PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR: I TAHUN 2008 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
PADA PERUSAHAAN DAERAH KATINGAN JAYA MANDIRI
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
BAGIAN HUKUM TAHUN 2OO8
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR:9 TAHUN2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH KATINGAN JAYA MANDIRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KATINGAN Menimbang
'.
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan
kemampuan
Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri terutama dari
segi pennodalan, maka dipandang perlu menyertakan modal Pemerintah Kabupaten Katingan pada Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri; b.
bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor
5 Tahun 1962 Tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Pemyataan tidak berlakunya berbagai UU
dan Perpu (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun1969 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
Undang-undang
Nomor 5 Tahun 2A02
tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur
di
Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2002 Nomor 18' Tambahan Lembaran Negara Nomor4180); 3.
Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2OA4 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2404 Nomor 53, Tambahan Lembarab Negara Nomor 43S9); 4.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2AA4
tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44381 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 106 ); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 8.
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor
3
Tahun
2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3)
;
2
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor
7
Tahun
2A04 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003 Nomor 7)
;
l0.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Katingan
Jaya Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten
Katingan
Tahun 2004 Nomor 23);
Dengan Persetuiuan Betsama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN DAN
BUPATI KATINGAN MEMUTUSKAN Menetapkan
:
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PE}IYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH KATINGAN JAYA MANDIRI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
.
Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan
1.
:
Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik lndonesia (NKRI);
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah;
3. Bupatiadalah 4.
Bupati Katingan;
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
3
i L.
S. APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan
Belanja
Daerah Kabupaten Katingan;
6.
Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri.
T. penyertaan Modal adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah
Kabupaten
Katingan pada Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri
BAB II
TUJUAN Pasal 2 Tujuan Penyertaan Modal adalah untuk:
1. Meningkatkan kemampuan Perusahaan Daerah Katingan Jaya
Mandiri
menjalankan usaha secara Efisien dan Efektif serta mengembangkan unit usaha perdagangan dan industri rotan, unit usaha kehutanan, Pertambangan, Pertanian dan unit usaha lainnya sesuai potensi Sumber Daya Alam yang tersedia.
2.
Meningkatkan daya saing Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri ditingkat ekonomi Lokal, Nasional dan Global.
3. Meningkatkan
perolehan laba usaha Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri
sehingga menjadisalah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)-
BAB III JUMI.AH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL SERTA PEMBAGIAN LABA USAHA Pasal 3
(1). Penyertaan Modal lnvestasi Permanen Pemerintah Kabupaten Katingan yang harus dipenuhi sampai dengan Tahun 20'10 sebesar Rp. 10.000.000.000,(Sepuluh Milyar RuPiah).
(2)
Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan tahun 2007 telah disetor sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
(3). Penyertaan Modal berikutnya sebesar Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan Lima Ratus Juta Rupiah) akan dipenuhisecara bertahap yaitu
Milyar
:
- Tahun 2008 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyard Lima Ratus Juta Rupiah).
4
- Tahun 2009 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta Rupiah).
- Tahun 2010 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyard Lima Ratus Juta Rupiah).
(4). Penyertaan Modal dapat ditambah apabila Perusahaan Daerah
Katingan Jaya
Mandiri melakukan pengembangan unit usaha baru yang didahului dengan study kelayakan oleh konsultan dan disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
(S). Disamping Penyertaan Modal berupa uang, kepada PD. Katingan Jaya Mandiri juga diberikan penyertaan modal berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan terdiri atas tanah, bagunan, dan halchak yang dipergunakan oleh perusahaan untuk mendaPatkan keuntungan
;
(6). Sebagai tindak lanjut dari pasal 3 ayat (5) diatas akan diatur dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati;
(7)
Perhitungan Laba Usaha bersih yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri berdasarkan Neraca Akhir Tahun dan dari Hasil Laba Usaha tersebut sebesar 5A o/o (Lima Puluh Persen) disetor ke Kas Daerah Kabupaten Katingan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan selebihnya untuk Perusahaan Daerah hal ini sesuai dengan Bab. XVI Pasal 44 Peraturan
Daerah Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri. Pasal 4
Proses Penyetoran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dilakukan oleh Bupati sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 5
Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Negara / Daerah dapat dikenakan sanksi Administratip dan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Hal-hat yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai tekhnis
pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati Katingan. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.
di Kasongan 24 Oktober 2008 KATINGAN
v":"\\F56< ,,L,/
{-r
tru
Diundangkan di Kasongan tanggal 24 OKober 2008
ffi
ARIS DAERAH .TEN KATINGAN, -.4t9'
\.__€ AR.I.SALOH.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2OO8 NOMOR
:
9
6
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR:
I
TAHUN 2008
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH (PD} KATINGAN JAYA MANDIRI
PENJELASAN UMUM
Maksud bibentuknya Perusahaan Daerah adalah dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terarah dan terorganisir dalam rangka menunjang kegiatan Perekonomian Daerah dan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Disadari bahwa kondisi
ini
umumnya masih belum seperti yang diharapkan, hal ini disebabkan karena factor modal kerja yang masih relative Perusahaan Daerah pada saat
kecil terutama penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Katingan.
Sementara
itu kita melihat banyaknya peluang bisnis yang cukup
menguntungkan bagi Perusahaan Daerah untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta, tetapi hal ini kadang - kadang terkendala oleh factor modal. Peluang bisnis yang sangat menjanjikan adalah bisnis Rotan karena sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten katingan sangat dikenal dengan potensi Rotannya yang sangat berlimpah, untuk itu pada Tahun Kerja 2008 ini Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri dengan penyertaan modal yang lumayan besar dari Pemerintah Kabupaten tGtingan akan fukus usaha dibidang
memaksimalkan lndustri Rotan yang ada mengolah Rotan setengah jadi.
Rotan
ini
di
Hampangen untuk
Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri pada Tahun 2007 telah merintis dan
mendapatkan Quota Export sebanyak 60 ton Rotan Asalan dari Departemen Perdagangan Republik lndonesia dan untuk Tahun 2008 Dewan Direksi telah merencanakan bahwa disamping Rotan Asalan juga Rotan setengah jadi yang akan diekspor ke luar negeri dengan tujuan Negara Cina, Hongkong, Thailand dan Jepang.
7
Disamping ekspor ke luar negeri Perusahaan daerah Katingan Jaya Mandirijuga melayani kebutuhan localantara lain ke Banjarmasin, Surabaya dan Cirebon.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal
1
CukuP jelas
Pasal 2 Cukup jelas
Pasal 3 Cukup jelas
Pasal 4 Cukup jelas
Pasal 5 CukuP jelas
Pasal 6 CukuP jelas
Pasal 7 Cukup ielas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR : 9
