BUPATI SIAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) KAWASAN INDUSTRI TANJUNG BUTON DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, B U P A T I S I A K, Menimbang :
a. bahwa sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Kawasan Tanjung Buton telah ditetapkan sebagai Pusat Pengembangan Industri yang diharapkan dapat mendorong perekonomian dan perbaikan struktur Industri di Kabupaten Siak; b. bahwa untuk hal diatas Tanjung Buton telah ditetapkan sebagai Kawasan Industri dengan misi utama : memanfaatkan seefektif mungkin potensi keunggulan lokasi untuk pembangunan Kawasan Industri, menyediakan sarana dan prasarana Industri dan Pelabuhan yang mampu memberikan pelayanan bagi Kawasan Industri, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pendapatan masyarakat dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan Kabupaten Siak dengan Kabupaten/Kota disekitarnya dalam menangkap peluang pengembangan Industri; c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk institusi Pengelola Kawasan Industri Tanjung Buton dalam bentuk Perseoran Terbatas (PT); d. bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah maka pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diatur dengan Peraturan Daerah; e. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perseroan Terbatas (PT) Kawasan Industri Tanjung Buton.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145); 9. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri; 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak. 2002 – 2011; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Siak. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kabupaten Siak Tahun 2002-2006. Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK, MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK, TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD), PERSEROAN TERBATAS (PT), KAWASAN INDUSTRI TANJUNG BUTON BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Siak; 2. Kabupaten adalah Kabupaten Siak;
3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
15.
16.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak; Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Siak; Perseroan Terbatas (PT) Kawasan Industri Tanjung Buton untuk selanjutnya disebut PT. Kawasan Industri Tanjung Buton, adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan pengelolaan, pengembangan dan pengendalian Kawasan Industri Tanjung Buton; Organ PT. Kawasan Industri Tanjung Buton adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris; Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kawasan Industri Tanjung Buton; Direksi adalah Direksi PT. Kawasan Industri Tanjung Buton; Komisaris adalah Komisaris PT. Kawasan Industri Tanjung Buton; Pegawai adalah Pegawai PT. Kawasan Industri Tanjung Buton; Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Kawasan Industri Tanjung Buton; Saham adalah bukti kepemilikan modal pada PT. Kawasan Industri Tanjung Buton; Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi, menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan rekayasa Industri; Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh institusi Kawasan Industri yang telah memiliki ijin usaha Kawasan Industri; Pembangunan Kawasan Industri adalah pembangunan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan Industri daerah, memberikan kemudahan bagi kegiatan Industri, mendorong kegiatan Industri untuk berlokasi di Kawasan Industri dan meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan. BAB II PENDIRIAN Pasal 2
(1)
(2)
Berdasarkan Peraturan Daerah ini, didirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. Kawasan Industri Tanjung Buton, yang selanjutnya disebut PT. Kawasan Industri Tanjung Buton; Bupati diberi wewenang untuk melaksanakan pendirian PT. Kawasan Industri Tanjung Buton sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Perda ini disahkan. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3
(1)
(2)
Maksud dibentuk PT. Kawasan Industri Tanjung Buton adalah untuk mengelola, mengembangkan dan mengendalikan Kawasan Industri Tanjung Buton secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan; Tujuan dibentuk PT. Kawasan Industri Tanjung Buton adalah : a. Memanfaatkan seefektif mungkin potensi dan keunggulan lokasi Tanjung Buton untuk pembangunan pusat pengembangan Industri Kabupaten Siak dan sekitarnya; b. Menyediakan prasarana dan sarana penunjang pembangunan industri yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada para investor di kawasan Tanjung Buton; c. Mengembangkan kerjasama antara Kabupaten Siak dengan Kabupaten/Kota sekitarnya dalam menangkap peluang pengembangan industri;
d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Siak dan Kabupaten/Kota sekitarnya; e. Meningkatkan kesempatan kerja, khususnya bagi penduduk lokal serta menjamin terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan. BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN USAHA Pasal 4 (1) (2)
PT. Kawasan Industri Tanjung Buton berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Siak; PT. Kawasan Industri Tanjung Buton dapat mendirikan kantor cabang dan perwakilan perusahaan di luar Kabupaten Siak apabila dianggap perlu oleh Direksi atas persetujuan RUPS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5
(1)
(2)
Ruang lingkup kegiatan usaha PT. Kawasan Industri Tanjung Buton adalah sebagai berikut : a. Mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Kawasan Industri Tanjung Buton; b. Merencanakan dan membangunan prasarana, sarana dan fasilitas untuk pengembangan Kawasan Industri Tanjung Buton; c. Menampung dan meneliti permohonan pengusaha yang berusaha di Kawasan Industri Tanjung Buton; d. Menjamin agar tata cara perijinan dan pelayanan jasa-jasa yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan dalam menjalankan usahanya di Kawasan Industri Tanjung Buton dapat berjalan lancar dan tertib, serta segala sesuatunya dapat menumbuhkan minat para pengusaha untuk menanamkan modalnya di Kawasan Industri Tanjung Buton; e. Menjalankan semua ketentuan Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan Pengelolaan Kawasan Industri Tanjung Buton; f. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah, yang berwenang memberikan perijinan dan fasilitas usaha dalam Kawasan Industri Tanjung Buton; g. Mengembangkan komunikasi yang sebaik mungkin dengan para pengusaha yang berusaha di dalam Kawasan Industri Tanjung Buton; h. Melakukan kegiatan usaha lainnya guna menunjang kegiatan huruf a sampai dengan huruf g ayat (1) Pasal ini. Untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PT. Kawasan Industri Tanjung Buton dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan atau dengan pihakpihak lain (swasta) dari Dalam Negeri dan atau Luar Negeri atas persetujuan RUPS. BAB V MODAL DASAR DAN SAHAM Pasal 6
(1) (2) (3) (4)
(5)
Modal Dasar PT. Kawasan Industri Tanjung Buton dituangkan dalam akte Pendirian; Perubahan nilai Modal Dasar untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Semua asset Pemerintah Kabupaten Siak yang berada pada Kawasan Industri Tanjung Buton diperhitungkan sebagai Saham Pemerintah Kabupaten Siak; Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak dalam modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Siak yang dipisahkan. Saham Pemerintah Kabupaten Siak pada PT. Kawasan Industri Tanjung Buton minimal 51% (limapuluh satu perseratus).
Pasal 7 (1) (2) (3) (4)
(5)
Saham yang dikeluarkan oleh PT. Kawasan Industri Tanjung Buton adalah saham atas nama; Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS; Penyertaan Saham dari pihak/lembaga lain dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Ketentuan dan Peraturan tentang Daftar Pemegang Saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham, diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh kepada semua keputusan yang ditetapkan secara sah oleh RUPS.
BAB VI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)
RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi; RUPS pelaksanaan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya; Pelaksanaan RUPS wajib dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun; RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun tutup buku perusahaan; RUPS lainnya dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan; RUPS dipimpin oleh Direksi atau Komisaris; Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan suara terbanyak sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; Tata Tertib Penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama berpedomankan pada Anggaran Dasar. BAB VII DIREKSI Pasal 9
(1)
(2)
(3)
(4) (5)
PT. Kawasan Industri Tanjung Buton dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih. Apabila diangkat lebih dari seorang Direktur maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama; Direksi diangkat oleh Komisaris dari calon-calon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, dengan kemungkinan dapat diangkat kembali, yang sebelumnya telah mengikuti ujian dan dinyatakan lulus oleh Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test); Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud oleh ayat (2) Pasal ini, dibentuk oleh Komisaris dengan anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, yang terdiri dari : a. Pemegang saham; b. DPRD Kabupaten Siak yang ditetapkan oleh Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Siak; c. Tenaga Ahli/Independen. Dalam hal Calon Direksi dari Pegawai Negeri, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status Kepegawaiannya; Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1); b. Bagi yang berasal dari swasta mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (Referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
(6) (7)
c. Membuat dan menyajikan proposal tentang Visi, Misi, dan Strategi Perusahaan; d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar. Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar; Untuk yang pertama kalinya Direksi ditetapkan oleh Bupati Siak untuk masa jabatan sebagaimana ayat (2) Pasal ini dan dapat diangkat kembali sesuai dengan Anggaran Dasar. BAB VIII KOMISARIS Pasal 10
(1) (2) (3) (4) (5)
Komisaris terdiri dari seorang atau lebih. Apabila lebih dari seorang Komisaris maka seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama; Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Komisaris Utama ditunjuk oleh Pemegang Saham Mayoritas; Prosedur dan dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar; Untuk yang pertama kalinya Komisaris ditetapkan oleh Bupati Siak untuk masa jabatan sebagaimana ayat (2) Pasal ini dan dapat diangkat kembali sesuai dengan Anggaran Dasar. BAB IX KEPEGAWAIAN Pasal 11
(1)
(2)
Pegawai PT. Kawasan Industri Tanjung Buton diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Komisaris sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan PT. Kawasan Industri Tanjung Buton; Kedudukan, kewajiban dan hak pegawai PT. Kawasan Industri Tanjung Buton diatur oleh Direksi atas persetujuan Komisaris sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan keuangan PT. Kawasan Industri Tanjung Buton. BAB X TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Pasal 12
(1) (2) (3) (4)
(5)
Tahun Buku PT. Kawasan Industri Tanjung Buton adalah Tahun Takwin; Rencana Kerja dan Anggara Biaya disusun dan diajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan; Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku ditutup; Pada setiap penutupan tahun buku Direksi berkewajiban membuat dan menyampaikan Laporan Keuangan PT. Kawasan Industri Tanjung Buton, yang terdiri atas Neraca dan Perhitungan Rugi Laba yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang ditunjuk Komisaris; Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi wajib membuat dan menyampaikan Laporan Tahunan untuk diajukan dan dibahas pada RUPS Tahunan. BAB XI PEMBAGIAN LABA BERSIH Pasal 13
(1)
Laba bersih ditetapkan oleh RUPS;
(2)
Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh RUPS; Laba bersih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten Siak disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Siak.
(3)
BAB XII PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN Pasal 14 (1)
Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan PT. Kawasan Industri Tanjung Buton ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Tata cara penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dituangkan didalam Anggaran Dasar.
(2)
BAB XIII PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI Pasal 15 (1). (2).
Pembubaran dan Likwidasi PT. Kawasan Industri Tanjung Buton diputuskan oleh RUPS dan Penetapan Pengadilan; Tata cara pembubaran dan Likwidasi sebagaimana dimaksudkan ayat (1) Pasal ini, dituangkan dalam Anggaran Dasar. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
Hal-hal yang belum diatur pada Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS. Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak. Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 4 Mei 2004 B U P A T I S I A K, Dto
H. ARWIN. AS Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 6 Mei 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK, Dto,
Drs. H. SAID HASYIM Pembina Utama Muda NIP. 010165255 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2004 NOMOR 11 SERI E
