KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

TAHUN 2013 - 2033

BAB 4 RENCANA POLA RUANG KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Ruang selain merupakan sumber alam yang penting artinya bagi kehidupan dan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan, juga mengandung

fungsi

pelestarian

lingkungan

hidup

yang

mencakup

sumberdaya alam, sumberdaya buatan, serta nilai sejarah dan budaya bangsa

yang

memerlukan

pengaturan

bagi

pengelolaan

dan

perlindungannya. Mengingat terbatasnya ruang, maka untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan dan terpeliharanya fungsi pelestarian, upaya pengaturan dan perlindungan perlu dituangkan ke dalam kebijaksanaan pengembangan tata ruang dalam bentuk

ditetapkan

kawasan

lindung

yang

memberikan

arahan

bagi

masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan. Pengembangan kabupaten Serdang Bedagai kedepan merupakan pengembangan lanjutan dari keadaan yang telah ada sekarang, bukan membentuk daerah baru dengan karakter baru. Pola ruang yang ada akan lebih banyak mempengaruhi struktur ruang wilayah dari pada sebaliknya. Rencana pola ruang wilayah ini dirinci menurut kawasan-kawasan fungsional, yang meliputi kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan budidaya. Rencana pola ruang sekaligus merupakan penetapan terhadap kawasan lindung dan budidaya di wilayah kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maka pengertian rencana pola ruang adalah rencana yang menggambarkan letak, ukuran dan fungsi dari kegiatan-kegiatan lindung dan budidaya. Substansi dari rencana pola ruang meliputi batas-batas kegiatan

RENCANA POLA RUANG | BAB 4

I V- 1


TAHUN 2013 - 2033

sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya (kawasan lindung dan budidaya). Adapun tujuan pengembangan rencana pola ruang adalah : 1. Pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya dukung lingkungan; 2. Tersedianya lahan yang dapat menampung perkembangan jumlah penduduk dan tenaga kerja; 3. Terciptanya sinkronisasi antara rencana pola ruang dan rencana struktur ruang yang dikembangkan; 4. Memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi eksisting; 5. Mewujudkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan

Surat

Keputusan

Menteri

Kehutanan

Nomor

:

SK.44/Menhut-II/2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peta SK/Menteri Kehutanan/2005, luas kawasan hutan yang terdapat di provinsi Sumatera Utara adalah seluas ± 3.742.120 Ha atau 52,21% dari luas total provinsi Sumatera Utara (7.168.068 Ha). Dari luas kawasan hutan yang ada di Provinsi Sumatera Utara tersebut diantaranya terdapat di kabupaten Serdang Bedagai. Luas kawasan hutan di kabupaten Serdang Bedagai adalah 30.612, 54 Ha atau 16,11% dari luas total kabupaten Serdang Bedagai (195.200 Ha). Fungsi kawasan hutan yang ada di kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari: A. Fungsi Hutan dalam kawasan lindung (3.100,74 Ha), meliputi : • Hutan Lindung

: 3.100,74 Ha

B. Fungsi Hutan dalam kawasan budidaya (27.511,8 Ha), meliputi : • Hutan Produksi

: 20.082,20 Ha

• Hutan Produksi Terbatas : 7.429,60 Ha Berdasarkan kenyataan di lapangan sebagian kawasan hutan telah berkembang menjadi kawasan permukiman, pertanian dan perkebunan juga didalamnya terdapat fasilitas umum, sosial, pendidikan, kesehatan dan pemerintahan seperti di sebagian besar Kecamatan di pesisir juga di Kecamatan Serbajadi, Bintang Bayu, Kotarih dan Silinda, sehingga telah dilakukan Usulan Perubahan SK.44/Menhut-II/2005. Berdasarkan hasil telaah Tim Teknis beberapa kawasan hutan layak diusulkan menjadi Areal Penggunaan


I V- 2


TAHUN 2013 - 2033

Lain (APL), sehingga luas kawasan hutan di kabupaten Serdang Bedagai setelah usulan revisi menjadi seluas 9.448,73 Ha atau 4,97 % dari luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, yang terdiri dari : • Hutan Lindung : 5.828,73 Ha • Hutan Produksi : 3.620,00 Ha Mengenai Usulan Perubahan SK.44/Menhut-II/2005 dapat dilihat pada Peta 4.1.


I V- 3


TAHUN 2013 - 2033

Peta 4.1 Kawasan Hutan


I V- 4


4.1

TAHUN 2013 - 2033

Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Rencana pola pemanfaatan ruang kawasan lindung bertujuan untuk

mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan fungsinya, pembagian Kawasan Lindung dibedakan menjadi (sesuai Permen PU No.16/PRT/M2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten): a) kawasan hutan lindung; b) kawasan

yang

memberikan

perlindungan

terhadap

kawasan

bawahannya, meliputi: kawasan bergambut dan kawasan resapan air; c) kawasan

perlindungan

setempat,

meliputi:

sempadan

pantai

sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya; d) kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; e) kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir; f) kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan

rawan

bencana

alam

geologi

dan

kawasan

yang

memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan g) kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.


I V- 5


TAHUN 2013 - 2033

4.1.1 Kawasan Hutan Lindung Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang

mampu

memberikan

keadaan

kawasan

sekitarnya

maupun

bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologi untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan. Kriteria kawasan Hutan lindung Penetapan suatu wilayah sebagai hutan lindung didasarkan kepada kriteria

kelayakan

fisik

hutan

lindung

menurut

SK.

Mentan

No.837/KPTS/UM/11/1980. yaitu : 

Mempunyai nilai skoring fisik wilayah 175



Bila menyimpang dari butir (1) diatas maka hutan lindung yang dimaksud harus memenuhi salah satu atau beberapa syarat berikut :  Mempunyai kemiringan lereng 45%  Jenis tanah sangat peka terhadap erosi, yaitu jenis tanah dengan nilai kelas 5 (regosol, litosol, organosol, dan renzina) dan mempunyai kemiringan lapangan dengan kelas lereng tidak kurang dari 15%  Mempunyai ketinggian tempat tidak kurang dari 2.000 Meter diatas permukaan laut.  Guna keperluan khusus, ditetapkan oleh menteri kehutanan sebagai hutan lindung. Pada kawasan hutan lindung dikenakan ketentuan : a. Tidak

diijinkan

melakukan

pemanfaatan

ruang

yang

dapat

mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologis serta kelestarian flora dan fauna; b. Pemanfaatan diijinkan apabila dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penyelidikan serta bagi kepentingan nasional dan hajat hidup orang banyak selama dapat menjaga keaslian bentang


I V- 6


TAHUN 2013 - 2033

alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologis, kelestarian flora dan fauna, serta tidak merubah luasan kawasan lindung. Tujuan perlindungan dari kawasan hutan lindung adalah :  Mencegah terjadinya erosi dan atau sedimentasi, dan menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air dan air permukaan;  Mencegah

terjadinya

erosi

tanah

pada

kawasan

dengan

kelerengan yang terjal;  Melindungi ekosistem wilayah subtropris. Penetapan Kawasan Hutan Lindung di kabupaten Serdang Bedagai mengacu kepada Usulan Revisi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005tanggal

16

Februari

2005,

luas

kawasan

hutan

di

Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan SK Menhut tersebut sebesar 30.612,54 hektar yang terdiri dari hutan lindung seluas 3.100, 74 Ha, hutan produksi seluas 20.082,20 Ha dan hutan produksi terbatas 7.429,60 Ha. Untuk lebih jelas lihat Tabel 4.1. Tabel 4.1 Fungsi kawasan dan luas hutan di Kabupaten Serdang Bedagai Berdasarkan SK Menhut No. 44 Tahun 2005 No.

Status Kawasn

Luas Lahan Kritis (Ha) 3.100,74

Lokasi

1

Hutan Lindung

2

Hutan Produksi Terbatas

7.429,60

Kecamatan Perbaungan, Pantai Cermin, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, Bandar Khalipah

3

Hutan Tetap

20.082,20

Kecamatan Silinda, Kotarih, Bintang Bayu, Perbaungan, Pegajahan, Serba Jadi, Dolok Masihul, Sipis-pis

Produksi

Jumlah

Kecamatan Perbaungan, Pantai Cermin, Teluk Mengkudu,Tanjung Beringin, Bandar Khalipah

30.612,54

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kab.Serdang Bedagai, 2009


I V- 7


TAHUN 2013 - 2033

Jika dilihat berdasarkan hasil usulan revisi kawasan hutan di kabupaten Serdang Bedagai, maka jumlah hutan yang ada hanya seluas 9.448,73 Ha, dengan fungsi sebagai kawasan hutan lindung (hutan lindung pantai dan hutan lindung di Kecamatan Sipispis) serta kawasan hutan produksi tetap, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut. Tabel 4.2 Rincian Hasil Usulan Revisi Kawasan Hutan di Kabupaten Serdang Badagai No. 1

2

Status Kawasn Hutan Lindung

Hutan Produksi

Jumlah Sumber :

Luas Lahan (Ha) 5.828,73

3.620,00

Lokasi Kecamatan Perbaungan, Pantai Cermin, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, Bandar Khalipah, dan Sipispis Kecamatan Kotarih, Bintang Bayu

9.448,73

Hasil Pembahasan pada tanggal 23 Desember 2010 oleh Tim Terpadu Kementerian Kehutanan dan Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang usulan revisi SK Menteri No.44/Menhut II/2005

Dalam rincian usulan tersebut, khusus untuk hutan yang ada di Kecamatan Sipispis, sebelumnya merupakan hutan produksi tetap, namun dalam usulan revisi diarahkan menjadi hutan lindung demi menjaga kelestarian lingkungan di wilayah hulu sungai, yakni DAS Padang dan DAS Bedagai. Daftar rincian di atas merupakan hasil usulan revisi kawasan hutan di Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan luas kawasan hutan yang hanya ± 9.448,73 Ha menurut Dinas Kehutanan Serdang Bedagai maka tutupan lahan secara permanen di kabupaten Serdang Bedagai tersebut hanya 4,97 % dari 1.900,22 km2 atau 190.022 hektar luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, atau 5,04 % dari

187.455,08 Ha, yakni luas DAS yang ada di kabupaten

Serdang Bedagai. Kondisi ini masih jauh dari amanat UU No. 41 tahun 1999 pasal 8 ayat 2 yang mengharuskan tutupan hutan di suatu daerah sekurang-


I V- 8


TAHUN 2013 - 2033

kurangnya sebesar 30% dari luas DAS di daerah tersebut. Bila berpedoman kepada SK Menhut No. 44 tahun 2005 maka tutupan lahan permanen di Kabupaten Serdang Bedagai diharapkan sebesar 15,75%, namun kondisi tersebut sudah tidak tercapai lagi disebabkan adanya alih fungsi lahan yang terjadi di kawasan ini. Meskipun tidak ideal, namun alasan yang paling bisa diutarakan adalah bahwasanya wilayah kabupaten Serdang

Bedagai

merupakan wilayah hilir yang perkembangan pemanfaatan lahannya mempunyai daya tarik tersendiri dan alih fungsi lahan yang terjadi pun tidak dapat dihindari. Dalam rangka memenuhi luasan hutan suatu wilayah seperti yang diamanatkan UU No. 41 tahun 1999 tersebut, maka dilakukan upaya terhadap beberapa hal terkait penambahan tutupan lahan hutan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, diantaranya: 1. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak Perkebunan Besar dalam melakukan konservasi lahan di lahan-lahan HGU perkebunan tersebut. Hal

ini

didasari

pemikiran

bahwa

di

dalam

lahan-lahan

HGU

perkebunan tersebut masih terdapat daerah resapan, kawasan dengan kemiringan > 40 %, Daerah Aliran Sungai, dan daerah genangan. Melalui kerjasama ini diharapkan

Pihak perkebunan

melakukan konservasi di lahan-lahan tersebut, agar persentase tutupan lahan menjadi meningkat. 2. Diharapkan

juga

dari

kerjasama

dan koordinasi

tersebut pihak

perkebunan melakukan penanaman di lahan-lahan tersebut berupa vegetasi kayu ataupun paling tidak tanaman komoditi perkebunan seperti karet, dengan maksud peningkatan persentase tutupan lahan nantinya. 3. Untuk rencana kedepannya juga diperlukan hutan kota di setiap wilayah ibukota Kecamatan yang lokasi rincinya akan diatur dalam peraturan daerah.


I V- 9


TAHUN 2013 - 2033

4.1.2 Kawasan Yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya a.

Kawasan Bergambut Kawasan

bergambut

adalah

kawasan

yang

unsur

pembentuk

tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama. Perlindungan kawasan yang mempunyai ciri ini bertujuan untuk melindungi ekosistem yang khas dari wilayah bergambut dan untuk keperluan cadangan air tanah. Kriteria yang digunakan untuk menentukan kawasan tanah bergambut adalah tanah gambut dengan ketebalan 3 m yang terdapat dibagian hulu sungai/rawa. Berdasarkan kriteria tersebut maka tidak ada kawasan di Kabupaten Serdang Bedagai yang dapat dikategorikan sebagai kawasan bergambut. b.

Kawasan Resapan Air Kawasan resapan air di Kabupaten Serdang Bedagai telah disatukan

dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi meliputi Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, Bandar Khalipah, Sipispis, Kotarih, dan Bintang Bayu serta di seluruh wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

Kawasan

resapan

air

adalah

kawasan

yang

mempunyai

kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. 4.1.3 Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan perlindungan setempat yang terdapat di Kabupaten Serdang Bedagai meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai besar dan kecil, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau wilayah perkotaan.


I V- 10


a.

TAHUN 2013 - 2033

Sempadan Pantai Kawasan sempadan pantai adalah wilayah tertentu sepanjang yang

mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Kabupaten Serdang Bedagai memiliki pantai sepanjang ± 55 km yaitu pantai sebelah Timur kabupaten Serdang Bedagai yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Mengingat kapasitas pantai yang hanya ± 55 km maka direncanakan adanya sempadan pantai dengan bentuk mengikuti bentuk fisik pantai. Lebar sempadan pantai adalah bervariasi, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Tidak seluruhnya wilayah yang terletak di pinggir pantai merupakan kawasan

lindung

dengan

bentuk

kawasan

sempadan

pantai.

Pengecualiannya adalah kawasan-kawasan terbangun dalam bentuk kawasan permukiman, pelabuhan, penangkapan ikan, dan lain sebagainya, dikeluarkan dari kawasan sempadan pantai dan merupakan bagian dari kawasan budidaya. Adapun kawasan lindung berupa sempadan pantai ini di kabupaten Serdang Berdagai diarahkan pada Kecamatan Pantai Cemin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, dan Bandar Khalipah. b.

Sempadan Sungai Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai

termasuk

sungai

mempertahankan

buatan

yang

kelestarian

mempunyai

fungsi

sungai.

manfaat

penting

Perlindungan

untuk

terhadap

sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengamankan aliran sungai. Kriteria sempadan sungai adalah:  Sekurang-kurangnya 100 meter kiri-kanan sungai besar dan 50 meter di kiri-kanan sungai kecil yang berada di luar permukiman;  Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter Kabupaten Serdang Bedagai memiliki banyak sungai besar dan kecil. Kawasan sempadan sungai yang ditetapkan/diarahkan sebagai kawasan lindung

dapat

digunakan

untuk


kegiatan

budidaya

sejauh

tidak

I V- 11


TAHUN 2013 - 2033

mengganggu fungsi lindungnya, misalnya digunakan untuk lapangan olah raga, kawasan rekreasi, dan sebagainya. Berdasarkan hasil kajian potensi sungai dan pertimbangan kriteria diatas, maka luas kawasan sempadan sungai kabupaten Serdang Bedagai, yang perlu ditetapkan adalah 6.077 Ha (3,198 % dari total luas wilayah kabupaten Serdang Bedagai), yang meliputi sempadan sungai Ular, sungai Buaya, sungai Padang, sungai Belutu, sungai Bedagai, sungai Rampah, sungai Bah Hapal, sungai Martebing, sungai Baungan, sungai Bane, dan sungai kecil lainnya. c.

Kawasan Sekitar Bendungan/ Waduk/situ Kawasan sekitar bendungan/waduk/situ adalah kawasan tertentu di

sekeliling bendungan/waduk/situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi bendungan/waduk/situ. Kriteria kawasan sekitar

bendungan/waduk/situ

adalah

daratan

sepanjang

tepian

bendungan/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik bendungan/waduk/situ, yaitu antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Pemanfaatan ruang kawasan lindung sempadan waduk yang ditetapkan di kabupaten Serdang Bedagai antara lain;  Kawasan sempadan bendung sungai Ular, di Kecamatan Serbajadi;  Kawasan sempadan waduk/situ dalam ukuran kecil yang merupakan genangan air dan dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi tempat rekreasi seperti memancing di Kecamatan Dolok Masihul dan Bintang Bayu serta situ Lau Dendang di Kecamatan Sei Rampah. 4.1.4 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Kawasan cagar budaya adalah kawasan dimana lokasi bangunan hasil budaya manusia bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami khas berada. Kawasan Cagar Budaya yang ada di kabupaten Serdang Bedagai antara lain :


I V- 12


TAHUN 2013 - 2033

1. Masjid Kuno dan Makam Sultan di Kecamatan Tanjung Beringin; 2. Masjid Kuno dan Makam Sultan di Kecamatan Perbaungan; 3. Masjid Kuno di Kecamatan Pantai cermin; 4. Bangunan rumah adat Melayu di Kecamatan Tanjung Beringin; 5. Bangunan kuno di lahan perkebunan di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. 6. Pura Bali di Kecamatan Pegajahan; 7. Bangunan Replika Istana Sultan Serdang di Kecamatan Pegajahan; 8. Bangunan kantor Bupati Serdang Bedagai/ex kantor Camat Sei Rampah. 4.1.5 Kawasan Rawan Bencana Alam a.

Kawasan Rawan Banjir Kawasan rawan bencana di kabupaten Serdang Bedagai ini berupa

kawasan rawan banjir yang di wilayah pesisir maupun kawasan perkotaan. Kawasan rawan banjir di kabupaten Serdang Bedagai berada pada Kecamatan Sei bamban, Perbaungan, Tebing syahbandar, Dolok Merawan, Dolok Masihul, Silinda, Sipispis, Tanjung Beringin, Pantai Cermin, Bintang Bayu, Tebing Tinggi, Sei Rampah dan Bandar Khalipah. Untuk melakukan pencegahan banjir dan meminimalisir bencana yang diakibatkan oleh banjir, maka ada beberapa langkah konkrit yang harus dilakukan :  Penetapan kawasan lindung disepanjang sempadan sungai kabupaten Serdang Bedagai;  Karena permukaan tanah di beberapa kawasan yang rawan bencana banjir relatif datar maka perlu di bangun tembok penahan apabila muka air sungai lebih tinggi dari permukaan daratan rata-rata;  Saluran drainase selalu dibersihkan untuk menekan dampak banjir;  Membatasi perluasan kawasan pemukiman penduduk di daerah dataran rendah yang berpotensi terjadinya banjir;  Menumbuhkan kesadaran masyarakat agar selalu menjaga lingkungan;  Budaya Jumat bersih sebagai kearifan lokal daerah. RENCANA POLA RUANG | BAB 4

I V- 13


b.

TAHUN 2013 - 2033

Kawasan Rawan Bencana Angin Puting Beliung Kawasan rawan bencana angin puting beliung terdapat di Kecamatan

Sei Bamban, Teluk Mengkudu, Perbaungan, Pegajahan, Dolok Merawan, Dolok Masihul, Sipispis, Tanjung Beringin Pantai Cermin, Bintang Bayu, Sei Rampah dan Bandar Khalipah. Bencana angin yang terjadi di kawasan ini sering mengakibatkan kerusakan permukiman masyarakat. Arahan pengembangan permukiman di sekitar kawasan ini disarankan memperkuat konstruksi atap rumah, karena yang sering rusak adalah bagian atap rumah yang terkena angin puting beliung tersebut. c.

Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Bencana tanah longsor di Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi di

wilayah Kecamatan yang memiliki kemiringan lereng > 450 dan jenis tanah tertentu. Kawasan-kawasan yang sering terjadi bencana longsor tersebut terletak di Kecamatan Dolok Merawan, Silinda, Sipispis dan Bintang Bayu. Potensi kelongsoran (erosi) tanah dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah tingkat kemiringan tanah, kegiatan konservasi, tingkat kekritisan lahan. Luas lahan kritis dan status kawasan di Kabupaten Serdang Bedagai dapat dilihat dari luas lahan kritis yang masuk ke dalam Kabupaten Serdang Bedagai Lahan kritis yang sangat berpengaruh pada degradasi DAS secara keseluruhan adalah lahan kritis pada kawasan hulu dari DAS tersebut. Berikut ini ditampilkan tabel mengenai luas DAS dan lahan kritis di kabupaten Serdang Bedagai. Tabel 4.3 Luas DAS dan Luas Lahan Kritis di Kabupaten Serdang Bedagai No.

DAS

Tingkat Kekritisan

Luas DAS

S. Kritis

Kritis

Agak Kritis

Potensial Kritis

Tdk Kritis

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

1

Bedagai

-

2

Hapal

-

3

Padang

-

248.33

248.33

4,596.78

44,833.36

49,926.80

360.40

151.33

143.67

12,547.45

13,202.85

989.78

1,539.72

7,465.76

51,720.74

61,716.00


I V- 14


No.

TAHUN 2013 - 2033

DAS

Tingkat Kekritisan

4

Sialang Buah

5

Ular

d.

Kritis

Agak Kritis

Potensial Kritis

Tdk Kritis

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

396.96

2,532.83

2,467.85

21,188.82

25,587.31

304.10

12,422.69

3,767.90

19,498.41

36,022.12

0,85 29,01

Sumbe r:

Luas DAS

S. Kritis

Balai PengelolaanDaerah Aliran Sungai Wampu - Ular

Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang Air Laut Adapun

kawasan

rawan

bencana

yang

berpotensi

terjadinya

gelombang pasang air laut di wilayah pesisir dengan luas sekitar kurang lebih 12.400

hektar

yaitu

disepanjang

pantai

(Kecamatan

Pantai

Cermin,

Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, dan Bandar Khalipah) kabupaten Serdang Bedagai. Kawasan rawan bencana gelombang pasang air laut di kabupaten Serdang Bedagai berada di sepanjang garis pantai di pesisir pantai Timur kabupaten Serdang Bedagai, yang berbatasan dengan Selat Malaka. Meskipun potensi bahaya bencana gelombang pasang air laut ini kecil, karena garis pantai ini tidak berhubungan langsung dengan samudra atau laut lepas, namun demikian limpasan ombak dari pantai Barat pulau Sumatera apabila terjadi bencana gelombang pasang air laut akan mempengaruhi kawasan di sekitar pantai Timur. Kejadian ini pernah terjadi pada akhir tahun 2004 ketika terjadi tsunami di Aceh, dan wilayah sekitar Pantai Cermin terkena imbasnya. Potensi kawasan rawan bencana di kabupaten Serdang Bedagai dalam satuan desa dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut: Tabel 4.4 Potensi Bencana Alam Kabupaten Serdang Bedagai POTENSI BENCANA No.

KECAMATAN BANJIR

1.

Sei Bamban

-

Pon Sei bamban Gempolan Suka Damai Sei Buluh

PUTING BELIUNG

TANAH LONGSOR

GELOMBANG PASANG AIR LAUT

- Pon - Sei Bamban - Penggalangan


I V- 15


TAHUN 2013 - 2033

POTENSI BENCANA No.

KECAMATAN BANJIR

2.

Perbaungan

-

Pematang Sijonam Sei Buluh Sei Sijenggi Bengkel Lidah Tanah Tualang Citaman Jernih Paya Pasir penggalian

3.

Tebing Syahbandar

4.

Dolok Merawan

- Mainu Tengah

5.

Dolok Masihul

6.

Silinda

7.

Sipispis

8.

Tanjung Beringin

9.

Pantai Cermin

-

10.

Bintang Bayu

11.

Tebing Tinggi

12

Sei Rampah

Pekan D. Masihul Martebing Bantan Pekan Kamis Batu 13 Dolok Sagala Bukit Cermin Hilir Tegal Sari Pardomuan Dame Malasori Hutanauli Pagar Manik Kulasar Sipispis Marjanji Buluh Duri Sibarau Sukajadi Tebing Tinggi Pematang Cermal Pematang Terang Bagan Kuala Dsn. II Kota Pari Pantai Cermin Kanan - Kuala Lama - Lubuk Saban

- Sarang Ginting Hulu - Huta Durian - B. Pinang Hulu - Sigiling Kahean - Bah Sumbu - Sei Periuk - Paya Lombang - Kota Baru - Paya Bagas - Naga Kesiangan - Bah Sidua-dua - Cempedak Lobang - Firdaus - Pematang Ganjang - P. Pelintahan - Silau Rakyat - Simpang Empat

PUTING BELIUNG -

Pematang Tatal Cinta Air Lubuk Cemara Pematang Sijonam

-

Mainu Tengah Pabatu Afd. VI dolok Hilir Pekan Dolok Masihul

- Marjanji

TANAH LONGSOR

GELOMBANG PASANG AIR LAUT - Sei Naga Lawan

- Dolok Merawan

- Pagar Manik - Kulasar - Sipispis

- Mangga Dua - Pematang Cermai - Bagan Kuala

- Bagan Kuala

-

Ara Payung Lubuk Saban Pantai Cermin Kiri Besar II terjun Sementara Pantai Cermin Kanan Lubuk cemara Kuala Lama Cintaman B. Pinang Lubu B. Pinang Kebun

- Kota Pari - Pantai Cermin Kanan - Pantai Cermin Kiri - Kuala Lama - Lubuk Saban - Naga Kisar

-

Firdaus Silau Rakyat Sei Rejo Rampah Pematang Ganjang Pematang Pelintahan


- Marihat Dolok - Huta Durian

I V- 16


TAHUN 2013 - 2033

POTENSI BENCANA No.

KECAMATAN BANJIR

13

Bandar Khalipah

14

Teluk Mengkudu

15

Pegajahan

- Juhar - Gelam Sei Serimah - Bandar Tengah - Kayu Besar -

-

TANAH LONGSOR

PUTING BELIUNG - Gelam Sei Serimah - Kayu Besar

-

GELOMBANG PASANG AIR LAUT - Gelam Sei Serimah - Pekan Bandar Khalipah - Kayu Besar - Sialang Buah - Sentang - Bogak Besar - Pematang Kuala

Sialang Buah Sentang Bogak Besar Pematang Kuala Pematang Setrak Bingkat Petuaran Hilir Pegajahan

Sumber : Dinsosnakerkop dan BNPBD Kabupaten Serdang Bedagai, Tahun 2010

4.1.6 Kawasan Lindung Lainnya Kawasan pengungsian satwa, terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi Mengacu pada PP No. 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN, Kawasan Pulau Berhala ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dengan tipologi Kawasan Strategis pertahanan keamanan, sedangkan dalam lingkup RTRW Kabupaten Serdang Bedagai Kawasan Pulau Berhala diarahkan sebagai Kawasan konservasi penyu, terumbu karang, jenis burung migran. Di kawasan ini juga direncanakan sebagai kawasan wisata yang berwawasan lingkungan (Ecomarinetourism) sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2005. Meskipun ditetapkan sebagai kawasan wisata yang berwawasan lingkungan namun dalam implementasinya diharapkan tujuan wisata ke daerah

tersebut

dibatasi

mengingat

kawasan

tersebut

sebagai

kawasan konservasi. 4.2

RENCANA POLA RUANG KAWASAN BUDIDAYA Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi

utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya

manusia,

dan

sumberdaya

buatan.

Kawasan

budidaya

merupakan kawasan di luar kawasan lindung.


I V- 17


TAHUN 2013 - 2033

Penetapan kawasan budidaya dititikberatkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan fungsi sumberdaya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya. Kawasan budidaya dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten ditujukan untuk : 1.

Memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara optimal, berdayaguna dan berhasil guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan.

2.

Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang antar kegiatan budidaya yang berbeda.

3.

Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan budidaya terutama ke jenis yang lain.

Proses penentuan kawasan budidaya ini mengacu kepada: 1. Kawasan lindung yang telah ditetapkan sebelum dan menjadi pembatas bagi penetapan kawasan budidaya. 2. Rencana Struktur Tata Ruang yang dituju. 3. Kriteria menurut Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja Tim Tata Ruang Nasional. 4. Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJMD)

dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD). 5. Hasil Masukan analisis fisik, sosial, ekonomi dan struktur tata ruang. 4.2.1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi a.

Peruntukan Hutan Produksi Terbatas Kawasan hutan produksi terbatas adalah hutan produksi dimana

eksploitasinya hanya dapat dengan cara tebang pilih dan tanam. Tujuan dari kawasan hutan produksi ini adalah untuk mengekpoitasi tanaman yang ada didalam kawasan hutan dengan tidak merubah fungsi kawasan tersebut. Berdasarkan

SK.44/Menhut-II/2005

kabupaten

Serdang

Bedagai

mempunyai luas kawasan Hutan Produksi Terbatas sebesar 7.429,60 Ha yang terdapat di Kecamatan perbaungan, pantai Cermin, Teluk Mengkudu,


I V- 18


TAHUN 2013 - 2033

tanjung Beringin dan Bandar Khalipah, namun direncanakan lahan hutan produksi terbatas sudah dikonversi menjadi Areal penggunaan Lain (APL). b.

Peruntukan Hutan Produksi Kawasan hutan produksi adalah hutan produksi dimana eksploitasinya

dapat dengan cara tebang pilih atau tebang habis dan tanam. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Serdang Bedagai direncanakan di Kecamatan Kotarih dan Bintang Bayu seluas 3.620 Ha.

4.2.2 Kawasan Hutan Rakyat a.

Kawasan Peruntukan Hutan Kemasyarakatan Pembangunan

Peraturan

Menteri

Hutan

Kemasyarakatan

Kehutanan

Nomor

dilaksanakan

P.37/Menhut-II/2007

berdasarkan tanggal

7

September 2007 dan Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.18/MenhutII/2007 tanggal 7 September 2007. Pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Serdang Bedagai direncanakan berlokasi di Kecamatan Kotarih seluas ± 689,5 Ha dan Kecamatan Sipispis seluas ± 605,5 Ha . Total luas Hutan kemasyarakatan yang direncanakan di kabupaten Serdang Bedagai seluas ± 1.295 Ha. Pengembangan kawasan hutan tanaman rakyat dapat juga dilakukan di kecamatan atau desa lainnya sepanjang memiliki potensi dan bersesuaian yang dapat diusahakan dengan jenis tanaman kehutanan, serta telah mendapat persetujuan ataupun rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang b.

Kawasan Peruntukan Hutan Desa Pembangunan Hutan Desa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri

Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tanggal. Pembangunan Hutan Desa di kabupaten Serdang Bedagai direncanakan berlokasi di desa Sialtong Kecamatan Kotarih seluas ± 200 Ha, desa Rubun Dunia seluas ± 100 Ha, desa Hutagaluh Kecamatan Kotarih seluas ± 200 Ha, desa Siujan-ujan Kecamatan


I V- 19


TAHUN 2013 - 2033

Kotarih seluas ± 100 Ha, desa Kotarih Pekan Kecamatan Kotarih seluas ± 200 Ha, desa Rimbun Kecamatan Sipispis seluas ± 100 Ha. Total luas Hutan desa yang direncanakan di kabupaten Serdang Bedagai seluas ± 900 Ha. 4.2.3 Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. Kawasan tanaman pangan terdiri dari kawasan tanaman pangan lahan basah (sawah) dan tanaman lahan kering. Pengembangan tanaman pangan lahan basah guna mendukung peningkatan swasembada pangan. Beberapa cara dapat dilakukan, terutama dengan program intensifikasi sehingga produksi per hektar semakin meningkat. Ekstensifikasi berupa perluasan kawasan tanaman pangan lahan basah terutama untuk mengimbangi penyempitan/pengurangan areal tanaman akibat lahan sawah berubah fungsi untuk kegiatan lainnya.

a.

Peruntukan Pertanian Lahan Basah Tipologi untuk kawasan pertanian lahan basah adalah berfungsi untuk

mempertahankan tingkat produksi pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pemanfaatan ruang pertanian lahan basah bertujuan untuk mendukung perekonomian lokal di kawasan sekitarnya dan pengembangan perekonomian Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Pengembangan kawasan pertanian lahan basah berdasarkan pada pertimbangan kondisi eksisting dan potensi wilayahnya dengan merujuk pada ketentuan Keppres No. 57/89 tentang Pengelolaan Kawasan Budidaya. Pemanfaatan ruang lahan basah yang terbentuk berdasarkan pertimbangan tersebut adalah mengelompok

dan

merupakan

pemisah

antara

kawasan

budidaya

permukiman dan kawasan lindung. Kawasan pertanian lahan basah dikembangkan di wilayah dengan kriteria sebagai berikut : a. Kawasan dengan ketinggian < 1000 m dpl. b. Kawasan dengan kelerengan < 40%. c. Kawasan dengan Kedalaman efektif tanah > 30 cm. d. Mendapat pengairan teknis.


I V- 20


TAHUN 2013 - 2033

e. Memperhatikan kondisi eksisting dan kecenderungan perkembangan pertanian basah serta kebutuhan lahan untuk dapat menyerap tenaga kerja optimal. f.

Pola tanam: monokultur, tumpangsari, campuran tumpang gilir;

g. Tindakan konservasi berkaitan dengan  Vegetatif: pola tanam sepanjang tahun, penanaman tanaman panen atas air tersedia dengan jumlah dan mutu yang memadai yaitu 5 - 20 L/detik/ha untuk mina padi, mutu air bebas polusi, suhu 23 - 30ºC, oksigen larut 3 - 7 ppm, amoniak 0.1 ppm dan pH 5 - 7;  Mekanik: pembuatan pematang, teras, dan saluran drainase.

Berdasarkan pertimbangan kriteria diatas, maka luas pertanian di kabupaten Serdang Bedagai, yang sesuai untuk budidaya pertanian lahan basah adalah 40.598 Ha (21,36 % dari total luas wilayah kabupaten Serdang Bedagai) yang tersebar pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai. Kawasan

pertanian

tanaman

direncanakan

menjadi

kawasan

berkelanjutan.

Pengertian

Lahan

lahan

basah

lahan

pertanian

Pertanian

yang

Pangan

beririgasi

pangan

ini

yang

Berkelanjutan

berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Semangat ini didasari pada potensi kabupaten Serdang Bedagai sebagai salah satu lumbung pangan di provinsi Sumatera Utara, khususnya tanaman padi. Namun permasalahannya adalah seiring perkembangan pembangunan, juga keinginan masyarakat untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi melalui penanaman komoditas tanaman yang lebih menguntungkan seperti tanaman kelapa sawit, maka yang terjadi adalah perubahan fungsi lahan, dari lahan sawah menjadi penggunaan lainnya. Laju


I V- 21


TAHUN 2013 - 2033

alih fungsi lahan yang dominan terjadi adalah di Kecamatan Teluk Mengkudu, Dolok Masihul, Bandar Khalifah, Perbaungan, dan Sei Rampah. b.

Peruntukan Pertanian Lahan Kering Pemanfaatan ruang pertanian lahan kering bertujuan untuk mendukung

perekonomian lokal di kawasan sekitarnya dan wilayah kabupaten Serdang Bedagai. Pengembangan kawasan pertanian lahan kering berdasarkan pada pertimbangan kondisi eksisting (berupa kebun campuran, tegalan, padang rumput, ilalang dan semak belukar) dan potensi wilayahnya dengan merujuk pada ketentuan Keppres No. 57/89 tentang Pengelolaan Kawasan Budidaya. Pemanfaatan ruang lahan kering yang terbentuk berdasarkan pertimbangan tersebut adalah mengelompok dan merupakan pemisah antara kawasan budidaya permukiman dan kawasan lindung. Kawasan pertanian lahan kering dikembangkan di wilayah yang memiliki kriteria sebagai berikut : a. Kemiringan 0 - 6%: tindakan konservasi secara vegetatif ringan, tanpa tindakan konservasi secara mekanik; b. Kemiringan 8 - 15%:  Tindakan konservasi secara vegetatif ringan sampai berat yaitu pergiliran tanaman, penanaman menurut kontur, pupuk hijau, pengembalian bahan organik, tanaman penguat keras;  Tindakan konservasi secara mekanik (ringan), teras gulud disertai tanaman penguat keras;  Tindakan konservasi secara mekanik (berat), teras gulud dengan interval tinggi 0,75 – 1,5 m dilengkapi tanaman penguat, dan saluran pembuang air ditanami rumput. c. Kemiringan 15 - 40%:  Tindakan konservasi secara vegetatif (berat), pergiliran tanaman, penanaman menurut kontur, pemberian mulsa sisa tanaman, pupuk kandang, pupuk hijau, sisipan tanaman tahunan atau batu penguat teras dan rokrak;


I V- 22


TAHUN 2013 - 2033

 Tindakan konservasi secara mekanik (berat), teras bangku yang dilengkapi tanaman atau batu penguat teras dan rokrak, saluran pembuangan air ditanami rumput. Berdasarkan pertimbangan kriteria diatas, maka luas pertanian lahan kering di Kabupaten Serdang Bedagai, yang perlu ditetapkan adalah

2.864

Ha. Pengembangan kawasan pertanian lahan kering terutama diarahkan pada semua Kecamatan di kabupaten Serdang Bedagai. Pemanfaatan

ruang

di

kawasan

peruntukan

pertanian

harus

diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kawasan pertanian tanaman lahan kering tidak tertentu yang diatur oleh pemerintah daerah setempat dan atau oleh Kementerian Pertanian. c.

Peruntukan Peternakan Pemanfaatan ruang kawasan peternakan adalah kawasan yang sesuai

untuk peternakan hewan dengan kriteria sebagai berikut :  Kawasan yang diusahakan dan atau dimanfaatkan sebagai kawasan Peternakan;  Kawasan yang memilki aksesibilitas terhadap sentra-sentra industri Peternakan;  Kawasan

yang

memiliki

timbal

balik

ekonomi

dan

ekologi

(keseimbangan ekonomi dan lingkungan);  Kawasan dengan jenis tanah/iklim sesuai untuk padang rumput;  Memperhatikan kondisi eksisting dan kecenderungan perkembangan peternakan serta kebutuhan lahan untuk dapat menyerap tenaga kerja optimal. Pemanfaatan ruang kawasan peternakan adalah kawasan yang sesuai untuk peternakan hewan dengan kriteria sebagai berikut: 

Kawasan dengan ketinggian < 1000 m dpl;



Kawasan dengan kemiringan < 15%;


I V- 23


TAHUN 2013 - 2033



Kawasan dengan jenis tanah/iklim sesuai untuk padang rumput;



Memperhatikan kondisi eksisting dan kecenderungan perkembangan peternakan serta kebutuhan lahan untuk dapat menyerap tenaga kerja optimal. Kawasan peternakan meliputi kawasan budidaya khusus peternakan

yang terintegrasi dengan kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan. Pengembangan kawasan peternakan meliputi peternakan hewan besar, hewan kecil dan unggas. Kawasan peruntukan peternakan merupakan kawasan perkebunan pada setiap kecamatan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan, baik sebagai usaha sampingan, cadangan usaha, usaha pokok, maupun usaha skala industri Berdasarkan pertimbangan kriteria diatas, pengembangan kawasan budidaya peternakan Hewan Besar, hewan kecil dan unggas dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perternakan hewan besar, hewan kecil dan unggas meliputi; 1. sapi dengan prioritas pengembangan di Kecamatan Dolok Masihul, Perbaungan, Sipispis, Dolok Merawan, Pegajahan, Tebing Tinggi, Serbajadi, Pantai Cermin, Bintang Bayu, Tebing syahbandar, Sei Bamban, Teluk Mengkudu; 2. kambing dengan prioritas pengembangan di Kecamatan Kotarih, Silinda, Dolok Masihul, Serbajadi, Sipispis, Dolok Merawan, Tebing Tinggi, Tebing Syahbandar, Tanjung Beringin, Teluk Mengkudu, Perbaungan, Pantai Cermin, Pegajahan dan Sei Rampah; 3. unggas dengan prioritas pengembangan berada di Kecamatan Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, Pegajahan, Sipispis, pantai cermin; 4. babi dengan

pengembangan berada di Kecamatan Dolok Masihul,

Kecamatan Kotarih, Kecamatan Bintang Bayu,

dan

Kecamatan Sei

Bamban, dengan persyaratan: a. Jauh dari pusat kota; b. Jauh dari kawasan permukiman; c. Dikandangkan (tidak dibiarkan berkeliaran); d. Memiliki sistem sanitasi yang baik;


I V- 24


TAHUN 2013 - 2033

e. Memiliki sistem pengolahan air limbah; f.

Memiliki izin lingkungan;

g. Tidak ada pertentangan dari masyarakat setempat. Disamping itu ada jenis potensi penangkaran jenis hewan tertentu yang merupakan komoditas bernilai tinggi diarahkan di Kecamatan Serbajadi. Demikian

juga

halnya

jenis

potensi

peternakan

lainnya

yang

berkembang di kabupaten Serdang Bedagai yakni peternakan walet. Jenis peternakan ini dapat dikembangkan dengan syarat: a. Jauh dari pusat kota; b. Jauh dari kawasan permukiman; c. Memiliki izin lingkungan. d. Diluar

Kecamatan

di

atas

masih

dimungkinkan

untuk

dikembangkan sebagai kawasan perternakan dengan kriteria :  Berada diluar wilayah permukiman dan bukan merupakan wilayah pengembangan perkotaan dan permukiman;  Jauh

dari

sumber

air

(mata

air,

sungai)

dan

tidak

menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan;  Berada pada lahan pertanian yang tidak produktif;  Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Potensi lainnya yang cukup strategis terkait peternakan adalah Sistem peternakan yang dikelola secara terpadu atau sering disebut sebagai Sistem Integrasi

Padi

Ternak

(SIPT).

Di

kabupaten

Serdang

Bedagai

sistem

pengelolaan ternak seperti ini sudah berjalan baik dan sudah dapat dikategorikan berhasil adalah di desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan. Perkembangan ternak dengan pola seperti ini cukup signifikan dan produksi padi dari pemberian pupuk kandang hasil ternak tersebut juga cukup baik. Simbiosis yang terjadi sudah cukup baik. Pola seperti ini akan dicoba untuk dikembangkan di daerah-daerah sekitarnya.


I V- 25


TAHUN 2013 - 2033

4.2.4 Kawasan Peruntukan Perkebunan Yang Dirinci Berdasarkan Jenis Komoditas Perkebunan Yang Ada Di Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Kawasan peruntukan perkebunan, yang dirinci berdasarkan jenis komoditas perkebunan yang ada di wilayah kabupaten. Potensi perkebunan yang terdapat di kabupaten Serdang Bedagai untuk kategori perkebunan rakyat antara lain; Kelapa Sawit, Karet, Kakao, Kelapa, Kemiri, Pinang, Pala, Aren, sedangkan untuk kategori perkebunan besar antara lain : Kelapa Sawit, Karet dan Kakao. Pemanfaatan ruang untuk kawasan perkebunan memiliki kriteria sebagai berikut :  Kawasan yang diusahakan dan atau dimanfaatkan sebagai kawasan Perkebunan/Tanaman Tahunan;  Kawasan yang memilki aksesibilitas terhadap sentra-sentra industri Perkebunan/Tanaman Tahunan;  Kawasan

yang

memiliki

timbal

balik

ekonomi

dan

ekologi

(keseimbangan ekonomi dan lingkungan);  Memperhatikan kondisi eksisting dan kecenderungan perkembangan perkebunan serta kebutuhan lahan untuk menyerap tenaga kerja optimal. Pemanfaatan ruang untuk kawasan perkebunan adalah kawasan yang memiliki kriteria sebagai berikut:  Kawasan dengan ketinggian < 1000 m dpl;  Kawasan dengan kemiringan 25-40%;  Kawasan dengan kedalaman efektif tanah > 30 cm;  Memperhatikan kondisi eksisting dan kecenderungan perkembangan perkebunan serta kebutuhan lahan untuk menyerap tenaga kerja optimal. Berdasarkan

pada

pertimbangan

tersebut,

maka

rencana

pemanfaatan ruang untuk kawasan perkebunan pada tahun 2033 adalah 101.689 Ha yang terdistribusi di seluruh Kecamatan. Adapun rencana pengembangan komoditas perkebunan di kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut : RENCANA POLA RUANG | BAB 4

I V- 26


TAHUN 2013 - 2033

a. Kawasan peruntukan perkebunan komoditi kelapa sawit, meliputi : seluruh kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai dengan syarat tidak mengalihfungsikan lahan Pertanian Pangan, Perikanan dan Kehutanan; b. Kawasan peruntukan perkebunan komoditi karet, meliputi : seluruh kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai kecuali Kecamatan Tanjung Beringin, Perbaungan, Pantai Cermin, Bandar Khalifah dan Teluk Mengkudu; c. Kawasan peruntukan perkebunan kakao, meliputi : seluruh kecamatan di kabupaten Serdang Bedagai; d. Kawasan peruntukan perkebunan komoditi kelapa, meliputi : seluruh kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai kecuali Kecamatan Kotarih; e. Kawasan peruntukan perkebunan komoditi kemiri, meliputi : Kecamatan Kotarih, Bintang Bayu, Silinda, Serbajadi, Sipispis dan Dolok Merawan; f.

Kawasan peruntukan perkebunan komoditi pinang, meliputi

: seluruh

kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai kecuali Kecamatan Bandar Khalifah, Tebing Syahbandar, Tebing Tinggi, dan Sei Bamban; g. Kawasan peruntukan perkebunankomoditi pala, meliputi : Kecamatan Kotarih dan Pantai Cermin; h. Kawasan peruntukan perkebunan komoditi aren dan sagu, meliputi : Kecamatan Kotarih, Silinda, Dolok Masihul, Serbajadi, Sipispis, dan Sei Rampah, Tanjung Beringin dan Bandar Khalipah. 4.2.5 Kawasan Peruntukan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar meliputi perikanan tangkap, budidaya air payau, budidaya air tawar, perairan umum, pengolahan hasil perikanan, serta wisata bahari. Khusus dibidang perikanan tangkap, kabupaten Serdang Bedagai yang berbatasan dengan Selat Malaka memiliki garis pantai mencapai ± 55 Km. Wilayah perairan laut yang cukup luas ini menyimpan potensi perikanan laut yang cukup besar, juga menuntut adanya pemberdayaan potensi tersebut yang berorientasi kepada konsep lestari. Artinya bagaimana agar potensi yang ada bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan RENCANA POLA RUANG | BAB 4

I V- 27


TAHUN 2013 - 2033

nelayan, sebagai pelaku utama perikanan tangkap. Namun tanpa melupakan adanya upaya untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan tersebut salah satunya adalah menertibkan perturan terhadap jalur-jalur penangkapan ikan melalui upaya pengawasan. Kabupaten Serdang Bedagai merupakan bagian dari wilayah dalam konsep kerjasama pengembangan Agromarinpolitan atau dalam istilah lain juga disebut sebagai kawasan Minapolitan. Hal ini mengacu pada Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 90/523/Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan

Minapolitan

mengutamakan

Kabupaten

pengembangan

Serdang kawasan

Bedagai. berbasis

Konsep pada

ini

potensi

pengembangan wilayah pesisir, kelautan, dan perikanan. Rencana

pengembangan

kawasan

peruntukan

perikanan

dan

kelautan di Kabupaten serdang bedagai meliputi kawasan budidaya perikanan dan perikanan tangkap (Kawasan Minapolitan) dengan total luas 1.500 ha. Pengembangan zona kawasan budidaya perikanan di Kabupaten Serdang bedagai terdir atas : a. kawasan Minapolitan Budidaya air payau berpusat di Kecamatan Teluk Mengkudu, dan kawasan pendukungnya meliputi Pantai Cermin, Bandar Khalifah, dengan komoditas unggulan adalah Udang, Ikan Kerapuh, Ikan Bandeng dan rumput laut. b. kawasan Minapolitan Budidaya air tawar berpusat di Kecamatan Perbaungan dan Tebing Tinggi, dan kawasan pendukungnya meliputi Kecamatan

Tebing

Syahbandar,

Dolok

Masihul,

Serbajadi,

dan

kecamatan lainnya dengan komoditas unggulan Ikan Gurami, Lele, dan Ikan Mas; c. kawasan Minapolitan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berpusat di Kecamatan Teluk Mengkudu, dan kawasan pendukungnya meliputi Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Tebing Tinggi dan kecamatan lainnya dengan komoditi pengolahan hasil laut dan pengolahan ikan air tawar.


I V- 28


TAHUN 2013 - 2033

Pengembangan zona kawasan perikanan tangkap yaitu kawasan Minapolitan Tangkap berpusat di Kecamatan Tanjung Beringin, dan kawasan pendukungnya meliputi Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu dan Bandar Khalifah. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perikanan dan kelautan meliputi : a. Kawasan agromarinepolitan pantai timur; b. Rencana pengembangan pangkalan pendaratan ikan (PPI). Rencana

pengembangan

pangkalan

pendaratan

ikan

(PPI)

di

Kabupaten Serdang Bedagai meliputi : a. PPI Pantai Cermin, b. PPI Tanjung Beringin, c. PPI Sialangbuah, d. PPI Bandar Khalipah. 4.2.6 Kawasan Peruntukan Pertambangan Kawasan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi industri pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun akan segera dilakukan kegiatan penambangan. Kriteria lokasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral untuk daerah masing-masing, yang mempunyai potensi bahan tambang yang bernilai tinggi. Kabupaten Serdang Bedagai memiliki berbagai deposit mineral yang dapat dikembangkan, yaitu mineral Batuan dan non batuan yang meliputi Kecamatan Kotarih, Sipispis, Dolok Masihul, Dolok Merawan, silinda dan Pantai Cermin, yang syarat eksploitasinya harus terlebih dahulu memiliki dokumen kajian studi Amdal atau kajian UPL dan UKL, atau SPPL; serta seluruh wilayah kabupaten Serdang Bedagai juga merupakan bagian dari hamparan cekungan migas (informasi dari Kementerian Energi Sumberdaya Mineral RI), yang berarti wilayah kabupaten Serdang Bedagai memiliki potensi minyak dan gas bumi.


I V- 29


TAHUN 2013 - 2033

Kriteria teknis dalam kegiatan pertambangan ini adalah : 1. Kegiatan penambangan tidak boleh dilakukan di kawasan lindung; 2. Kegiatan penambangan tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan; 3. Lokasi tidak terletak terlalu dekat terhadap daerah permukiman. Hal ini untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakan tanah, pencemaran udara, serta kebisingan akibat lalu lintas ledakan dinamit, dan sebagainya. Jarak dari permukiman 1 - 2 km bila digunakan bahan peledak dan minimal 500 m bila tanpa peledakan; 4. Lokasi penambangan tidak terletak di daerah tadah (daerah imbuhan) untuk menjaga kelestarian sumber air (mata air, air tanah); 5. Lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam (> 40%) yang kemantapan lerengnya kurang stabil. Hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan longsor; 6. Memiliki izin lingkungan.

Pengembangan kawasan pertambangan di Kabupaten Serdang Bedagai dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan pertambangan meliputi : 1. tambang bahan mineral bukan logam dan batuan yaitu bentonit, batu gamping/batu kapur, zeolit, dolomit, marmer, travertin, diatomea, trass, andesit, granit, felspar, kaolin, batu mulia, batu apung, perlit, kalsit, kuarsa, phospat, pasir kuarsa, kuarsit, grafit, mika, oker, talk, serpentinit, lempung, pasir dan batu (sirtu), pasir laut;dan 2. tambang air tanah yaitu CAT (cekungan Air Tanah) Medan yang tersebar di Kabupaten Serdang Bedagai. Mineral Batuan dan non batuan yang meliputi Kecamatan Kotarih, Sipispis, Dolok Masihul, Dolok Merawan, Silinda dan Pantai Cermin, yang syarat eksploitasinya harus terlebih dahulu memiliki dokumen kajian studi Amdal atau kajian

UPL dan UKL, atau SPPL. Pengembangan potensi bahan tambang

belum terindentifikasi di seluruh Kabupaten Serdang Bedagai. Pengembangan RENCANA POLA RUANG | BAB 4

I V- 30


TAHUN 2013 - 2033

kawasan peruntukan pertambangan Mineral Batuan dan non batuan diluar wilayah kecamatan tersebut diatas dapat dilakukan sepanjang memiliki potensi dan mendapat persetujuan teknis dari instansi yang berwenang serta telah mendapat rekomendasi izin pemanfaatan ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. 4.2.7 Kawasan Peruntukan Industri Sebagian atau seluruh bagian kawasan peruntukan industri dapat dikelola oleh satu pengelola tertentu. Dalam hal ini, kawasan yang dikelola oleh satu pengelola tertentu tersebut disebut kawasan industri. Pemanfaataan ruang untuk pengembangan peruntukan Industri bertujuan :  Mendukung wilayah produksi pertanian dan galian agar tetap terjaga kesinambungan aktivitas kegiatannya;  Terciptanya pertumbuhan perekonomian wilayah;  Terciptanya penyerapan tenaga kerja maksimal;  Pengembangan industri mendukung struktur ruang/hirarki pelayanan. Kawasan peruntukan industri memiliki fungsi antara lain: 1. Memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi dengan biaya investasi prasarana yang efisien; 2. Mendukung upaya penyediaan lapangan kerja; 3. Meningkatkan

nilai

tambah

komoditas

yang

pada

gilirannya

meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah yang bersangkutan; 4. Mempermudah koordinasi pengendalian dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan. Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan kawasan peruntukan industri yang berorientasi bahan mentah : 1. Kemiringan lereng yang sesuai untuk kegiatan industri berkisar 0% - 25%, pada kemiringan > 25% - 45% dapat dikembangkan kegiatan industri dengan perbaikan kontur, serta ketinggian tidak lebih dari 1000 meter dpl;


I V- 31


TAHUN 2013 - 2033

2. Hidrologi : bebas genangan, dekat dengan sumber air, drainase baik sampai sedang; 3. Klimatologi : lokasi berada pada kecenderungan minimum arah angin yang menuju permukiman penduduk; 4. Geologi : dapat menunjang konstruksi bangunan, tidak berada di daerah rawan bencana longsor; 5. Lahan : area cukup luas minimal 20 ha; karakteristik tanah bertekstur sedang sampai kasar, berada pada tanah marginal untuk pertanian. Kriteria teknis yang harus diperhatikan dalam penetapan lokasi kawasan industri antara lain : 1. Harus memperhatikan kelestarian lingkungan; 2. Harus dilengkapi dengan unit pengolahan limbah; 3. Harus memperhatikan suplai air bersih; 4. Jenis

industri

yang

dikembangkan

adalah

industri

yang

ramah

lingkungan dan memenuhi kriteria ambang limbah yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup; 5. Pengelolaan limbah untuk industri yang berkumpul di lokasi berdekatan sebaiknya dikelola secara terpadu; 6. Pembatasan pembangunan perumahan baru di kawasan peruntukan industri; 7. Harus memenuhi syarat AMDAL sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangundangan yang berlaku; 8. Memperhatikan penataan kawasan perumahan di sekitar kawasan industri; 9. Pembangunan kawasan industri minimal berjarak 2 Km dari permukiman dan berjarak 15-20 Km dari pusat kota; 10. Kawasan industri minimal berjarak 5 Km dari sungai tipe C atau D; 11. Penggunaan lahan pada kawasan industri terdiri dari penggunaan kaveling industri, jalan dan saluran, ruang terbuka hijau, dan fasilitas penunjang. Pola penggunaan lahan pada kawasan industri secara teknis dapat dilihat pada Tabel berikut;


I V- 32


TAHUN 2013 - 2033

Tabel 4.5 Pola Penggunaan Lahan Pada Kawasan Industri

Kriteria umum dan kaidah perencanaan: 1. Ketentuan

pokok

tentang

pengaturan,

pembinaan

dan

pengembangan industri; serta izin usaha industri mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; 2. Pemanfaatan kawasan peruntukan industri harus sebesar-besarnya diperuntukan

bagi

upaya

mensejahterakan

masyarakat

melalui

peningkatan nilai tambah dan peningkatan pendapatan yang tercipta akibat efisiensi biaya investasi dan proses aglomerasi, dengan tetap mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup; 3. Jenis industri yang dikembangkan harus mampu menciptakan lapangan kerja dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat setempat. Untuk itu jenis industri yang dikembangkan harus memiliki hubungan keterkaitan yang kuat dengan karakteristik lokasi setempat,


I V- 33


TAHUN 2013 - 2033

seperti kemudahan akses ke bahan baku dan atau kemudahan akses ke pasar; 4. Kawasan peruntukan industri harus memiliki kajian Amdal, sehingga dapat ditetapkan kriteria jenis industri yang diizinkan beroperasi di kawasan tersebut; 5. Untuk mempercepat pengembangan kawasan peruntukan industri, di dalam kawasan peruntukan industri dapat dibentuk suatu perusahaan kawasan industri yang mengelola kawasan industri; 6. Ketentuan tentang kawasan industri diatur tersendiri melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri dan Surat Keputusan

Menteri

Perindustrian

dan

Perdagangan

Nomor

50/M/SK/1997 tentang Standar Teknis Kawasan Industri yang mengatur beberapa aspek substansi serta hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan

Industri,

Perusahaan

Pengelola

Kawasan

Industri,

dan

Perusahaan Industri dalam pengelolaan Kawasan Industri; 7. Khusus untuk kawasan industri, pihak pengelola wajib menyiapkan kajian studi Amdal sehingga pihak industri cukup menyiapkan RPL dan RKL. Pola ruang kawasan peruntukan industri meliputi industri mikro kecil, menengah, besar dan khusus dan pergudangan dalam sentra industri dan kawasan industri. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pengembangan kawasan peruntukan industri di kabupaten Serdang Bedagai, antara lain adalah : a.

Peruntukan Industri Besar Peruntukan Industri Besar di Kabupaten Serdang Bedagai akan

diarahkan pada Kawasan baik yang sudah ada maupun yang akan direncanakan, meliputi:  Industri Pati Palm (CPO)/inti, di Kecamatan Perbaungan,

Teluk

Mengkudu, Dolok Masihul, Serbajadi, Tebing Tinggi, Tebing Syahbandar, Dolok Merawan dan Kecamatan Silinda;  Industri pengolahan Kayu diarahkan di Kecamatan Tebing Syahbandar dan Tebing Tinggi;


I V- 34


TAHUN 2013 - 2033

 Industri Pengolahan Ikan dan pakan diarahkan di Kecamatan Teluk Mengkudu, Pantai Cermin, dan Tebing Tinggi;  Industri Karet diarahkan di Kecamatan Dolok Merawan, Sipis-pis, Kotarih dan Sei Bamban;  Kawasan Industri Sei Bamban (MP3EI) dialokasikan di Kecamatan Sei Bamban;  Kawasan Industri Terpadu dialokasikan di Kecamatan Tanjung Beringin. b.

Peruntukan industri Menengah Peruntukan Industri Menengah di kabupaten Serdang Bedagai akan

diarahkan pada Kawasan baik yang sudah ada maupun yang akan direncanakan, meliputi:  Industri Batu Bata diarahkan di Kecamatan Perbaungan, Sei Rampah, Pegajahan, Teluk Mengkudu dan Pantai Cermin.  Industri Tapioka diarahkan di Kecamatan Tebing Syahbandar, dan dolok Masihul.  Pengilingan Padi diarahkan di Kecamatan Perbaungan, Pantai Cermin, Bandar Khalifah, Tanjung Beringin, Sei Bamban dan Kecamatan lainnya;  Industri Furnitur Kayu diarahkan di Kecamatan Perbaungan, Tebing Syahbandar dan Bintang Bayu.  Industri pengolahan Logam diarahkan di Kecamatan Teluk Mengkudu. c.

Peruntukan Industri Kecil Dan Rumah Tangga Peruntukan Industri Kecil dan Rumah Tangga di kabupaten Serdang

Bedagai akan diarahkan pada Kawasan baik yang sudah ada maupun yang akan direncanakan, meliputi:  Agroindustri dan industri kerajinan diarahkan di Kecamatan Tebing Tinggi (desa Payalombang) dan Kecamatan Tebing Syahbandar (desa Penggalangan);  Industri Alat Pembersih Rumah (Sapu,Kain Pel, Brush, dan sebagainya) diarahkan di Kecamatan Sei Rampah dan Kecamatan Tanjung Beringin.


I V- 35


TAHUN 2013 - 2033

 Industri Makanan Ringan (Dodol, kerupuk dan Kue Kering), diarahkan di Kecamatan Perbaungan, Pegajahan, Tebing Syahbandar, Pantai Cermin, dan Kecamatan Sei Rampah dan Teluk Mengkudu.  Industri Tahu/Tempe diarahkan di Kecamatan Dolok Masihul (sentra industri), Sei Rampah, Perbaungan, Teluk Mengukudu,dan Kecamatan Tanjung Beringin.  Industri

Kerajinan

Anyaman

(rotan,

sulaman/bordir,

egon,

gerabah/keramik, anyaman bambu, anyaman pandan, ulos, tas sintetis) diarahkan di Kecamatan Pantai Cermin, Serba Jadi, Sei Rampah, Tanjung Beringin, Teluk Mengkudu, Perbaungan, Sei Bamban, Bintang Bayu, Sipispis, Dolok Masihul dan Bandar Khalifah.  Industri Gula Merah, diarahkan di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kotarih, dan Kecamatan Bintang Bayu.  Industri Pengeringan/Penggaraman Ikan (ikan asin) diarahkan di Kecamatan Teluk Mengudu, Tanjung Beringin, Bandar Khalipah, dan Kecamatan Pantai Cermin. d.

Peruntukan Industri Khusus dan Pergudangan Peruntukan

industri

khusus

dan

pergudangan

lokasinya

dapat

dikecualikan atau berada diluar kawasan industri. Industri khusus adalah jenis industri yang memiliki hubungan keterkaitan yang kuat dengan karakteristik lokasi setempat, seperti kemudahan akses ke bahan baku dan atau kemudahan akses ke pasar. Industri khusus dan pergudangan dapat berlokasi dilokasi bahan baku atau jalur pelayaran dan pemasarannya. Penetapan jenis industri khusus dan pergudangan di Kabupaten Serdang Bedagai harus mendapat persetujuan dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Serdang Bedagai. 4.2.8 Kawasan Peruntukan Pariwisata Pengembangan kawasan pariwisata didasarkan pada wilayah-wilayah yang memiliki obyek dan daya tarik wisata serta tersedianya dukungan sarana dan prasarana pariwisata. Jenis obyek wisata yang diusahakan dan dikembangkan di kawasan peruntukan pariwisata dapat berupa wisata alam,


I V- 36


TAHUN 2013 - 2033

wisata sejarah dan konservasi budaya serta wisata buatan. Kawasan peruntukan pariwisata memiliki fungsi antara lain: 1. Memperkenalkan,

mendayagunakan,

dan

melestarikan

nilai-nilai

sejarah/budaya lokal dan keindahan alam; 2. Mendukung upaya penyediaan lapangan kerja yang pada gilirannya dapat

meningkatkan

pendapatan

masyarakat

di

wilayah

yang

bersangkutan. Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan: 1. Memiliki struktur tanah yang stabil; 2. Memiliki kemiringan tanah yang memungkinkan dibangun tanpa memberikan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan; 3.

Merupakan lahan yang tidak terlalu subur dan bukan lahan pertanian yang produktif;

4. Memiliki aksesibilitas yang tinggi; 5. Tidak mengganggu kelancaran lalu lintas pada jalur jalan raya regional; 6. Tersedia prasarana fisik yaitu listrik dan air bersih; 7. Terdiri

dari

lingkungan/bangunan/gedung

bersejarah

dan

cagar

budaya; 8. Memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya, serta keunikan tertentu; 9. Dilengkapi fasilitas pengolah limbah (padat dan cair). Kriteria umum dan kaidah perencanaan: 1. Ketentuan

pokok

tentang

pengaturan,

pembinaan

dan

pengembangan kegiatankepariwisataan mengacu kepada UndangUndang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; 2. Kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk memanfaatkan potensi keindahan alam, budaya, dan sejarah di kawasan peruntukan pariwisata

guna

mendorong

perkembangan

pariwisata

dengan

memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;


I V- 37


TAHUN 2013 - 2033

3. Kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan harus memiliki hubungan fungsional dengan kawasan industri kecil dan industri rumah tangga serta membangkitkan kegiatan sektor jasa masyarakat; 4. Pemanfaatan kepentingan

lingkungan pariwisata,

dan

bangunan

sosial,

cagar

pendidikan,

ilmu

budaya

untuk

pengetahuan,

kebudayaan dan agama harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan bangunan cagar budaya tersebut. Pemanfaatan tersebut harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan atau Kementerian yang menangani bidang kebudayaan; 5. Pengusahaan situs benda cagar budaya sebagai obyek wisata diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dana bagi pemeliharaan dan upaya pelestarian benda cagar budaya yang bersangkutan; 6. Ketentuan

tentang

penguasaan,

pemilikan,

pengelolaan,

dan

pemanfaatan bendabenda cagar budaya diatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya; 7. Pemanfaatan

ruang

di

kawasan

peruntukan

pariwisata

harus

diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap

memelihara

sumber

daya

tersebut

sebagai

cadangan

pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidahkaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup; 8.

Pada kawasan peruntukan pariwisata, fasilitas fisik yang harus tersedia meliputi

jaringan

listrik,

telepon,

jaringan

jalan

raya,

tempat

pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor; 9.

Harus memberikan dampak perkembangan terhadap pusat produksi seperti kawasan pertanian, perikanan, dan perkebunan;

10. Harus bebas polusi; 11. Pengelolaan dan perawatan benda cagar budaya dan situs adalah tanggung jawab Pemerintah/Pemerintah Daerah; 12. Setiap orang dilarang mengubah bentuk dan atau warna, mengambil atau memindahkan benda cagar budaya dari lokasi keberadaannya.


I V- 38


TAHUN 2013 - 2033

Berdasarkan kriteria dan pertimbangan tersebut, maka rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan pariwisata di Kabupaten Serdang Bedagai dapat diuraikan sebagai berikut : a.

Peruntukan Pariwisata Budaya kawasan Peruntukan pariwisata budaya yang dikembangkan di

kabupaten Serdang Bedagai merupakan bagian dari kawasan cagar budaya. Pengembangan kawasan pariwisata budaya diarahkan pada objek: 1. Situs Istana Kota Galuh; 2. masjid Kuno dan Makam Sultan di Kecamatan Tanjung Beringin; 3. masjid Kuno dan Makam Sultan di Kecamatan Perbaungan; 4. masjid Kuno di Kecamatan Pantai cermin; 5. bangunan rumah adat Melayu di Kecamatan Tanjung Beringin; 6. bangunan kuno di lahan perkebunan di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai; 7. pura Bali di Kecamatan Pegajahan; 8. bangunan Replika Istana Sultan Serdang di Kecamatan Pegajahan; 9. bangunan kantor Bupati Serdang Bedagai/ex kantor Camat Sei Rampah. b.

Peruntukan Pariwisata Alam Pariwisata alam adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi

sumber daya alam sebagai obyek wisata, baik berupa keindahan alam, panorama alam, pemandian alam, hutan wisata, taman wisata alam, suaka alam, maupun suakamarga satwa. Potensi obyek wisata di Kabupaten Serdang Bedagai cukup banyak dan bervariasi sehingga potensial untuk dikembangkan sebagai peruntukan pariwisata alam di kabupaten Serdang Bedagai, antara lain :


I V- 39


TAHUN 2013 - 2033

Tabel 4.6 Obyek Wisata Alam Di Kabupaten Serdang Bedagai NO.

NAMA OBJEK WISATA

LOKASI

1. Theme Park Kecamatan Pantai Cermin 2. Pantai Gudang Garam Kecamatan Pantai Cermin 3. Pantai Pondok Permai Kecamatan Pantai Cermin 4. Pantai Lestari Kecamatan Pantai Cermin 5. Pantai Sri Mersing Kecamatan Pantai Cermin 6. Pantai Kuala Putri Kecamatan Pantai Cermin 7. Pantai Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin 8. Pantai Kuala Dewi Kecamatan Pantai Cermin 9 Pantai Matik – matik Kecamatan Pantai Cermin 10. Pantai Citra Wangi Kecamatan Pantai Cermin 11. Pantai Kelang Kecamatan Perbaungan 12. Pantai Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu 13. Pantai Mutiara Kecamatan Teluk Mengkudu 14. Pemandian Batu Nongol Kecamatan Sipispis 15. Pemandian Ancol Kecamatan Sipispis Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Serdang Bedagai

Selain objek wisata tersebut ada juga beberapa objek wisata lainnya yang belum dikembangkan secara optimal, diantaranya adalah objek wisata Air Terjun di Kecamatan Dolok Merawan, objek wisata Lubuk Larangan di Kecamatan Sipispis dan beberapa objek wisata lainnya yang tersebar di beberapa Kecamatan. Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan pariwisata minat khusus juga dikembangkan di Kabupaten Serdang Bedagai yaitu Rekreasi Pantai Kecamatan Pantai Cermin dan wisata arung jeram di kecamatan sipispis Khusus untuk Pulau Berhala, meskipun sudah ditetapkan berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau Berhala sebagai Kawasan Wisata berbasis lingkungan (Ecomarinetourism), namun dalam pengembangannya ada keterbatasan pengelolaannya karena kawasan tersebut merupakan kawasan konservasi Penyu dan Terumbu Karang. Selain itu juga kawasan tersebut merupakan kawasan strategis pertahanan, yang mana dalam pengelolaannya harus mendapat izin dari Kementerian Polhukam.


I V- 40


TAHUN 2013 - 2033

4.2.9 Kawasan Peruntukan Permukiman Pemanfaatan ruang kawasan permukiman dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan: 1. Terciptanya kegiatan permukiman yang memiliki aksesibilitas dan pelayanan infrastruktur yang memadai sehingga perlu disesuaikan dengan rencana struktur tata ruangnya dan tingkat pelayanan wilayah (struktur/hirarki kota); 2. Menyediakan permukiman untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan perkembangannya; 3. Menciptakan aktivitas sosial ekonomi yang harmonis dengan seluruh komponen

pengembangan

wilayah

seperti

dengan

aktivitas

perdagangan dan jasa, industri, pertanian, dan lain-lain; Kawasan peruntukan permukiman memiliki fungsi antara lain: 1. Sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus menciptakan interaksi sosial; 2. Sebagai kumpulan tempat hunian dan tempat berteduh keluarga serta sarana bagi pembinaan keluarga; Kriteria

umum

dan

kaidah

perencanaan

kawasan

peruntukan

permukiman, adalah:  Ketentuan

pokok

tentang

perumahan,

permukiman,

peran

masyarakat, dan pembinaan perumahan dan permukiman nasional mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan

dan

Permukiman

dan

tentang

Permukiman Prasarana

Kebijakan

dan

dan

Surat

Wilayah

Strategi

Keputusan

Nomor

Nasional

Menteri

217/KPTS/M/2002 Perumahan

dan

Permukiman (KSNPP);  Pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan permukiman harus sesuai dengan daya dukung tanah setempat dan harus dapat menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi


I V- 41


pengembangan

TAHUN 2013 - 2033

masyarakat,

dengan

tetap

memperhatikan

kelestarian fungsi lingkungan hidup;  Kawasan peruntukan permukiman harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana tranportasi umum;  Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan permukiman harus didukung oleh ketersediaan fasilitas fisik atau utilitas umum (pasar, pusat perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana air bersih, persampahan, penanganan limbah dan drainase) dan fasilitas sosial (kesehatan, pendidikan, agama);  Tidak mengganggu fungsi lindung yang ada;  Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;  Dalam hal kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun

(lisiba),

penetapan

lokasi

dan

penyediaan

tanah;

penyelenggaraan pengelolaan; dan pembinaannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri. Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan, untuk peruntukan kawasan permukiman adalah :  Topografi datar sampai bergelombang (kelerengan lahan 0 - 25%);  Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari;  Tidak berada pada daerah rawan bencana (longsor, banjir, erosi, abrasi);  Drainase baik sampai sedang;  Tidak berada pada wilayah sempadan sungai/ pantai/ waduk/ danau/ mata air/ saluran pengairan/rel kereta api dan daerah aman penerbangan;  Tidak berada pada kawasan lindung;  Tidak terletak pada kawasan budi daya pertanian/penyangga;  Menghindari sawah irigasi teknis.


I V- 42


TAHUN 2013 - 2033

Pengembangan kawasan peruntukan permukiman dilakukan di wilayah yang memiliki kriteria dan sesuai untuk permukiman dengan mengikuti hirarki fungsional rencana struktur ruang. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka rencana pola pemanfaatan ruang untuk kawasan permukiman dapat dikembangkan sebagai berikut: a.

Permukiman Perkotaan Kawasan permukiman perkotaan dikembangkan pada kota-kota

Kecamatan yang mempunyai pertumbuhan cepat dan telah menunjukkan ciri-ciri perkotaan. Pemanfaatan ruang yang diarahkan pada kawasan permukiman perkotaan adalah; permukiman kepadatan sedang sampai dengan tinggi, jasa dan perdagangan, perkantoran, dan industri secara terbatas. Kawasan permukiman perkotaan juga identik dengan keberadaan pedagang kaki lima (pkl), maka dalam pengaturannya perlu penataan dan pembangunan kawasan pedagang kaki lima tersebut. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan terutama diarahkan pada

kawasan

pusat-pusat

pelayanan,

yaitu

pada

setiap

ibukota

Kecamatan. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan utama direncanakan di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam hal ini adalah ibukota Kecamatan Sei Rampah dan ibukota Kecamatan Perbaungan, serta di pusatpusat pelayanan kawasan (PPK) yaitu di Kecamatan Dolok Masihul, Tanjung Beringin, Tebing Tinggi, Sei Bamban, dan Kotarih. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan meliputi Kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan

b.

Permukiman Perdesaan Kawasan

permukiman

perdesaan

dikembangkan

pada

wilayah

Kecamatan di luar kawasan pusat-pusat pelayanan. Kawasan ini masih mengandalkan

sektor

pertanian

sebagai

penggerak

perekonomian.

Kawasan permukiman perdesaan diarahkan di luar kota Kecamatan.


I V- 43


TAHUN 2013 - 2033

Permukiman pedesaaan didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan rendah, penduduk serta prasarana dan sarana permukiman yang lebih rendah. bangunan- bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal. 4.2.10 Kawasan Peruntukan Lainnya Kawasan peruntukan lainnya kawasan pertahanan dan keamanan terdiri dari Batalyon Infanteri 122 / Tombak Sakti di Kecamatan Dolok Masihul, dan Markas Koramil yang tersebar di Kecamatan Dolok Masihul, Kotarih, Tebing Tinggi, Sipispis, Pantai Cermin, Sei Rampah, Perbaungan, Tanjung Beringin, Bandar Khalifah, dan Dolok Merawan, serta rencana pengembangan Pos Pengamat Pulau Terluar Lantamal di Pulau Berhala. Rencana Pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan di Kabupaten Serdang Bedagai yaitu Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai dengan memanfaatkan lahan untuk Kawasan Pusat Pemerintahan dan Pusat Perkantoran serta menjadi peluang dalam optimalisasi fungsi Kota Sei Rampah sebagai Ibukota Kabupaten Serdang Bedagai, Kawasan Pusat Pemerintahan diarahkan pada lahan perkebunan swasta PT. PP. London Sumatera di Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah seluas lebih kurang 35 Ha dan PTPN – III Kebun Tanah Raja Kecamatan Teluk Mengkudu kurang lebih seluas 100 Ha. Rencana Pengembangan Kawasan Pendidikan dan Rekreasi Serdang Bedagai berupa

sarana Pendidikan Bertaraf Internasional, yang dilengkapi

dengan sarana rekreasi kebun binatang, sarana olah raga, areal replika budaya

dan

fasilitas

umum

lainnya

serta

pengembangan

kawasan

permukiman yang dirahkan pada lahan perkebunan PTPN II Kebun Melati di Kecamatan Pegajahan seluas lebih kurang 80 hektar. Rencana

pengembangan

Kawasan

Pertahanan

Keamanan

sebagaimana dimaksud pada pasal 55 huruf c di Kabupaten Serdang Bedagai yaitu rencana pengembangan Pos Pengamat Pulau Terluar Lantamal di Pulau Berhala.


I V- 44


TAHUN 2013 - 2033

Peta 4 - 2 Rencana Pola Ruang


I V- 45

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Recommend Documents