BUPATI BELITUNG PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BELITUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BELITUNG, Menimbang : a. bahwa guna optimalisasi pelaksanaan perizinan dan non perizinan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis terkait di bidang perizinan, dipandang perlu merubah beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung; b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung;
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\3-UBAH-PERBUP 15-2008 PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN_17C004.doc
1
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\3-UBAH-PERBUP 15-2008 PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN_17C004.doc
2
Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 9); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 12); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); 11. Peraturan Bupati Belitung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 15); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BELITUNG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 15), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : ” Pasal 2 (1) Pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi penerbitan, penandatangan, dan penarikan retribusi. (2) dihapus.
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\3-UBAH-PERBUP 15-2008 PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN_17C004.doc
3
(3) Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tetap menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang bersangkutan. 2. Diantara ketentuan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu ’Pasal 2A’, yang berbunyi sebagai berikut : ” Pasal 2A Apabila Pejabat yang berwenang menandatangani perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berhalangan selama 5 (lima) hari kerja berurut-turut, Pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk Pejabat yang mewakili bertindak untuk dan atas nama pejabat yang bersangkutan untuk menandatangani perizinan dan non perizinan. 3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : “ Pasal 4 (1) Dalam pelaksanaan penerbitan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait dan/atau melakukan pemeriksaan teknis lapangan melalui Tim Kerja Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung. (2) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan masing-masing dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan diberi wewenang untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan. (3) Perizinan yang memerlukan pemeriksaan oleh Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah perizinan untuk kegiatan usaha yang akan menimbulkan dampak yang besar terhadap lingkungan sekitarnya. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\3-UBAH-PERBUP 15-2008 PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN_17C004.doc
4
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 11 Januari 2010 BUPATI BELITUNG, ttd DARMANSYAH HUSEIN Diumumkan di Tanjungpandan pada tanggal 11 Januari 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, Ttd ttd MULGANI
BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2010 NOMOR 3 7 7
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\3-UBAH-PERBUP 15-2008 PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN_17C004.doc
5
