BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tanda Daftar Perusahaan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 10 tanggal 29 Oktober 2008, perlu diatur dan dijabarkan lebih lanjut pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati; b. bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tanda Daftar Perusahaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia C:\Users\User\AppData\Local\Temp\06 - PLKS PERDA 10 TH 2008_1FD143.doc

1

Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\06 - PLKS PERDA 10 TH 2008_1FD143.doc

2

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Tata Kerja dan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 10); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang selanjutnya disebut Dinas Perindagkop adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung; 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung. 6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung. 7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Belitung. 8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung. 9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


3

10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang peribadi atau badan. 11. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan. 12. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan. 13. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan untuk mendapatkan TDP. 14. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut. 15. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya. 16. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian. 17. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan. 18. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor cabang. 19. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan. 20. Izin adalah izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya. 21. Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Belitung yang selanjutnya disebut KPP Kabupaten adalah unit organisasi yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan yang ditetapkan oleh Bupati. 22. Pemungutan adalah serangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang


4

sampai kegiatan penagihan kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau didirikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang peribadi atau badan. 24. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 25. Retribusi Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian/ penerbitan Tanda Daftar Perusahaan oleh Pemerintah Kabupaten kepada perusahaan atau badan usaha, yang telah mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau perizinan teknis lainnya. 26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati. BAB II BENTUK FORMULIR DAN BLANGKO PENDAFTARAN PERUSAHAAN Pasal 2 (1) Bentuk formulir pendaftaran perusahaan sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran II.A sampai dengan Lampiran II.F Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. (2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blanko warna sebagai berikut : a. TDP Perseroan Terbatas (PT), berwarna Merah Muda; b. TDP Koperasi, berwarna Krem; c. TDP Persekutuan Komanditer (CV), berwarna Biru Muda; d. TDP Persekutuan Firma (Fa), berwarna Hijau Muda; e. TDP Perusahaan Perorangan (Po), berwarna Putih; f. TDP Bentuk Usaha Lainnya (BUL), berwarna Ungu Muda; (3) Bentuk blanko TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A sampai dengan Lampiran I.F dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\06 - PLKS PERDA 10 TH 2008_1FD143.doc

5

(4) Bentuk surat penolakan pendaftaran dalam hal pendaftaran perusahaan ditolak karena formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/atau dokumen belum lengkap, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III MEKANISME PERUBAHAN, PEMBATALAN, DAN PENGHAPUSAN DAFTAR PERUSAHAAN Pasal 3 (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada KPP Kabupaten dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan/ ditentukan, dan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut : a. untuk Perseroan terbatas (PT) : 1. Asli dan foto kopi persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan; 2. TDP asli. b. untuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan lainnya : 1. Asli dan foto kopi Risalah/ Berita Acara/ Keterangan sejenis tentang perubahan data yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan; 2. TDP asli. (2) Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh : a. PT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundangundangan; atau b. Koperasi, CV, Fa, perorangan, dan BUL paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan. Pasal 4 (1) Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu. (2) Pembatalan daftar perusahaan dan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Dinas selaku Kepala KPP Kabupaten dengan menerbitkan Keputusan Pembatalan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


6

Pasal 5 (1) Perusahaan yang dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2008 dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan. (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan keberatan kepada Kepala KPP Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Pembatalan ditetapkan dengan tembusan kepada Kepala KPP Pusat dan Kepala KPP Kabupaten. (3) Terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala KPP Provinsi paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan keberatan menerbitkan keputusan penolakan atau penerimaan atas keberatan yang diajukan. (4) Terhadap keputusan yang memuat penolakan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Terhadap keputusan yang memuat penerimaan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, Kepala KPP Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan pengesahan kembali daftar perusahaan dan menerbitkan TDP yang telah dinyatakan benar. Pasal 6 (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : a. perubahan bentuk perusahaan; b. pembubaran perusahaan; c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri. (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada KPP Kabupaten. (3) Bagi perusahaan yang berbentuk PT, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembubaran perseroan kepada Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundangundangan diterima, wajib melaporkan pembubaran kepada Kepala KPP Kabupaten dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : C:\Users\User\AppData\Local\Temp\06 - PLKS PERDA 10 TH 2008_1FD143.doc

7

a. bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan; dan b. TDP asli. (4) Bagi perusahaan yang berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan yang bersangkutan wajib melaporkan secara tertulis pembubaran kepada Kepala KPP Kabupaten dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembubaran atau penghentian usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : a. salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis; dan b. TDP asli. (5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP Kabupaten memberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan. (6) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya peringatan ketiga Kepala KPP Kabupaten melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari daftar perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan menyatakannya dalam Keputusan Penghapusan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (7) Kepala KPP Kabupaten melakukan pengumuman atas Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). BAB IV PELAYANAN INFORMASI PERUSAHAAN Pasal 7 (1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas data yang didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasan keberatan kepada Kepala KPP Kabupaten dengan tembusan kepada Kepala KPP Provinsi dan Kepala KPP Pusat. (2) Berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP Kabupaten melakukan pemanggilan kepada pihak ketiga dan perusahaan yang bersangkutan sebanyakbanyaknya 3 (tiga) kali untuk dimintai keterangan secara lengkap melalui surat panggilan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (3) Kepala KPP Kabupaten dapat menunjuk pejabat yang membidangi pendaftaran perusahaan untuk memintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). C:\Users\User\AppData\Local\Temp\06 - PLKS PERDA 10 TH 2008_1FD143.doc

8

(4) Keterangan masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (5) Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala KPP Kabupaten menerbitkan keputusan untuk menolak atau menerima keberatan yang disampaikan kepada para pihak dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 8 (1) Dalam hal Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), memuat penolakan atas keberatan yang diajukan, daftar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku. (2) Dalam hal Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), memuat penerimaan, TDP atas nama perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku dan pengurus perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak keputusan diterima. (3) Apabila para pihak yang bersangkutan menyatakan keberatan atas keputusan KPP Kabupaten, dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan diterima. Pasal 9 (1) Apabila Pengadilan menerima atau menolak keberatan yang diajukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Kepala KPP Kabupaten harus melaksanakan Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (2) Berdasarkan Keputusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP Kabupaten melakukan penghapusan data perusahaan dari daftar perusahaan atau mewajibkan perusahaan yang bersangkutan melakukan pembetulan data daftar perusahaan atau membenarkan pendaftaran yang telah dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. (3) Kepala KPP Kabupaten mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman KPP, media cetak, atau media visual. BAB V BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENERBITAN SKRD DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN Pasal 10 (1) Bentuk dan isi SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\06 - PLKS PERDA 10 TH 2008_1FD143.doc

9

(2) SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi nomor urut, diperforasi oleh DPPKAD dan ditandatangani oleh Kepala Dinas serta dicap Dinas Perindagkop. BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 11 (1) Wajib Retribusi Tanda Daftar Perusahaan melakukan pembayaran kepada Bendahara penerimaan berdasarkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah melakukan pembayaran berdasarkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dan menyetorkan ke tempat pembayaran memperoleh tanda bukti pembayaran berupa SSRD sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (3) Untuk penyetoran yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan, maka Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukan bagi : a. Lembar 1 untuk wajib retribusi (warna putih); b. Lembar 2 untuk DPPKAD (warna biru); c. Lembar 3 untuk Bendahara Penerimaan (warna kuning); d. Lembar 4 untuk Dinas Perindagkop (warna merah). (4) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (5) Bendahara Penerimaan dalam waktu 1 x 24 Jam harus menyetor uang retribusi yang diterima ke Kas Daerah. (6) Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut : a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan, wajib memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggungjawab bendahara yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Dinas; b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Penerimaan yang dilakukan dengan Berita Acara serah terima; c. apabila melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan Bendahara Penerimaan belum dapat melaksanakan tugas, maka dianggap mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan Bendahara Penerimaan dan harus


10

dilakukan penggantian dengan mengusulkan pejabat baru untuk tunjuk sebagai Bendahara Penerimaan pengganti.

BAB VII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 12 (1) Pengeluaran surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (4) Penagihan kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan STRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB VIII TATA CARA MENGANGSUR ATAU MENUNDA PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 13 (1) Wajib Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas. (2) Terhadap permohonan mengangsur atau menunda pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyampaikannya kepada Bupati Cq. Tim Pendapatan Asli Daerah untuk dilakukan verifikasi. Pasal 14 (1) Pengangsuran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan dengan ketentuan : a. diangsur 2 (dua) tahap dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan; b. diangsur 3 (tiga) tahap dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan. (2) Penundaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. C:\Users\User\AppData\Local\Temp\06 - PLKS PERDA 10 TH 2008_1FD143.doc

11

BAB IX TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 15 (1) Wajib Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas. (2) Terhadap permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyampaikannya kepada Bupati Cq. Tim Pendapatan Asli Daerah untuk dilakukan verifikasi. Pasal 16 (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, guna kelancaran tugas maka Bupati melimpahkan wewenangnya kepada Tim Pendapatan Asli Daerah. (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, Tim Pendapatan Asli Daerah dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja harus memberikan jawaban diterima atau ditolak. (3) Pemberian pengangsuran, penundaan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. BAB X PELAPORAN RETRIBUSI Pasal 17 (1) Kepala Dinas harus melaporkan setiap bulan realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi hasil pelaksanaan pungutan retribusi kepada Bupati, dengan tembusan : a. Cq. Kepala DPPKAD Kabupaten Belitung; b. Cq. Inspektur Kabupaten Belitung. (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikirim selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya. (3) Bentuk Laporan bulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


12

BAB XI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 18 (1) Bendahara Penerimaan wajib membukukan penerimaan dan penyetoran retribusi ke dalam Buku Kas Umum (BKU) dengan dilengkapi Buku Kas Pembantu (BKP), sesuai jenis pungutan yang diterima. (2) Bendahara Penerimaan harus membubuhkan tulisan pada sampul depan Buku Kas Umum (BKU) sebagai tanda pengenal, menghitung dan membubuhkan nomor pada setiap lembar halaman di sudut kanan atas dan diparaf, serta membuat format halaman terakhir untuk catatan bagi pemeriksa. (3) Buku Kas Umum (BKU) ditutup pada setiap akhir bulan dan setiap 3 (tiga) bulan sekali dibuatkan Berita Acara. Pasal 19 (3) Bilamana tidak ada pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, jika dianggap perlu atau setidak-tidaknya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuknya, melakukan pemeriksaan kas secara mendadak dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas serta Register Penutupan Kas. (4) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Bupati : a. Cq. Kepala DPPKAD Kabupaten Belitung; b. Cq. Inspektur Kabupaten Belitung. (5) Bendahara Penerimaan atau Bendahara penerimaan Pembantu membubuhkan tandatangannya di sebelah kanan bawah pada Berita Acara Pemeriksaan Kas sedangkan Atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuknya wajib membubuhkan tandatangan disebelah kiri dengan penegasan kata ‘mengetahui/ menyetujui’. (6) Pada saat Buku Kas Umum (BKU) ditutup karena adanya pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, maka Buku Kas Umum (BKU) ditutup dan ditanda tangani oleh petugas pemeriksa serta diketahui dan disetujui oleh atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuknya dengan membuat catatan seperlunya pada halaman terakhir dari Buku Kas Umum (BKU) dan membubuhkan tanda tangannya. BAB XII INSTANSI PELAKSANA Pasal 20 Instansi pelaksana pengelolaan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung.


13

BAB XIII KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 21 Ketentuan pelaksanaan dan petunjuk teknis penerbitan TDP dan pemungutan retribusi TDP ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 22 Hal-hal lain yang berhubungan dengan penetapan/ pembayaran/ penyetoran/ penagihan retribusi yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, agar dikoordinasikan/ dikonsultasikan kepada Kepala DPPKAD dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999. BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 Pelaksanaan pendaftaran atau pembaharuan TDP berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tanda Daftar Perusahaan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Belitung dan Keputusan Bupati Belitung yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 25 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 10 Februari 2009 BUPATI BELITUNG, ttd

DARMANSYAH HUSEIN C:\Users\User\AppData\Local\Temp\06 - PLKS PERDA 10 TH 2008_1FD143.doc

14

Diumumkan di Tanjungpandan pada tanggal 10 Februari 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttt ttd ttdtd. MULGANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2009 NOMOR 6....6


15

LAMPIRAN I.A PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR : TAHUN 2009 TANGGAL : Februari 2009 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI Jalan Merdeka No. 54 Telp. (0719) 22272 TANJUNGPANDAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (PT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP

BERLAKU S/D TGL

NAMA PERUSAHAAN

:

NAMA PENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB

:

ALAMAT PERUSAHAAN

:

NPWP

:

NOMOR TELEPON

:

PENDAFTARAN PEMBAHARUAN KE

: :

STATUS :

FAX :

KEGIATAN USAHA POKOK :

KBLI :

Tanjungpandan, ................................. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN ( ..........................................................) NIP...................................................

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN


16

LAMPIRAN I.B PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR : TAHUN 2009 TANGGAL : Februari 2009 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI Jalan Merdeka No. 54 Telp. (0719) 22272 TANJUNGPANDAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

NOMOR TDP

BERLAKU S/D TGL

NAMA KOPERASI

:


:

ALAMAT KOPERASI

:

NPWP

:

NOMOR TELEPON

:


: :

STATUS :

FAX :


KBLI :


BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN


17

LAMPIRAN I.C PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR : TAHUN 2009 TANGGAL : Februari 2009 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI Jalan Merdeka No. 54 Telp. (0719) 22272 TANJUNGPANDAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP

BERLAKU S/D TGL

NAMA PERUSAHAAN

:


:

ALAMAT PERUSAHAAN

:

NPWP

:

NOMOR TELEPON

:


: :

STATUS :

FAX :


KBLI :


BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN


18

LAMPIRAN I.D PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR : TAHUN 2009 TANGGAL : Februari 2009 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI Jalan Merdeka No. 54 Telp. (0719) 22272 TANJUNGPANDAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEKUTUAN FIRMA (Fa) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP

BERLAKU S/D TGL

NAMA PERUSAHAAN

:


:

ALAMAT PERUSAHAAN

:

NPWP

:

NOMOR TELEPON

:


: :

STATUS :

FAX :


KBLI :


BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN


19

LAMPIRAN I.E PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR : TAHUN 2009 TANGGAL : Februari 2009 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI Jalan Merdeka No. 54 Telp. (0719) 22272 TANJUNGPANDAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERORANGAN (PO) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP

BERLAKU S/D TGL

NAMA PERUSAHAAN

:


:

ALAMAT PERUSAHAAN

:

NPWP

:

NOMOR TELEPON

:


: :

STATUS :

FAX :


KBLI :


BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN


20

LAMPIRAN I.F PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR : TAHUN 2009 TANGGAL : Februari 2009 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI Jalan Merdeka No. 54 Telp. (0719) 22272 TANJUNGPANDAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN BENTUK USAHA LAINNYA (BUL) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP

BERLAKU S/D TGL

NAMA PERUSAHAAN

:


:

ALAMAT PERUSAHAAN

:

NPWP

:

NOMOR TELEPON

:


: :

STATUS :

FAX :


KBLI :


BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN


21

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR : TAHUN 2009 TANGGAL : Februari 2009 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI Jalan Merdeka No. 54 Telp. (0719) 22272 TANJUNGPANDAN

Tanjungpandan, ......................200..... Kepada Yth. Nomor Lampiran Perihal

: : :

............................................................ ............................................................ Penolakan Pendaftaran Perusahaan

di ......................................

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor : .................... tangal ................... atas nama Perusahaan ................., dengan ini kami beritahukan bahwa pengisian Formulir Pendaftaran Perusahaan belum benar dan/ atau dokumen yang dilampirkan belum lengkap *). Hal-hal yang mendasari penolakan pendaftaran perusahaan Saudara adalah sebagai berikut : 1. ................................................................................................................... 2. .................................................................................................................. 3. ................................................................................................................... 4. ................................................................................................................... 5. ................................................................................................................... Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara wajib melakukan pendaftaran ulang/ pembetulan *) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan ini. Demikian, untuk menjadi maklum.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN ( ..........................................................) NIP................................................... Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Kepala KPP Pusat 2. Kepala KPP Provinsi *) Coret yang tidak perlu.

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN


22

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR : TAHUN 2009 TANGGAL : Februari 2009 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI Jalan Merdeka No.54 Telp.(0719)22272 TANJUNGPANDAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI NOMOR : …................................. TENTANG PEMBATALAN DAFTAR PERUSAHAAN KEPALA DINAS, Menimbang : bahwa setelah diberi peringatan ................... ternyata perusahaan .................... masih menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izinnya, maka perlu dibatalkan pendaftarannya dari Daftar Perusahaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 10); MEMUTUSKAN : Menetapkan PERTAMA

: :

KEDUA

:

KETIGA

:

Membatalkan dari Daftar Perusahaan atas nama : Perusahaan : Alamat Perusahaan : Nomor TDP : Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, diwajibkan melakukan pendaftaran ulang atau dapat mengajukan keberatan tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada Kepala KPP Provinsi dengan tembusan kepada Kepala KPP Pusat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal ................... 200... KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN ( ..........................................................) NIP...................................................

Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Kepala KPP Pusat; 2. Kepala KPP Provinsi; 3. Bupati Belitung (sebagai laporan); 4. Yang bersangkutan.

BUPATI BELITUNG,


23

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR : TAHUN 2009 TANGGAL : Februari 2009 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI Jalan Merdeka No.54 Telp.(0719)22272 TANJUNGPANDAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI NOMOR : …................................. TENTANG PENGHAPUSAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN KEPALA DINAS, Menimbang : bahwa peringatan ketiga terhadap perusahaan saudara telah berakhir dan Saudara sebagai pengurud/ penanggungjawab perusahaan tidak melaporkan perubahan perusahaan dan oleh karenanya, perlu menghapus pendaftaran perusahaan ...................... dari Daftar Perusahaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 10); MEMUTUSKAN : Menetapkan PERTAMA

: :

KEDUA

:

KETIGA

:

Menghapus dari Daftar Perusahaan : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Nomor TDP : Penghapusan Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, disebabkan karena ............................................................ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal ................... 200... KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN ( ..........................................................) NIP...................................................


BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN


24

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR : TAHUN 2009 TANGGAL : Februari 2009

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI Jalan Merdeka No.54 Telp.(0719)22272 TANJUNGPANDAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI NOMOR : …................................. TENTANG PENDAFTARAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS DAN PENGHAPUSAN PERSEROAN TERBATAS DARI DAFTAR PERUSAHAAN KEPALA DINAS, Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan ............ 1) Nomor : ......... tanggal .......... bertindak selaku Liquidator PT ................ dalam rangka pendaftaran pembubaran karena ................. 2) , perlu menghapus Daftar Perusahaan tersebut; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 10); MEMUTUSKAN : Menetapkan PERTAMA

: :

KEDUA

:

KETIGA

:

Menerima Pendaftaran Pembubaran atas permohonan ……………3) alamat .................. bertibdak selaku Liquidator : Perseroan Terbatas : Alamat Perusahaan : Nomor TDP : Menghapus pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dari Daftar Perusahaan Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal ................... 200... KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN ( ..........................................................) NIP...................................................

Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Menteri Hukum dan HAM; 1. Kepala KPP Pusat; 2. Kepala KPP Provinsi; 3. Bupati Belitung (sebagai laporan); 4. Yang bersangkutan.

BUPATI BELITUNG,


25

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR : TAHUN 2009 TANGGAL : Februari 2009 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI Jalan Merdeka No. 54 Telp. (0719) 22272 TANJUNGPANDAN

Tanjungpandan, ......................200..... Kepada Yth. Nomor Lampiran Perihal

: : :

............................................................ ............................................................ Panggilan di ...................................... Berkenaan dengan keberatan yang Saudara ajukan melalui surat Nomor : .................... tangal ................... dengan ini diharapkan kedatangan Saudara untuk diminta keterangannya secara langsung tentang pengajuan keberatan tersebut, pada : Tanggal Jam Tempat

: : :

Demikian, untuk menjadi maklum. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN ( ..........................................................) NIP................................................... Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Kepala KPP Pusat 2. Kepala KPP Provinsi *) Coret yang tidak perlu.

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN


26

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR : TAHUN 2009 TANGGAL : Februari 2009 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI Jalan Merdeka No. 54 Telp. (0719) 22272 TANJUNGPANDAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAAN Nomor : ............................................. Pada hari ini, ................ tanggal ................... bulan .................. tahun ......... (................) Nama : NIP : Pangkat/ Gol : Jabatan : Berdasarkan : 1. Surat Tugas Nomor : .............................. 2. Bab V Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; 3. Pasal 18 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/MDAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. Telah melakukan pemeriksaan atas keberatan terhadap data perusahaan .................... Nomor TDP ............................. yang diajukan oleh : Nama : Alamat : Perusahaan : Alamat : Dengan disaksikan oleh : 1. Nama : Jabatan : 2. Nama : Jabatan : Uraian Singkat Pemeriksaan : 1. ................................................................................................................................................. 2. ................................................................................................................................................. Hasil Pemeriksaan : 1. ................................................................................................................................................. 2. ................................................................................................................................................. Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya. Tanjungpandan, ............................... Yang diperiksa,

Petugas Pemeriksa,

......................................

(......................................) NIP. ................................

Saksi-saksi : 1. Nama (.................) (TT) 2. Nama (.................) (TT)

BUPATI BELITUNG,


27

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR : TAHUN 2009 TANGGAL : Februari 2009 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI Jalan Merdeka No.54 Telp.(0719)22272 TANJUNGPANDAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI NOMOR : …................................. TENTANG PENOLAKAN PENGAJUAN KEBERATAN KEPALA DINAS, Menimbang : bahwa berdasarkan pengajuan surat keberatan a.n. Sdr. .................. Nomor : .................... tangal ................... dan hasil pemeriksaan para pihak yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : ............. tanggal .............di .............. maka perlu menyatakan penolakan atas pengajuan keberatan terhadap hal-hal yang wajib didaftarakan pada Daftar Perusahaan atas nama ..........................; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 10); MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERTAMA

: :

KEDUA

:

KETIGA

:

Menolak keberatan yang diajukan oleh : Nama : Alamat : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Daftar Perusahaan dan TDP Nomor ............... atas nama .................... dinyatakan tetap berlaku. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal ................... 200... KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN ( ..........................................................) NIP...................................................


BUPATI BELITUNG,


28

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR : TAHUN 2009 TANGGAL : Februari 2009 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI Jalan Merdeka No.54 Telp.(0719)22272 TANJUNGPANDAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI NOMOR : …................................. TENTANG PENERIMAAN PENGAJUAN KEBERATAN KEPALA DINAS, Menimbang : bahwa berdasarkan pengajuan surat keberatan a.n. Sdr. .................. Nomor : .................... tangal ................... dan hasil pemeriksaan para pihak yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : ............. tanggal .............di .............. maka perlu menyatakan penerimaan atas pengajuan keberatan terhadap hal-hal yang wajib didaftarakan pada Daftar Perusahaan atas nama ..........................; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 10); MEMUTUSKAN : Menetapkan PERTAMA

: :

KEDUA

:

KETIGA

:

Menerima keberatan yang diajukan oleh : Nama : Alamat : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Daftar Perusahaan dan TDP Nomor ............... atas nama .................... dinyatakan tidak berlaku dan terhadap Pemilik/ Pengurus/ Penanggungjawab perusahaan yang bersangkutan diwajibkan untuk melakukan pembetulan atau pendaftaran ulang dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal ................... 200... KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN ( ..........................................................) NIP...................................................


BUPATI BELITUNG,


29

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR : TAHUN 2009 TANGGAL : Februari 2009 SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

SKRD PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) DINAS PERINDUSTRIAN, TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI (PERDA KAB BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2008) Jalan Merdeka No.54 Telp.(0719)22272 Masa Retribusi : ............... TANJUNGPANDAN Tahun : ................ Nama : ............................................................................................... Alamat : ............................................................................................... NPWRD : .............................................................................................. Tanggal Jatuh Tempo : No. Kode Rekening Jenis Retribusi Daerah

No. Urut

Jumlah Rp.

Jumlah Keseluruhan Dengan huruf PERHATIAN 4. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah dengan menggunakan SKRD ini. 5. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar, dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan. Tanjungpandan,..............................Tahun ............ a.n. Kepala Dinas Perindagkop Kepala Seksi .........., ........................................ NIP. .................................

Ruang untuk Teraan Kas Register/ Tanda Tangan Petugas Penerima

Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan

:

Nama Terang

:

Penyetor, (.................................)

……………..……………………..………............…………… Potong disini……………………………........…….............……………

No. SKRD NPWRD Nama Alamat

.............................

TANDA TERIMA : ............................................................................................................... : ............................................................................................................... : ............................................................................................................... Tanjungpandan,..............................Tahun ............ Penyetor, (.................................)

BUPATI BELITUNG,


30

LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR : TAHUN 2009 TANGGAL : Februari 2009 SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

STRD PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) DINAS PERINDUSTRIAN, TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI (PERDA KAB BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2008) Jalan Merdeka No.54 Telp.(0719)22272 Masa Retribusi : ............... TANJUNGPANDAN Tahun : ................

No. Urut

Nama : ............................................................................................... Alamat : ............................................................................................... NPWRD : .............................................................................................. Tanggal Jatuh Tempo : I. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 jo. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : ................................................ II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi yang kurang dibayar Rp. 2. Sanksi administrasi (Bunga 2 %) Rp. . 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 +2) Rp. Dengan huruf PERHATIAN 6. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). 7. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar, dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan. Tanjungpandan,..............................Tahun ............ a.n. Kepala Dinas Perindagkop Kepala Seksi .........., ........................................ NIP. ................................. ……………..……………………..………............…………… Potong disini……………………………........…….............……………

NPWRD Nama Alamat

No. STRD ............................. TANDA TERIMA : ............................................................................................................... : ............................................................................................................... : ............................................................................................................... Tanjungpandan,..............................Tahun ............ Penyetor, (.................................)

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN


31

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR : TAHUN 2009 TANGGAL : Februari 2009 SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

SSRD

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

(SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)

Jalan Merdeka No.54 Telp.(0719)22272 TANJUNGPANDAN

(PERDA KAB BELITUNG NOMOR 10 TAHUN 2008) Tahun : ................

Nama Alamat

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

: ............................................................................................... : ............................................................................................... : ...............................................................................................

NPWRD

Menyetor Berdasarkan *) :

No.

SKRD STRD SKRDT SK Pembetulan SK Keberatan Lain – lain : Masa Retribusi : ...................... Tahun : .................. No. Urut : ..................... Kode Rekening Jenis Retribusi Daerah Jumlah Rp.

Jumlah Setoran Retribusi Dengan huruf

Ruang untuk Teraan Kas Register/ Tanda Tangan Petugas Penerima Keterangan : *) Beri tanda √ pada kotak

Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan

:

Nama Terang

:

Tanjungpandan,..........................Tahun ........ Penyetor, (.................................)

sesuai dengan ketetapan yang dimiliki.

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN


32

LAMPIRAN XIII PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR : TAHUN 2009 TANGGAL : Februari 2009 FORMAT LAPORAN RELISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TAHUN ANGGARAN …………………… BULAN …………………… PENERIMAAN

PENYETORAN UANG

No

Kode Rekening

Uraian

Jumlah Bulan ini

Jumlah Bulan yang lalu

Jumlah s/d. Bulan ini

Keterangan

No

Kode Rekening

Uraian

Jumlah Bulan ini

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

JUMLAH PENERIMAAN

Jumlah Bulan yang lalu 12

Jumlah s/d. Bulan ini

Keterangan

13

14

JUMLAH PENYETORAN SISA SAMPAI DENGAN BULAN INI

Rp.

Mengetahui, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Belitung

Tanjungpandan, ……………………. 20…. Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu

______________________ NIP. ………………………

______________________ NIP. ………………………

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN


33


34

BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG

Recommend Documents