BUPATI SIAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIAK, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274); 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK DAN BUPATI SIAK MEMUTUSKAN : MENETAPKAN
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Siak; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota; 6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 10. Panitia Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh BPD yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa. 11. Bakal Calon Kepala Desa, selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat desa yang berdasarkan hasil penjaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa; 12. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon yang ditetapkan oleh BPD sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan;
13. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa; 14. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa yang sifatnya sementara disebabkan karena Kepala Desa berhalangan tetap; 15. Pelaksana Tugas Kepala adalah seorang pejabat yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Camat untuk menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa selama Kepala Desa berhalangan tidak tetap; 16. Pemilih adalah penduduk Desa bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Desa; 17 Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik secara administratif maupun penilaian kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Kepala Desa; 18. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Kepala Desa; 19. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara; 20. Tim Monitoring adalah DPRD dan Pemerintah Kabupaten Siak. BAB II PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Pertama Pemilihan Kepala Desa Pasal 2 (1) (2)
BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan; BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa. Pasal 3
(1)
(2) (3) (4)
BPD melaksanakan rapat untuk membentuk panitia pemilihan yang dihadiri oleh unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat dan dapat dihadiri oleh Camat selaku pembimbing dan pengarah; Keanggotaan panitia pemilihan terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat; Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendaharawan, Seksi-seksi, dan beberapa orang anggota sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD; Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat. Pasal 4
(1)
(2)
Anggota Panitia Pemilihan yang berhalangan atau berkeinginan untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan; Penggantian anggota panitia pemilihan dapat dilakukan berdasarkan keputusan BPD atas usul Ketua Panitia Pemilihan. Pasal 5
(1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang : a. Menyusun rencana kerja dan rencana biaya pemilihan; b. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan yang telah ditentukan; c. Menerima pendaftaran dan kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
d. Melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku; e. Mengajukan nama-nama Bakal Calon Kepala Desa kepada BPD untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa; f. Menetapkan tempat, jadwal, tata tertib dan mekanisme kampanye bagi Calon Kepala Desa; g. Melaksanakan pendaftaran pemilih, menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih; h. Menetapkan jadwal pemilihan setelah dikonsultasikan dengan BPD dan Camat; i. Mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan tanda gambar masing-masing; j. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara; k. Membuat Berita Acara Pemilihan; l. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD. (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mempunyai kewajiban : a. Memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara; b. Melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; c. Mempertanggungjawabkan penggunaan biaya pemilihan kepada BPD. Pasal 6 Pemilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut : a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Penduduk dan/atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Pejabat yang berwenang; b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah pada saat pendataan; c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; d. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. Bagian Kedua Tata Cara Pencalonan Kepala Desa Paragraf 1 Persiapan Pencalonan Kepala Desa Pasal 7 Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan : a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah; c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat; d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran; e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir; g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 2 (dua) kali masa jabatan; j. Berkelakukan baik, jujur dan adil. Pasal 8 (1) PNS, Anggota TNI / POLRI dan Pegawai Swasta yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, juga harus mendapat persetujuan tertulis dari atasan yang berwenang; (2) PNS, Anggota TNI / POLRI dan Pegawai Swasta yang terpilih menjadi Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya. Paragraf 2 Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Pasal 9 (1) Penduduk Desa yang berminat untuk menjadi bakal calon harus mengajukan surat permohonan yang ditanda tangani di atas materai kepada Panitia Pemilihan, dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut : a. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; b. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang dilegalisir oleh Camat setempat; c. Photo Copy Kartu Keluarga, yang dilegalisir oleh Camat setempat; d. Pas Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar; e. Photo copy Akte Kelahiran, yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; f. Photo copy Ijazah atau STTB yang dilegalisir oleh Instansi yang berwenang; g. Daftar Riwayat Hidup; h. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia; i. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas setempat; j. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya dari Pengadilan Negeri setempat; k. Surat Izin/persetujuan secara tertulis dari atasan yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI / POLRI dan Pegawai Swasta; (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga). Pasal 10 (1) Dalam rangka penjaringan Bakal Calon, Panitia Pemilihan membuat pengumuman kepada masyarakat di tempat-tempat terbuka, disertai dengan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh Bakal Calon; (2) Penjaringan Bakal Calon berlangsung selama 15 (lima belas) hari dan menghasilkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Bakal Calon yang memenuhi persyaratan; (3) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari belum dapat dijaring Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebanyak 2 (dua) orang, maka masa penjaringan diperpanjang 15 (lima belas) hari lagi; (4) Dalam hal sampai dengan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada Bakal Calon yang memenuhi syarat, maka penjaringan Bakal Calon ditunda paling lama 3 (tiga) bulan. Pasal 11 (1) Panitia Pemilihan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon secara teliti sesuai pesyaratan yang telah ditentukan; (2) Pendaftaran Bakal Calon ditolak apabila batas waktu penjaringan sudah berakhir. Pasal 12 Anggota BPD dan Perangkat Desa lainnya yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon harus terlebih dahulu mengambil cuti selama proses pemilihan Kepala Desa berlangsung, yang dibuktikan dengan izin tertulis dari Camat atas nama Bupati.
Paragraf 3 Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Pasal 13 (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penyaringan terhadap Bakal Calon segera setelah penutupan penyaringan; (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertulis dan lisan; (3) Materi penyaringan secara tertulis meliputi : a. Materi Dasar terdiri dari Pancasila dan UUD 1945; b. Materi Pokok terdiri dari Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat; c. Pengetahuan tambahan seperti Pengetahuan Umum, Pengetahuan Adat-istiadat, Pengetahuan Keagamaan dan Pengetahuan lain yang dianggap perlu. (4) Penyaringan secara lisan dilaksanakan dalam bentuk wawancara untuk mengetahui motivasi, visi dan misi Bakal Calon dalam membangun Desa, dan/atau dalam bentuk tes kemampuan berpidato; (5) Untuk menjamin kerahasiaan dan netralitas dalam ujian penyaringan, materi ujian dan pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan pelaksananya dilakukan bersama dengan Panitia Pemilihan; (6) Seorang Bakal Calon dapat dinyatakan lulus apabila hasil ujian penyaringan telah memenuhi standart nilai 6,0 (enam koma nol); (7) Dalam kondisi tertentu standart nilai kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat disesuaikan dengan kebutuhan Desa bersangkutan berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan; (8) Hasil ujian penyaringan disampaikan kepada Bakal Calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan. Pasal 14 (1) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dituangkan kedalam Berita Acara penyaringan Bakal Calon yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dan selanjutnya dilaporkan kepada BPD; (2) Calon Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Berita Acara Penyaringan Bakal Calon dari Panitia Pemilihan, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang; (3) Apabila Bakal Calon yang dinyatakan lulus dalam penyaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (6) dan Pasal 14 ayat (2), maka Panitia Pemilihan dapat menentukan kelulusan berdasarkan rangking nilai tertinggi; (4) Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat disertai 1 (satu) berkas persyaratan administrasi Calon; (5) Apabila Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan mengundurkan diri atau meninggal dunia tidak diperbolehkan adanya Calon Pengganti sepanjang jumlah Calon Kepala Desa masih tersisa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. Bagian Ketiga Pendaftaran Pemilih Pasal 15 (1) Penduduk Desa yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didaftar atau mendaftarkan diri sebagai pemilih; (2) Sebelum melaksanakan pendaftaran, Panitia Pemilihan mengumumkan kepada warga masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan pendaftaran pemilih dan jadwal masa pelaksanaannya; (3) Anggota Panitia Pemilihan yang melaksanakan tugas pendaftaran pemilih harus dibekali dengan Surat Tugas dari Panitia Pemilihan;
(4) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan pendaftaran pemilih dibantu oleh pengurus RT dan RW; (5) Hasil pendaftaran pemilih dituangkan ke dalam Daftar Pemilih Sementara dan diumumkan kepada Penduduk di tempat-tempat terbuka; (6) Bagi Penduduk yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara, diberikan waktu 3 (tiga) hari untuk mendaftar, sejak diumumkannya Daftar Pemilih Sementara; (7) Daftar Pemilih Tetap diumumkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara; (8) Daftar Pemilih Tetap ditandatangani oleh Panitia Pemilihan (Ketua dan Sekretaris), dan diketahui oleh Ketua BPD, selanjutnya disampaikan kepada Camat. Pasal 16 Warga Desa yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dapat menggunakan hak memilihnya. Bagian Keempat Persiapan Pemungutan Suara Pasal 17 (1) Dalam rangka persiapan pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan, BPD dan para Calon Kepala Desa, serta dihadiri Camat, dengan agenda rapat sebagai berikut : a. Pemberitahuan nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih; b. Menetapkan tanda gambar dan nomor urut masing-masing Calon Kepala Desa yang akan digunakan dalam pemilihan; c. Menetapkan jadwal pemilihan (waktu dan tempat pemungutan suara) sesuai kondisi setempat; d. Mengevaluasi kesiapan sarana, prasarana dan biaya pemilihan; e. Pembagian tugas panitia pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; f. Membahas dan menetapkan pembuatan surat undangan dan petugas yang akan menyampaikannya; g. Membahas dan menetapkan pembuatan surat suara; h. Membahas pengajuan saksi dari masing-masing calon yang berhak dipilih. (2) Penentuan tanda gambar calon yang berhak dipilih diserahkan kepada Panitia Pemilihan, sedangkan nomor urutnya ditentukan dengan pengundian; (3) Penetapan lokasi dan jumlah TPS disesuaikan dengan kondisi Desa dan jumlah pemilih serta faktor cuaca; (4) Sarana dan prasarana pemilihan yang diperlukan dalam pemungutan suara adalah : a. Bangunan atau tenda untuk berteduh panitia dan undangan; b. Bilik suara yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan; c. Kotak suara; d. Surat suara; e. Tinta; f. Tempat duduk Calon Kepala Desa; g. Meja dan kursi untuk bekerja panitia; h. Papan pengumuman; i. Papan untuk penghitungan suara; j. Bantalan dan paku untuk pencoblosan surat suara; k. Pengeras suara; l. Formulir Berita Acara Penghitungan Suara, Daftar Hadir, laporan dan sarana kelengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan. (5) Pembagian tugas dalam pelaksanaan pemungutan suara antara lain : a. Pengatur antrian pemilih; b. Penerima surat undangan; c. Pemegang daftar pemilih dan pencatat pemilih yang hadir;
d. Pemberi surat suara; e. Penjaga bilik suara; f. Penjaga kotak suara; g. Petugas penerangan; h. Petugas konsumsi; i. Petugas keamanan; j. Petugas pemberi tanda bagi yang sudah mencoblos; k. Petugas kesehatan; (6) Pembagian tugas dalam penghitungan suara antara lain : a. Petugas yang membuka dan menjaga kotak suara; b. Petugas yang menghitung dan menyusun surat suara; c. Petugas yang membaca surat suara; d. Petugas yang mencatat hasil penghitungan surat suara; e. Petugas yang membuat berita acara pemilihan; (7) Surat undangan untuk pemilih ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan berisi keterangan yang jelas mengenai hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara; (8) Surat suara memuat tanda gambar dan nomor urut masing-masing Calon Kepala Desa dan ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; (9) Bentuk dan model surat suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan; (10) Jumlah surat suara dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah pemilih tersebut yang digunakan sebagai cadangan. Pasal 18 Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat terbuka sesuai dengan tanda gambar dan nomor urut masing-masing. Pasal 19 (1) Setiap warga Desa yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap diberikan surat undangan oleh Panitia Pemilihan untuk memberikan hak pilihnya; (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diupayakan paling lambat sudah disampaikan dan diterima oleh Pemilih 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara. Bagian Kelima Kampanye Pasal 20 Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pasal 21 (1) Panitia pemilihan dengan persetujuan BPD menetapkan berbagai tempat, sistem, mekanisme dan waktu pelaksanaan kampanye; (2) Pelaksanaan kampanye para Calon Kepala Desa diarahkan pada hal–hal yang bersifat positif dan edukatif serta tidak melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat; Pasal 22 (1) Masa pelaksanaan kampanye para Calon Kepala Desa adalah 5 (lima) hari dan berakhir 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; (2) Waktu 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan masa tenang.
Pasal 23 Dalam kampanye dilarang : a. Menjelekkan atau menghina Calon lain; b. Materi kampanye tidak boleh mengandung unsur SARA; c. Menggunakan tempat ibadah, gedung sekolah dan fasilitas pelayanan umum Pemerintah; d. Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon lain; e. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum; f. Menghasut, menganjurkan atau menggunakan kekerasan pada simpatisan atau calon lain. Pasal 24 (1) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang menjadi calon Kepala Desa harus menjalankan cuti selama masa kampanye sampai berakhirnya penghitungan suara; (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Camat atas nama Bupati dan diberitahukan kepada Panitia Pemilihan; (3) Selama menjalankan cuti tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa. Bagian Keenam Pemungutan dan Penghitungan Suara Pasal 25 Pemungutan suara diharapkan sudah terlaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir. Pasal 26 (1) Pemungutan suara dilaksanakan dalam rapat Pemilihan Calon Kepala Desa yang dipimpin oleh ketua Panitia Pemilihan atau Sekretaris apabila ketua berhalangan; (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka dihadapan masyarakat (pemilih), dan dihadiri oleh anggota Panitia Pemilihan, BPD, Calon Kepala Desa dan Tim Monitoring Pemilihan Kepala Desa. Pasal 27 (1) Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil; (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon Kepala Desa dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan; (3) Seorang pemilih hanya boleh menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali; (4) Pemberian suara tidak dapat dilakukan dengan cara diwakilkan. Pasal 28 (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih serta saksi masing-masing Calon Kepala Desa, bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, kemudian menutupnya kembali, mengunci, dan menyerahkan kuncinya kepada Ketua Panitia Pemilihan; (2) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara. Pasal 29 (1) Pemilih yang hadir diberikan surat suara oleh Panitia Pemilihan setelah pemilih menyerahkan surat undangan; (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti, apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat pengganti setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak;
(3) Bagi pemilih yang tidak bisa hadir karena sakit, cacat, atau lanjut usia, dalam melaksanakan hak pilihnya dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan; (4) Pemilih yang telah memberikan suara diberi tanda khusus berupa tinta yang disediakan oleh Panitia Pemilihan pada salah satu jari tangan. Pasal 30 (1) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan urutan kehadiran pemilih; (2) Atas dasar kemanusiaan, Panitia Pemilihan dapat memberikan prioritas pemberian suara kepada pemilih yang berusia lanjut atau pemilih yang dalam keadaan sakit/cacat. Pasal 31 (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan; (2) Bagi Calon Kepala Desa yang tidak memungkinkan hadir karena sakit maka dapat diwakilkan kehadirannya oleh saksi calon yang bersangkutan, setelah terlebih dahulu diumumkan kepada khalayak; (3) Tempat Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus strategis sehingga dapat terlihat dengan jelas oleh pemilih, sekaligus dapat melihat jalannya pemungutan suara; (4) Panitia Pemilihan, BPD, Calon Kepala Desa dan saksi yang terdaftar dalam Daftar Pemilih, tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya. Pasal 32 (1) Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin pemungutan suara agar berlangsung aman, tertib, lancar dan demokratis; (2) Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjaga agar setiap warga yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun. Pasal 33 (1) Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa harus dibekali Surat Tugas atau Surat Mandat dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan; (2) Jumlah saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa disesuaikan dengan jumlah TPS; (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mewakili kepentingan dari Calon Kepala Desa selama berlangsungnya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta dalam penandatanganan Berita Acara Pemilihan. Pasal 34 (1) Panitia Pemilihan menetapkan batas waktu dimulai dan ditutupnya pemungutan suara; (2) Panitia Pemilihan dapat memperpanjang batas waktu pemungutan suara, apabila masih terdapat antrian pemilih dan/atau jumlah pemilih yang telah memberikan hak suaranya belum mencapai 2/3 (dua per tiga) dari Daftar Pemilih; (3) Pemungutan suara ditutup sesuai batas waktu yang ditentukan; (4) Pemilih yang hadir setelah Panitia Pemilihan menutup kegiatan pemungutan suara, tidak diperbolehkan melakukan pemberian hak pilihnya. Pasal 35 (1) Setelah kegiatan pemungutan suara ditutup, selanjutnya panitia pemilihan melakukan kegiatan penghitungan suara; (2) Penghitungan surat suara dimulai dengan membuka kotak suara, selanjutnya mengambil dan menghitung langsung surat suara satu per satu; (3) Panitia Pemilihan meneliti setiap lembar surat suara untuk mengetahui keabsahannya dengan memperlihatkan kepada para saksi;
(4) Suara yang diperoleh oleh masing-masing calon Kepala Desa dan suara yang tidak sah dicatat oleh petugas yang ditunjuk pada kertas/formulir penghitungan suara serta pada papan penghitungan suara; (5) Berkas catatan penghitungan suara ditanda tangani oleh Petugas Pencatat, Ketua Panitia Pemilihan, dan Para Saksi. Pasal 36 (1) Apabila TPS jumlahnya lebih dari 1 (satu), proses penghitungan suara dilaksanakan disalah satu TPS yang merupakan TPS induk; (2) Kecuali karena alasan keamanan dan alasan teknis lainnya, sepanjang disepakati oleh Panitia Pemilihan dan para Calon Kepala Desa atau saksi, penghitungan suara dapat dilakukan di masing-masing TPS; (3) Hasil penghitungan suara yang dilaksanakan di masing-masing TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dituangkan kedalam Berita Acara Penghitungan Suara TPS yang ditanda tangani sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Panitia Pemilihan dan saksi yang ada di TPS tersebut, dan selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pemilihan di TPS induk; (4) Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi dan membuat Berita Acara Pemilihan. Pasal 37 (1) Penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan disaksikan oleh Calon Kepala Desa atau saksi yang mewakilinya, BPD, dan Tim Monitoring Pemilihan Kepala Desa; (2) Para pemilih dapat melihat pelaksanaan penghitungan suara dengan tertib dan tenang, serta tidak mengganggu kelancaran tugas Panitia Pemilihan. Pasal 38 (1) Surat suara dinyatakan tidak sah, apabila; a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan; b. Surat suara tidak ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; c. Dalam surat suara terdapat coretan atau tulisan pemilih; d. Terdapat tanda coblosan pada lebih dari satu tanda gambar, atau memberikan suara untuk lebih dari satu Calon Kepala Desa; e. Mencoblos diluar garis batas tanda gambar Calon Kepala Desa; f. Surat suara yang digunakan dalam keadaan rusak atau robek, karena tidak menggunakan alat pencoblos surat suara yang telah ditentukan. (2) Surat suara yang dinyatakan tidak sah, agar dijelaskan/diumumkan alasannya kepada khalayak; (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Panitia Pemilihan dengan saksi atau antara saksi yang satu dengan saksi yang lain mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, maka Ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk membuat keputusan yang bersifat mengikat. Pasal 39 (1) Setelah penghitungan suara selesai, selanjutnya Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Pemilihan yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan para calon Kepala Desa atau saksi yang ditunjuk serta diketahui oleh Pimpinan BPD; (2) Setelah Berita Acara Pemilihan ditanda tangani, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dihadapan khalayak dan sekaligus menutup pelaksanaan pemungutan suara. Pasal 40 Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
Bagian Ketujuh Pemilihan Ulang Pasal 41 (1) Pemilihan Calon Kepala Desa diulang apabila : a. Tidak ada seorangpun calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, maka Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang hanya bagi Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara yang sama; b. Apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pemilihan pertama; (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hasilnya tetap sama, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa. Bagian Kedelapan Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Kepala Desa Pasal 42 (1) Apabila terjadi permasalahan dalam proses pemilihan Kepala Desa, Penyelesaiannya dilakukan melalui jalan musyawarah mufakat ditingkat Desa yang difasilitasi oleh camat; (2) Apabila Penyelesaian permasalahan melalui jalan musyawarah mufakat ditingkat Desa tidak dapat dilakukan dan/atau tidak mencapai kesepakatan penyelesaian, maka penanangan selanjutnya dilakukan oleh Tim Monitoring Pemilihan Kepala Desa; (3) Rekomendasi hasil pemeriksaan oleh Tim Monitoring Pemilihan Kepala Desa dipergunakan sebagai dasar untuk proses penyelesaian selanjutnya. Pasal 43 (1) Laporan dugaan permasalahan disampaikan oleh Calon Kepala yang menjadi dasar keberatan ditembuskan kepada Bupati; (2) Laporan sebagaimana dimaksud setelah pemungutan suara;
atau keberatan atas proses Pemilihan Kepala Desa Desa kepada BPD secara tertulis yang memuat hal-hal dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang jelas, dan pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari
Pasal 44 Pembatalan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan oleh Bupati apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan terbukti ditemukan adanya kecurangan yang secara signifikan mempengaruhi kemenangan Calon Kepala Desa terpilih dan/atau terjadinya pemalsuan Dokumen Persyaratan Administrasi Calon Kepala Desa Terpilih.
BAB III PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN SERTA PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH Bagian Pertama Penetapan dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Pasal 45 (1) Segera setelah pemilihan Kepala Desa selesai dilaksanakan, Panitia Pemilihan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada BPD; (2) Berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan, BPD membuat keputusan tentang Penetapan calon Kepala Desa terpilih.
Pasal 46 (1) Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD dalam suatu pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih; (2) Pemberitahuan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disertai dengan Berita Acara Pemilihan dan Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih. Pasal 47 (1) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan hasil pemilihan dari BPD; (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pelantikan. Bagian Kedua Pelantikan Kepala Desa Terpilih Pasal 48 (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Bupati; (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan dan dihadapan masyarakat; (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pejabat yang melantik; (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut : “ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UndangUndang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal 49 Setelah mengucapkan Sumpah/Janji dan dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), selanjutnya dilaksanakan Serah Terima Jabatan berikut dengan seluruh barang inventaris milik desa dari Kepala Desa yang lama kepada Kepala Desa yang baru. Pasal 50 Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pasal 51 (1) Pelantikan Kepala Desa Terpilih diusahakan dilaksanakan tepat pada masa berakhirnya jabatan Kepala Desa; (2) Apabila akhir masa jabatan jatuh pada hari libur, maka pelantikan Kepala Desa dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelumnya. Pasal 52 (1) Pelantikan Kepala Desa dipertanggungjawabkan;
Terpilih
dapat
ditunda
karena
alasan
yang
dapat
(2) Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa akibat penundaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atas usul Camat menunjuk Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya jika Sekretaris Desa berhalangan sebagai pelaksana tugas Kepala Desa; (3) Penundaan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penunjukan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk masa paling lama 6 (enam) bulan. Pasal 53 Dalam hal Kepala Desa Terpilih berhalangan tetap, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa. Pasal 54 Apabila sampai akhir masa jabatan Kepala Desa belum terselenggara pemilihan, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa. BAB IV LARANGAN BAGI KEPALA DESA Pasal 55 Kepala Desa dilarang : a. Menjadi pengurus partai politik; b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di Desa yang bersangkutan; c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD; d. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah; e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. Menyalahgunakan wewenang, dan; h. Melanggar sumpah/janji jabatan. BAB V TINDAKAN ADMINISTRATIF, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA Pasal 56 (1) Kepala Desa yang terbukti melalaikan tugas, wewenang dan kewajibannya atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma yang hidup dan berkembang dimasyarakat Desa, dikenakan tindakan administratif berupa teguran oleh BPD, Camat dan/atau Bupati yang dilakukan secara tertulis; (2) Kepala Desa yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimakud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara hingga pemberhentian oleh Bupati; (3) Pemberhentian sementara atau pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas usul BPD melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD, dan/atau atas rekomendasi hasil pemeriksaan oleh Tim Pemerintah Daerah; (4) Pemberhentian sementara berlaku untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan; (5) Kepala Desa yang diberhentikan sementara tidak berhak memperoleh honorarium atau tunjangan dalam bentuk apapun;
(6) Kepala Desa yang diberhentikan sementara dapat diaktifkan kembali apabila masa pemberhentiannya telah berakhir, dengan syarat yang bersangkutan harus berjanji sungguhsungguh untuk tidak lagi melalaikan tugas, wewenang dan kewajibannya yang dituangkan dalam surat pernyataan; (7) Selama Kepala Desa diberhentikan sementara, Bupati atas usul Camat menunjuk Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya jika Sekretaris Desa berhalangan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa. Pasal 57 (1) Kepala Desa berhenti, karena : a. Meninggal dunia; b. Permintaan sendiri; c. Diberhentikan. (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa, dan/atau; f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa. (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD; (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD; (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima; (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa. Pasal 58 (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa. Pasal 59 Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara. Pasal 60 (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 59, setelah melalui proses Peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Putusan Pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan;
(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan. Pasal 61 Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 59, Bupati atas usul Camat menunjuk Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya jika Sekretaris Desa berhalangan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 62 (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati; (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati. (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari. Pasal 63 (1) Apabila Kepala Desa tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau alasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Bupati atas usul Camat menunjuk Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya jika Sekretaris Desa berhalangan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa; (2) Apabila selama 6 (enam) bulan Kepala Desa yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya, maka Bupati atas usul BPD melalui Camat memberhentikan Kepala Desa tersebut dari jabatannya dan selanjutnya mengangkat Penjabat Kepala Desa. Pasal 64 Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Swasta apabila yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan, maka akan dikembalikan ke Instansi Induknya. BAB VI PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA Pasal 65 (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati atas usulan BPD melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD; (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perangkat Desa bersangkutan, Tokoh Masyarakat dan/atau PNS yang dipandang cakap dan mampu; (3) Penjabat Kepala Desa dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk. Pasal 66 Penjabat Kepala Desa diangkat untuk masa paling lama 1 (satu) tahun dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.
Pasal 67 Hak, tugas, kewajiban dan wewenang Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, tugas, kewajiban dan wewenang Kepala Desa. BAB VII BIAYA PEMILIHAN Pasal 68 (1) Biaya pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD; (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa bersumber dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. Bantuan Pemerintah Kabupaten; c. Sumbangan masyarakat atau dari pihak ketiga yang tidak mengikat. (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa tidak dibenarkan dibebankan kepala calon Kepala Desa atau kelompok tertentu yang mendukung salah satu calon Kepala Desa kecuali biaya kampanye ditanggung oleh masing-masing Calon Kepala Desa. BAB VIII TIM MONITORING PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 69 (1) Dalam rangka memantau dan mengawasi pelaksanaan proses pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Tim Monitoring Pemilihan Kepala Desa; (2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi: a. Memantau dan mengawasi setiap tahapan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; b. Membantu kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; c. Membantu penyelesaian permasalahan atau perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul berkenaan dengan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; d. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam rangka penyelesaian permasalahan atau perselisihan yang timbul berkenaan dengan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. (3) Pembetukan Tim Monitoring Pemilihan Kepala Desa akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati. BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DESA Pasal 70 Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, dengan memberikan pembekalan mengenai tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 71 Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 72 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2001 Nomor 16 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 73 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 74 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.
Disahkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 7 Nopember 2006 B U P A T I S I A K,
H. ARWIN AS, SH
Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 8 Nopember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK
Drs. H. ADLI MALIK Pembina Tk. I NIP. 420003914 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2006 NOMOR 9
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
I. U M U M Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, yang menjadi dasar dan pedoman pengaturan Desa secara umum, termasuk didalamnya pengaturan mengenai Kepala Desa. Sejalan dengan terjadinya perubahan tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa harus dilakukan perubahan dan penyesuaian. Selain itu perlunya perubahan ini juga dimaksudkan untuk lebih menyempurnakan beberapa materi pengaturan, berbekal dari pengalaman dalam penerapan dilapangan selama lebih kurang 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Siak. Kepala Desa sebagai pimpinan Pemerintahan Desa, memiliki tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Didalamnya terkandung tugas pengaturan kehidupan masyarakat seperti pembuatan Peraturan Desa, tugas pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum Desa, dan tugas pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat. Disamping itu Kepala Desa juga mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan kewajiban, melaksanakan kehidupan demokrasi, menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kulosi, dan nepotisme serts pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Desa. Melihat beratnya beban tugas dan kewajiban yang diemban oleh Kepala Desa, tentu memerlukan figur Kepala Desa yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai, agar tugas dan kewajiban tersebut dapat terlaksana dengan baik, sesuai Peraturan Perundang-undangan serta harapan dan amanah masyarakat yang dipimpinnya. Diharapkan melalui suatu proses pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh dan dari penduduk desa yang diselenggarakan dengan baik dan demokratis, akan dapat melahirkan figur Kepala Desa yang memiliki kapabilitas, kredibilitas dan aksep kabilitas untuk dapat mewujudkan otonomi desa yang mendukung otonomi daerah di Kabupaten Siak. Oleh karena itu perlu pengaturan mengenai tata cata Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Cukup jelas Angka 4 Cukup jelas Angka 5 Cukup jelas Angka 6 Cukup jelas Angka 7 Cukup jelas Angka 8 Cukup jelas Angka 9 Cukup jelas Angka 10 Cukup jelas Angka 11 Cukup jelas Angka 12 Cukup jelas Angka 13 Cukup jelas Angka 14 Cukup jelas Angka 15 Cukup jelas Angka 16 Cukup jelas Angka 17 Cukup jelas Angka 18 Cukup jelas Angka 19 Cukup jelas Angka 20 Cukup jelas Angka 21 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud pengurus lembaga kemasyarakatan adalah pengurus lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, seperti LPM, RW, RT, Karang Taruna, PKK dan lainnya. Yang dimaksud dengan “Tokoh Masyarakat adalah Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita, Tokoh Pemuda dan Pemuka-pemuka masyarakat lainnya”.
Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Huruf k Cukup jelas Huruf l Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Pasal 6 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas
Pasal 7 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Terdaftar sebagai penduduk desa bersangkutan secara sah, dibuktikan dengan KTP, Kartu Keluarga atau identitas yang sah lainnya. Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Yang dimaksud dengan ”masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun” adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten / Kota berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah”. Yang dimaksud dengan ”dua kali masa jabatan” adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak. Huruf j Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Materai yang dimaksud bernilai Rp. 6000,Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud adalah Polsek setempat Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Huruf k Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas
Huruf k Cukup jelas Huruf l Cukup jelas Ayat (5) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Huruf k Cukup jelas Ayat (6) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Ayat (10) Cukup jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 20 Cukup Jelas
Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 23 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 37 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 38 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 42 Ayat (1)
Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 46 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 47 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 52 Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Pasal 56 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal 57 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas
Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas
Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 58 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 63 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas
Pasal 65 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 69 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 3 TAHUN 2006
