BUPATI SIAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG KEPELABUHANAN DAN JASA KEPELABUHANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIAK, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang Perhubungan perlu dilakukan penataan dan pengaturan pelabuhan di Wilayah Kabupaten Siak; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Kepelabuhanan dan Jasa Kepelabuhanan.
Mengingat
:
1. Undang – undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493); 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817); 4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 5. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); 6. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
1
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 27); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145); 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; 12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhan Nasional; 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut; 14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus; 15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pelimpahan / Penyerahan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota; 16. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 9); 17. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 24).
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG KEPELABUHANAN DAN JASA KEPELABUHANAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Daerah Kabupaten Siak ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Siak; 2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak; 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah; 4. Bupati adalah Bupati Siak;
2
5. 6. 7. 8. 9.
10.
11.
12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20.
21.
22. 23. 24. 25. 26.
27. 28. 29.
Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Siak; Pemerintah adalah Pemerintah Pusat; Propinsi adalah Propinsi Riau; Perairan adalah Perairan Laut dan Perairan Pedalaman (Sungai dan Danau) yang berada dalam teritorial Kabupaten Siak; Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda; Jasa Kepelabuhanan adalah pelayanan yang diberikan untuk kegiatan usaha kepelabuhanan termasuk pemberian izin untuk kegiatan di pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan di daratan dan atau di perairan; Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan antar moda transportasi; Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum; Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu; Dermaga Untuk kepentingan Sendiri (DUKS) adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu; Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan; Syahbandar adalah Pejabat Fungsional yang bertanggung jawab di pelabuhan menyangkut keselamatan pelayaran dan keselamatan kapal, awak kapal dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya peraturan-peraturan untuk menjaga ketertiban; Penyelenggara Pelabuhan adalah Badan atau Unit pelaksana yang diberi izin oleh Pemerintah Kabupaten Siak untuk menyelenggarakan pelabuhan; Unit Pelaksanaan adalah Dinas Perhubungan sebagai Perangkat Daerah yang mengatur, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kepelabuhan; Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang disyahkan secara hukum; Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan selanjutnya disingkat DLKR Pelabuhan adalah Wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan; Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan selanjutnya disingkat DLKP Pelabuhan adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran yang kewenangan pengelolaanya oleh Pemerintah Kabupaten Siak ; Log Pond adalah perairan pantai atau laut / sungai yang dipergunakan untuk penimbunan kayu log; Instalansi bawah air adalah instalansi kabel, pipa dan peralatan lainnya yang digelar atau dipendam dibawah dasar laut / sungai; Saluran pengambil / Pembuangan air sungai adalah saluran yang dibangun untuk pengambilan air sungai dan pembuangan air untuk proses industri; Moda adalah alat angkut / sarana angkutan untuk memindahkan barang / hewan / orang / tumbuhan dari satu tempat ke tempat lainnya; Sistem Kepelabuhanan adalah pengaturan, pembinaan dan pengendalian pelabuhan yang dilaksanakan sacara efisien, efektif dan terpadu dengan mempertimbangkan aspek geografis, lingkungan, keselamatan dan perkembangan pembangunan sesuai azas desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); Pengusaha Pelabuhan adalah Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota sesuai dengan kewenangannya; Kapal adalah kenderaan di air dengan bentuk dan jenis apapun, baik dilengkapi dengan alat ataupun tidak, mengapung di permukaan atau di bawah permukaan air; Pelabuhan Pemerintah adalah pelabuhan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota;
3
30. Pelabuhan Swasta adalah pelabuhan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Swasta, Koperasi dan Badan Hukum lainnya; 31. Pelabuhan Laut Perairan Daratan (Continental Waters) adalah pelabuhan yang diusahakan dan fasilitasnya berada dibagian dalam perairan / garis pantai; 32. Pelabuhan Daratan (Dry Port) adalah suatu tertentu didaratan dengan batas-batas yang jelas dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dan berfungsi sebagai pelabuhan; 33. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang terletak di alur sungai dan danau yang ditetapkan untuk melayani pelayaran untuk angkutan dan penyeberangan di sungai atau danau yang bersangkutan; 34. Rencana Induk Pelabuhan (RIP) adalah rencana yang dibuat untuk pendirian suatu pelabuhan maupun pengembangan yang sudah ada, didalamnya memuat rencana peruntukan lahan dan perairan pelabuhan; 35. Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah hak pengelolaan atas lahan tanah, reklamasi dan pengerukan; 36. Nakhoda adalah orang yang memimpin di atas kapal dan melakukan tindakan tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang – undang yang berlaku; 37. Tebing adalah daerah pinggiran sungai atau perairan yang dipergunakan untuk bersandar kapal ataupun menimbun barang untuk kepentingan usaha.
BAB II KEWENANGAN DI WILAYAH PERAIRAN SUNGAI/LAUT Pasal 2 (1) (2) (3)
Daerah mempunyai Kewenangan di wilayah perairan sungai / laut sebagaimana tercantum dalam peta terlampir yang merupakan bagian tak terpisah dari Peraturan Daerah ini; Wilayah perairan sungai / laut yang dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak; Tanah Negara di wilayah perairan sungai / laut, kewenangan hak pengelolaannya merupakan hak Daerah. BAB III KAWASAN PELABUHAN Pasal 3
(1) (2)
Untuk memanfaatkan wilayah perairan sungai / laut sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka Kawasan Pelabuhan digunakan untuk Penyelenggaraan Kepelabuhanan; Kawasan Pelabuhan dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Siak. BAB IV TATANAN KEPELABUHANAN Pasal 4
(1)
(2)
Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayanan, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan Pemerintah dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mampu mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan; Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata, guna mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan yang handal, dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dalam rangka menunjang pembangunan Daerah yang berarti bagi tumbuh dan berkembangnya Pembangunan Nasional.
4
Pasal 5 (1)
Penyusunan Tatanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan: a. Rencana Tata Ruang Wilayah; b. Sistem Tranportasi; c. Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan Sosial; d. Kelestarian Lingkungan; e. Keselamatan Pelayaran; f. Standarisasi; g. Pertahanan dan Keamanan.
(2)
Tatanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat kegiatan, peran dan fungsi kepelabuhanan.
Pasal 6 (1)
Pelabuhan menurut kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari pelabuhan yang melayani kegiatan: 1. Angkutan Laut yang selanjutnya disebut pelabuhan laut; 2. Angkutan Darat yang selanjutnya disebut pelabuhan daratan.
(2)
Pelabuhan menurut perannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan : a. Simpul dalam jaringan transportasi; b. Pintu gerbang kegiatan perekonomian Daerah, Nasional dan Internasional; c. Tempat kegiatan alih moda transportasi; d. Penunjang kegiatan industri dan perdagangan; e. Tempat distribusi, konsolidasi dan produksi;
(3)
Pelabuhan menurut fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk : a. Fungsi Pemerintah; b. Fungsi Ekonomi Pelabuhan dan Jasa Penumpang. Pasal 7
(1)
(2) (3)
Pelabuhan menurut jenis kegiatannya terdiri dari : a. Pelabuhan Umum yang diselenggarakan untuk melayani kepentingan masyarakat umum; b. Pelabuhan Khusus (PELSUS) yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan; Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kewenangan penuh sesuai fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pasal 8
(1)
(2) (3)
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepelabuhanan yang meliputi aspek pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan pelabuhan guna mewujudkan tatanan kepelabuhanan; Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan penetapan pelabuhan dan kebijakan dibidang kepelabuhanan; Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : a. Pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan; b. Tindakan koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan.
5
(4)
(5)
Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. Memberikan arahan dan petunjuk dalam melaksanakan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan; b. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa pelabuhan. Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (1) memiliki kewenangan penuh dan tidak dapat dilimpahkan. BAB V
PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, LOG POND, INSTALANSI BAWAH AIR, SALURAN PENGAMBILAN / PEMBUANGAN AIR SUNGAI, RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN Bagian Pertama Penetapan Lokasi Pelabuhan, Log Pond dan Instalansi Bawah Air serta Saluran Pengambilan / Pembuangan Air Sungai Pasal 9 (1)
(2)
(3)
(4)
Lokasi untuk penyelenggaraan pelabuhan, Log Pond, instalansi bawah air serta saluran pengambilan / pembuangan air sungai ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pada Tatanan Pelabuhanan; Lokasi penyelenggaraan pelabuhan, Log pond, instalansi bawah air serta saluran pengembalian / pembuangan air sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan koordinat geografis; Lokasi untuk penggunaan Log Pond dan Instalasi bawah air serta saluran pengambilan / Pembuangan air sungai ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pada aspek keselamatan pelayaran dan rencana pembangunan pelabuhan; Pedoman tata cara penetapan lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati. Bagian Kedua Rencana Induk Pelabuhan Pasal 10
(1) (2)
(3)
(4) (5)
Untuk kepentingan pelabuhan, penyelenggara pelabuhan wajib menyusun rencana induk pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1); Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi rencana peruntukan lahan dan perairan pelabuhan untuk menentukan kebutuhan penempatan fasilitas dan kegiatan operasional pelabuhan yang meliputi : a. Kegiatan Pemerintahan; b. Kegiatan ekonomi Kepelabuhanan dan jasa Penunjangnya. Rencana Induk Pelabuhan menjadi dasar yang mengikat dalam menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsinya; Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan dan disahkan oleh Bupati.; Ketentuan mengenai persyaratan Penetapan Rencana Induk Pelabuhan diatur dalam Keputusan Bupati. Bagian Ketiga Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
6
Pasal 11 (1)
Untuk kepentingan penyelenggara pelabuhan, ditetapkan batas-batas daerah Lingkungan kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Siak;
(2)
Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan terdiri dari : a. Daerah Lingkungan Kerja Daratan adalah wilayah daratan pada pelabuhan yang dipergunakan untuk bongkar / Muat barang, penyimpanan / gudang, naik / turun penumpang, dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi Pemerintah; b. Daerah Lingkungan Kerja Perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, perairan tempat labuh, perairan untuk tempat alih muat antar kapal, kegiatan pemanduan tempat perbaikan kapal dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi Pemerintah.
(3)
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan merupakan perairan pelabuhan diluar daerah Lingkungan Kerja Perairan yang menjamin untuk keselamatan pelayaran, dan fungsi-fungsi lain dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
(4)
Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan ditetapkan oleh Bupati. Pasal 12
(1)
(2)
Penyelenggara Pelabuhan mengusulkan penetapan daerah Lingkungan kerja Pelabuhan dan daerah Lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Bupati; Bupati melakukan penelitian atas usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap: a. Peta usulan rencana daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang ditunjukan dengan titik-titik koordinat di atas peta topografi dan peta sungai; b. Kajian mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran; c. Kajian mengenai aspek Lingkungan. Pasal 13
Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang telah ditetapkan, menjadi dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan kepelabuhan. Pasal 14 (1) (2)
Penyelenggara Pelabuhan diberikan kewenangan penggunaan perairan dan hak atas tanah HPL Daerah; Hak atas HPL Daerah dimaksud ayat (1) diberikan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku. Pasal 15
(1)
Di dalam daerah Lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Penyelenggara Pelabuhan mempunyai kewajiban : a. Di Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan: 1) Memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah Lingkungan kerja daratan yang telah ditetapkan; 2) Memasang Papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas-batas daerah Lingkungan kerja daratan pelabuhan; 3) Melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dikuasainya; 4) Menyelesaikan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan Peraturan Perundangundang yang berlaku; 5) Menjaga kelestarian lingkungan. b. Di daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan :
7
1) Memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja perairan yang telah ditetapkan; 2) Menginformasikan mengenai batas-batas daerah Lingkungan kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kepelabuhanan; 3) Menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
4) Menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran; 5) Memelihara kelestarian lingkungan; 6) Melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan. (2)
Di dalam daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban : a. Menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran; b. Memelihara keamanan dan ketertiban; c. Menyediakan dan memelihara alur pelayaran; d. Memelihara kelestarian lingkungan; e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengguna wilayah perairan dan tepian sungai. Pasal 16
(1)
(2)
(3)
(4)
Kegiatan membuat bangunan di daerah lingkungan kerja pelabuhan dan Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati; Kegiatan pengerukan, salvage, Log Pond dan kegiatan pekerjaan di bawah air di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati; Kegiatan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan: 1. Keselamatan Pelayaran; 2. Tatanan Pelabuhan; 3. Rencana Induk Pelabuhan ; 4. Kelestarian Lingkungan. Pedoman mengenai kegiatan pengerukan, reklamasi, salvage, dan kegiatan pekerjaan di bawah air di daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan Peraturan Perundangundang yang berlaku.
BAB VI PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN DAN INSTALANSI BAWAH AIR SERTA SALURAN PENGAMBILAN / PEMBUANGAN AIR SUNGAI Pasal 17 Penggunaan dan pengoperasian pelabuhan, instalasi bawah air dan saluran pengambilan / pembuangan air sungai wajib berpedoman : a. Rencana induk pelabuhan; b. Standar disain bangunan, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan peralatan pelabuhan serta pelayanan operasional pelabuhan, instalasi bawah air, dan bangunan di atas air; c. Kehandalan fasilitas pelabuhan dan keamanan instalasi bawah air; d. Keselamatan pelayaran; e. Kelestarian lingkungan. Pasal 18 (1)
Pembangunan pelabuhan dan instalasi bawah air dan saluran pengambilan / pembuangan air sungai dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan; 1. Administrasi;
8
2. Bukti penguasaan tanah; 3. Memiliki penetapan lokasi pelabuhan dan instalasi bawah air dan saluran pengambilan pembuangan air sungai; 4. Memiliki rencana induk pelabuhan.
(2)
(3) (4)
Study kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat: a. Kelayakan teknis yang meliputi ; 1. Hasil Survey perairan dan dasar sungai yang meliputi kondisi hidrologi dan kondisi geoteknik; 2. Hasil Studi keselamatan pelayaran meliputi jumlah, ukuran dan frekwensi lalu lintas kapal, alur pelayaran dan kolam pelabuhan, rencana keamanan instalasi bawah air dan kedalam instalasi bawah air; 3. Disain teknik pelabuhan meliputi : kondisi tanah, kontruksi, kondisi hidrologi, potografi, penempatan dan kontruksi sarana bantu navigasi pelayaran dan kolam pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan diatas air. b. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / study lingkungan. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipenuhi,maka dapat di tetapkan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan oleh Bupati; Pembangunan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada peraturan yang berlaku. Pasal 19
(1) (2) (3)
Penyelenggara pelabuhan, pelaksana pemasangan instalasi bawah air dan pengambilan / pembuangan air sungai dalam pelaksanaan penggunan di wajibkan: Mentaati peraturan perundang-undang dan ketentuan dibidang pelabuhan, keselamatan lalu lintas angkutan di perairan, dan kelestarian lingkungan; Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembagunan. Pasal 20
(1)
(2)
Pengoperasian pelabuhan, instalasi bawah air dan saluran pengambilan / buangan air sungai dilakukan setelah memenuhi persyaratan : a. Pembangunan pelabuhan, instalasi bawah air dan saluran pengambilan / pembuangan air sungai telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persyaratan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; b. Keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran; c. Tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran arus barang dan /penumpang; d. Pengelolaan lingkungan dan memiliki peralatan pengendalian keamanan lingkungan; e. Memiliki sistem dan prosedur pelayanan; f. Tersedianya SDM di bidang teknis pengoperasian pelabuhan, instalasi bawah air dan saluran pengambilan / pembuangan air sungai yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang ditentukan. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipenuhi, dilampirkan Keputusan Pelaksanaan Pengoperasian oleh Bupati. Pasal 21
(1)
(2)
Penyelenggara Pelabuhan dapat meningkatkan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dengan memperhatikan tingkat tersedianya fasilitas kepelabuhanan, dan keselamatan pelayaran; Pelayanan peningkatan kemampuan pengoperasian pelabuhan dimaksud ditetapkan oleh Bupati. Pasal 22
(1) (2)
Ketetapan Khusus sebagaimana Pasal 7 ayat (1) butir b dapat beroperasi dengan kepentingan umum, setelah mendapat izin oleh Bupati; Dalam Keadaan tertentu, Pelabuhan Khusus diwajibkan melayani umum.
9
Pasal 23 Pelabuhan yang telah mendapatkan izin operasi diwajibkan : a. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan di bidang dan kelestarian Lingkungan yang berkaitan dengan usaha. b. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan; c. Melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Bupati. BAB VII PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI PELABUHAN Bagian Kesatu Fungsi Pemerintah Pasal 24 Pemerintah merupakan pemegang fungsi Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.
Bagian Kedua Fungsi Pemerintah Daerah Pasal 25 (1)
Pemerintah Daerah merupakan pemegang fungsi Pemerintah Daerah sebagai berikut : 1. Melakukan kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan; 2. Peraturan terhadap pemenuhan persyaratan kelaik lautan kapal; 3. Melakukan memanduan dan penundaan kapal serta penyedian dan pemeliharaan alur pelayaran; 4. Pemeliharaan dan penanggulangan, Pencemaran perairan pelabuhan; 5. Pengamanan dan penertiban dalam daerah lingkungan kerja dan dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan guna menjamin kelancaran operasional pelabuhan; 6. Melaksana fungsi karantina, melakukan penilikan atas orang, tumbuh-tumbuhan, hewan dan ikan yang berkaitan dengan karantina; 7. Fungsi-fungsi lain dari Pemerintah Daerah.
(2) (3)
Pelaksanaan fungsi Pemerintah adalah Dinas Perhubungan yang disaksikan oleh Bupati. Untuk lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan fungsi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB VIII PELAKSANAAN KEGIATAN DI PELABUHAN Pasal 26 (1) (2)
(3)
Pelaksanaan kegiatan di pelabuhan terdiri dari Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pelabuhan yang memberikan jasa di pelabuhan sesuai dengan fungsinya; Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: 1. BUMN; 2. BUMD; 3. SWASTA; 4. KOPERASI. Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
BAB IX PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DI PELABUHAN Pasal 27 (1)
Pelayanaan Jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara meliputi :
10
a. b. b. c.
Jasa Labuh; Penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan pelabuhan ; Penyediaan dan pelayanaan jasa dermaga untuk bertambat; Bongkar muat barang dan hewan serta penyedian fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan;
d. e. d. e. f. g.
Penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang; Penyediaan jasa angkutan di perairan pelabuhan ; Penyediaan jasa kapal; Penyediaan jasa Marina / pariwisata; Penyediaan alat bongkar muat serta peralatan penunjang pelabuhan; Penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut / sungai dan industri; h. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalansi listrik, instalasi air minum, bangker / depo Bahan Bakar Minyak dan pemadam kebakaran; i. Penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering; j. Penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa pelabuhan; k. Pemberian Izin kegiatan pelabuhan. (2)
Penyediaan jasa pemanduan kapal-kapal dan pemberian jasa kapal tunda dengan Keputusan Bupati.
BAB X KEGIATAN USAHA PENUNJANG PELABUHAN Pasal 28 (1) (2)
(3)
Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan dapat diselenggarakan usaha kegiatan penunjang pelabuhan; Kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari: a. Kegiatan yang termasuk penunjang usaha pokok pelabuhan, dapat meliputi: 1) Kegiatan penyediaan perkantoran untuk pengguna jasa pelabuhan; 2) Kegiatan penyediaan kawasan industri; 3) Kegiatan penyediaan fasilitas perdagangan. b. Kegiatan yang menunjang kelancaran operasional pelabuhan, dimana dalam keadaan tertentu yang apabila tidak tersedia akan mempengaruhi kelancaran operasional pelabuhan antara lain: 1) penyediaan depo peti kemas; 2) Penyediaan pergudangan. c. Kegiatan yang dapat membantu kelancaran pelabuhan dan tidak akan mengganggu kelancaran operasional pelabuhan, apabila tidak ada, dapat meliputi: 1) Kegiatan angkutan umum dari dan ke pelabuhan; 2) Kegiatan perhotelan, restoran, pariwisata, pos, dan telekomunikasi; 3) Penyediaan sarana umum lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB XI KERJA SAMA Pasal 29 (1)
(2)
Dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan penyelenggara kepelabuhanan dapat melaksanakan kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan lainnya dan atau Pemerintah Daerah; Dalam Melaksanakan kerjasama sebagaimana dalam ayat (1) berdasarkan azas saling menguntungkan, prinsip kesetaraan, dan berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku;
11
(3)
Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 30 (1)
(2)
Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dilaksanakan antara lain untuk : a. Pembangunan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh; b. Penyediaan dan pelayanan jasa demaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyedian fasilitas naik turun penumpang; c. Penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan diperairan pelabuhan, alat bongkar muat seta peralatan pelabuhan; d. Penyediaan bangunan dan lapangan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk kepentingan kelancaran pelayanan jasa pelabuhan; e. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, pemanfaatan ruang luar di pelabuhan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalansi air minum, dan depo bahan bakar, penyediaan pemanpungan limbah di pelabuhan; f. Penyediaan jasa pemanduan dan penundaan; g. Penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering; h. Penyediaan fasilitas penyeberangan dan kapal cepat; i. Penyediaan fasilitas keselamatan, pemadam kebakaran, dan penanggulangan pencemaran sungai. Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan untuk satu jenis jasa atau lebih. BAB XII IZIN KEPELABUHANAAN Pasal 31
Izin Kepelabuhanan diberikan terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan tanah pelabuhan dan atau setiap kegiatan yang dimanfaatkan kawasan wilayah sungai, yang meliputi : a. b. c. d. e. f.
Dalam penggunaan tanah untuk bangunan industri galangan kapal, pengunan industri perusahaan dan usaha penunjang pelabuhan lainnya; Usaha Pengerukan; Penunjang Pekerjaan Bawah Air (PBA), Pemasangan Instalasi Bawah Air, Invage, dll; Pengusaha Pengelolaan Pelabuhan Khusus (PELSUS ) dan Pelabuhan Umum; Pengusaha Bongkar Muat Barang Umum di Pelabuhan Khusus; Dan untuk kepentingan lainnya. BAB XIII KETENTUAN PERIZINAN Pasal 32
(1) (2) (3)
Setiap orang atau badan yang memanfaatkan kepelabuhan harus lebih dahulu memperolah Izin dari Bupati; Setiap kegiatan perizinan yang dikeluarkan, dikenakan biaya retribusi oleh Pemerintah Kabupaten; Tata cara pemberian Izin dan ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan ketentuan yang berlaku. BAB XIV
12
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 33 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Izin kepelabuhanan didasarkan kepada kegiatan, volume pekerjaan dan jangka waktu penggunaan Izin.
BAB XV TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHAN Pasal 34 Golongan, dan Jenis tarif atas jasa kepelabuhanan disusun dengan memperhatikan : a. Kepentingan pelayanan umum; b. Peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhanan; c. Kepentingan pemakai jasa; d. Pengembalian biaya dan investasi; e. Pertumbuhan dan pengembangan usaha dan f. Kelestarian dan kebersihan lingkungan. Bagian Kesatu Struktur Dan Golongan Tarif Pasal 35 (1)
(2)
(3
Tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan kerangka tarif dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan atau kelompok dari beberapa jenis pelayanan jasa kepelabuhanan; Pengolongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan jasa kepelabuhanan, klasifikasi, dan fasilitas yang tersedia di pelabuhan; Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur dan golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur kemudian dengan Keputusan Bupati. Bagian Kedua Jenis Tarif Pasal 36
(1)
(2)
Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan terhadap: 1. Kapal; 2. Barang; 3. Penumpang; 4. Jasa lain-lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah. Bagian Ketiga Besaran Tarif dan Retribusi Jasa Kepelabuhanan Pasal 37
(1)
(2) (3)
Besarnya tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang terselenggara oleh Penyelenggara Pelabuhan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak dengan persetujuan DPRD Kabupaten Siak; Pemungutan tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan dan atas tarif dimaksud dikenakan Kontribusi untuk Daerah; Konstribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
13
BAB XVI FASILITAS PENAMPUNG LIMBAH DI PELABUHAN Pasal 38 (1)
Pelabuhan wajib dilengkapi dengan fasilitas penampungan limbah atau penampung lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran;
(2)
Pengguna fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku; Penampungan limbah minyak atau bahan berbahaya dan beracun lainnya dimana dimaksud ayat (1), wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara pelabuhan.
(3)
Pasal 39 Badan Hukum Indonesia dan / atau Warga Negara Indonesia yang akan melaksanakan kegiatan usaha penampung limbah minyak atau bahan minyak dan beracun lainnya dari kapal, diatur dengan Keputusan Bupati. BAB XVII SUMBANGAN PIHAK KETIGA PELABUHAN Pasal 40 Pemilik barang curah, hasil tambang, hasil hutan, hasil pertanian dan barang berbahaya dan beracun yang pengangkutannya menggunakan fasilitas pelabuhan, dikenakan sumbangan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang sumbangan pihak ketiga yang pelaksanaanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB XVIII PANGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM Pasal 41 (1)
(2)
(3)
Pengawasan pelaksanaan dan Penyidikan atas Pelanggaran Peraturan Daerah Kepelabuhanan dilakukan oleh UPT (Unit Pelaksana Teknis), Kesatuan Penjagaan Pantai (KPP) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perhubungan Pemerintah Kabupaten Siak; UPT, KPP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perhubungan berada dibawah koordinasi dan Pengendalian Kepala Sub Dinas Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Siak; Tugas Pokok dan Fungsi UPT dan KPP diatur oleh Surat Keputusan Bupati. BAB XIX DEWAN MARITIM KABUPATEN Pasal 42
(1) (2)
(3) (4) (5)
Untuk memberi pertimbangan tentang masalah-masalah teknis kemaritiman di Daerah, di bentuk Dewan Maritim Kabupaten. Anggota Dewan Maritim Kota sebagaimana ayat (1) terdiri atas : 1. Unsur Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 2. Unsur Asosiasi Pelabuhan dan Dermaga Industri, APBMI, INSA, AFEKSI, PELRA; 3. Akademisi dan / atau Praktisi Kemaritiman. Masa Kerja Pengurus Dewan Maritim Kabupaten dimaksud ayat (1) selama 3 tahun; Dewan Maritim Kabupaten sebagaimana ayat (1) wajib memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah baik diminta maupun tidak diminta.; Pembentukan Dewan Maritim Kabupaten sebagaimana ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati. BAB XX
14
SANKSI Pasal 43 Keputusan terhadap ketentuan sebagaimana Pasal 15 ayat (1), Pasal 17, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, dan Pasal 39, dapat dikenakan sanksi Pencabutan Izin Pengoperasian Pelabuhan yang pelaksanaannya dengan Keputusan Bupati.
BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 44 (1)
(2) (4)
(5)
Pelabuhan yang telah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan selambat – lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak peraturan ini berlaku, wajib menyesuaikan dan mengajukan pembaharuan izin operasi, Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan berdasarkan Peraturan Daerah ini; Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Dermaga Untuk kepentingan Sendiri (DUKS) dinyatakan sebagai Pelabuhan Khusus; Pantai di wilayah Kabupaten Siak yang sudah menjadi Hak pengelolaan atas nama PT. (Persero) Pelindo I Cabang Pekanbaru pada pertama mulai berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi Hak Pengelolaan wilayah Kabupaten Siak, kecuali Hak Pengelolaan tersebut diatas tanah yang diperoleh dengan Pembelian oleh PT. (Persero) Pelindo I Cabang Pekanbaru. Instalansi bawah air dan saluran pengambilan pembuangan air sungai yang sudah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan selambat – selambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah, wajib menyesuaikan dan mengajukan izin operasi / penggunaan berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 45
Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 46 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.
Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 4 Mei 2004 BUPATI
S I A K,
H. ARWIN AS Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 6 Mei 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,
15
Drs. H. SAID HASYIM Pembina Utama Muda NIP. 010165255 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2004 NOMOR 13 SERI E
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG KEPELABUHANAN DAN JASA KEPELABUHANAN I.
UMUM Kabupaten Siak memiliki posisi yang startegis secara internasional dan dilalui aliran sungai Siak yang sangat menunjang perkembangan Kabupaten Siak pada masa yang akan datang sesuai dengan perencanaan Nasional sebagai Daerah pengembangan kawasan adalah untuk kegiatan Pelabuhan, Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata. Tentang alam tersebut terutama potensi sungai sebagai prasarana transportasi dengan kedalaman alamiah dan kecilnya pendangkalan serta posisi geografis yang berdekatan dengan jalur pelayaran Internasional Selat Malaka sangat menunjang bagi pengembangan pelabuhan. Dengan potensi ini, Pelabuhan merupakan Development agent yang mempunyai multiplier effect yang sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi dan pertumbuhan Kabupaten Siak. Sebagai Development Agent, pelabuhan di Kabupaten Siak dapat memberikan nilai tambah dari efisiensi biaya transportasi sehingga biaya produksi akan lebih rendah dan akhirnya mempengaruhi biaya yang harus di bayar masyarakat. Pengaruh lebih lanjut adalah daya tariknya terhadap investasi swasta dan penyerapan tenaga kerja sehingga akan menjadikan Kabupaten Siak sebagai pusat pertumbuhan yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Riau dan Nasional. Kondisi diatas dapat dicapai apabila ketentuan operasional sebagai Development Agent dipenuhi. Ketentuan tersebut diantaranya adalah persaingan usaha yang sehat dan kompetitif tanpa adanya pemberian monopoli kepada salah satu pihak yang akan berakibat tidak efisiennya biaya produksi (ekonomi biaya tinggi). Pencapaian kondisi ideal sebagaimana yang diharapkan, terdapat kendala karena adanya hal normative yang dilanggar dan akhirnya sangat merugikan secara keseluruhan karena multiplier effect yang diharapkan tidak terjadi. Hal normative tersebut adalah adanya monopoli yang dilakukan sebuah perusahaan (Corporate) yaitu PT. (Persero) Pelindo I. Pembangunan infrastruktur akan efektif dalam mendukung berbagai kegiatan apabila dalam pengejawantahan tata ruang merupakan satu – satunya yang terpadu dari fungsi-fungsi lingkungan hidup, aksesibilitas Transportasi, pola penyalahgunaan lahan dan efektitas interaksi kegiatan. Kondisi seperti tersebut diatas, belum dapat dicapai karena belum adanya pemisahan kewenangan pengelolaan baik tata ruang maupun administrasinya antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan PT. (Persero) Pelindo I sehingga terjadi ketidaksinkronan pengelolaan pembangunan dan pelabuhan yang ditandai dengan minimnya intrastruktur dari dan ke pelabuhan yang mengakibatkan beban pada
16
kawasan di luar pelabuhan seperti kemacetan, rusaknya jalan akibat beban yang berlebihan yang semuanya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Hal tersebut di atas harus segera diakhiri, dan untuk itu perlu adanya penataan ulang antara lain masalah kepelabuhan di Kabupaten Siak sesuai dengan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi dan menghilangkan praktek monopoli berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penataan tersebut diatas konsistensinya perlu didukung oleh Peraturan daerah yang kondusif.
Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Pasal 11 disebutkan Kewenangan Daerah Kota mencakup semua Kewenangan Pemerintah selain kewenangan yang terkecuali dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9. Dalam pasal 10 ayat (2) Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 ditetapkan Kewenangan Daerah di wilayah laut meliputi: a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut batas wilayah laut tersebut; b. Pengaturan kepentingan administrasi; c. Pengaturan tata ruang; d. Penegakan hukum terhadap pengaturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan oleh Pemerintah; d. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan; Bahwa dalam Pasal 119 undang-undang tersebut dinyatakan Kewenangan Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 11 berlaku juga dikawasan kita yang terletak di dalam Daerah Otonomi, yang meliputi antara lain Pengawasan Pelabuhan. Bahwa dalam Pasal 129 ayat (2) dinyatakan bahwa Instansi Vertikal selain yang mengenai bidang-bidang luar negeri, pertahanan keamanan, pengadilan, moneter dan fiscal serta agama menjadi Perangkat Daerah. II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 2 Ayat (1) Yang dimaksud dengan kewenangan di wilayah Perairan adalah sepanjang sungai / laut yang berada dalam wilayah Kabupaten Siak sebagaimana tercantum pada peta terlampir. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2)
17
Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas
Huruf d Yang dimaksud dengan Kelestarian Lingkungan adalah memperhatikan ketentuan – ketentuan tentang penanganan pencemaran dan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Huruf g Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan Pelabuhan Laut adalah Pelabuhan yang dapat dipergunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut yang meliputi kegiatan menaikan dan menurunkan penumpang dan atau kegiatan membongkar dan memuat barang. Huruf b Yang dimaksud dengan Pelabuhan Darat adalah Pelabuhan yang berlokasi di daratan dan tidak memiliki fasilitas dermaga yang dipergunakan untuk melayani angkutan barang ekspor dan impor yang semua prosedur administrasinya dapat dilaksanakan dipelabuhan tersebut dengan menyediakan perangkat yang dibutuhkan. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Huruf a yang dimaksud dengan fungsi Pemerintah adalah fungsi Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masingmasing. Huruf b Yang dimaksud dengan fungsi ekonomi Pelabuhan dan Penunjangnya adalah Kegiatan bisnis pelabuhan dan usaha lainnya yang menyangkut jasa kepelabuhanan. Pasal 7 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Ayat (2)
18
Yang dimaksud dengan Penyelenggara diberikan kewenangan penuh adalah untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan di pelabuhan yang telah ditetapkan sesuai dengan DLKr dan DLKp pelabuhan dimaksud. Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Yang dimaksud dengan memiliki kewenangan penuh dan tidak dapat dilimpahkan adalah bahwa kewenangan Pemerintah Daerah dimaksud bersifat Penuh, tidak terbagi-bagi dan tidak dapat di limpahkan ke pihak manapun. Pasal 9 Ayat (1) Yang dimaksud dengan lokasi untuk penyelenggaraan pelabuhan adalah wilayah daratan dan / atau perairan dengan batas-batas yang ditentukan dengan koordinat geografis. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 10 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Rencana Induk Pelabuhan adalah Master Plan dari Pelabuhan yang dibuat oleh masing – masing penyelenggara pelabuhan . Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (4) Cukup Jelas. Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 11 Ayat (1) Yang dimaksud batas-batas daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan adalah Pelabuhan ditetapkan dengan koordinat geografis untuk menjamin kegiatan kepelabuhanan. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4)
19
Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas
Pasal 14 Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan bahwa penyelenggara memanfaatkan wilayah perairan dan daratan yang telah ditetapkan dalam DLKr dan DLKp. Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal 15 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah Sarana, yang dibangun atau terbentuk secara alami yang berada di luar kapal yang berfungsi mambantu posisi dan / atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya dan / atau rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan berlayar. Ayat (2) Huruf a Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyedian Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah untuk memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran dalam pengoperasian pelabuhan. Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas . Huruf e Cukup Jelas. Pasal 16 Ayat (1) Yang dimaksud dengan Bangunan dalam ayat ini adalah Bangunan yang belum tercantum dalam Rencana Induk Pelabuhan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan Pengerukan adalah Pekerjaan Penggalian bawah air dan pemindah Material hasil galian pada kolam Pelabuhan dan Alur Pelayaran; Yang dimaksud dengan Reklamasi adalah kegiatan untuk mengembalikan kondisi daratan yang rusak atau berubah karena abrasi ke kondisi semula; Yang dimaksud dengan Tanah Timbul adalah daratan yang sebelumnya tidak ada, dikarenakan pengaruh alam manjadi ada; Yang dimaksud dengan Salvage adalah kegiatan pengangkatan kerangka kapal dan / atau muatannya baik dalam rangka keselamatan pelayaran maupun tujuan tertentu misalnya pengangkatan benda-benda berharga; Yang dimaksud dengan Kegiatan Bawah Air adalah berupa pembangunan, pemasangan konstruksi dan atau instalasi yang dilakukan di bawah air;
20
Sepanjang Peraturan daerah mengenai pengaturan Izin kegiatan reklamasi dan pengurungan belum ada, maka izin kegiatan dimaksud dikeluarkan oleh walikota setelah memperoleh persetujuan DPRD. Ayat (3) Angka 1 Cukup Jelas. Angka 2 Cukup Jelas. Angka 3 Cukup Jelas
Angka 4 Yang dimaksud dengan Kelestarian Lingkungan adalah pemeliharaan bukan untuk setiap kali kegiatan melayani kepentingan umum, namun cukup pada saat pertama kali melayani kepentingan umum dimaksud. Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 26 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 27
21
Ayat (1) Ketentuan yang berlaku dalam ayat ini adalah bahwa kegiatan – kegiatan tersebut dapat dilakukan Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing penyelenggara dimaksud. Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas.
Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup Jelas Huruf h Cukup Jelas Huruf i Cukup Jelas Huruf j Cukup Jelas Huruf k Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan Pelayaran Jasa Pemanduan Kapal-kapal yang dilakukan oleh petugas Pandu alam proses sandar maupun lepas sandar diperairan wajib pandu; Yang dimaksud dengan Jasa Kapal Tunda adalah kegiatan menunda kapal yang akan sandar atau lepas sandar yang dilakukan dengan kapal tunda. Pasal 28 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Pasal 29 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 30 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas
22
Pasal 31 Cukup Jelas. Pasal 32 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal 33 Cukup Jelas Pasal 34 Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan Pengembalian Biaya dan Investasi adalah bahwa dalam penetapan tarif pelayanan jasa kepalabuhanan harus memperhatikan kepentingan dari penyelenggara pelabuhan yang telah mengeluarkan investasi dalam pembangunan pelabuhan dan biaya untuk pengoperasian serta perawatan. Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 37 Ayat (1) Dalam penetapan tafif jasa kepelabuhanan memperhatikan usulan dari Penyelenggara Pelabuhan berkaitan dengan struktur biaya investasi dan pengoperasian masing-masing pelabuhan. Ayat (2) Ketentuan ini dimaksudkan bahwa atas pelayanan jasa kepelabuhanan, pemungutan dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan; Atas pelayanan jasa kepelabuhanan dimaksud dikenakan pajak atau retribusi, Pajak atau retribusi tidak dapat dikenakan pada jenis jasa yang sama.
23
Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup Jelas
Pasal 39 Cukup Jelas. Pasal 40 Cukup Jelas. Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2), Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 43 Cukup Jelas. Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 45 Cukup Jelas Pasal 46
24
Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2004
Lampiran Nomor Tentang
: Peraturan Daerah Kabupaten Siak. : : Kepelabuhanan dan Jasa Kepelabuhanan. TARIF DASAR JASA KEPELABUHANAN TARIF
URAIAN JASA KEPELABUHANAN 2. Jasa Labuh a. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan 1) Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga - Kapal angkutan laut luar negeri - Kapal angkutan laut dalam negeri - Kapal pelayaran rakyat/ kapal perintis - Kapal angkutan laut luar negeri - Kapal angkutan dalam negeri - Kapal pelayaran rakyat/ kapal perintis 2) Kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga - Kapal angkutan laut luar negeri - Kapal angkutan laut dalam negeri - Kapal pelayaran rakyat/ kapal perintis b. Retribusi Pangkalan Kendaraan di atas Air Kelas I Golongan A : Motor temple penangkap ikan dan pengangkut barang/ orang semua ukuran 1. Isi Kotor kurang dari 10 m3 2. Isi Kotor 10 m3 ke atas dan kurang dari 20 m3 3. Isi Kotor 20 m3 ke atas Kelas II Golongan A : Perahu motor temple semua ukuran digunakan untuk pesiar, rekreasi, darma wisata, kepentingan olah raga serta kepentingan social 1. Isi Kotor kurang dari 10 m3 2. Isi Kotor 10 m3 ke atas dan kurang dari 20 m3 3. Isi Kotor 20 m3 ke atas 3.
Jasa Tambat a. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan 1) Tambatan Dermaga (besi, beton, dan kayu) - Kapal angkutan laut luar negeri - Kapal angkutan laut dalam negeri - Kapal pelayaran rakyat/ kapal perintis 2) Tambatan Bresthing, Dolphin, Pelampung - Kapal angkutan laut luar negeri - Kapal angkutan laut dalam negeri - Kapal pelayaran rakyat/ kapal perintis
KETERANGAN
US$ Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
0.035 40 20 400 200 100
Per GT Perkunjungan Per GT Perkunjungan Per GT Perkunjungan Per GT Perbulan Per GT Perbulan Per GT Perbulan
US$ Rp. Rp.
0.18 20 100
Per GT Perkunjungan Per GT Perkunjungan Per GT Perkunjungan
Rp. Rp. Rp.
500 750 750
Per sekali Masuk Per sekali Masuk Per sekali Masuk
Rp. Rp. Rp.
500 750 750
Per sekali Masuk Per sekali Masuk Per sekali Masuk
US$ Rp. Rp.
0.035 30 15
Per GT per Etmal Per GT per Etmal Per GT per Etmal
US$ Rp.
0.02 20
Per GT per Etmal Per GT per Etmal
25
3)
4.
Tambatan Pinggiran/ talud - Kapal angkutan laut luar negeri - Kapal angkutan laut dalam negeri - Kapal pelayaran rakyat/ kapal perintis Jasa Pelayanan Barang a. Jasa Dermaga Barang yang dibongkar/ dimuat melalui Pelabuhan - Barang Eksport dan Import - Barang antar pulau : (1) Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula) (2) Barang lainnya - Hewan : (1) Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya (2) Kambing, Babi dan sejenisnya b.
c.
Jasa Penumpukan 1) Gudang Tertutup 2) Lapangan 3) Penyimpanan Hewan 1) Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya 2) Kambing, Babi dan sejenisnya 4) Peti Kemas (Container) (1) Ukuran 20’ - Kosong - Isi (2) Ukuran 40’ - Kosong - Isi (3) Ukuran di atas 40’ - Kosong - Isi Jasa Pelayanan Alat 1. Apabila menggunakan alat yang dimiliki pelabuhan a. Alat Mekanik (1) Sewa Forklit - s/d 2 ton - Lebih dari 2 ton s/d 3 ton - Lebih dari 3 ton s/d 6 ton - Lebih dari 6 ton s/d 7 ton - Lebih dari 7 ton s/d 10 ton - 10 ton ke atas (2) Sewa Kren Derek (Mobil Crane) - s/d 3 ton - Lebih dari 3 ton s/d 7 ton - Lebih dari 7 ton s/d 15 ton - Labih dari 16 ton s/d 25 ton - 25 ton ke atas (3) Motor Boat - s/d 60 PK - Lebih dari 61 PK b. Alat Non Mekanik Gerobak Dorong 2.
d.
Apabila menggunakan alat yang bukan dimiliki pelabuhan
Pelayanan Jasa Lainnya 1. Sewa Tanah dan penggunaan perairan a) Untuk bangunan-bangunan industri Galangan dan Dock Kapal - Persewaan tanah pelabuhan - Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air b) Untuk bangunan industri/ perusahaanperusahaan - Persewaan tanah pelabuhan - Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air c) Untuk kepentingan lainnya - Toko, Warung dan sejenisnya - Perumahan Penduduk 2. Pelayanan terminal penumpang kapal laut a) Terminal penumpang berangkat
Rp. US$ Rp. Rp.
10
Per GT per Etmal
0.005 10 5
Per GT per Etmal Per GT per Etmal Per GT per Etmal
Per ton per m2 Rp.
550
Per ton per m2
Rp.
175
Per ton per m2
Rp.
350
Per ton per m2
Rp. Rp.
350 200
Per ekor Per ekor
Rp. Rp.
80 60
Rp. Rp.
200 125
Per ekor per hari Per ekor per hari
Rp. Rp.
1.500 3.000
Per unit per hari Per unit per hari
Rp. Rp.
3.000 6.000
Per unit per hari Per unit per hari
Rp. Rp.
6.000 12.000
Per unit per hari Per unit per hari
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
5.000 6.500 7.500 13.000 22.000 23.000
Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
5.000 12.000 35.000 45.000 65.000
Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam Per unit per jam
Rp. Rp.
22.000 32.000
Per unit per jam Per unit per jam
Rp.
500
Per unit per jam
Per ton per m3/ hari Per ton per m3/ hari
20 %
Dari Pendapatan pelayanan alat
Rp. Rp.
1.000 500
Per unit per jam Per unit per jam
Rp. Rp.
1.500 500
Per m2 per tahun Per m2 per tahun
Rp.
500
Jasa
Per orang
26
b) Pengantar/ penjemputan Tanda masuk orang dan tanda masuk kendaraan a) Tanda masuk orang - Tanda Masuk harian b) Tanda masuk kendaraan 1. Tanda Masuk Harian untuk kendaraan bermotor roda dua untuk kendaraan bermotor roda empat untuk kendaraan bermotor beroda enam ke atas untuk Kendaraan tidak bermotor 2. Tanda Masuk Tetap untuk kendaraan bermotor roda dua untuk kendaraan bermotor roda empat untuk kendaraan bermotor beroda enam ke atas - untuk Kendaraan tidak bermotor
Rp.
300
Per orang/ sekali masuk
Rp. Rp.
1.000 500
Per orang Per orang/ sekali masuk
Rp.
1.000
Per orang/ sekali masuk
Rp.
500
Per Kend/ sekali masuk
Rp.
1.000
Per Kend/ sekali masuk
Rp.
1.500
Per Kend/ sekali masuk
Rp.
500
Per Kend/ sekali masuk
Rp.
15.000
Per Kend/ Bulan
PENERIMAAN UANG PERKAPALAN (PUP) 1. Pemeriksaan dan sertifikat yang berkaitan dengan keselamatan kapal sampai dengan GT 35 2. Pelaksanaan pengukuran kapal dan penertiban surat ukur sampai dengan GT 35 3. Pelaksana audit dan penerbitan sertifikat Document Of Compliance (DOC) dan safety Management Certificate (SMC) a. dokumen penyusunan manajemen perusahaan (DOC) b. Sertifikat manajemen pengoperasian kapal (SMC) sampai dengan GT 35 4. Pengesahan gambar kapal sampai dengan GT 35 5. Penelitian Dokumen Kepelautan dan dokumen kapal s/d GT 35 selain Sertifikat a. Dokumen Kepelautan b. Dokumen status hukum kapal Surat tanda kebangsaan Akte pendaftaran 6. Pengawasan barang berbahaya b. Kurang dari 6 jam c. Lebih dari 6 jam s/d 12 jam d. Lebih dari 12 jam untuk tiap jam ditambah 7. Pemeriksaan kapal asing (Port State Control) 8. Penerbitan Buku Pelaut untuk Kapal < 35 GT 9. Penerbitan SIB a. sampai dengan 7 GT b. 7 sampai dengan 15 GT c. 15 sampai dengan 25 GT d. 25 sampai dengan 35 GT
Rp.
30.000
Per Kend/ Bulan
Rp.
45.000
Per Kend/ Bulan
Rp.
15.000
Per Kend/ Bulan
Rp.
10.000
Per kapal
Rp.
25.000
Per kapal
Rp.
50.000
Per perusahaan
Rp.
25.000
Per kapal
Rp.
15.000
Per kapal
Rp.
10.000
Per dokumen
Rp. Rp.
50 100
Per GT Per GT
Rp. Rp. Rp. US$ Rp.
100 150 50 250 LS
Per GT Per GT Per GT Per kapal Per orang
Rp. Rp. Rp. Rp.
2.500 10.000 15.000 25.000
Per kapal Per kapal Per kapal Per kapal
Rp.
10.000
M2 dermaga
Rp.
1.000.000
Per tahun
Rp. Rp. Rp. Rp.
1.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Per tahun Per tahun Per tahun
Rp.
2.000.000
Rp.
2.000.000
Rp.
2.000.000
Rp.
2.000.000
Rp.
2.000.000
3.
PEMBERIAN IZIN 1. Izin pembangunan baru/ perpanjangan Pelabuhan Khusus / DUKS 2. Izin operasi DUKS tidak termasuk sewa perairan : a. Luas lantai dermaga s/d 80 m3 b. Luas lantai dermaga 80 m2 s/d 160 m2 c. Luas lantai dermaga diatas 160 m2 3. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dalam Kabupaten/ Kota 4. Izin operasi Perusahaan Non Pelayaran (SIOPNP) angkutan laut khusus dalam Kabupaten/ kota 5. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPPER) dalam Kabupaten/ Kota 6. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dalam Kabupaten/ Kota 7. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dalam Kabupaten/ Kota 8. Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dalam kabupaten/ Kota 9. Izin Usaha Tally dalam Kabupaten/ Kota 10. Izin Pembangunan Fasilitas Depo Peti Kemas 11. Izin Usaha Depo Peti Kemas 12. Izin Operasi Depo Peti Kemas 13. Izin Reklamasi 14. Izin Pengerukan
27
15. 16. 17.
Izin Operasi Galangan/ Bengkel Kapal Pemberian rekomendasi pengisian BBM di Pelabuhan Khusus / Dermaga Khusus (DUKS) Sewa Perairan untuk Bangunan dan Kegiatan lainnya diatas air.
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
2.000.000 100 100 2.000.000 1.000 1.000 5.000.000 3
Rp.
500
M2 lapangan peti kemas M2 lapangan peti kemas Per tahun M2 luas Reklamasi M3 Per Tahun Per Liter M2 Per Tahun
Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura Pada Tanggal :
BUPATI SIAK
H. ARWIN AS,SH
Disidangkan di Tanggal
: Siak Sri Indrapura :
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK
Drs. H. SAID HASYIM Pembina Tk. I NIP. 010165255
28
