PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 23 TAHUN 2001
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN LEBAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LEBAK
Menimbang
:
a. bahwa Pembentukan Cabang Dinas Permkiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 22 Tahun 2001; b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 22 Tahun 2001 termaksud, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lebak dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebk Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Negara Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 45 Tahun 2000 tentang Tata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 7 Seri D; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan Cabang Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor … Seri D). Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN LEBAK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Lebak; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak; 3. Bupati adalah Bupati Lebak; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak; 5. Dinas adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lebak; 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lebak; 7. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lebak yang mempunyai wilayah Kerja meliputi satu Kecamatan atau beberapa Kecamatan; 8. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lebak. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2
(1)
Cabang Dinas adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah di Kecamatan (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Bagian Kedua Tugas Pasal 3 (1) Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyelenggarakan Permikiman dan Prasarana Wilayah di Kecamatan, sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan pemberian kewenangan di bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah Kecamatan yang meliputi sarana dan prasarana permukiman, pengairan pedesaan, jalan, tata ruang serta pengelolaan kebersihan dan pertamanan; b. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pengembangan, rehabilitasi peningkatan pengembangan operasi serta pemeliharaan dan pembangunan bidang pengairan pedesaan, jalan, sarana dan prasarana permukiman dan pengembangan wilayah tata ruang di Kecamatan; c. Pemberian rekomendasi reknis perajinan penggunaan sumber daya air (SDA), penambangan golongan C, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), perajinan jalan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, perajinan dan pelayanan di bidang pemakaman serta registrasi ulang pemakaman; d. Pelaksanaan penanggulangan cepat/langsung terjadinya bencana alam yang menimpa permukiman dan prasarana wilayah di Kecamatan; e. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian dan peningkatan kapabilitas karyawan yang potensial serta peralatan dan perlengkapan kantor dan keuangan; f. Pengelolaan kebersihan dan pertamanan. BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Unsur Organisasi Pasal 4 Unsur Organisasi Cabang Dinas terdiri dari: a. Pimpinan adalah Kepala Cabang Dinas; b. Pembantu Pimpinan adalah Petugas Administrasi;
c. Pelaksana adalah para Petugas Pelaksana Cabang Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 5 (1)
Susunan Organisasi Cabang Dians terdiri dari: a. Kepala Cabang Dinas; b. Petugas Administrasi; c. Petugas Pelaksana Permukiman/Tata Ruang dan Bangunan; d. Petugas Pelaksana Pengairan; e. Petugas Pelaksana Jalan; f. Petugas Pelaksana Kebersihan dan Pertamanan. (2) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga Bidang Tugas Unsur Organisasi Paragraf 1 Kepala Cabang Dinas Pasal 6 Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Cabang Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang permukiman dan prasarana wilayah Kecamatan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Dinas. Pasal 7 Untuk menyelenggarakan tugas pada pasal 6, Kepala Cabang dinas mempunyai fungsi: a. Penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan tugasnya; b. Pengkoordinasian dan pengendalian semua kegiatan Cabang Dinas; c. Pelaksanaan pengumpulan data awal dalam bidang permukiman, pengairan, kebinamargaan dan kebersihan; d. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan semua instansi baik Pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksaanan tugasnya di bawah koordinasi Kepala Dinas;
e. Pemberian rekomendasi teknis perizinan penggunaan sumber daya air (SDA), perizinan penambangan golongan C, perininan IMB, perizinan jalan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, perizinan dan pelayanan bidang pemakaman serta registrasi ulang pemakaman; f. Pelaksanaan penaggulangan cepat/langsung terjadinya bencana alam yang menimpa permukiman dan prasarana wilayah di Kecamatan; g. Pembinaan dan penungkatan terus menerus kemampuan berprestasi para pegawai dan penilaian pegawai (DP3) dalam lingkungan Cabang Dinas; h. Pengelolaan, pemberian, pengendalian administrasi umum, ketatalaksanaan serta peralatan kantor di Cabang Dinas; i. Pengelolaan kebersihan dan pertamanan di wilayah Kecamatan; j. Pertanggung jawaban tugas Cabang Dinas secara teknis administratif kepada Kepala Dinas. Paragraf 2 Petugas Administrasi Pasal 8 Petugas Administrasi mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas dalam hal: a. Menyelenggarakan ketatausahaan; b. Menyiapkan dan menyusun rencana anggarn; c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Cabang Dinas; d. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi dan tertib kerja bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Cabang Dinas. Paragraf 3 Petugas Pelaksna Permukiman/Tata Ruang dan Bangunan Pasal 9 Petugsa Pelaksana Permukiamn/Tata Ruang dan Bangunan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jwab kepada Kepala Cabang Dinas dalam hal; a. Melaksanakan penyusunan perencanaan tata rung, survey dan rekomendasi teknis perizinan tata ruang; b. Melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan teknis, bantuan teknis pelaksanaan kegiatan pemetaan bangunan, rekomendasi teknis perizinan IMB dan pengawasan, pengujian bahan bangunan; c. Melaksanakan perumusan petunjuk teknis fasilitas penyediaan perumahan rakyat dan peningkatan kualitas lingkungan, pengembangn permukiman pedesaan baru dan kawasan tertinggl serta fasilitas permukiman secar swadaya, pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan permukiman, pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan permukiman pedesaan, perkotaan, daratan atau pantai atau pinggiran sungai (danau), waduk (situ), mata air/jalan raya di luar garis sempadan. Paragraf 4 Petugas Pelaksana Pengairan Pasal 10 Petugas Pelaksana Pengairan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepad Kepala Cabang Dinas dalam hal: a. Melaksanakan penyusunan program, perencanaan teknis, pengujian, pengawasan pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan sarana dan prasarana pengairan serta penelitian dn pengembangan sumber daya air (SDA); b. Melaksanakan pembangunan baru, rehabilitasi irigasi teknis maupun tdah hujan; c. Melaksanakan pengukurn curah hujan harian; d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi sumber daya air (SDA0; e. Melaksanakan penanggulangan cepat/langsung terjadinya bencana alam di Kecamatan tersebut; f. Melaksanakan kegiatan pengendalian, pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengairan, membuat rekomendasi teknis pengelolaan galian golongan C dan pemanfaatan sumber daya air, monitoring pencemaran lintas sungai/waduk/situ/mata air. Paragraf 5 Petugas Pelaksana Jalan Pasal 11 Petugas Pelaksana Jalan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas dalam hal; a. Melaksanakan penyusunan program, perencanaan teknis dan leger jalan, pengujian tanah dan jalan; b. Melaksanakan kegiatan pengendalian, pembangunan dan peningkatan jalan serta penggantian jembatan; c. Melaksanakan kegiatan pemanfaatan rekomendasi teknis, perizinan jalan dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Paragraf 6 Petugas Pelaksana Kebersihan dan Pertamanan Pasal 12
Petugas Pelaksana Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas dalam hal: a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta melaksanakan identifikasi dan analisis masalah dibidang kebersihan dan pertamanan; b. Menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangna sampah, air kotor, pengangkutan sampah dan TPS ke TPA serta pemusnahan, pengolahan pemanfaatan sampah; c. Melaksanakan kegiatan pembibitan tanaman pangan, kegiatan penghijauan kota, pembangunan taman dan peralatan, memberikan rekomendasi perizinan dan pelayanan di bidang pemakaman sert registrsai ulang pemakaman. BAB IV TATA KERJA Bagian Pertama Umum Pasal 13 (1) Hal-hal yang menjadi tugas Cabang Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Cabang Dinas serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan oleh Para Petugas Pelaksana menurut pembidangan tugasnya masing-masing. (3) Kepala Cabang Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas, Petugas Administrasi dan para Petugas Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi. Bagian Kedua Pelaporan Pasal 14 (1)
Kepala Cabang Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Hal Mewakili Pasal 15
(1)
Apabila Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Cabang Dinas dapat menunjuk Petugas Administrasi. (2) Dalam hal Petugas Administrasi berhalangan, maka Kepala Cabang Dinas dapat menunjuk salah satu Petugas Pelaksana berdasarkan senioritas kepangkatan dan sesuai dengan bidang tugasnya.
(1) (2)
(3)
(4)
BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 16 Kepala Cabang Dinas diangkt dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas. Kepala Cabang Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjan (DP3) dan Daftr Urut Kepangkatan (DUK) pegawai bawahannya sesuai dengan peraturaan perundang-undanganyang berlaku. Kepala Cabang Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petugas – petugas di lingkungan Cabang Dinas diangkat dan diberhentikn oleh Pejabat yang berwennga sesuai dengan perturan perundangundanganyang berlaku.
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 17 Pembiayaan Cabang Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak dan penerimaannya lainnya yang sah. BAB VII KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP Pasal 18 (1)
Perincian tugas Petugas Administrasi dan Petugas Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Hal-halyang belum cukup diatur dalam Peraturan Dearah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati. Pasal 19 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.
Disahkan di Rangkasbitung Pada tanggal Januari 2001 BUPATI LEBAK Ttd.
H. MOCH YAS’A MULYADI
Diundangkan di Rangkasbitung Pada tanggal 22 Januari 2001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2002 NOMOR 53 SERI A
