PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR : 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN KATINGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KATINGAN, Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Pemerintahan Kabupaten
Daerah /
Kota
Provinsi, dan
dan
Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ; b. bahwa Kabupaten Katingan telah menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Yang
Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan, yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dengan Peraturan Daerah. Mengingat
: 1. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok
1
Kepegawaian
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1547); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000
tentang
Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588 ); 11. Peraturan 2005
Pemerintah Republik Indonesia Nomor tentang
Pedoman
Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2005
dan
79
Tahun
Pengawasan
(Lembaran
Negara
Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593 ); 12. Peraturan 2007
Pemerintah Republik Indonesia Nomor
tentang
Pembagian
Urusan
38
Tahun
Pemerintahan
Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737 ); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741 );
3
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826 ); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan BUPATI KATINGAN
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN KATINGAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayahyang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Bupati dalah Bupati Katingan; 4. DPRD adalah Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan
4
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan; 6. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; 7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Katingan; 8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Katingan dibawah Kecamatan; 9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada, di daerah Kabupaten; 10. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa; 11. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Pemerintahan; 12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan serta bersifat mandiri; 13. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Katingan; BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Katingan. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama KECAMATAN Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
5
Pasal 3 (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Katingan yang di pimpin oleh Camat, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan Kabupaten Katingan; (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umu; c. mengoordinasikan
penerapan
dan
penegakan
peraturan
perundang-
undangan; d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. mengoordinasikan
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan
ditingkat
kecamatan; f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan; g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelirahan. (4) Uraian tugas dan fungsi kecamatan sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; (5) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati. Bagian Kedua KELURAHAN Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kecamatan yang dipimpin oleh lurah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat; (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
6
(3) Lurah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dari kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan perundangundangan; (4) Uraian tugas dan fungsi Kelurahan sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama KECAMATAN Susunan Organisasi Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari : a. Camat; b. Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Seksi Tata Pemerintahan; d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, f. Seksi Pembangunan; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan daerah ini. Bagian Kedua KELURAHAN Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari : a. Lurah; b. Sekretariat; c. Seksi Tata Pemerintahan;
7
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan daerah ini. BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 7 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. Pasal 8 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk; (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaiman dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku; (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku BAB VI TATA KERJA Pasal 9 Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Kecamatan maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing – masing.
8
Pasal 10 (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kecamatan dan Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan petunjuk petunjuk pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing - masing. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kecamatan dan Kelurahan wajib mengikuti, memenuhi petunjuk - petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kecamatan dan Kelurahan yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk – petunjuk kepada bawahan.
Pasal 11 Sekretaris, Kecamatan dan Kelurahan menyampaikan laporan kepada Camat selanjutnya Sekretaris menyusun dan mengolah laporan sebagai bahan laporan Camat kepada Bupati. BAB VII KEPEGAWAIAN Pasal 12 (1) Camat, Sekretaris, Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku; (2) Camat Eselon III.a, Sekretaris Camat Eselon III.b, Lurah dan Kepala Seksi Kecamatan Eselon IV.a, Kepala Sub Bagian Kecamatan, Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi Kelurahan Eselon IV.b; (3) Pembinaan Kepegawaian
dilakukan oleh Bupati selaku Pembina Pegawai
Negeri Sipil melalui Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) sesuai batas kewenangan masing - masing.
9
Pasal 13 Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 14 Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 (1)
Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Katingan, Nomor
15 Tahun 2007
Tentang Pembentukan Kecamatan Petak Malai dan Kecamatan Bukit Raya di Kabupaten
Katingan
dan
Pembentukan,Pemecahan, dikabupaten Katingan,
Nomor
15
Penghapusan dan
Tahun
2004
tentang
Penggabungan Kelurahan
mengenai Personil, Pembiayaan, Peralatan dan
Dokumentasi di nyatakan tetap berlaku sampai dilakukan Penataan Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2)
Penataan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan termasuk pengisian personil, pembiayaan, perlengkapan dan dokumentasi berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat Tanggal 31 Desember 2008.
Pasal 16 Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya termasuk tugas pokok dan fungsi secara rinci, akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
10
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Petak Malai dan Kecamatan Bukit Raya di Kabupaten Katingan dan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan,Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dikabupaten Katingan, mengenai Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi di dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.
Ditetapkan di Kasongan pada tanggal, Oktober 2008 BUPATI KATINGAN,
DUWEL RAWING Diundangkan di Kasongan pada tanggal, Oktober 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,
NAGAENTAR. I. SALOH.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2008 NOMOR : 8
11
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR : 8
TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN KATINGAN
I.
UMUM. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencanaan yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, dan unsur penyelenggara pemerintahan diwilayah kecamatan dan kelurahan yang merupakan wilayah kerja camat dan lurah. Dasar utama penyusunan Kecamatan dan Kelurahan dalam bentuk suatu organisasi merupakan pelaksanaan tugas kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan kabupaten di wilayah kecamatan. Selain pelaksanaan pelimpahan tugas dari Bupati, camat juga menyelenggarakan
tugas
umum
pemerintahan
yang
meliputi
mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan
dan
penegakan
peraturan
perundang
–
undangan,
mengoordinasikan pemeliharaan prasaran dan fasilitas pelayanan umum, mengoordinasikan
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan
di
tingkat
kecamatan, dan membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
12
Camat dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah, sedangkan Lurah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. II.
PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 s.d. Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Jabatan fungsional dimaksud adalah jabatan fungsional sesuai keahlian dan kebutuhan. Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Yang dimaksud dengan “Koordinasi“ adalah peran serta para pemegang jabatan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Yang dimaksud dengan “Integrasi” adalah penyelenggaraan fungsifungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam organisasi perangkat daerah.sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku. Yang dimaksud dengan “Simplikasi” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional. Pasal 10 s.d. Pasal 18 Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR : 8
13
