DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG IZIN PENDIRIAN LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SEMARANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SEMARANG, Meninmbang : a. bahwa Lembaga Satuan Pendidikan merupakan salah satu tempat untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, untuk itu keberadaannya perlu dibina dan dilindungi; b. bahwa untuk pengendalian agar Lembaga Satuan Pendidikan dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, dipandang perlu dilakukan pembinaan; c.
Mengingat :
bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Di Kabupaten Semarang;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
1
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 373); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenanagan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
2
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG Dan BUPATI SEMARANG MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG IZIN PENDIRIAN LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SEMARANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang. 5. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan. 6. Pendidikan adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. 7. Jenjang Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. 8. Badan atau Yayasan adalah badan hukum pendidikan. 9. Tipe Sekolah adalah sebutan suatu sekolah ke dalam suatu kelompok berdasarkan persyaratan tertentu. 8. Visi Pendidikan adalah wawasan kedepan tentang ciri-ciri ideal manusia yang didambakan sebagai hasil bimbingan, pembelajaran dan / atau pelatihan . 9. Misi Pendidikan adalah tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan visi pendidikan. 10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 11. Kurikulum Universal adalah bahan belajar yang bersifat keilmuan keteknologian, dan kesenian. 12.Kurikulum Nasional adalah bahan belajar yang berorientasi kepada kepentingan dan berlaku secara nasional. 13. Kurikulum Lokal adalah bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar khusus masyarakat Kabupaten Semarang. 14. Lembaga Satuan Pendidikan adalah Penyelenggara Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan. 15. Rencana Induk Pengembangan Sekolah yang selanjutnya disebut RIPS adalah pedoman dasar pengembangan sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan hasil studi kelayakan.
3
16. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis sebagai patokan pelayanan minimal yang wajib dilakukan dalam menyelenggarakan kegiatan persekolahan di bidang pendidikan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud pemberian izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan adalah untuk pembinaan, pengendalian, dan penertiban. Pasal 3 Tujuan pemberian izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan adalah untuk : 1. Memberikan perlindungan Hukum kepada Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan. 2. Peningkatan kualitas Pendidikan. 3. Mewujudkan ketertiban proses belajar mengajar. BAB III OBYEK DAN SUBYEK IZIN PENDIRIAN LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SEMARANG. Pasal 4 (1) Obyek Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan adalah setiap pendirian Lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang. (2) Lembaga Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. TK; b. SD; c. SMP; d. SMA; dan e. SMK. Pasal 5 Subyek Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang adalah Badan, Lembaga, Yayasan atau Organisasi Pendidikan yang melakukan pendirian Lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang. BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH IZIN Pasal 6 (1) Badan, Lembaga,Yayasan atau Organisasi Pendidikan yang melakukan Pedirian Lembaga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Penberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan jumlah sekolah yang ada dan jumlah sekolah yang dibutuhkan.
4
(4) Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) tahap : a. tahap pertama :
Permohonan rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan ;
b. tahap kedua
Permohonan Izin Operasional Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan.
:
Pasal 7 (1) Permohonan Rekomendasi Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan subyek izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengajukan Permohonan Rekomendasi. (2) Pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada : a. hasil Studi Kelayakan terhadap Rencana Penyelenggara Satuan Pendidikan; b. masukan dari Tim Penilai yang dibentuk oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan c. masukan dari Instansi dan Masyarakat terkait. (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari unsur: a. Badan Musyawarah Perguruan Swasta di Kabupaten Semarang; b. Dewan Pendidikan di Kabupaten Semarang; c. Asosiasi Dunia Usaha dan Dunia Industri di Kabupaten Semarang; dan d. Dinas Pendidikan. (4) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yang dapat menjadi anggota Tim Penilai adalah Asosiasi yang sesuai dengan Lembaga Satuan Pendidikan . Pasal 8 (1) Permohonan Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Penyelenggara Lembaga Satuan Pendidikan memegang Surat Rekomendasi wajib mengajukan Permohonan Izin Operasional dilengkapi dengan RIPS. (2) Permohonan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut : a. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan Belajar mengajar pada pagi hari; b. surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya rutin penyelenggaraan pendidikan di sekolah; c. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan Kurikulum Nasional; d. surat Keterangan penyerahan aset dan barang inventaris dari Penyelenggara Satuan Pendidikan kepada Pengelola Sekolah; e. jadwal Pembelajaran dan Kegiatan belajar mengajar; f. perencanaan Pengembangan paling sedikit selama 5 (lima) tahun; dan g. Daftar Riwayat Hidup Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, meliputi pendidikan formal, pengalaman kerja, dan pengalaman organisasi dan surat penghargaan. BAB V JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN Pasal 9 Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan berlaku selama Lembaga Satuan Pendidikan masih memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
5
BAB VI AKREDITASI Pasal 10 Setiap 4 (empat) tahun akan dilakukan Akreditasi atau Evaluasi terhadap Lembaga Satuan Pendidikan. BAB VII PENAMBAHAN, PERUBAHAN BIDANG , PROGRAM KEAHLIAN PADA LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN KEJURUAN Pasal 11 (1) Lembaga Satuan Pendidikan dapat melakukan Penambahan, Perubahan Bidang dan atau Program Keahlian dengan persyaratan sebagai berikut : a. pada Sekolah Menengah Kejuruan dilakukan setelah memenuhi persyaratan Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan; dan b. perubahan Program Keahlian dalam lingkup satu bidang keahlian ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya. (2) Setiap usul penambahan atau perubahan bidang program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai proposal dan alasan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. BAB VIII PENGINTEGRASIAN LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN Pasal 12 (1) Pengintegrasian Lembaga Satuan Pendidikan merupakan peleburan atau penggabungan 2 (dua) atau lebih Lembaga Satuan Pendidikan yang sejenis menjadi satu. (2) Hasil integrasi merupakan bentuk sekolah baru. (3) Syarat dan tata cara pengintegrasian sekolah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati . BAB IX ALIH FUNGSI Pasal 13 Alih fungsi atau alih jenis sekolah adalah Lembaga Satuan Pendidikan yang merubah fungsi atau jenis sekolah menjadi jenis sekolah yang lain. Pasal 14 Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan yang melakukan alih fungsi atau jenis sekolah wajib menyelesaikan program lama yang sedang berjalan atau mengintegrasikan pada sekolah lain yang jenjang dan jenis sekolahnya sederajat.
6
BAB X HAK PEMEGANG IZIN Pasal 15 Pemegang Izin berhak memperoleh pembinaan dalam rangka pengembangan Lembaga Satuan Pendidikan yang didirikannya. BAB XI KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 16 Pemegang izin diwajibkan untuk : a. melaporkan kegiatan tertulis lembaga satuan pendidikan secara periodik kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; b. mencukupi sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan; c. melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 17 Pemegang izin dilarang untuk : a. menjalankan / mengoperasikan Lembaga Satuan Pendidikan dengan tujuan mencari laba ; b. melakukan diskriminasi terhadap siswa baik langsung atau tidak langsung ; c. memindahtangankan ijin kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. BAB XII PENCABUTAN IZIN Pasal 18 Izin dapat dicabut karena : a. melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam izin; b. melanggar ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17; c. lembaga Satuan Pendidikan tidak lagi memenuhi Standar Pelayanan Minimal; dan d. lembaga Satuan Pendidikan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 19 Selain Penyidik Polisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
7
BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 20 (1) Setiap Badan, Lembaga,Yayasan atau Organisasi maupun Pemerintah yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam ) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XV PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN Pasal 21 (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati. (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22 Lembaga yang sudah memiliki Izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku. Pasal 23 Lembaga yang sedang mengajukan izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.
8
Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang. Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 09-02-2006 BUPATI SEMARANG, CAP TTD BAMBANG GURITNO Diundangkan di Ungaran pada tanggal 10-02-2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG CAP TTD SOETRISNO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI E NOMOR 1 Diperbanyak Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM CAP TTD BUDI KRISTIONO
9
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG IZIN PENDIRIAN LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SEMARANG
I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, Bupati Semarang telah menetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor : 130 / 0363 / 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Semarang, pada bidang Pendidikan dan bidang Olah Raga serta di dalam catatan Verifikasi Kewenangan, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Di Kabupaten Semarang dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang dengan berpedoman pada : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah . 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129.a / U / 2004 tentang Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan . 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah . II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas
10
Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas
11
Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Cukup Jelas
BUPATI SEMARANG,
CAP TTD
BAMBANG GURITNO TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 2
12
