DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG

DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SEMARANG, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa perlu ditinjau kembali;

b.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

: 1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batasbatas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ); Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang. 5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Semarang. 6. Camat adalah unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Semarang. 7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten Semarang. 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 10. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Daerah . 11.Perangkat Desa lainnya terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan. 12.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 14.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 15.Sekretariat Desa adalah unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Desa yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan. 16. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan yang selanjutnya disebut Kepala Urusan adalah pembantu Kepala Desa sesuai dengan bidangnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa seperti keamanan dan ketertiban, pengairan, keagamaan dan adat istiadat, pertanian, pemungut pendapatan desa dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 17. Kepala Dusun adalah perangkat unsur kewilayahan sebagai pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas di wilayah yang bersangkutan . 18. Satuan Organisasi adalah Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Perangkat Daerah dan Desa . BAB II KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN PEMERINTAH DESA Bagian Kesatu Kewenangan Pasal 2 Kewenangan Pemerintah Desa meliputi :

a. urusan pemerintahan ; b. urusan pembangunan ; c. urusan kemasyarakatan . Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 Di Desa dibentuk Pemerintah Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati . BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya. (3) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : a. Kepala Urusan ; b. Kepala Dusun . (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh : a. Kepala seksi Keuangan ; b. Kepala seksi Umum . Pasal 5 Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari : a. b. c. d. e. f.

Kepala Desa; Sekretaris Desa; Kepala Urusan Pemerintahan; Kepala Urusan Pembangunan; Kepala Urusan Kemasyarakatan; Kepala Dusun. Pasal 6

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7 (1) Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa kepada BPD . (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dibahas bersama antara Kepala Desa dengan BPD dalam Rapat BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa . (3) Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat peling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan sebagai bahan pengawasan dan pembinaan . BAB IV TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN FUNGSI KEPALA DESA Pasal 8 Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan . Pasal 9 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai wewenang : a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ; b. mengajukan Rancangan Peraturan Desa ; c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD ; d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD ; e. membina kehidupan masyarakat desa ; f. membina perekonomian desa ; g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ; h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Pasal 10 (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Kepala Desa mempunyai kewajiban : a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; d. melaksanakan kehidupan demokrasi; e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa; g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa; j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa; k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;

m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial-budaya dan adat-istiadat; n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. (2) Selain kewajiban sebaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD. Pasal 11 Kepala Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan rumah tangganya, melaksanakan koordinasi, menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten termasuk ketentraman dan ketertiban masyarakat dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya. BAB V TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Sekretaris Desa Pasal 12 (1) Tugas Sekretaris Desa, menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta memberikan pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa. (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dapat dibantu oleh Seksi Keuangan dan Seksi Umum . Pasal 13 Sekretaris Desa mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan urusan rumah tangga dan administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, serta administrasi perlengkapan; b. pelayanan administrasi kepada masyarakat ; c. penyusunan program kerja tahunan desa ; d. pengkoordinasian kegiatan Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun; dan

e. penyusunan laporan kemasyarakatan.

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan,

dan

pembangunan

dan

Pasal 14 Kepala Seksi Keuangan mempunyai tugas : a. mengadministrasi keuangan desa ; b. mengadministrasi aset desa ; c. menyiapkan bahan pertanggungjawaban keuangan desa . Pasal 15 Kepala Seksi Umum mempunyai tugas : a. melayani administrasi umum dan rumah tangga desa ; b. menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan ; c. melaksanakan pemeliharaan kantor Kepala Desa ; d. menyusun program kerja desa ; e. melakukan tata usaha desa . Bagian Kedua Kepala Urusan Pasal 16 (1) Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan fasilitasi kegiatan dibidang Pemerintahan yang terdiri dari : a. mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi data bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban; b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat; c. melakukan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban; d. memfasilitasi pelaksanaan demokratisasi dan politik; e. membantu tugas-tugas dibidang administrasi kependudukan dan pertanahan; f. menyiapkan bahan rapat Kepala Desa. (2) Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi : a. pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian data bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban; b. pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat; c. pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban; d. fasilitasi pelaksanaan demokratisasi dan politik; e. pelaksanaan bantuan tugas-tugas dibidang administrasi kependudukan dan pertanahan; f. penyiapan bahan rapat Kepala Desa. Pasal 17

(1) Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan fasilitasi kegiatan dibidang pembangunan yang terdiri dari :

a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data serta membina dibidang pembangunan, lingkungan hidup, perekonomian dan swadaya masyarakat; b. membantu pelaksanaan pembangunan serta menjaga terpeliharanya sarana dan prasarana fisik lingkungan; c. menyiapkan bahan rapat Kepala Desa . (2) Kepala Urusan Pembangunan mempunyai fungsi: a. pengumpulan, pengolahan dan pengevaluasian data serta pembinaan dibidang pembangunan, lingkungan hidup, perekonomian dan swadaya masyarakat; b. pelaksanaan pembangunan serta menjaga terpeliharanya sarana dan prasarana fisik lingkungan; c. penyiapan bahan rapat Kepala Desa . Pasal 18 (1) Kepala Urusan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan fasilitasi kegiatan dibidang kemasyarakatan yang terdiri dari : a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data serta membina dibidang keagamaan dan pendidikan ; b. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data serta membina dibidang kesehatan masyarakat, pelayanan dan bantuan sosial kemasyarakatan ; c. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data serta membina dibidang kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan keluarga, olah raga dan kebudayaan; d. menyiapkan bahan rapat Kepala Desa. (2) Kepala Urusan Kemasyarakatan mempunyai fungsi : a. pengumpulan, pengolahan dan pengevaluasian data serta membina dibidang keagamaan dan pendidikan ; b. pengumpulan, pengolahan dan pengevaluasian data serta pembinaan dibidang kesehatan masyarakat, pelayanan dan bantuan sosial kemasyarakatan ; c. pengumpulan, pengolahan dan pengevaluasian data serta pembinaan dibidang kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan keluarga, olah raga dan kebudayaan; d. penyiapan bahan rapat kepala Desa . Bagian Ketiga Kepala Dusun Pasal 19 (1) Kepala Dusun mempunyai tugas : a. membantu melaksanakan tugas Kepala Desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; b. melaksanakan sebagian kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta Ketentraman dan Ketertiban di wilayah kerjanya; c. melaksanakan keputusan dan kebijakan Kepala Desa; d. membina dan meningkatkan swadaya dan kerukunan masyarakat; e. melaksanakan kegiatan penyuluhan program Pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

(2) Kepala Dusun mempunyai fungsi : a. Pembantuan pelaksanaan tugas Kepala Desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; b. Pelaksanakan sebagian kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta Ketentraman dan Ketertiban di wilayah kerjanya; c. Pelaksanaan keputusan dan kebijakan Kepala Desa; d. Pembinaan dan peningkatan swadaya dan kerukunan masyarakat; e. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan program Pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Pasal 20 Banyaknya Kepala Dusun disesuaikan dengan jumlah dusun, kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta kemampuan keuangan Desa. BAB VI TATA KERJA Pasal 21 Dalam melaksanakan tugas pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Desa serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Desa sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 22 Pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 23 Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 24 Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 25 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 26 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masingmasing, wajib mengadakan rapat berkala. Pasal 28 Pedoman uraian tugas Kepala Urusan di lingkungan Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa. Pasal 29 (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat. (3) Dalam hal Kepala Desa berhalangan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa. (4) Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Dusun dalam melaksanakan tugasnya wajib koordinasi dengan unit-unit terkait. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 30 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, bagi Perangkat Desa yang tidak tertampung dalam jabatan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dapat diperbantukan sebagai pembantu perangkat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa . BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Hal-hal yang belum diatur, sepanjang pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati . Pasal 32 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 18-10-2006 BUPATI SEMARANG, CAP TTD BAMBANG GURITNO Diundangkan di Ungaran pada tanggal 19-10-2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG CAP TTD SOEPARTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2006 NOMOR 23 SERI D NOMOR 8 Diperbanyak Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM CAP TTD BUDI KRISTIONO

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA I. UMUM Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya Bab IV Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang menentukan pengaturan lebih lanjut mengenai Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang telah di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 19 , perlu ditinjau kembali. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa. Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa. Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat-istiadat. Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa. Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Pembantu perangkat Desa dapat diangkat dengan penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan Desa . Pasal 31 Pengaturan lebih lanjut oleh Bupati dapat berupa Keputusan Bupati dan / atau Peraturan Bupati . Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas BUPATI SEMARANG, CAP TTD BAMBANG GURITNO TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 18

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2006 Tanggal 18-10-2006 ________________________________ BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

KEPALA DESA

SEKRETARIS DESA

KEPALA SEKSI KEUANGAN

KEPALA URUSAN PEMERINTAHAN

KEPALA URUSAN PEMBANGUNAN

KEPALA SEKSI UMUM

KEPALA URUSAN KEMASYARAKATAN

KEPALA DUSUN

Keterangan : Koordinasi Komando

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD BAMBANG GURITNO