DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SEMARANG, Menimbang
: a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa perlu ditinjau kembali; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Sumber Pendapatan Desa;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batasbatas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
1
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 8 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7) ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG
2
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA . BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . 2. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang. 7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Semarang. 8. Camat adalah unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan di Kabupaten Semarang. 9. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Semarang. 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 12. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Daerah. 13. Perangkat Desa adalah terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. 14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 15. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
3
16. Bendahara Umum Desa adalah Kepala Seksi Keuangan yang diangkat Kepala Desa yang mempunyai kewajiban untuk menerima, menyimpan, dan membayar uang. 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 18. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak desa. 19. Belanja Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban desa. 20. Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa. 21. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Sumbangan yang diberikan oleh badan, lembaga, organisasi dan atau perorangan yang tidak mengikat Desa. 22. Pinjaman Desa adalah Pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Desa pada Bank dan atau lembaga keuangan lainnya untuk membiayai kegiatan Pemerintah Desa dengan Persetujuan BPD. 23. Swadaya adalah wujud kesadaran dan inisiatif dari masyarakat berdasarkan kemampuan sendiri mengadakan ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu. 24. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau antar warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil , maupun spirituil. 25. Partisipasi adalah peran serta aktif dari warga Desa secara sukarela untuk membantu pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil. 26. Pasar Desa adalah Pasar yang berada di wilayah Desa yang bersifat Historis dan tradisional serta yang ditumbuhkembangkan oleh Pemerintah Desa. 27. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli Desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. 28. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan. 29. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dimiliki oleh Desa baik secara adat, maupun dari perolehan yang lain termasuk didalamnya tanah bengkok. 30. Bangunan Desa adalah bangunan gedung beserta bangun-bangunan yang secara langsung merupakan kelangkapan dari bangunan tersebut dalam batas-batas satu pemilikan yang berada di Desa. 31. Jalan Desa adalah jalan yang pembinaan dan pengawasan serta pengelolaannya dilakukan oleh Desa. 32. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa . BAB II SUMBER DAN JENIS PENDAPATAN DESA Pasal 2 Sumber Pendapatan Desa, berasal dari :
4
a. b. c. d. e. f.
pendapatan asli Desa; bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ; bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah ; bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah ; hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan pinjaman desa . Pasal 3
(1) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari : a. hasil Usaha Desa; b. hasil Kekayaan Desa; c. hasil Swadaya dan Partisipasi; d. hasil Gotong royong; dan e. lain-lain pendapatan asli Desa yang sah. (2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain : a. pemberian dan legalisir surat keterangan; b. pungutan pengairan; dan c. lain-lain usaha Desa yang sah. (3) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain : a. tanah kas desa; b. jalan desa; c. pasar desa; d. pasar hewan desa; e. tambatan perahu desa; f. bangunan desa; g. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa ; dan h. lain-lain kekayaan milik Desa . (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hasil Usaha Desa dan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa . Pasal 4 (1) Bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk pajak diberikan kepada Desa sebesar 10 % (sepuluh persen) di luar upah pungut dan retribusi diberikan kepada Desa sebesar 15 % (lima belas persen) dari target penerimaan yang ditetapkan dalam APBD, 1 (satu) tahun sebelumnya. (2) Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dialokasikan kepada Desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD 1 (satu) tahun sebelumnya. Pasal 5 (1) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d disalurkan melalui Kas Desa .
5
(2) Bantuan Keuangan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa . (3) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah digunakan untuk percepatan dan akselerasi pembangunan Desa . Pasal 6 (1) Hibah, sumbangan dan / atau bantuan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa. (2) Hibah, sumbangan dan / atau bantuan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa. Pasal 7 Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa. Pasal 8 Penentuan besarnya tarif dalam rangka usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA Bagian Kesatu Pengurusan Pasal 9 (1) Pengurusan sumber pendapatan Desa dilakukan oleh petugas pengelola dan / atau pemungut pendapatan Desa. (2) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor kepada Kepala Seksi Keuangan selaku Bendahara Umum Desa. (3) Penerimaan bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah maupun dari pihak ketiga langsung disetor kepada Kepala Seksi Keuangan selaku Bendahara Umum Desa. Bagian Kedua Pengelolaan Pasal 10 (1) Seluruh penerimaan sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola melalui APB Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa.
6
(2) Penjabaran mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa. BAB IV PENGEMBANGAN SUMBER PENDAPATAN DESA Pasal 11 Pengembangan sumber-sumber pendapatan Desa, dilaksanakan antara lain dengan penggalian sumber pendapatan sesuai dengan potensi yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 12 (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa . (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Perundangundangan . (3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum . (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Usaha Milik Desa diatur oleh Bupati. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER PENDAPATAN DESA Pasal 13 Sebagai upaya pemberdayaan dan pengendalian Pemerintah Desa dalam mengelola Sumber-sumber Pendapatan Desa, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten melakukan Pembinaan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan pengawasan. Pasal 14 Pengawasan dan pengendalian terhadap pendapatan Desa dilakukan oleh BPD.
pengurusan
dan
pengelolaan
sumber
Pasal 15 (1) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Daerah. (2) Sumber Pendapatan Daerah yang telah dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Desa.
7
Pasal 16 Tanah Kas Desa dapat dimutasikan kepada pihak lain dan diutamakan untuk kepentingan umum. Pasal 17 Mutasi / Pelepasan tanah Kas Desa dapat diproses melalui 2 (dua) cara : 1. Mutasi / Pelepasan tanah Kas Desa dengan cara tukar guling / ruislag. 2. Mutasi / Pelepasan tanah Kas Desa dengan cara penggantian pembayaran uang (dijual) untuk dibelikan tanah baru sebagai penggantinya. Pasal 18 Mutasi / Pelepasan tanah Kas Desa hanya dapat dilakukan dengan prinsip harus lebih menguntungkan pihak Pemerintah Desa. Pasal 19 (1) Tanah Kas Desa apabila akan dimutasi / dilepas, terlebih dahulu Kepala Desa dengan persetujuan BPD menyampaikan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan Bupati dengan tembusan kepada Camat. (2) Tata Cara / syarat-syarat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 20 Peralihan fungsi kekayaan Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 21 Apabila dalam pelaksanaan pelimpahan dan peralihan kekayaan Desa terbukti ada pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku serta menguntungkan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku . BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati .
Daerah
ini
sepanjang
mengenai
8
Pasal 23 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.
Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 18-10-2006 BUPATI SEMARANG, CAP TTD BAMBANG GURITNO Diundangkan di Ungaran pada tanggal 19-10-2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG CAP TTD SOEPARTONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2006 NOMOR 18 SERI A NOMOR 6 Diperbanyak Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM CAP TTD BUDI KRISTIONO
9
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA I. UMUM Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya Pasal 72 ayat (1) yang menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 23, perlu ditinjau kembali. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Pemberian dan legalisir surat keterangan : 1. status tanah tidak sengketa ; 2. kelahiran ; 3. dan lain-lain . Huruf b Pungutan pengairan : pungutan iuran pemanfaatan irigási yang dikelola oleh desa .
10
Huruf c Lain-lain usaha Desa yang sah : 1. persewaan gedung ; 2. jasa angkutan ; 3. dan lain-lain . Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Yang dimaksud dengan bagian dari pajak daerah adalah seluruh pajak daerah kecuali pajak penerangan jalan umum (PPJU). Yang dimaksud dengan bagian dari penerimaan jenis retribusi tertentu daerah adalah seluruh retribusi daerah kecuali retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan, biaya cetak KTP dan KK, serta biaya akta catatan sipil. Ayat (2) Yang dimaksud dengan Bagian dari Dana Perimbangan dari Pusat dan Daerah adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai. Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas
11
Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah : a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok ; b. tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa ; c. tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat ; d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi . Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang tergolong “Badan Hukum” dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari pemerintah desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro pedesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa, lumbung desa dan sebagainya dalam bentuk Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Koperasi dan sejenisnya) . Ayat (4) Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas
12
Pasal 16 Yang dimaksud dengan kategori “kepentingan Umum” adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak / bersama, dan / atau kepentingan pembangunan . Kategori bidang-bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum antara lain sebagai berikut : -
-
jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum /air bersih dan / atau saluran pembuangan air ; waduk, bendungan dan bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi ; rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat ; pelabuhan atau bandar udara atau stasiun kereta api atau terminal ; peribadatan ; pendidikan atau sekolah ; pasar umum; fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain lain bencana ; pos dan telekomunikasi ; sarana olah raga ; stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran Publik ; kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa – bangsa, Lembaga Internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa – bangsa ; fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ; rumah susun sederhana; tempat pembuangan sampah ; cagar alam dan cagar budaya ; pertamanan; panti sosial ; pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik .
Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Mutasi / pelepasan tanah Kas Desa tidak bisa dilaksanakan selama nilai tanah pengganti terhadap tanah Kas Desa yang dimutasi / dilepas belum menguntungkan, apabila tanah pengganti nilainya belum menguntungkan dapat ditempuh dengan cara memperhitungkan : a. penyediaan kompensasi, bisa berupa uang, barang atau bangunan; b. atau Pemerintah Desa mendapatkan keuntungan-keuntungan lain berupa fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati masyarakat secara luas; c. tanah pengganti hasilnya lebih baik.
13
Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas
BUPATI SEMARANG, CAP TTD BAMBANG GURITNO
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 14
14
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR
TAHUN 2006
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SEMARANG,
Menimbang
: a.
bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa perlu ditinjau kembali;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Sumber Pendapatan Desa;
Mengingat
: 1.
2.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batasbatas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652 );
15
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 ); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500 ); Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 16
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang. 5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Semarang. 6. Camat adalah unsur Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Semarang. 7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten Semarang. 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 10. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa. 11. Perangkat Desa adalah terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. 12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 13. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 14. Bendahara Desa adalah Unsur staf yang diangkat Kepala Desa yang mempunyai kewajiban untuk menerima, menyimpan, dan membayar uang. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 16. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak desa. 17. Belanja Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban desa. 18. Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa. 19. Sumbangan pihak ketiga adalah Sumbangan yang diberikan oleh badan, lembaga, organisasi dan atau perorangan yang tidak mengikat Desa. 17
20. Pinjaman Desa adalah Pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Desa pada Bank dan atau lembaga keuangan lainnya untuk membiayai kegiatan Pemerintah Desa dengan Persetujuan BPD. 21. Swadaya adalah wujud kesadaran dan inisiatif dari masyarakat berdasarkan kemampuan sendiri mengadakan ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu. 22. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau antar warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil , maupun spirituil. 23. Partisipasi adalah peran serta aktif dari warga Desa secara sukarela untuk membantu pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil. 24. Pasar Desa adalah Pasar yang berada di wilayah Desa yang bersifat Historis dan tradisional serta yang ditumbuhkembangkan oleh Pemerintah Desa. 25. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli Desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.(Permendagri No 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan, dan Pengawasannya) 26. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan. (Permendagri No 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan, dan Pengawasannya) 27. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dimiliki oleh Desa baik secara adat, maupun dari perolehan yang lain termasuk didalamnya tanah bengkok. (UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Daerah Tingkat III). 28. Bangunan Desa adalah bangunan gedung beserta bangun-bangunan yang secara langsung merupakan kelangkapan dari bangunan tersebut dalam batas-batas satu pemilikan yang berada di Desa.(Perda Nomor 38 Tahun 1995 tentang Bangunan) 29. Jalan Desa adalah jalan yang pembinaan dan pengawasan serta pengelolaannya dilakukan oleh Desa.(Perda Nomor 16 Tahun 2002 tentang pemberian ijin dispensasi Penggunaan jalan) BAB II SUMBER DAN JENIS PENDAPATAN DESA Pasal 2 Sumber Pendapatan Desa, berasal dari : a.pendapatan asli Desa; b.bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah propinsi; c. bantuan dari Pemerintah Kabupaten, meliputi : 1) bagian dari perolehan pajak dan retribusi; dan 2) bagian dari dana perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten. d. sumbangan dan atau bantuan pihak ketiga; dan 18
e. pinjaman desa. Pasal 3 (1) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari : a. hasil Usaha Desa; b. hasil Kekayaan Desa; c. hasil Swadaya dan Partisipasi; d. hasil Gotong royong; dan e. lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
(3) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain : a.pemberian dan legalisir surat keterangan; b.pungutan pengairan; dan c.lain-lain usaha Desa yang sah. (4) kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain : a. tanah Kas Desa; b. pasar Desa; c. bangunan Desa; d. jalan Desa; dan e.lain-lain kekayaan Desa yang sah. Pasal 4 Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disalurkan melalui kas Desa. Pasal 5 (1) Bagian dari perolehan pajak dan retribusi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 1) untuk pajaknya diberikan kepada Desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dan retribusinya diberikan kepada Desa sebesar 15 % (lima belas persen) dari target penerimaan yang ditetapkan dalam APBD, 1 (satu) tahun sebelumnya. (Perda DAD) (2) Bagian dari dana perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2) dialokasikan kepada Desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan APBD, 1 (satu) tahun sebelumnya. (Perda DAD) Pasal 6 (1) Sumbangan dan atau bantuan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa.
19
2) Sumbangan dan atau bantuan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa. Pasal 7 (1 ) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa. (3) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. Pasal 8 Penentuan besarnya tarif dalam rangka usaha Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 9 Dalam hal Desa belum memiliki tanah Kas Desa, Pemerintah Kabupaten berkewajiban mengusahakan pengadaan tanah kas Desa secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten. BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA Bagian Pertama Pengurusan Pasal 10 1. 2. 3. 4. 5.
Pengurusan sumber pendapatan Desa dilakukan oleh petugas pengelola dan / atau pemungut pendapatan Desa. Hasil pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor kepada Bendaharawan Desa. Penerimaan pungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung disetor oleh Bendaharawan Desa kepada Pemegang Kas Desa. Penerimaan bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten maupun dari pihak ketiga langsung disetor kepada Pemegang Kas Desa. Bagian Kedua Pengelolaan Pasal 11
(1) Seluruh penerimaan sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikelola melalui APB Desa yang ditetapkan 20
oleh kepala Desa bersama BPD setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa. (2) Ketentuan-ketentuan mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud ada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Desa.
BAB IV PENGEMBANGAN SUMBER PENDAPATAN DESA Pasal 12 Pengembangan sumber-sumber pendapatan Desa, dilaksanakan antara lain dengan penggalian sumber pendapatan sesuai dengan potensi yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 13 Dalam upaya pengembangan sumber pendapatan Desa, pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan pinjaman Desa sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER PENDAPATAN DESA Pasal 14 Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagai upaya memberdayakan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Sumbersumber Pendapatan Desa, melakukan Pembinaan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi. Pasal 15 Pengawasan dan pengendalian terhadap pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan Desa dilakukan oleh BPD. Pasal 16 Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pasal 17
21
Pada dasarnya tanah kas desa baik yang telah bersertifikat atau belum, dilarang untuk dimutasikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan / kepentingan umum. Pasal 18 Mutasi / Pelapasan tanah Kas Desa dapat diproses melalui 2 (dua) cara : 1. Mutasi / Pelapasan tanah Kas Desa dengan cara tukar guling / ruislag. 2. Mutasi / Pelapasan tanah Kas Desa dengan cara penggantian pembayaran uang (dijual).
Pasal 19 Mutasi / Pelapasan tanah Kas Desa hanya dapat dilakukan dengan prinsip harus berimbang yang lebih menguntungkan pihak Pemerintah Desa.
Pasal 20 (1) Tanah kas Desa apabila akan dimutasi / dilepas terlebih dahulu Kepala Desa menyampaikan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan Bupati dengan tembusan kepada Camat. (2) Tata Cara / syarat-syarat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 21 Peralihan fungsi kekayaan Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Pasal 22 Apabila dalam pelaksanaan pelimpahan dan peralihan kekayaan Desa terbukti ada pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku serta menguntungkan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 Selama belum terbentuk BPD, penguruan dan pengelolaan sumber pendapatan Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
22
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber pendapatan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 23) dinyatakan tidak berlaku. Pasal 25 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati Semarang. Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.
Ditetapkan di Ungaran Pada tanggal
BUPATI SEMARANG,
H. BAMBANG GURITNO
23
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR TAHUN 2006 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SEMARANG;
I. UMUM Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 210 ayat (4) yang menentukan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara Penetapan Anggota dan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa yang telah di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 23 , perlu ditinjau kembali.
III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3
24
Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas
Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal
8
Cukup jelas Pasal
9
Cukup jelas Pasal
10
Cukup jelas Pasal
11
Cukup jelas Pasal
12
Cukup jelas Pasal
13
Cukup jelas Pasal
14
Cukup jelas Pasal
15
Cukup jelas Pasal
16
25
Yang dimaksudkan dengan kepentingan Umum hádala kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan . Katagori bidang – bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum anatara lain sebagai bearikut : - jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air - waduk, bendungan dan bendungan dan bangunan pengairan lanilla termasuk saluran irrigáis. - Rumah sakit umum dan pusat – pusat kesehatan masyarakat ; - Pelabuhan atau bandar udara atau stasiun kereta api atau Terminal - Peribadatan ; - Pendidikan atau sekolah - Pasar Umum; - Fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulan bahaya banjir, lahar dan lain lain bencana ; - Pos dan telekomunikasi ; - Sarana olah raga ; Stasiun penyiaran radio, televisi deserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran Publik ; - Cantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa – bangsa, Lembaga Internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa – bangsa ; - Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ; - Rumah susun sederhana; - Tempat pembuangan sampah ; - Cagar alam dan cagar budaya ; - Pertamanan; - Panti sosial ; - Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik
Pasal
17
Cukup jelas Pasal
18
Cukup jelas
Pasal
19
Cukup jelas Pasal
20
Cukup jelas 26
Pasal
21
Cukup jelas
Pasal
22
Cukup jelas
BUPATI SEMARANG,
H. BAMBANG GURITNO
27
