LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR : 7 TAHUN 2000
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IJIN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LEBAK, Menimbang
: a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pengusahaan Sarang Burung Walet yang bertujuan untuk menjaga kelestarian habitat dan populasi serta meningkatkan produktivitas burung walet baik di habitat alami maupun di luar habitat alami ; b. bahwa pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas berupa Ijin Pengusahaan dan Penangkaran Sarang Burung Walet dan sejenisnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034) ; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ; 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ; 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ; 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ; 7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
2 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ; 9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; 11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026) ; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1986 Nomor 3 Seri E) ; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D) ; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG RETRIBUSI IJIN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET. BAB I KETENTUAN UMUM
3 Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Lebak ;
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak ;
3.
Bupati adalah Bupati Lebak beserta perangkat Daerah lain sebagai badan eksekutif Daerah ;
4.
Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak ;
5.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak ;
6.
Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas-tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;
7.
Burung Walet adalah Satwa Liar yang termasuk marga Collocalia dan meliputi jenis Collocalia fehipagus, Collocalia maxima, Collocalia gigas, Collocalia esculenta, Collocalia vanicorensis, Collocalia brevirostis dan Collocalia fuciphaga ;
8.
Pengusahaan dan Penangkaran Sarang Burung Walet adalah semua bentuk kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet dan sejenisnya baik di habitat alami (in situ) maupun di dalam habitat buatan (ex situ) ;
9.
Habitat Alami adalah lingkungan tempat burung walet dan sejenisnya hidup dan berkembang biak serta dapat diambil sarangnya ;
10.
Habitat Buatan adalah lingkungan buatan manusia yang diperuntukkan bagi tempat hidup dan berkembang biak burung walet dan sejenisnya untuk tujuan pengambilan sarangnya ;
11.
Ijin Pengusahaan dan Penangkaran Sarang Burung Walet adalah surat ketetapan yang berisi hak dan kewajiban orang atau badan dalam kegiatan pengusahaan dan penangkaran sarang burung walet baik di habitat alami maupun habitat buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
12.
Pemegang Ijin adalah Pemegang Ijin Pengusahaan dan Penangkaran Sarang Burung Walet dan sejenisnya;
13.
Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;
14.
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
15.
Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lebak ;
16.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
17.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
4 18.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan ;
19.
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
20.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
21.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi ;
22.
Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa dan pelayanan dari Pemerintah Daerah ;
23.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
24.
Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II PERIJINAN Pasal 2
(1)
Setiap pengusahaan Sarang Burung Walet harus mendapatkan ijin dari Kepala Daerah.
(2)
Tata Cara permohonan pengusahaan Sarang Burung Walet oleh orang atau badan ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 3
(1)
Dengan nama Retribusi Ijin Pengusahaan Sarang Burung Walet dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemberian ijin pengusahaan sarang burung walet di habitat alami maupun di luar habitat alami.
(2)
Obyek retribusi adalah setiap kegiatan pengusahaan sarang burung walet oleh orang pribadi atau badan.
(3)
Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang melakukan pengusahaan sarang burung walet . BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4
Retribusi Ijin Pengusahaan Sarang Burung Walet termasuk golongan retribusi jasa Perijinan Tertentu.
5
BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 5 Tingkat penggunaan jasa Retribusi Ijin Pengusahaan Sarang Burung Walet diukur berdasarkan pada klasifikasi jenis, jumlah populasi dan jangka waktu. BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 6 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Ijin Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah untuk mengganti biaya administrasi, pengawasan lapangan, survey lapangan, biaya pembinaan teknis dari Dinas Teknis serta untuk mengisi Kas Daerah. BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 (1)
Untuk setiap penerimaan jasa ijin penguahaan sarang buung walet yang mendapat pelayanan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.
(2)
Besarnya tarif retribusi ijin pengusahaan sarang burung walet ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
(3)
Besarnya tarif ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa perijinan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 8
Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Lebak.
BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 9 Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau SSRD. BAB X TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 10
6 (1)
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan kecuali ditentukan leh Kepala Daerah.
(2)
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan diakui oleh Pemerintah Daerah. BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 11
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 12 (1)
Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
(2)
Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. Pasal 13
(1)
Pembayaran retribusi harus dilaksanakan secara tunai/lunas.
(2)
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)
Tata Cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
(4)
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 14
(1)
Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran.
(2)
Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
(3)
Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati. BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 15
7 (1)
Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(2)
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
(3)
Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. BAB XIV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN Pasal 16
(1)
Bupati dapat memberikan pengurangan dan pembebasan retribusi.
(2)
Tata cara pemberian, pengurangan dan pembebasan retribusi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 17
(1)
Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2)
Wajib Retribusi yang karena kealpaannya tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
(3)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XVI KETENTUAN P E N Y I D I K A N Pasal 18
(1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Peraturan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : a.
Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah tersebut ; c.
Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ;
8 d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ; e.
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
f.
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana retribusi daerah ;
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ; i.
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
j.
Menghentikan penyidikan ;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (1)
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati. Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak. Disahkan di Rangkasbitung Pada tanggal 15 Maret 2000 BUPATI LEBAK, Cap/ Ttd MOCH YAS’A MULYADI Diundangkan di Rangkasbitung Pada tanggal 17 Juni 2000 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK, Ttd Ttd Drs. H. ABDUL KODIR NIP : 010 054 076 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2000 NOMOR 7 SERI C.
9
