PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN SIAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIAK, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu penataan kembali organisasi dan tata kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan pada Kabupaten Siak; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Siak.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4274); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK dan BUPATI SIAK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN SIAK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Siak; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak; 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan; 8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Siak; 10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak; 11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Siak; 12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Siak.
BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN Pasal 2 (1)
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Siak;
(2) Kecamatan merupakan unsur pelaksana yang menangani sebagian urusan otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; (3) Kelurahan merupakan unsur pelaksana yang menangani sebagian urusan otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. BAB III TUGAS FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Pasal 3 (1) Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati; (2) Pelimpahan urusan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati; (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan; g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 4 Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari : a. Camat; b. Sekretaris Kecamatan, terdiri dari : 1. Subbagian Penyusunan Program; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Seksi Tata Pemerintahan; d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; f. Seksi Kesejahteraan Sosial; g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Ketiga Tata Kerja Pasal 5 Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Camat, para Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Pasal 6 Sekretaris Kecamatan adalah penyelenggara Administrasi Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat. Pasal 7 Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Pasal 8 Setiap pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9 Setiap pimpinan organisasi Kecamatan bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 10 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. BAB IV TUGAS FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Pasal 11 Lurah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah Kelurahan. Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 11, Lurah mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati; b. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan; c. Pemberdayaan masyarakat; d. Pelayanan masyarakat; e. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; f. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 13 Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari : a. Lurah; b. Sekretaris Kelurahan; c. Seksi Tata Pemerintahan; d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; f.
Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Ketiga Tata Kerja Pasal 14 Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah, Sekretaris Kelurahan, para Kepala Seksi dan Kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Kelurahan sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Pasal 15 Sekretaris Kelurahan adalah penyelenggara administrasi Kelurahan, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Lurah. Pasal 16 Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan. Pasal 17 Setiap pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 Setiap Pimpinan organisasi kelurahan bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 19 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 20 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya; (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah; (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 21 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 22 Penjabaran tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing Sekretariat, Subbagian dan seksi diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 Pada saat Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai ditetapkannya pejabat yang baru. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Siak, dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak. Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 20 September 2008 BUPATI SIAK,
H. ARWIN. AS, SH Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 22 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,
Drs. H. ADLI MALIK Pembina Utama Muda NIP. 420003914 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2008 NOMOR 9
