BUPATI SIAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI JASA FERRY PENYEBERANGAN KOTA SIAK SRI INDRAPURA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIAK, Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pemakai jasa Ferry Penyeberangan Kota Siak Sri Indrapura serta memberikan suatu kepastian Hukum bagi pemakai jasa angkutan penyeberangan perlu diambil langkahlangkah penertiban terhadap tarif; bahwa untuk penetapan Tarif Ferry Penyeberangan dimaksud, perlu adanya suatu ketetapan tarif angkutan umum dan penumpang/barang pada lintasan penyeberangan Kota Siak Sri Indrapura dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Siak.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); Peraturan Pemerintah Nomor 82 Ttahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145 ); 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan pendapatan Lain-lain;
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG RETRIBUSI JASA FERRY PENYEBERANGAN KOTA SIAK SRI INDRAPURA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Kepala Daerah adalah Bupati Siak; Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; Daerah adalah Kabupaten Siak; Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan; Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komenditer, perseroan lainnya, BUMN, atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, konsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk Badan lainnya; Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan; Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu; Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan; Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; Surat Ketetapan Retribusi, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi; Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda; Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundangundangan Retribusi; Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkannya; BAB II NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Jasa Ferry Penyeberangan Kota Siak Sri Indrapura dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas penyeberangan milik Pemerintah Daerah. Pasal 3 Objek Retribusi adalah setiap pelayanan penyediaan fasilitas penyeberangan milik Pemerintah Daerah yang meliputi : a. Penggunaan Pelataran Parkir dan Dermaga Penyeberangan; b. Penggunaan Ferry Penyeberangan. Pasal 4 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas penyeberangan. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Jasa Ferry Penyeberangan Kota Siak Sri Indrapura sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan barang yang menggunakan Fasilitas Ferry Penyeberangan.
BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan pelayanan, untuk pengendalian permintaan dan penggunaan Jasa Ferry Penyeberangan dalam rangka memperlancar lalu lintas penyeberangan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 Struktur dan besarnya tarif dasar retribusi dan asuransi ditetapkan sebagai berikut : No
Golongan
Tarif Dasar (Rp)
Asuransi (Rp)
Tarif Yang Berlaku (Rp)
Keterangan
Kendaraan (umum/ pribadi) 1.
Golongan II A
850,-
150,-
1.000,-
Golongan II
1.850,-
150,-
2.000,-
B
7.100,-
400,-
7.500,-
Golongan III
14.500,-
500,-
15.000,-
II
Golongan IV
100.000,-
-
-
III
Kendaraan
1.450,-
50,-
1.500,-
Milik Pemda
Per Unit * ) Per Unit *) Per Unit *) Per Unit *) Per Unit/ Tahun Per Ton
Barang/ Hewan
*) dalam keadaan kosong (tidak bermuatan) BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Wilayah pemungutan retribusi adalah Daerah Kabupaten Siak. BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI (1). (2). (3). (4).
Pasal 10 Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan; Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah; Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.
BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 11 Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB X TATA CARA PENAGIHAN Pasal 12 (1). Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
(2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang; (3). Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk setelah dikurangi asuransi. BAB XI PENGELOLAAN FERRY PENYEBERANGAN KOTA SIAK SRI INDRAPURA Pasal 13 (1). Pengelolaan Ferry Penyeberangan Kota Siak Sri Indrapura dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Siak atau Instansi lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; (2). Penentuan tempat penyeberangan ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan Instansi terkait; (3). Penetapan tempat penyeberangan harus memperhatikan : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK); Keselamatan dan kelancaran lalu lintas; Kebersihan dan keindahan lingkungan; Kemudahan bagi pengguna jasa.
BAB XII
INSTANSI PEMUNGUT Pasal 14 Instansi pemungut adalah Dinas Perhubungan atau Instansi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 15 (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi tertutang; (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XIV PENYIDIKAN Pasal 16 (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; (2). Wewenang penyidik sebagaiman dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah : Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c; Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; Menghentikan penyidikan; Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3). Penyidikan sebagaimana hasil penyidikan ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak. Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 17 Januari 2004 B U P A T I S I A K,
H. ARWIN. AS
Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 19 Januari 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,
Drs. H. SAID HASYIM Pembina Tk.I NIP. 010165255 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2004 NOMOR 2 SERI C
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI JASA FERRY PENYEBERANGAN KOTA SIAK SRI INDRAPURA
I. PENJELASAN UMUM Bahwa selama ini Retribusi Jasa Ferry Penyeberangan Kota Siak Sri Indrapura diatur dengan Keputusan Bupati Siak dan untuk meningkatkan pelayanan, keamanan, ketertiban serta memberikan suatu kepastian Hukum bagi pemakai Jasa Ferry Penyeberangan perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah. Bahwa dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya penerimaan Retribusi Jasa Ferry Penyeberangan Kota Siak Sri Indrapura
serta dapat dipungut, dipergunakan dan dimanfaatkan untuk ikut mensukseskan pembangunan Daerah Kabupaten Siak dan dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah dari sektor retribusi.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cikup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Kendaraan (umum / pribadi) Golongan II A adalah Kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) Golongan II B adalah Kendaraan bermotor roda tiga (bemo, bajay dan sejenisnya). Golongan III adalah Sedan Pick Up, Jeep, Minibus, Minicup, Mikrobus, Station Wagon dan sejenisnya. Golongan IV adalah Bus, Truck/Truck Tangki ukuran sedang. Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas
Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2 TAHUN 2004
