PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI KAWASAN PARIWISATA, OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN SEMARANG

DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI KAWASAN PARIWISATA, OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN SEMARANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin tumbuh dan berkembangnya Industri Pariwisata di Kabupaten Semarang dipandang perlu dilakukan peningkatan pelayanan mutu produk dan penetapan tarif masuk kawasan obyek dan daya tarik wisata ; b. bahwa dalam upaya mendukung pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas dipandang perlu meninjau kembali Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 29 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Obyek Dan Daya Tarik Wisata ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Retribusi Kawasan Pariwisata, Obyek Dan Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Semarang ; Mengingat

: 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ; 2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swantantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ; 5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470) ;

1

6. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ; 7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ; 8. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ; 10.Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 12. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658) ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

2

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan ; 21.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11) ;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG RETRIBUSI KAWASAN PARIWISATA, OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN SEMARANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.

3

6. Perangkat Daerah adalah lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan. 7. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk dan memiliki kewenangan tertentu yang terkait dengan Retribusi Daerah. 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 9. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. 10. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. 11. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. 12. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.. 13. Taman Rekreasi dan Hiburan adalah suatu tempat dengan kegiatan atraksi wisata tertentu yang diusahakan dalam rangka menarik minat dan kunjungan wisatawan. 14. Atraksi Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki dan menjadi daya tarik meliputi atraksi wisata alam, atraksi wisata buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan wisatawan. 15. Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah sesuatu yang menjadi sasaran wisata. 16. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 17. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. 19. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

4

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama retribusi kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata dipungut retribusi atas biaya masuk kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Semarang. Pasal 3 Obyek retribusi adalah jasa fasilitas dan pelayanan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata yang meliputi : a. Candi Gedongsongo ; b. Monumen Palagan Ambarawa ; c. Bukit Cinta ; d. Pemandian Muncul ; e. Wisata Air Senjoyo ; f. Benteng Willem II. Pasal 4 Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa fasilitas dan pelayanan kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi biaya masuk kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat pengunaan jasa retribusi biaya masuk kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata diukur berdasarkan Nilai Investasi dibagi Umur Ekonomis ditambah Biaya Operasional ditambah Biaya Pemeliharaan dibagi Volume Pelayanan. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

5

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8 Setiap pengunjung kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata dipungut retribusi sebagai berikut : a. Candi Gedongsongo : 1. Perorangan dipungut retribusi sebesar Rp. 5.000,-; 2. Rombongan dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang dipungut retribusi sebesar Rp. 5.000,- per orang dan dapat diberikan potongan sebesar 20%; 3. Hari libur dan hari besar pengunjung dipungut retribusi sebesar Rp. 6.000,- per orang; 4. event atau atraksi wisata pengunjung dipungut retribusi sebesar Rp.7.000,per orang; 5. Wisatawan manca negara dipungut retribusi sebesar Rp. 25.000,- per orang. 6. Kemah : Selain dipungut retribusi masuk sebesar Rp. 6000,a) Kemah sampai dengan 3 (tiga) hari dipungut retribusi tambahan sebesar Rp. 4.000,- per orang. b) Kemah sampai dengan 7 (tujuh) hari dipungut retribusi tambahan sebesar Rp. 6.000,- per orang. 7. Kolam rendam air panas dipungut retribusi sebesar Rp. 3.000,- per orang. 8. Sewa aula dipungut retribusi sebesar Rp. 100.000,- per hari. 9. Sewa panggung pementasan dipungut retribusi sebesar Rp. 250.000,- per hari. 10. Sewa tratak panggung dipungut retribusi sebesar Rp. 800.000,- per hari. 11. Sewa generator set dipungut retribusi sebesar Rp. 750.000,- per hari. 12. Sewa sound system 3000 watt dipungut retribusi sebesar Rp.1.000.000,- per hari. 13. Sewa sound system 1500 watt dipungut retribusi sebesar Rp. 750.000,- per hari. 14. Sewa sound system 1000 watt dipungut retribusi sebesar Rp. 500.000,- per hari. 15. Sewa sound system 500 watt dipungut retribusi sebesar Rp. 300.000,- per hari. 16. Sewa kios dipungut retribusi sebesar Rp. 50.000,- per bulan. 17. Kendaraan : a) Kendaraan roda 2 (dua) dipungut retribusi masuk kawasan pariwisata, sebesar Rp. 1.000,- per kendaraan ; b) Kendaraan roda 4 (empat) seperti sedan dan sejenisnya, dipungut retribusi masuk kawasan pariwisata sebesar Rp. 2.000,- per kendaraan ; c) Kendaraan (bus besar, kecil dan truk) dipungut retribusi masuk kawasan pariwisata sebesar Rp. 5.000,- per kendaraan. b. Monumen Palagan Ambarawa. 1. Perorangan dipungut retribusi sebesar Rp. 2.500,2. Rombongan dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang dipungut retribusi sebesar Rp. 2.500 per orang dan diberikan potongan sebesar 20%. 3. Hari libur dan hari besar pengunjung dipungut retribusi sebesar Rp. 3.000,per orang 4. Event atau atraksi wisata pengunjung dipungut retribusi sebesar Rp. 3.500,per orang 5. Wisatawan manca negara dipungut retribusi sebesar Rp. 15.000,- per orang. 6. Kendaraan : a) Kendaraan roda 2 (dua) dipungut retribusi masuk sebesar Rp. 1.000,per kendaraan. b) Kendaraan roda 4 (empat) seperti sedan dan sejenisnya dipungut retribusi masuk sebesar Rp. 2.000,- per kendaraan. c) Kendaraan besar (bus besar, kecil dan truk) dipungut retribusi masuk sebesar Rp. 3.500,- per kendaraan.

6

c. Bukit Cinta : 1. Perorangan dipungut retribusi sebesar Rp. 3.000,2. Untuk rombongan dengan jumlah paling sedikitl 30 (tiga puluh) orang dipungut retribusi sebesar Rp. 3.000,- per orang dan diberikan potongan sebesar 20%. 3. Hari libur dan hari besar pengunjung dipungut retribusi sebesar Rp. 3.500,per orang. 4. Event atau atraksi wisata pengunjung dipungut retribusi sebesar Rp. 3.500,per orang. 5. Wisatawan manca negara dipungut retribusi sebesar Rp. 10.000,- per orang. 6. Kemah : a) Kemah sampai dengan 3 (tiga) hari dipungut retribusi sebesar Rp 3.000,per orang. b) Kemah sampai dengan 7 (tujuh) hari dipungut retribusi sebesar Rp. 5.000,per orang. 7. Fasilitas outbond dipungut retribusi sebesar Rp. 3.500,- per orang. 8. Flying fox dipungut retribusi sebesar Rp. 4.000,- per orang. 9. Arena bermain anak dipungut retribusi sebesar Rp.3.500,- per orang. 10. Sewa panggung pementasan dipungut retribusi sebesar Rp. 350.000,11. Masuk show room ikan dipungut retribusi sebesar Rp. 2.000,- per orang. 12. Sewa kios dipungut retribusi sebesar Rp. 50.000,- per bulan. 13. Kendaraan : a) Kendaraan roda 2 (dua) dipungut retribusi masuk sebesar Rp.1.000,per kendaraan. b) Kendaraan roda 4 (empat) seperti sedan dan sejenisnya dipungut retribusi masuk sebesar Rp. 2.000,- per kendaraan. c) Kendaraan (bus besar, kecil dan truk) dipungut retribusi masuk sebesar Rp. 3.500,- per kendaraan. d. Pemandian Muncul : 1. Perorangan dipungut retribusi sebesar Rp. 3.500,2. Rombongan dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang dipungut retribusi sebesar Rp. 3.500,- per orang dan diberikan potongan sebesar 20%. 3. Hari libur dan hari besar pengunjung dipungut retribusi sebesar Rp. 4.500,per orang. 4. Event atau atraksi wisata pengunjung dipungut retribusi sebesar Rp. 5.000,per orang. 5. Rombongan khusus paling sedikit 30 (tiga puluh) orang selama 3 (tiga) jam dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,- per orang. 6. Wisatawan manca negara dipungut retribusi sebesar Rp. 10.000,- per orang. 7. Sewa kios dipungut retribusi sebesar Rp. 100.000,- per bulan. 8. Kendaraan : a) Kendaraan roda 2 (dua) dipungut retribusi masuk sebesar Rp. 1.000,per kendaraan. b) Kendaraan roda 4 (empat) seperti sedan dan sejenisnya dipungut retribusi masuk sebesar Rp. 2.000,- per kendaraan. c) Kendaraan besar (bus besar, kecil dan truk) dipungut retribusi masuk sebesar Rp. 3.500,- per kendaraan. e. Wisata Air Senjoyo : 1. Perorangan dipungut retribusi sebesar Rp. 5.000,2. Rombongan dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang dipungut retribusi sebesar Rp. 5.000 dan diberikan potongan sebesar 20%. 3. Hari libur dan hari besar pengunjung dipungut retribusi sebesar Rp. 5.500,4. Event atau atraksi wisata pengunjung dipungut retribusi sebesar Rp. 6.000,per orang 5. Wisatawan manca Negara dipungut retribusi sebesar Rp. 25.000,- per orang.

7

6. Kemah : a) Kemah sampai dengan 3 (tiga) hari dipungut retribusi sebesar Rp 3.000,per orang. b) Kemah sampai dengan 7 (tujuh) hari dipungut retribusi sebesar Rp. 5.000,per orang. 7. Kolam renang dipungut retribusi sebesar Rp. 3.500,- per orang. 8. Becak air dipungut retribusi sebesar Rp. 3.500,- per orang. 9. Arena water boom dipungut retribusi sebesar Rp. 2.500,- per orang. 10. Kolam pesta air dipungut retribusi sebesar Rp. 2.000,- per orang. 11. Kolam arus dipungut retribusi sebesar Rp. 2.000,- per orang. 12. Penggunaan lapangan tenis dipungut retribusi sebesar Rp. 20.000,- per jam. 13. Penggunaan panggung pementasan dipungut retribusi sebesar Rp. 250.000,14. Sewa kios dipungut retribusi sebesar Rp. 50.000,- per bulan. 15. Kendaraan : a) Kendaraan roda 2 (dua) dipungut retribusi masuk sebesar Rp. 1.000,per kendaraan. b) Kendaraan roda 4 (empat) seperti sedan dan sejenisnya dipungut retribusi masuk sebesar Rp. 2.000,- per kendaraan. c) Kendaraan (bus besar, kecil dan truk) dipungut retribusi masuk sebesar Rp. 3.500,- per kendaraan. f. Benteng Willem II : 1. Perorangan dipungut retribusi sebesar Rp. 3.000,2. Rombongan dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang dipungut retribusi sebesar Rp. 3.000 dan dapat diberikan potongan sebesar 20%. 3. Hari libur dan hari besar pengunjung dipungut retribusi sebesar Rp. 5.000,4. Event atau atraksi wisata pengunjung dipungut retribusi sebesar Rp. 6.000,per orang 5. Ruang Audio Visual pengunjung dipungut retribusi sebesar Rp. 5.000,6. Wisatawan manca negara dipungut retribusi sebesar Rp. 20.000,- per orang. 7. Sewa kios dipungut retribusi sebesar Rp. 100.000,- per bulan. 8. Kendaraan : a) Kendaraan roda 2 (dua) dipungut retribusi masuk sebesar Rp. 1.000,per kendaraan. b) Kendaraan roda 4 (empat) seperti sedan dan sejenisnya dipungut retribusi masuk sebesar Rp. 2.000,- per kendaraan. c) Kendaraan (bus besar, kecil dan truk) dipungut retribusi masuk sebesar Rp. 3.500,- per kendaraan. Pasal 9 Anak-anak berusia di bawah 5 (lima) tahun tidak dipungut Retribusi. BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 Wilayah pemungutan Retribusi Kawasan Pariwisata, Obyek Dan Daya Tarik Wisata Di Daerah.

8

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 11 (1)

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan disetorkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan.

(2)

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan alat bukti pembayaran.

(3)

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(4)

Bentuk, isi dan ukuran buku penerimaan ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYELENGGARAAN DAN BAGI HASIL Pasal 12 (1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

Penyelenggaraan kawasan obyek dan daya tarik wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga, dan/ atau pihak ketiga atau swasta dipungut retribusi yang besarnya ditetapkan dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. BAB X JAMINAN PERLINDUNGAN PENGUNJUNG Pasal 13

Pengunjung kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata diberikan jaminan perlindungan berupa asuransi kecelakaan diri.

BAB XI PELAKSANA DAN PENGAWASAN Pasal 14 Pelaksana Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati. Pasal 15 Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

9

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 16 (1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; j. menghentikan penyidikan ; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku . BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 17

(1)

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2)

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

10

(3)

Selain dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1977 tentang Retribusi Monumen Palagan Di Ambarawa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1978 Seri B Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 35 Tahun 1995 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1977 tentang Retribusi Monumen Palagan Ambarawa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1996 Seri B Nomor 6) ; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 36 Tahun 1995 tentang Retribusi Masuk Obyek dan Daya Tarik Wisata Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Candi Gedongsongo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1996 Seri B Nomor 7) ; 3. Ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 29 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 37 Seri C Nomor 5) ; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal WAKIL BUPATI SEMARANG,

SITI AMBAR FATHONAH Diundangkan di Ungaran pada tanggal 09-04-2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG

WARNADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 10

11

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI KAWASAN PARIWISATA, OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN SEMARANG

I. UMUM. Dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Dengan semakin tumbuh dan berkembangnya Industri Pariwisata di Kabupaten Semarang dipandang perlu dilakukan peningkatan pelayanan mutu produk dan penetapan tarif kawasan obyek dan daya tarik wisata. Dalam upaya mendukung pengembangan Industri Pariwisata dimaksud dipandang perlu dilakukan pangaturan peninjauan kembali dan atau penyesuaian terhadap besarnya tarif Retribusi Kawasan Pariwisata, Obyek dan Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Semarang.

II. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas.

12

Pasal 8 Perhitungan besarnya tarif retribusi kawasan pariwisata, obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut : Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, maka memperhatikan ketentuan tersebut dapat dirumuskan tarif sebagai berikut : I nvesta s i Umur ekonomis

+ Biaya operasional + Biaya pemeliharaan = TARIF Volume pelayanan

1. Penghitungan tarif retribusi Candi Gedongsongo adalah: -

Investasi Umur ekonomis Biaya Operasional Biaya pemeliharaan Volume pelayanan

= = = = =

Rp. 2.500.000.000,25 tahun Rp. 156.205.280,Rp. 146.000.000,70.000 orang

2.500.000.000,25 + Rp. 156.204.280,- + Rp. 146.000.000,- = Rp. 5.000,80.000 2. Penghitungan tarif retribusi Monumen Palagan Ambarawa adalah : -


= = = = =


1.500.000.000,25 + Rp. 42.170.000,- + Rp. 146.750.350,- = Rp. 2.500,97.000 3. Penghitungan tarif retribusi Bukit Cinta adalah : -


= = = = =


1.100.000.000,25 + Rp. 131.779.633,- + Rp. 91.842.200,- = Rp. 3.000,87.000

13

4. Penghitungan tarif retribusi Pemandian Muncul adalah : -


= = = = =


1.250.000.000,25 + Rp. 137.779.633,- + Rp. 91.842.200,- = Rp. 3.500,79.000

5. Penghitungan tarif retribusi Wisata Air Senjoyo adalah : -


= = = = =


10.000.000.000,25 + Rp. 87.670.000,- + Rp. 100.000.000,- = Rp. 5.000,116.000 6. Penghitungan tarif retribusi Benteng Willem II, adalah : -


= = = = =


5.000.000.000,25 + Rp. 100.000.000,- + Rp. 100.000.000,- = Rp. 5.000,80.000 Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup Jelas. Pasal 13 Cukup jelas.

14

Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Penyidik di bidang Retribusi daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 9

15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI KAWASAN PARIWISATA, OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN SEMARANG

Recommend Documents