105,00
2
Membalong
420,00
45,00
20,00
355,00
-
-
420,00
3
Badau
159,00
20,00
14,00
125,00
-
-
159,00
4
Sijuk
128,00
20,00
15,00
93,00
-
-
128,00
5
Selat Nasik
87,00
-
-
87,00
-
-
87,00
899,00
100,00
61,00
738,00
0,00
0,00
899,00
Jumlah
XII. KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK PER SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2014 (ton) NO
KECAMATAN
1
Tanjungpandan
2
KEBUTUHAN
PANGAN
HORTIKULTURA
PERKEBUNAN
PETERNAKAN
PERIKANAN
TOTAL
7,00
1,00
3,00
3,00
-
-
7,00
Membalong
29,00
4,00
6,00
19,00
-
-
29,00
3
Badau
10,00
2,00
3,00
5,00
-
-
10,00
4
Sijuk
9,00
1,00
2,00
6,00
-
-
9,00
5
Selat Nasik
55,00
-
-
-
-
-
0,00
8,00
14,00
33,00
0,00
0,00
55,00
Jumlah
BUPATI BELITUNG, Ttd. SAHANI SALEH
D:\SETDA\KODIFIKASI 2014\PERBUP 2014\6-HET PUPUK SUBSIDI 2014.doc
17
