REKOMENDASI DPRD KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TERHADAP LKPJ BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2015

Lampiran Keputusan DPRD Kab. Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016

REKOMENDASI DPRD KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TERHADAP LKPJ BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2015

A. PENDAHULUAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) MERUPAKAN LAPORAN YANG BERISI INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SELAMA 1 (SATU) TAHUN

ANGGARAN

SEBAGAI

GAMBARAN

KINERJA

TAHUNAN

ATAS

IMPLEMENTASI DARI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENGAKUMULASI KETEPATAN SEBUAH PERENCANAAN, KECERMATAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN OLEH SELURUH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DAN PENGENDALIANNYA YANG DITUNJANG OLEH SELURUH STAKEHOLDERS.

ADAPUN RUANG LINGKUP LKPJ MENCAKUP ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMERINTAHAN DAERAH, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SECARA MAKRO, TERMASUK PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI, TUGAS PEMBANTUAN, DAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN, YANG DISUSUN BERDASARKAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) YANG MERUPAKAN PENJABARAN TAHUNAN RPJMD DENGAN BERPEDOMAN PADA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD).

DEWAN

PERWAKILAN

RAKYAT

DAERAH

(DPRD)

MERUPAKAN

UNSUR

PENYELENGGARA PEMERINTAHAN SEBAGAIMANA AMANAH UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, DAN DPRD JUGA MERUPAKAN LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT YANG MEMILIKI 3 FUNGSI YANG SALAH SATUNYA ADALAH FUNGSI PENGAWASAN, SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM PASAL 153 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 MENYATAKAN

BAHWA

PELAKSANAAN

FUNGSI

PENGAWASAN

Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

DPRD

Hal 1 dari 78

DIWUJUDKAN DALAM BENTUK PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PERDA DAN PERBUP SERTA PELAKSANAAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN LAIN YANG TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

FUNGSI PENGAWASAN DPRD SALAH SATUNYA TERWUJUD DALAM BENTUK PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH YANG KESELURUHAN HASIL KERJA ITU SENDIRI TERTUANG DALAM LKPJ. DPRD DALAM MELAKUKAN PEMBAHASAN TERHADAP LKPJ BUPATI MENGACU KEPADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA

PEMERINTAH,

LAPORAN

KETERANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN

KEPALA DAERAH KEPADA DPRD, DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA MASYARAKAT.

REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2015 SEBAGAI MEDIA EVALUASI TERHADAP KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH, YANG AKHIRNYA BERTUJUAN UNTUK MENGHARMONISASIKAN HUBUNGAN KERJA ANTARA KEPALA DAERAH DENGAN DPRD SESUAI DENGANN FUNGSINYA MASING-MASING MENUJU PERUBAHAN SERDANG BEDAGAI YANG LEBIH BAIK KEDEPAN. B. GAMBARAN UMUM DAERAH BERDASARKAN DATA DARI BUKU SERDANG BEDAGAI DALAM ANGKA TAHUN 2015, SERDANG BEDAGAI TERLETAK PADA DAERAH BERTOPOGRAFI DATAR DAN GELOMBANG DENGAN KETINGGIAN BERKISAR 0-500 METER DIATAS PERMUKAAN LAUT, BERIKLIM TROPIS DENGAN KELEMBAPAN UDARA PERBULAN SEKITAR 83%, CURAH HUJAN BERKISAR 74-489 MM PERBULAN, DAN KECEPATAN ANGIN BERKISAR 2,5 M/DT DENGAN TINGKAT PENGUAPAN SEKITAR 3,9 MM/HARI SERTA TEMPERATUR UDARA PER BULAN MINIMUM 23,8 C DAN MAKSIMUM 32,1 C.


Hal 2 dari 78

DENGAN LUAS 8.789,38 Km (878.938 Ha) YANG TERDIRI DARI DARATAN LEBIH KURANG 1.952,38 Km (195.238 Ha) DAN LAUTAN SELUAS 6.837 Km (683.700 Ha) DAN GARIS PANTAI SEPANJANG 55 Km, DENGAN SATU PULAU TERLUAR YAKNI PULAU BERHALA, DITAMBAH DENGAN 5 BUAH DAS (DAERAH ALIRAN SUNGAI) YAKNI DAS SEI ULAR, DAS SIALANG BUAH, DAS BEDAGAI, DAS HAPAL DAN DAS SEI PADANG DENGAN 24 BUAH SUNGAI SERTA DITOPANG DENGAN KAWASAN HUTAN SELUAS 9.685,47 Ha ATAU 4,96% DARI LUAS WILAYAH SERDANG BEDAGAI, DAN TERDAPAT 460 Ha RAWA/ GAMBUT YANG BERFUNGSI SEBAGAI DAERAH SERAPAN AIR, MAKA DAPAT DISIMPULKAN BAHWA SERDANG BEDAGAI ADALAH DAERAH YANG SANGAT POTENSIAL UNTUK DIJADIKAN SEBAGAI DAERAH PERTANIAN/ PERKEBUNAN DENGAN PENGEMBANGAN EKOWISATA DAN INDUSTRI PERTANIAN/ PERKEBUNAN.

DARI SEGI DEMOGRAFIS, JUMLAH PENDUDUK SERDANG BEDAGAI BELUM MEMILIKI ANGKA YANG PASTI. DARI HASIL PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, AKHIR TAHUN 2015, JUMLAH PENDUDUK SERDANG BEDAGAI BERJUMLAH 636.848 JIWA, JIKA DIBANDINGKAN 2014 YANG BERJUMLAH 734.966 JIWA MAKA TAHUN 2015 PENDUDUK SERDANG BEDAGAI MENGALAMI PENURUNAN SEBANYAK 98.018 JIWA ATAU SEKITAR 13,04%. DATA INI BERBEDA DENGAN BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, JUMLAH PENDUDUK SERDANG BEDAGAI TAHUN 2015 YAKNI BERJUMLAH 606.367 JIWA MENGALAMI PENINGKATAN DARI TAHUN 2014 SEBESAR 2.324 JIWA. PERBEDAAN DATA INI JUGA BERLANJUT PADA PENGELOMPOKAN KELOMPOK UMUR, BPS MENGHITUNG USIA PRODUKTIF SEBESAR 66,79 % SEMENTARA CAPIL 64,27%, PENDUDUK USIA MUDA, BPS 28,89%, CAPIL 31,06%, PENDUDUK USIA LANJUT, BPS 4,67% SEMENTARA CAPIL 4,32%. MESKIPUN PERBEDAAN INI DIAKUI KARENA PERBEDAAN METHODE PERHITUNGAN, TAPI PERBEDAAN DATA TERSEBUT MERUPAKAN INDIKASI BETAPA SEBENARNYA KITA BELUM MENJADIKAN SEBUAH DATA KEPENDUDUKAN MERUPAKAN SESUATU YANG SANGAT PENTING.


Hal 3 dari 78

DALAM HAL JUMLAH PENDUDUK MISKIN YANG MENGALAMI KENAIKAN 0,08% DAN BEGITU JUGA PENINGKATAN JUMLAH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA YANG MENGALAMI KENAIKAN 1,01 % ( YAKNI DARI 6,13% MENJADI 7,14%) SERTA PENURUNAN TINGKAT PARTISIPASI KERJA DARI 73,94% PADA TAHUN 2014 MENJADI 65,47% TAHUN 2015 MERUPAKAN GAMBARAN, BETAPA DUNIA USAHA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2015 KURANG BEGITU BERGAIRAH DIBANDING PADA TAHUN 2014.

BEGITU PULA DALAM HAL TINGKAT PENDIDIKAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KEATAS MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN MASIH DIDOMINASI OLEH PENDUDUK DENGAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) 27,12%, SMP 24,01%, SMU 24,80%, PENDUDUK DENGAN PENDIDIKAN TINGGI 3,02% DAN SISANYA 21,05% ADALAH PENDUDUK YANG TIDAK PUNYA IJAZAH. BEGITU PULA IPM (INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA), MESKIPUN MENGALAMI KENAIKAN DARI TAHUN SEBELUMNYA, DARI 67,11 MENJADI 67,78, NAMUN IPM SERDANG BEDAGAI MASIH BERADA PADA PERINGKAT 23, JAUH DIBAWAH KABUPATEN DELI SERDANG, KOTAMADYA TEBING TINGGI DAN KABUPATEN SIMALUNGUN. KABUPATEN SERDANG BEDAGAI HANYA LEBIH TINGGI DARI KABUPATEN BATUBARA.

DALAM HAL KONDISI EKONOMI, PENURUNAN PERTUMBUHAN EKONOMI DARI 5,80 PADA TAHUN 2013 MENJADI 5,12 PADA TAHUN 2014 YANG DI IKUTI PENURUNAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DARI 6,07 PADA TAHUN 2010 MENJADI

5,12

PEREKONOMIAN

PADA

TAHUN

SERDANG

2014

BEDAGAI

MERUPAKAN PADA

TAHUN

INDIKATOR 2015

BAHWA

MENGALAMI

PENURUNAN DIBANDING TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA. MESKI PDRB KITA MENGALAMI KENAIKAN NAMUN KONTRIBUSI TERBESAR PADA PDRB MASIH DARI SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN/ PERKEBUNAN, PERIKANAN 42,71%, INDUSTRI PENGOLAHAN 19,17%, PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN 14,47%, KONTRUKSI 8,97%, REAL ESTATE 2,41% DAN TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 0,85%, Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 4 dari 78

MENGGAMBARKAN BETAPA PERGERAKAN EKONOMI SERDANG BEDAGAI PADA TAHUN 2015 BELUM MENYENTUH PADA ASPEK RITAIL, DAN MASIH BERGERAK PADA RUANG KONSUMTIF SEPERTI TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA. DAN INI MERUPAKAN PERTANDA BETAPA KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG TERGAMBAR DI DALAM BERBAGAI PROGRAM DAN KEGIATAN

YANG BERTUJUAN KEPADA

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BELUM MENCAPAI TARGET YANG DIHARAPKAN. DALAM HAL PENCAPAIAN PRESTASI OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) DARI

BPK

MERUPAKAN

PRESTASI

YANG

HARUS

DIAPRESIASI

BETAPA

PENGELOLAAN KEUANGAN KITA TAHUN 2014 JAUH LEBIH BAIK DARI TAHUN SEBELUMNYA KIRANYA DI TAHUN 2015 OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN MASIH

DAAT

DIPERTAHANKAN,

NAMUN

KEBERHASILAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH TAHUN 2014 TERSEBUT BELUM SEJALAN DENGAN ISU LAIN SEPERTI HASIL PENILAIAN LAPORAN TEPRA (TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN) YANG MEMBERIKAN KATEGORI KURANG MEMUASKAN. BEGITU JUGA TENTANG PENILAIAN PELAYANAN PUBLIK YANG DIKELUARKAN OLEH OMBUDSMAN RI PERWAKILAN SUMUT PERIODE JULI - SEPTEMBER 2015, BAHWA DARI 16 SKPD YANG DISURVEI HANYA DINAS PENDIDIKAN YANG MERAIH ZONA HIJAU, SELEBIHNYA MASUK ZONA MERAH DAN KUNING ARTINYA ZONA YANG MENJELASKAN TINGKAT KEPATUHAN TERHADAP UU 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK SANGAT BURUK. C. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TARGET PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PADA TAHUN ANGGARAN 2015 SEBAGAIMANA TERTUANG DI DALAM APBD 2015 SEBESAR Rp. 1.283.762.591.737,00

DAN

DAPAT

DI

REALISASIKAN

SEBESAR

Rp. 1.269.475.119.201,51 ATAU MENCAPAI 98,89% DARI TARGET YANG TELAH DITETAPKAN. DALAM HAL REALISASI PAD TAHUN 2015 MENCAPAI 105,39%, UNTUK DANA PERIMBANGAN TEREALISASI SEBESAR 98,56% DAN REALISASI LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH BERADA PADA KISARAN 98,21%. JIKA Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 5 dari 78

DILIHAT DARI KOMPOSISI ANGGARAN, PAD MENYUMBANG 6,33%, DANA PERIMBANGAN 68,30%, DAN SISANYA SEBESAR 25,37% MERUPAKAN LAINLAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH. DARI DATA INI, DI TAHUN 2015 KABUPATEN SERDANG BEDAGAI MASIH SANGAT BERGANTUNG KEPADA BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT.

MESKIPUN PAD KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2015 MENCAPAI 105,59% DARI YANG DITARGETKAN, NAMUN PENCAPAIAN TERSEBUT MASIH DI BAWAH PENCAPAIAN TAHUN 2014 YAKNI 107, 74% DAN BELUM DAPAT MENGGAMBARKAN TENTANG KEMAMPUAN DAERAH DALAM MEMAJUKAN PEREKONOMIAN DAERAHNYA. HAL INI DAPAT TERLIHAT DARI KETIDAK MERATAAN PENCAPAIAN PADA SEKTOR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. MALAH PENCAPAIAN TARGET TERTINGGI TERJADI PADA LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH YAKNI PADA PENERIMAAN JASA GIRO SEBESAR 281,30%.

SECARA RINCI, PENDAPATAN DAERAH YANG DAPAT MENJADI GAMBARAN TERHADAP PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN KEUANGAN DAERAH DAPAT KITA LIHAT SECARA SATU PERSATU, SEBAGAI BERIKUT :

a. PAJAK DAERAH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MERUPAKAN KOMPONEN UTAMA PENDAPATAN ASLI DAERAH. SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009, PAJAK DAERAH YANG DAPAT DIPUNGUT OLEH DAERAH ADA 16 JENIS, MELIPUTI 5 JENIS YANG DAPAT DIPUNGUT OLEH PROVINSI DAN 11 JENIS YANG DAPAT DIPUNGUT OLEH KABUPATEN/ KOTA. DARI KE 11 JENIS PAJAK YANG DIPUNGUT OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PADA TAHUN 2015, PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C MENDAPAT PENCAPAIAN TERTINGGI SEBESAR 233,05%, SELANJUTNYA PAJAK RUMAH MAKAN/RESTORAN 122,93%, PAJAK PENERANGAN JALAN 118,10%, Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 6 dari 78

PAJAK PARKIR 104,66%, PAJAK SARANG BURUNG WALLET 111,00%. SELEBIHNYA SEKTOR-SEKTOR PAJAK DAERAH LAINNYA TIDAK MENCAPAI TARGET ANTARA LAIN : PAJAK HOTEL 76,77%, PAJAK HIBURAN 85,05%, PAJAK REKLAME 90,39%, PAJAK AIR BAWAH TANAH 85,78%, PBB 90,17%, PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 48,34%.

PENCAPAIAN MELEBIHI TARGET PADA JENIS-JENIS PAJAK DI ATAS TERNYATA LEBIH DOMINAN DIKARENAKAN FAKTOR X DIBANDING HASIL DARI IMPLEMENTASI PROGRAM SKPD YANG BERTANGGUNG JAWAB. PENCAPAIAN PAJAK PENGAMBILAN GALIAN GOLONGAN C YANG MELEBIHI TARGET TERNYATA BUKAN DIKARENAKAN INTENSIFIKASI MAUPUN EKSTENSIFIKASI, TETAPI LEBIH DIKARENAKAN ADANYA PROYEK PENIMBUNAN JALAN TOL, YANG MEWAJIBKAN PARA PENGUSAHA TANAH TIMBUN HARUS LEBIH DAHULU MEMBAYAR PAJAK KE PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH BARU BISA IJIN MELAKUKAN GALIAN TERSEBUT DI KELUARKAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI. BEGITU PULA PADA PAJAK RUMAH MAKAN DAN RESTORAN, PENCAPAIAN 122,93% LEBIH DIKARENAKAN PEMOTONGAN 10% DARI SELURUH MAKAN MINUM KEGIATAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMKAB, KECAMATAN, DESA DAN SEBAGAIAN PUSKESMAS DAN DINAS PENDIDIKAN. DARI DATA YANG ADA, Rp. 1,1 M (73,72%) DARI Rp. 1.502.251.345,- YANG DI PEROLEH DARI PAJAK RUMAH MAKAN/RESTORAN BERSUMBER DARI KEGIATAN

YANG

DIMAKSUD.

SISANYA

KISARAN

Rp. 300.000.000,-

MERUPAKAN PEROLEHAN DARI WAJIB PAJAK RUMAH MAKAN DAN RESTORAN YANG BERJUMLAH 358 WAJIB PAJAK DENGAN TARGET Rp. 650.000.000,-. ARTINYA, DARI SEGI PENCAPAIAN TARGET WAJIB PAJAK, SEBENARNYA KITA BARU MENCAPAI 50% DARI YANG DITARGETKAN. BEGITU PULA DENGAN PAJAK PENERANGAN LAMPU JALAN, PENCAPAIAN ITU LEBIH DIKARENAKAN ADANYA KENAIKAN TARIF DASAR LISTRIK (TDL) YANG DI BERLAKUKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT, KALAUPUN ADA KOORDINASI YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI LEBIH KEPADA UPAYA MEREALISAIKAN PROGRAM BELAKA. BUKTINYA SAMPAI HARI INI, KITA BELUM Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 7 dari 78

MEMILIKI DATA PELANGGAN LISTRIK YANG AKURAT DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. SEDANGKAN PENCAPAIAN PAJAK SARANG BURUNG WALET YANG MELEBIHI TARGET TERNYATA LEBIH DIKARENAKAN PENURUNAN TARGET DARI Rp. 88.000.000 PADA TAHUN 2014 MENJADI Rp. 50.000.000 PADA TAHUN 2015.

BEGITU PULA DALAM HAL KETIDAK TERCAPAIAN TARGET PADA PAJAK DAERAH, SEPERTI PAJAK HOTEL YANG CAPAIANNYA HANYA 76,77% LEBIH KECIL DIBANDING PEROLEHAN PAJAK HOTEL 2014 YAKNI SEBESAR 82,05%, PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 90,17% JUGA LEBIH KECIL DIBANDING 2014 YANG MENCAPAI 101,76% DAN BPHTB 48,34% JAUH LEBIH KECIL DIBANDING TAHUN 2014 YANG MENCAPAI 81,50%. SELURUH ALASAN KETIDAK TERCAPIAN TARGET-TARGET DIMAKSUD DARI TAHUN KETAHUN ALASANNYA SAMA, YAKNI TIDAK ADANYA PENAMBAHAN WAJIB PAJAK, PELARANGAN IKLAN ROKOK, RENDAHNYA KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN MASIH BANYAKNYA TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT. ALASAN-ALASAN TERSEBUT SEMAKIN SULIT DITERIMA, MANAKALA PENCAPAIAN TERSEBUT KITA BANDINGKAN DENGAN ALOKASI ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SETIAP TAHUN SEMAKIN BERTAMBAH.

b. RETRIBUSI DAERAH PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DIRENCANAKAN Rp. 17.174.028.328,00 DAN TEREALISASI Rp. 13.766.770.597,00 (78,46%). ANGKA INI DIBAWAH PENCAPAIAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2014 YAKNI SEBESAR 103,08% (Rp. 33.547.554.101). DARI 16 JENIS RETRIBUSI DAERAH YANG DI KUTIP, HANYA 6 JENIS YANG MELEBIHI TARGET, SELEBIHNYA JAUH DARI TARGET YANG DITETAPKAN, KE 6 JENIS YANG MENCAPAI TARGET TERSEBUT ADALAH : RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN (TARUKIM 100,01%), RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN /ATAU PENGUJI ALAT PEMADAM

KEBAKARAN

(BADAN

BENCANA&PEMADAM


KEBAKARAN Hal 8 dari 78

101,30%), RETRIBUSI TEMPAT REKREASI ( DINAS PARIWISATA 104,50%), RETRIBUSI IJIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (KPT 155,00%), RETRIBUSI HO (KPT 119,28%), RETRIBUSI PEMBERIAN IJIN USAHA PERIKANAN (DISKANLA 100,20%).

SEMENTARA RETRIBUSI YANG TIDAK MENCAPAI TARGET ADALAH ; RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN (DINAS KESEHATAN) HANYA 24,07%. DENGAN ALASAN KURANGNYA MINAT MASYARAKAT SERDANG BEDAGAI UNTUK BEROBAT ATAU MEMANFAATKAN PELAYANAN DI PUSKESMAS SEBENARNYA BUKAN ALASAN YANG ARIF DALAM MENYIKAPI HAL INI. SEBALIKNYA PENCAPAIAN

YANG

RENDAH

DIKARENAKAN

RENDAHNYA

MINAT

MASYARAKAT KE PUSKESMAS MERUPAKAN GAMBARAN BETAPA MASIH BELUM MAKSIMALNYA PUSKESMAS KITA DIDALAM MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT ITU SENDIRI.

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD SULTAN SULAIMAN) YANG MENCAPAI 98,89% (Rp. 6.621.605.958,-) DARI TARGET Rp. 6.695.900.000,-. PENCAPAIAN TERSEBUT LEBIH DIKARENAKAN ADANYA REGULASI BPJS YANG SANGAT MEMBANTU PARA MASYARAKAT MISKIN YANG TAHUN SEBELUMNYA TERCATAT SEBAGAI PASIEN UMUM KEMUDIAN 2015 MENJADI PESERTA PROGRAM BPJS. ADANYA PENURUNAN JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN UMUM DIBANDING TAHUN 2014 JUGA LEBIH DIKARENAKAN TINGGINYA PARTISIPASI MASYARAKAT IKUT BPJS DAN SEMAKIN MEMPRIHATINKANNYA KONDISI RUMAH SAKIT SULTAN SULAIMAN SAAT SEKARANG INI. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR 45,96%, RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN 47,85%, RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMONIKASI 39,82%, RETRIBUSI TERMINAL 34,85%, RETRIBUSI IJIN PEMBERIAN TRAYEK 12,36% (DINAS PERHUBUNGAN) YANG BERALASAN KETIDAK PENCAPAIAN TERSEBUT DIKARENAKAN TERLALU BESARNYA TARGET YANG DITETAPKAN, RUSAKNYA ALAT UJI, TERBITNYA PUTUSAN MK YANG MELARANG MELAKUKAN PENGUTIPAN DAN BELUM Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 9 dari 78

ADANYA TERMINAL MEMBUAT SEBUAH PERTANYAAN YANG LEBIH BESAR LAGI, SIAPA SEBENARNYA YANG MENETAPKAN TARGET RETRIBUSI PARKIR TERSEBUT? KEMUDIAN JIKA ALAT PENGUJI KENDARAAN RUSAK, APA YANG DIGUNAKAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN SEHINGGA

ADA

PENCAPAIAN

RETRIBUSI

SEBESAR

Rp. 115.795.000,-

TERSEBUT, BEGITU PULA DENGAN TIDAK ADANYA TERMINAL, DARIMANA UANG Rp. 11.500.000,- ITU DIDAPAT?

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 52,37% (DINAS BINA MARGA, PSDA, LINGKUNGAN HIDUP). SECARA UMUM KETIDAK TERCAPAIAN TARGET PADA SEKTOR INI LEBIH DIKARENAKAN MINIMNYA KETERSEDIAAN ALAT DAN TINGGINYA JAM PEMAKAIAN ALAT TERSEBUT UNTUK KEGIATAN-KEGIATAN SWAKELOLA. DISAMPING ITU SANGAT MURAHNYA HARGA PENYEWAAN ALAT BERAT DIBANDING DENGAN HARGA-HARGA KOMERSIAL LAINNYA, BERAKIBAT PEMANFAATAN ALAT-ALAT BERAT TERSEBUT TERKADANG DIMONOPOLI OLEH ORANG-ORANG TERTENTU, TIDAK JARANG PENYEWA ALAT-ALAT BERAT ITU JUGA PELAKSANA KEGIATAN DI DINAS BINA MARGA DAN PSDA. UNTUK ITU, DALAM KERANGKA

MENYELEMATKAN

KEPENTINGAN

PEMBANGUNAN,

APALAGI SETELAH KITA HITUNG PENDAPATAN DARI SEKTOR INI SANGAT TIDAK SEBANDING

DENGAN

RESIKO

KERUSAKAN

DAN

BIAYA

PERAWATAN

SEBAIKNYA KE DEPAN DINAS BINA MARGA DAN PSDA JANGAN LAGI MENYEWAKAN ALAT-ALAT BERAT TERSEBUT.

RETRIBUSI IMB 57,30% (KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL). KETIDAK TERCAPAIAN RETRIBUSI IMB SEBENARNYA TIDAK HANYA DIKARENAKAN MENURUNNYA INVESTASI PERUMAHAN DI SERDANG BEDAGAI. TIDAK ADANYA DATA YANG AKURAT TENTANG JUMLAH RUMAH DAN PERTUMBUHAN RUMAH DI SERDANG BEDAGAI BERAKIBAT KEPADA SULITNYA KITA UNTUK MENENTUKAN BERAPA SEBENARNYA PEMBANGUNAN RUMAH DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. DENGAN ADANYA DATA TERSEBUT, MAKA BERKURANGNYA DEVELOPER MEMBANGUN Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 10 dari 78

RUMAH

DI

SERDANG

BEDAGAI

SEMESTINYA

TERTUTUPI

DENGAN

PERTUMBUHAN PEMBANGUNAN RUMAH PRIBADI DI WILAYAH PEDESAAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. ADANYA PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA PIHAK KECAMATAN UNTUK MENGELUARKAN IJIN IMB TERTENTU, SEHARUSNYA MENIMBULKAN DAMPAK YANG LEBIH PRODUKTIF, TAPI NYATANYA KEBERADAAN PERBUP TERSEBUT MEMICU EGOSEKTORAL ANTARA KPT DENGAN KECAMATAN. KOORDINASI YANG MELAHIRKAN REKOMENDASI PENGURUSAN IJIN IMB TIDAK SEDIKIT DIJADIKAN AJANG OLEH PIHAK TERTENTU UNTUK MENGAMBIL KEUNTUNGAN DALAM PENGURUSAN IJIN IMB.

RETRIBUSI PASAR/PERTOKOAN 34,85% (DISPERINDAGSAR) TIDAK ADA KOMENTAR DIKARENAKAN DINAS TERSEBUT TIDAK HADIR PADA KEGIATAN PEMBAHASAN LKPJ.

c. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH BERDASARKAN DATA PENCAPAIAN TARGET LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH, REALISASI PENERIMAAN JASA GIRO MENCAPAI MERUPAKAN CAPAIAN TERTINGGI YAKNI 281,30% (Rp. 11.251.882.052,-), HAL INI BERASAL DARI JASA GIRO ATAS REKENING-REKENING BANK YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DAN JUGA BERASAL DARI BUNGA DEPOSITO YANG PADA TAHUN 2015, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI MENDEPOSITOKAN UANG MENGENDAP DI KAS DAERAH. SETELAH ITU, PENCAPAIAN BERIKUTNYA DARI PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN MENCAPAI 105,18%, BAGI HASIL DEVIDEN 103,70%. SEMENTARA PADA SEKTOR LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA YANG HAL INI MERUPAKAN KREASI DAN INOVASI PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH, PENCAPAIANNYA SANGAT

KECIL

YAKNI

Rp. 866.248.245,51

(27,94%)

DARI

TARGET

Rp. 3.100.000.000,-. ANGKA INI JAUH LEBIH KECIL DARI PENCAPAIAN TAHUN 2014 YAKNI SEBESAR Rp. 5.765.100.174,-. Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 11 dari 78

DALAM HAL DANA PERIMBANGAN, TAHUN ANGGARAN 2015 PENCAPAIAN PADA SEKTOR INI SEBESAR 98,56% DENGAN RINCIAN PENERIMAAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK SEBESAR Rp. 38.251.543.713,- (82,52%), DANA ALOKASI UMUM (DAU) Rp. 720.551.907.000,- (100%)

MENGALAMI

PENINGKATAN 3% DARI DAU TAHUN 2014, DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) Rp. 108.385.640.000,- (95,97%) MENGALAMI PENINGKATAN 70% DARI DAK TAHUN 2014. PADA SEKTOR LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH, PENCAPAINNYA SEBESAR Rp. 321.967.991.116,- (98,21%) SECARA UMUM PENDAPATAN PADA SEKTOR INI JAUH LEBIH BESAR DARI PEROLEHAN TAHUN 2014, NAMUN SECARA PERSENTASE PENCAPAIAN DARI SEKTOR BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAS PEMERINTAH DAERAH LAINNYA HANYA MENCAPAI 64,49% (Rp. 10.033.047.000,-) DARI TARGET Rp. 15.556.720.000,00 HAL INI BERAKIBAT BANYAKNYA PROGRAM KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI BDB DI TAHUN 2015 TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN.

DARI KONDISI DAN DATA YANG ADA, PERMASALAHAN

TENTANG

PENDAPATAN

LAIN-LAIN

ASLI

DAERAH,

DANA

PERIMBANGAN,

DAN

PENDAPATAN DAERAH YANG SAH, DARI TAHUN KE TAHUN MEMILIKI ALASAN YANG SAMA, YAKNI RENDAHNYA TINGKAT AKURASI DATA DASAR PAJAK DAN RETRIBUSI, KURANG EFEKTIFNYA PENERAPAN PROSEDUR DAN MEKANISME ADMINISTRASI PENGELOLAAN PAD, BELUM MAKSIMALNYA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER-SUMBER PAD, MASIH RENDAHNYA KESADARAN MASYARAKAT

UNTUK

MEMENUHI

KEWAJIBANNYA.

DARI

KESAMAAN

PERMASALAHAN DARI TAHUN-KETAHUN TERSEBUT, DAPATLAH SEBUAH GAMBARAN, SESUNGGUHNYA KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SEKTOR PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2015 MASIH JALAN DITEMPAT, DAN PADA SEKTOR-SEKTOR TERTENTU MALAH MENGALAMI PENURUNAN JIKA DIBANDING PADA TAHUN 2014.


Hal 12 dari 78

2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PADA TAHUN ANGGARAN 2015 DIANGGARKAN Rp. 1.367.034.041.867,18 TEREALISASI Rp. 1.222.911.483.464,00 (89,46%) DATA INI SEDIKIT LEBIH KECIL DIBANDING PENCAPAIAN REALISASI BELANJA DAERAH PADA TAHUN 2014 YAKNI 92,69%. DAN DARI KOMPOSISI KONTRIBUSI, TAHUN 2015 KONTRIBUSI DARI BELANJA TIDAK LANGSUNG (YAKNI KEGIATAN YANG DIANGGARKAN TIDAK TERKAIT LANGSUNG DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN) LEBIH BESAR 51,09% DIBANDING KONTRIBUSI DARI BELANJA LANGSUNG (BELANJA YANG DIANGGARKAN TERKAIT LANGSUNG DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN) YANG HANYA 48,91%. PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG, SECARA KESELURUHAN REALISASI BELANJA SEBESAR 90,84%. UNTUK BELANJA PEGAWAI 89,10%, BELANJA HIBAH 100%, BELANJA

BANTUAN

SOSIAL

46,88%,

BELANJA

BAGI

HASIL

KEPADA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA 88,64%, BELANJA BANTUAN

KEUANGAN

KEPADA

PROVINSI/

KABUPATEN/

KOTA

DAN

PEMERINTAHAN DESA 99.07% DAN BELANJA TIDAK TERDUGA 8,68%.

PADA BELANJA LANGSUNG, SECARA KESELURUHAN, REALISASI BELANJA SEBESAR 88,05%. UNTUK REALISASI BELANJA PEGAWAI 85,70%, BELANJA BARANG JASA 88,86%, DAN BELANJA MODAL 89,97%.

DARI DATA YANG ADA DAPAT DIGAMBARKAN BAHWA SERAPAN ANGGARAN PADA TAHUN 2015 SEBESAR 89,46%. BESARNYA PENCAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG (90,84%) YANG LEBIH BESAR DIBANDING PENCAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PADA BELANJA LANGSUNG (88,05%) HAL INI SANGAT BERBEDA DENGAN CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PADA TAHUN 2014 YANG MENCAPAI ANGKA 92,99%. DARI DATA INI JUGA TERGAMBAR ADANYA KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG TIDAK TEREALISASI, DAN HAL ITU MERUPAKAN INDIKATOR BAHWA PARA SKPD BELUM MAKSIMAL Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 13 dari 78

DI DALAM MEREALISASIKAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG TELAH TERTUANG DI DALAM APBD 2015. HAL INI DAPAT DIKARENAKAN KELEMAHAN PADA

PERENCANAAN

PENGAWASAN

DAN

PELAKSANAAN

DAPAT

JUGA

KEGIATAN

DIKARENAKAN YANG

LEMAHNYA

BERDAMPAK

PADA

KETERLAMBATAN PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN PROGRAM/ KEGIATAN ITU SENDIRI.

D. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH 1) URUSAN WAJIB PENDIDIKAN URUSAN WAJIB PENDIDIKAN DISELENGGARAKAN OLEH DINAS PENDIDIKAN, PADA TAHUN ANGGARAN 2015 MENDAPAT ALOKASI ANGGARAN SEBESAR Rp. 253.387.268.138,- DENGAN REALISASI Rp. 217.578.721.945,- (85,87%). PENCAPAIAN REALISASI/SERAPAN ANGGARAN TERSEBUT JAUH DIBAWAH PENCAPAIAN REALISASI/SERAPAN ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2014 YANG MENCAPAI 94,46%. DARI SEKIAN PROGRAM YANG ADA, ALOKASI ANGGARAN YANG TERENDAH ADALAH PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Rp. 192.058.925.600,- DENGAN REALISASI Rp. 158.919.485.115,- (82,75%), PENCAPAIAN REALISASI TERENDAH ADALAH PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN DENGAN ALOKASI ANGGARAN Rp. 222.394.000,- DENGAN REALISASI Rp. 88.496.000,- (39,79%), SEMENTARA ALOKASI ANGGARAN TERBESAR ADALAH PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

SEBESAR

Rp. 27.038.532.000,-

DENGAN

REALISASI

Rp. 26.328.498.450,- (97,37%), DAN PENCAPAIAN REALISASI ANGGARAN YANG TERTINGGI ADALAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR DALAM BENTUK PENGADAAN PERALATAN KANTOR, PENGADAAN MOBILEUR DAN PERAWATAN RUTIN/BERKALA SEBESAR Rp. 1.149.295.000,(99,51%).

SECARA UMUM GAMBARAN OUTPUT DARI PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DI TAHUN 2015 MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN ANGKA-ANGKA Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 14 dari 78

INDIKATOR YANG SANGAT FANTASTIS. KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA YANG DALAM BEBERAPA INDIKATOR MELEBIHI TARGET YANG ADA DI RPJMD UNTUK TAHUN 2015, SANGAT KONTRADIKTIF DENGAN KEADAAN YANG SESUNGGUHNYA. MASIH BANYAKNYA ANAK USIA SEKOLAH YANG TIDAK BERSEKOLAH, MASIH ADANYA BIAYA BUKU DAN BIAYA-BIAYA LAIN YANG DIPUNGUT PIHAK SEKOLAH, DAN MASIH ADANYA SEKOLAH YANG SEBENARNYA

TIDAK

PANTAS

UNTUK

DIKATAKAN

SEKOLAH.

DARI

KETERANGAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, BAHWA KONDISI MOBILEUR SEKOLAH DASAR (SD) DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DALAM KONDISI RUSAK MENCAPAI ANGKA 60%. SEMENTARA HASIL MONITORING TIM PANSUS LKPJ HAMPIR 80% SEKOLAH DASAR (SD) YANG BERADA DI KECAMATAN-KECAMATAN YANG JAUH DARI IBU KOTA KABUPATEN

DALAM

KONDISI

BANGUNAN

DAN

MOBELEUR

YANG

MEMPRIHATINKAN.

KEPRIHATINAN KONDISI SEKOLAH DASAR TERSEBUT JUGA TERDAPAT PADA JUMLAH GURU DAN KUALIFIKASI TENAGA PENGAJAR YANG BELUM SESUAI DENGAN STANDART YANG ADA, BANYAKNYA SEKOLAH YANG MASIH MENGGUNAKAN JASA TENAGA HONOR, KECILNYA KETERSEDIAN BUKU PAKET, MASIH RENDAHNYA KEMAMPUAN SEKOLAH DIDALAM MENGELOLA SEKOLAH DENGAN MANAGEMEN BERBASIS SEKOLAH. HAL INI DAPAT TERLIHAT DENGAN MASIH RENDAHNYA OUTPUT DAN OUTCOME DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) YANG MENCAPAI Rp. 116.468.200.000,- DI TAHUN

2015

TERHADAP

PENINGKATAN

MUTU

PENDIDIKAN

DAN

PENINGKATAN KAPASITAS GURU DI SEKOLAH PENERIMA BANTUAN BOS, HAL INI LEBIH DIKARENAKAN TIDAK ADANYA KONSISTENSI ANTARA RENCANA KERJA SEKOLAH (RKS), RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) DAN RENCANA KERJA ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) TERHADAP REALISASI DANA BOS.

BEGITU JUGA DALAM HAL PROGRAM PEMBANGUNAN/REHAB KELAS SEKOLAH DAN PENGADAAN ALAT PRAKTEK SERTA PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN, Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 15 dari 78

SECARA OUTPUT SELURUHNYA TERLAKSANA, NAMUN SECARA OUTCOME PROGRAM DAN KEGITAN TERSEBUT BELUM MENIMBULKAN DAMPAK YANG BESAR TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN SISWA DI TINGKAT SMP DAN SMA. HAL INI DAPAT DILIHAT DARI CAPAIAN PRESTASI YANG DIPEROLEH PADA TAHUN 2015 HANYA SAMPAI JUARA II TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA OLYMPIADE BAHASA JERMAN, DAN MASIH KECILNYA JUMLAH ALUMNI SEKOLAH SMU YANG LULUS DI PERGURUAN TINGGI NEGERI MELALUI JALUR UMPTN, DAN HAL INI SETIAP TAHUN CENDRUNG MENURUN.

BEGITU PULA TENTANG KEBERADAAN LABORATORIUM SEKOLAH YANG TIDAK TERKELOLA, ALAT PRAKTEK DAN MUSIK YANG BERABU DAN DITEMPATKAN TIDAK PADA TEMPATNYA, GEDUNG PERPUSTAKAAN YANG TIDAK DIGUNAKAN SEBAGAI MANA MESTINYA, DAN KUALITAS PEMBANGUNAN DAN REHAB KELAS BARU YANG TERKESAN ASAL JADI, JUGA MERUPAKAN REALITAS YANG DENGAN MUDAH KITA TEMUKAN DI SEKOLAH-SEKOLAH YANG ADA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

DARI KONDISI TERSEBUT, MAKA KAMI BERKESIMPULAN BAHWA SAMPAI TAHUN 2015 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI BELUM MAMPU MENCAPAI VISI MISI DINAS PENDIDIKAN YAKNI “TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS LAHIR DAN BATHIN DALAM ERA GLOBALISASI”. SARAN KAMI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK SESEGERA MUNGKIN MELAKUKAN EVALUASI DAN ROTASI TERHADAP PERSONIL TEHNIS YANG ADA DI DINAS PENDIDIKAN, KARENANA RENDAHNYA PENCAPAIAN REALISASI ANGGARAN DAN MASIH KECILNYA OUTCAME DARI PROGRAM DAN KEGIATAN DI DINAS PENDIDIKAN, LEBIH DIKARENAKAN KETIDAKMAMPUAN PERSONIL TEKNIS DI DINAS PENDIDIKAN MENERJEMAHKAN SUBSTANSI PROGRAM DAN KEGIATAN ITU SENDIRI.


Hal 16 dari 78

SELANJUTNYA KAMI JUGA MENYARANKAN, BERKAITAN DENGAN PEMBUATAN VISI-MISI, DATA-DATA DAN TARGET-TARGET YANG BERSIFAT KUALITATIF HENDAKNYA

LEBIH

MENGEDEPANKAN

KONDISI

YANG

SEBENARNYA,

DIBANDING HAL-HAL YANG PENUH DENGAN PENCITRAAN BELAKA. DENGAN DATA YANG BERANGKAT DARI KONDISI YANG SEBENARNYA PASTILAH AKAN LAHIR PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DAPAT MENJAWAB PERMASALAHAN YANG SEBENARNYA PULA. KITA CUKUP BANGGA DENGAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN, TAPI KITA JUGA TIDAK HARUS MALU JIKA HARUS MENGAKUI BAHWA POTENSI YANG KITA MILIKI HARI INI BARU MAMPU MENGGAPAI WAJIB BELAJAR 9 TAHUN.

BERKAITAN DENGAN PROGRAM-PROGRAM YANG BERSIFAT BANTUAN DAN SIFATNYA MENUNJANG OPERASIONAL DAN PENCERDASAN SISWA, APAKAH ITU DIPERUNTUKKAN UNTUK SELURUH SISWA ATAUPUN UNTUK SISWA YANG TIDAK MAMPU, KAMI BERHARAP KEPADA PIHAK PENGELOLA PENDIDIKAN BAIK NEGERI MAUPUN SWASTA, LAKUKANLAH DENGAN ASAS TRANSPARAN DAN RASA KEMANUSIAAN. KARENA APA YANG KITA AMBIL DARI YANG BUKAN HAK KITA, SATU SAAT HAK KITA JUGA AKAN DIAMBIL ORANG LAIN.

2) URUSAN WAJIB KESEHATAN URUSAN KESEHATAN PADA TAHUN ANGGARAN 2015 MENDAPAT ALOKASI ANGGARAN SEBESAR Rp. 57.719.679.223,- DAN TEREALISASI SEBESAR Rp. 49.017.918.758,-

(84,92%).

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

URUSAN

KESEHATAN DILAKSANAKAN OLEH DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN. DINAS KESEHATAN URUSAN KESEHATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS KESEHATAN PADA TAHUN

ANGGARAN

Rp. 43.499.818.345,-,

2015 DAN

MENDAPAT

TEREALISASI

ANGGARAN

SEBESAR

SEBESAR

Rp. 35.446.352.178,-

(81,49%). CAPAIAN REALISASI/SERAPAN ANGGARAN INI JUGA LEBIH KECIL Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 17 dari 78

DIBANDINGKAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2014 YAKNI 89,21%. DARI 18 PROGRAM

YANG

DILAKSANAKAN,

PROGRAM

UPAYA

KESEHATAN

MASYARAKAT MENDAPAT ALOKASI ANGGARAN YANG TERBESAR YAKNI Rp. 35.690.483.295,- DENGAN REALISASI SEBESAR Rp. 28.129.591.082,(78,82%). KEMUDIAN DARI KEGIATAN PROGRAM TERSEBUT, KEGIATAN PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN PUSKESMAS DENGAN ANGGARAN Rp. 2.325.000.000,- DAN TEREALISASI Rp. 177.238.900,- (7,62%) MERUPAKAN PENCAPAIAN REALISASI TERENDAH. ANGKA REALISASI TERSEBUT SANGAT BERBANDING TERBALIK DENGAN REALISASI PADA KEGIATAN-KEGIATAN YANG ADA PADA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN PROGRAM DAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR YANG RATA-RATA DIATAS ANGKA 90%.

MESKI PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU MENJADI SASARAN PRIORITAS DINAS KESEHATAN DI TAHUN 2015, NAMUN JIKA DILIHAT DARI REALISASI KEGIATAN DI 18 PROGRAM YANG ADA, MALAH HAL TERSEBUT TIDAK TERGAMBAR DENGAN JELAS. DALAM CATATAN KAMI ADA TIGA KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN SASARAN PRIORITAS TERSEBUT; PERTAMA, TERBANGUNNYA RUMAH DINAS DOKTER GIGI DI PUSKESMAS KECAMATAN PERBAUNGAN DAN KECAMATAN SIPIS-PIS DENGAN ALOKASI ANGGARAN Rp. 522.294.800 DENGAN REALISASI Rp. 514.198.800 (98,45%) TERNYATA HANYA MENAMBAH DERETAN JUMLAH BANGUNAN YANG TAK BERTUAN, KARENA DARI HASIL MONITORING LKPJ RUMAH DINAS TERSEBUT JUGA TIDAK DIGUNAKAN SEBAGAI MANA MESTINYA.

KEDUA, PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN UNTUK 20 PUSKESMAS YANG TEREALISASI 95,47% (RP 2.087.394.136 ), DARI HASIL MONITORING PANSUS LKPJ MASIH BANYAK PUSKESMAS YANG TIDAK MEMILIKI PERSEDIAAN OBAT YANG

MEMADAI,

AKIBATNYA

WAJAR

SAJA

TINGKAT


KUNJUNGAN Hal 18 dari 78

MASYARAKAT UNTUK BEROBAT KE PUSKESMAS PADA TAHUN 2015 MENGALAMI PENURUNAN YANG SANGAT DRASTIS BILA DIBANDING TAHUNTAHUN SEBELUMNYA. HAL INI DIPERKUAT DENGAN CAPAIAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN YANG HANYA MENCAPAI 24,07%.

KETIGA, PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN PUSKESMAS YANG HANYA TEREALISASI 7,62% (Rp. 177.238.900,-). SESUAI DENGAN LAPORAN DINAS PENDIDIKAN YANG TERTULIS DALAM BUKU LKPJ BAHWA RENDAHNYA CAPAIAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN PUSKESMAS DIKARENAKAN TIDAK ADANYA CALON PENYEDIA YANG BERMINAT DAN BANYAKNYA DISTRIBUTOR TIDAK BERSEDIA MEMBERIKAN INFORMASI HARGA SEHINGGA KESULITAN DALAM PENETAPAN HPS MERUPAKAN GAMBARAN SESUNGGUHNYA KINERJA DINAS KESEHATAN MISKIN DARI INOVASI, KREASI DAN DEDIKASI YANG TINGGI.

SELEBIHNYA ANGGARAN DINAS KESEHATAN LEBIH DIPERUNTUKKAN KEPADA SOSIALISASI,

MONITORING,

PENYUSUNAN

LAPORAN,

PERTEMUAN,

ORIENTASI, DAN PEMBERIAN JASA MEDIS KEPADA PETUGAS KESEHATAN DI 20 PUSKESMAS.

UNTUK PEMBERIAN JASA MEDIS KEPADA DOKTER DAN PETUGAS KESEHATAN DI PUSKESMAS SEBESAR Rp. 14.969.675.211,- SEHARUSNYA TIDAK LAGI DITEMUKAN DOKTER DAN PETUGAS KESEHATAN PUSKESMAS YANG BERDOMISILI TIDAK DI WILAYAH KERJANYA (HASIL TEMUAN PANSUS LKPJ HAMPIR SELURUH KEPALA PUSKESMAS TIDAK BERTEMPAT TINGGAL DI RUMAH DINAS YANG DISIAPKAN, DAN DARI MONITORING PANSUS LKPJ SERTA KETERANGAN DARI KEPALA PUSKESMAS RATA-RATA DOKTER PUSKESMAS HANYA HADIR

2-3 HARI DALAM SATU MINGGU)

YANG APABILA

KETIDAKHADIRAN TERSEBUT DIAKUMULASIKAN SUDAH MELEBIHI AMBANG BATAS KETIDAKHADIRAN SEORANG PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS). KONDISI Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 19 dari 78

INI MERUPAKAN GAMBARAN MASIH RENDAHNYA INTEGRITAS DOKTER DAN PETUGAS KESEHATAN DI PUSKESMAS DI DALAM MENGEMBAN AMANAH SEBAGAI SEORANG ABDI NEGARA YANG BERPROFESI SEBAGAI DOKTER DAN TENAGA MEDIS.

DARI GAMBARAN DAN KONDISI YANG ADA, MAKA SESUNGGUHNYA CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN DITAHUN 2015 MASIH SEBATAS DISTRIBUTOR ANGGARAN. UNTUK ITU KEDEPAN, SELAIN TENAGA MEDIS YANG HANDAL DAN MEMILIKI INTEGRITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, DINAS KESEHATAN JUGA PERLU DIISI OLEH PERSONIL PERENCANAAN, DAN STAF YANG MEMILKI KEMAMPUAN DIDALAM MELAKUKAN KERJA-KERJA TIM MESKI MEREKA TIDAK BERLATAR BELAKANG PENDIDIKAN KESEHATAN. BEGITU PULA DALAM HAL PENEMPATAN KEPALA-KEPALA PUSKESMAS SEBAIKNYA DILAKUKAN MELALUI LELANG JABATAN, SEHINGGA MEREKA-MEREKA YANG TERPILIH ADALAH SOSOK-SOSOK YANG MEMILIKI KOMITMEN UNTUK PEMBANGUNAN SERDANG BEDAGAI. BAGI KAMI PUSKESMAS ADALAH MINIATUR

PELAYANAN

MASYARAKATNYA,

KESEHATAN

SEMAKIN

BAIK

PEMERINTAH

PENGELOLAAN,

TERHADAP

PELAYANAN

DAN

MANAGEMEN PUSKESMAS MAKA SEMAIN BAIK PULA PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH KEPADA MASYARAKATNYA, BEGITU PULA SEBALIKNYA.

RSUD SULTAN SULAIMAN URUSAN WAJIB KESEHATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH RSUD SULTAN SULAIMAN PADA TAHUN ANGGARAN 2015 SEBESAR RP 14.219.860.878 DENGAN REALISASI RP 13.571.566.580 (95,44%). DENGAN RINCIAN UNTUK UPAH TENAGA KONTRAK, JASA MEDIS DAN PERSIAPAN SOSIALISASI AKREDITASI RUMAH SAKIT SEBESAR Rp. 7.147.933.435,- UNTUK PENGADAAN OBAT-OBATAN, BAHAN-BAHAN LOGISTIK, PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA, PENGEMBANGAN

INSTALASI

PENGOLAHAN

LIMBAH

SEBESAR


Hal 20 dari 78

Rp. 4.161.025.267. DAN UNTUK PERBAIKAN GEDUNG RUMAH SAKIT DAN PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN HANYA SEBESAR Rp. 1.374.590.000,-.

DARI KOMPOSISI ANGGARAN DIATAS, WAJAR SAJA BILA DARI HARI KEHARI KONDISI

BANGUNAN

RUMAH

SAKIT

SULTAN

SULAIMAN

SEMAKIN

MEMPRIHATINKAN. DAN DARI KONDISI TERSEBUT SANGAT PANTAS PULA BILA CAPAIAN KUNJUNGAN PASIEN UMUM YANG BEROBAT KE RSUD SULTAN SULAIMAN MENURUN DIBANDING TAHUN 2014, MESKI PENURUNAN JUMLAH PASIEN UMUM TIDAK HANYA DIKARENAKAN KONDISI BANGUNAN DAN ASPEK PELAYANAN MEDIS YANG BELUM PRIMA, TAPI FAKTOR PENURUNAN TERSEBUT JUGA DISEBABKAN SEMAKIN TINGGINYA TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENJADI PESERTA BPJS. HAL INI TERLIHAT DARI PENINGKATAN KUNJUNGAN PASIEN YANG MENGGUNAKAN PROGRAM BPJS DI TAHUN 2015.

DARI KONDISI TERSEBUT, MAKA SEBENARNYA YANG MENJADI MASALAH UTAMA RSUD SULTAN SULAIMAN ADALAH MASIH RENDAHNYANYA KOMITMEN PEMERINTAH UNTUK MENJADIKAN RUMAH SAKIT TERSEBUT MENJADI PRIMADONA PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. HAL ITU TERLIHAT DARI MINIMNYA ALOKASI ANGGARAN YANG KITA BERIKAN, DAN MASIH BERTENGGERNYA RUMAH SAKIT TERSEBUT DALAM TYPE C. UNTUK ITU SARAN KAMI KEDEPAN, ALOKASI ANGGARAN HARUS DITINGKATKAN TERUTAMA DALAM PERBAIKAN GEDUNG, SARANA SERTA ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT, ANGGARAN PENGADAAN OBAT YANG TERDAFTAR DALAM BPJS, DAN PENINGKATAN SDM TENAGA MEDIS. ADANYA KASUS PASIEN BPJS YANG HARUS MEMBELI OBAT KELUAR, MERUPAKAN GAMBARAN BETAPA PERSEDIAAN OBAT KITA MASIH MINIM, DISAMPING JUGA PERENCANAN PENGAJUAN OBAT YANG DILAKUKAN OLEH DOKTERDOKTER SPESIALIS JUGA KURANG OPTIMAL. BEGITU JUGA DENGAN MASIH ADANYA PRAKTEK-PRAKTEK DILUAR MEDIS YANG DILAKUKAN OLEH PASIEN RUMAH SAKIT SULTAN SULAIMAN DI RUMAH SAKIT SULTAN SULAIMAN Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 21 dari 78

MENGGAMBARKAN TINGKAT PROFESIONALITAS TENAGA MEDIS MASIH JAUH DARI YANG DIHARAPAKAN. DENGAN KONDISI GEDUNG YANG LAYAK, ALAT-ALAT KESEHATAN YANG TERAWAT DAN PELAYANAN MEDIS YANG PRIMA, KAMI YAKIN TINGKAT KUNJUNGAN PASIEN AKAN TINGGI, TYPE RUMAH SAKIT AKAN NAIK, DAN YANG PASTI BUAH DARI ITU SEMUA KESEJAHTERAAN DOKTER DAN TENAGA KESEHATAN DI RSUD SULTAN SULAIMAN JUGA AKAN NAIK. KAMI MENGHIMBAU KEPADA SELURUH DOKTER DAN TENAGA MEDIS DI RSUD SULTAN SULAIMAN UNTUK TERUS SEMANGAT, MESKI APA YANG DILAKUKAN BELUM SEBANDING DENGAN APA YANG DIDAPAT, YAKINLAH TUHAN TIDAK TIDUR, DAN SELURUH KEBAIKAN ITU PASTI TERCATAT. 3) URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM MENDAPAT ALOKASI ANGGARAN SEBESAR Rp. 135.616.979.275,- DENGAN REALISASI Rp. 130.276.405.953 (96,06%).

PROGRAM DAN KEGIATAN INI DILAKSANAKAN OLEH DINAS BINA MARGA, DINAS PSDA, DINAS TARUKIM, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN, DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH. DINAS BINA MARGA DINAS

BINA

MARGA

MENDAPAT

ALOKASI

ANGGARAN

SEBESAR

Rp. 79.864.223.250,- DENGAN REALISASI SEBESAR Rp. 78.673.360.320,(98,51%). PENCAPAIAN SERAPAN ANGGARAN DINAS BINA MARGA INI LEBIH BAIK DIBANDING PENCAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2014 YAKNI 96,33%. DARI DELAPAN PROGRAM YANG ADA DI DINAS BINA MARGA, 95% ALOKASI ANGGARAN DIARAHKAN UNTUK PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN

JEMBATAN

Rp. 46.740.591.342,-

DAN

PROGRAM

REHABILITASI/

PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN Rp. 24.784.990.000,-. ARTINYA POLITIK

ANGGARAN

UNTUK

URUSAN

PEKERJAAN

UMUM

YANG

DILAKSANAKAN OLEH BINA MARGA SUDAH MENUNJUKKAN KEBERPIHAKAN KEPADA KEPENTINGAN PUBLIK. Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 22 dari 78

DARI

ASPEK

OUTPUT

KEGIATAN,

TERLAKSANANYA

PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR JALAN, HOTMIX 18.982 M, LAPEN 8.130 M, SIRTU 16.254 M, TELFORD 2.501 M, COR BETON 2.242 M, DRAINASE 5.763 M, GORONGGORONG 162 M, TPT 74 M, BIS BETON 5M, DAN TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN, HOTMIX 1.513 M, LAPEN 25.549 M, SIRTU 26.360 M, COR BETON 420 M, BAHU JALAN 159 M SEHARUSNYA OUTPUT

SUDAH

MENGGAMBARKAN

PENAMBAHAN

PANJANG

JALAN

KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK. SESUAI DENGAN KETERANGAN KEPALA DINAS BINA MARGA BAHWA PANJANG JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK PADA TAHUN 2014 SEPANJANG 750 KM, DAN DI TAHUN 2015 HANYA SEPANJANG 599,31 KM MENANDAKAN ADA SESUATU YANG SALAH DIDALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAAN PEMBANGUNAN DAN PERAWATAN INFRASTRUKTUR JALAN DI TAHUN 2015.

ADANYA

KEGIATAN

DAN

ANGGARAN

BERKAITAN

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAN PERAWATAN JALAN, YANG KITA HARAPKAN DAPAT MEMINIMALISIR

KESALAHAN

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

DAN

PERAWATAN JALAN, SEPERTI YANG TERJADI TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA, TERNYATA BELUM MENDATANGKAN MANFAAT YANG BERARTI. HAL INI TERLIHAT DARI BEBERAPA TEMUAN PANSUS LKPJ TERHADAP PENEMPATAN PEMBANGUNAN DAN PERAWATAN JALAN DI TAHUN 2015 YANG TIDAK PADA TEMPATNYA. ADANYA JALAN YANG MASIH BAIK TAPI ADA KEGIATAN PERAWATAN, ADA YANG LAYAK UNTUK DIRAWAT TAPI TIDAK DAPAT PERAWATAN. BEGITU PULA PEMBANGUNAN JALAN, ADA JALAN YANG BELUM PERNAH TERSENTUH PEMBANGUNAN TAPI ADA JALAN YANG BERULANGULANG DILAKUKAN PEMBANGUNAN.

BEGITU PULA DALAM HAL PELAKSANAN/PEKERJAAN PEMBANGUNAN. DARI HASIL MONITORING PANSUS LKPJ TERHADAP KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PERAWATAN YANG DILAKUKAN OLEH BINA MARGA, ADA BEBERAPA Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 23 dari 78

KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PERAWATAN YANG HASILNYA JELEK, SEDANG DAN BAIK. SECARA UMUM HAMPIR SELURUH KEGIATAN YANG DEKAT DENGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN HASILNYA BAIK, SEDANGKAN

PEMBANGUNAN YANG JAUH DARI IBUKOTA KABUPATEN CENDERUNG HASILNYA SEDANG BAHKAN BURUK HAL INI DIKARENAKAN KURANGNYA TINGKAT PENGAWASAN.

DALAM HAL PENGAWASAN DAN PELAPORAN KEGIATAN, KAMI MENSINYALIR ADANYA KEGIATAN YANG DILAKUKAN OLEH TANGAN KEEMPAT DAN KELIMA. AKIBATNYA ANGGARAN PEMBANGUNAN ADA YANG TERSEDOT OLEH PANJANGNYA SUB DALAM MELAKUKAN KEGIATAN. COBA KITA BAYANGKAN SAJA, SATU KERJAAN YANG DI PEROLEH PIHAK KETIGA KEMUDIAN DI JUAL KEPADA PIHAK KEEMPAT DAN PIHAK KEEMPAT KEMBALI MENJUAL KEPADA PIHAK KELIMA, MAKA SETIAP PIHAK PASTI MENGAMBIL KEUNTUNGAN, DAN YANG PALING DIRUGIKAN ADALAH MASYARAKAT SELAKU PIHAK PENGAMBIL MANFAAT DARI BANGUNAN ITU SENDIRI. BELUM LAGI ULAH PARA PERSONIL BINA MARGA YANG JUGA BERPROFESI SEBAGAI PELAKSANA KEGIATAN. IBARAT KATA PEPATAH JERUK KOG MAKAN JERUK, ADA KEDAI DALAM TOKO.

DARI GAMBARAN DATA DAN KONDISI LAPANGAN, CAPAIAN KINERJA DINAS BINA MARGA MASIH JAUH DARI APA YANG DIAMANAHKAN DIDALAM RPJMD 2010-2015 YAKNI PROPORSI PANJANG JARINGAN JALAN DALAM KONDISI BAIK TAHUN 2015 HARUS 69,10%, BARU TERCAPAI 40,94%, JALAN PENGHUBUNG DARI IBU KOTA KECAMATAN KE KAWASAN PEMUKIMAN PENDUDUK SEHARUSNYA 58,40% BARU TERCAPAI 12,60%, PANJANG JALAN KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK SEHARUSNYA 66,30% BARU TERCAPAI 40,94%.

DISAMPING ITU SAMPAI TAHUN 2015, DINAS BINA MARGA BELUM MEMILIKI DATABASE/PETA TENTANG JALAN SEHINGGA SULIT SEKALI KITA MENGUKUR TINGKAT KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAN PERAWATAN JALAN. DENGAN Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 24 dari 78

TIDAK ADANYA PETA JALAN SERDANG BEDAGAI, MAKA PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN MASIH DILAKUKAN DENGAN CARA SPORADIS DAN SPONTANITAS. UNTUK ITU KEDEPAN KAMI MENYARANKAN SEBAIKNYA PEMBUATAN PETA JALAN HARUS SEGERA DILAKUKAN MENGINGAT STATUS JALAN SANGAT PENTING BAGI PENGALOKASIAN ANGGARAN APAKAH ITU BERSUMBER DARI APBD ATAU YANG BERSUMBER DARI DANA DESA.

HAL LAIN YANG PERLU DILAKUKAN KE DEPAN ADALAH PEMBENAHAN APARATUR DINAS BINA MARGA TERUTAMA PENGUATAN SOLIDITAS DAN KERJA SAMA ANTAR PERSONIL YANG ADA DI BINA MARGA. SEHEBAT DAN SEBESAR APAPUN KOMITMEN KEPALA DINAS TERHADAP PELAKSANAAN TUPOKSI KEDINASAN HAL ITU TIDAK AKAN BERARTI MANAKALA TIDAK DIIKUTI LOYALITAS DAN SOLIDITAS BAWAHAN. BERSIHKAN DINAS BINA MARGA DARI ORANG-ORANG YANG HANYA BERPIKIR MENGAMBIL KEUNTUNGAN PRIBADI DENGAN CARA MELAKUKAN ROTASI DAN PEROMBAKAN SECARA OBJEKTIF, TRANSPARAN DAN BERTANGGUNG JAWAB.

DINAS PENGELOLA SUMBER DAYA AIR URUSAN PEKERJAAN UMUM YANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS PENGELOLA SUMBER DAYA AIR PADA TAHUN ANGGARAN 2015 MENDAPAT ALOKASI ANGGARAN

SEBESAR

Rp. 35.208.100.875,-

DAN

REALISASI

SEBESAR

Rp. 34.794.322.637 (98,82%). KOMPOSISI ANGGARAN TERBESAR DARI 6 PROGRAM YANG ADA DI DINAS PSDA ADALAH PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN TALUD/ BRONJONG SEBESAR Rp. 29.721.332.875,- DENGAN REALISASI SEBESAR Rp. 29.501.408.500,- (99,26%).

OUTPUT DARI KEGIATAN INI SESUAI DENGAN YANG DILAPORKAN PADA LKPJ ADALAH ADANYA IRIGASI YANG BAIK MELALUI KEGIATAN PENINGKATAN IRIGASI SEPANJANG 71.937 M, REHAB IRIGASI SEPANJANG 4.270 M DAN PEMELIHARAAN 22.022 M DENGAN TOTAL 98.229 M. SECARA KUANTITAS PENCAPAIAN ANGKA TERSEBUT MELEBIHI TARGET YANG DITETAPKAN DI Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 25 dari 78

DALAM CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015. NAMUN UNTUK MELIHAT BERAPA PERSEN JARINGAN IRIGASI SEKUNDER YANG KONDISINYA BAIK, SEDANG DAN RUSAK KITA TIDAK DAPAT MELAKUKANNYA, KARENA SAMPAI SEKARANG KITA TIDAK MEMILIKI PETA IRIGASI YANG MENGGAMBARKAN JUMLAH PANJANG IRIGASI SKUNDER DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

BEGITU PULA DALAM KUALITAS IRIGASI SETELAH DILAKUKAN PENINGKATAN, REHAB DAN PEMELIHARAAN IRIGASI 50% HASIL DARI PROGRAM TERSEBUT BELUM DAPAT DIRASAKAN LANGSUNG MANFAATNYA OLEH MASYARAKAT. HAL

INI

DIKARENAKAN

SEBAHAGIAN

BESAR

PEMBANGUNAN

YANG

DILAKUKAN TIDAK DIMULAI DENGAN PERENCANAAN YANG MATANG SEHINGGA PEMBANGUNAN TERSEBUT TERKADANG TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

DASAR

MASYARAKAT

ITU

SENDIRI.

SATU

CONTOH

PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DI KECAMATAN SEI BAMBAN YANG HASILNYA TIDAK LANGSUNG DIRASAKAN OLEH PETANI DIKARENAKAN BANYAK HAMBATAN SALURAN AIR YANG DISEBABKAN BANGUNAN GORONG-GORONG / JEMBATAN PEMUKIMAAN RUMAH PENDUDUK DAN RENDAHNYA VOLUME PEMBANGUNAN IRIGASI ITU SENDIRI.

BERKAITAN DENGAN KUALITAS BANGUNAN IRIGASI KHUSUSNYA PADA KEGIATAN PENINGKATAN DAN REHAB IRIGASI HAMPIR 70% DALAM KONDISI BAIK APALAGI PEMBANGUNAN YANG DILAKUKAN DISEKITAR PEMUKIMAN PENDUDUK.

DALAM HAL KEGIATAN PEMELIHARAAN IRIGASI PANSUS

MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA DINAS PSDA KARENA KEGIATAN TERSEBUT MEMBERIKAN DAMPAK LANGSUNG TERHADAP PENGELOLAAN PERTANIAN DI DAERAH TERSEBUT.

HAL YANG DITEMUKAN OLEH PANSUS, MESKIPUN

KEGIATAN PEMELIHARAAN PUNYA DAMPAK LANGSUNG TAPI HAMPIR SELURUH

IRIGASI

YANG

TELAH

DILAKUKAN

PEMELIHARAAN

TIDAK

MENDAPATKAN PERAWATAN YANG BAIK UNTUK ITU PANSUS MEMANDANG PERLU PENGANGGARAN BAGI TENAGA OPERASIONAL PEMELIHARAAN (OP) JARINGAN IRIGASI. Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 26 dari 78

DARI KONDISI DI ATAS, PANSUS LPKJ BERPENDAPAT BAHWA CAPAIAN KINERJA DINAS PSDA BELUM MAMPU MENCAPAI VISI MISI DINAS PSDA YAKNI PEMBANGUNAN,

PENINGKATAN,

PEMELIHARAAN

DAN

REHAB

IRIGASI/LENNING SECARA UTUH, HAL INI TERUKUR DARI CAPAIAN RASIO IRIGASI DAN LUAS IRIGASI KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK YANG TIDAK MENCAPAI TARGET. DALAM KERANGKA PERCEPATAN PENCAPAIAN VISI MISI TERSEBUT MAKA PENGADAAN PETA IRIGASI MANJADI SESUATU YANG HARUS DISEGERAKAN.

BEGITUPULA PENAMBAHAN ALOKASI ANGGARAN DALAM

PENYUSUNAN PERENCANAAN KEGIATAN MENJADI SUATU PERTIMBANGAN PENTING DALAM UPAYA MENGANTISIPASI POLITISASI KEGIATAN DI DINAS PSDA. DINAS TARUKIM, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN URUSAN PEKERJAAN UMUM YANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS TARUKIM, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN PADA TAHUN ANGGARAN 2015 MENDAPAT ALOKASI ANGGARAN SEBESAR Rp. 18.639.250.150,- DENGAN REALISASI Rp. 14.978.810.600

(80,36%).

ALOKASI

ANGGARAN

TERBESAR

PADA

PROGRAM TARUKIM UNTUK URUSAN PEKERJAAN UMUM ADALAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR, YAKNI SEBESAR Rp. 7.459.157.100,-, PENYEDIAAN

AIR

KEMUDIAN MINUM

PROGRAM

PEMBANGUNAN

Rp. 3.730.579.000,-

DAN

SYSTEM PROGRAM

PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG Rp. 1.820.671.000,SERTA PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA SANITASI Rp. 1.735.461.000,-.

SECARA SUBSTANSI PEMILIHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TARUKIM UNTUK URUSAN PEKERJAAN UMUM KHUSUSNYA PENATAAN RUANG PEMUKIMAN DAN PEMBANGUNAN PERKANTORAN PERLU DIAPRESIASI DENGAN BAIK. HAL INI DAPAT DILIHAT DARI OUTPUT KEGIATAN YAKNI BERUPA PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI TAHAP III DENGAN DESAIN KHAS SERDANG BEDAGAI, TERTATA DAN TERPELIHARANYA 12 GEDUNG KANTOR PEMERINTAHAN, Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 27 dari 78

ADANYA SYSTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DALAM BENTUK HIDRAN UMUM DI 10 TITIK, TERBANGUNNYA SALURAN DRAINASE DAN GORONG-GORONG SEPANJANG 3.379 M DAN TERBANGUNNYA PRASARANA SANITASI MCK SEBANYAK 5 UNIT.

KEBERADAAN OUTPUT DARI KEGIATAN TERSEBUT TERNYATA TIDAK BERBANDING LURUS DENGAN OUTCOME YANG DILAHIRKANNYA. TERBUKTI DENGAN TIDAK DILANJUTKANNYA PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI TAHAP IV, BELUM BERJALANNYA SYSTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KE RUMAH RUMAH PENDUDUK, DAN TIDAK TERAWATNYA SALURAN DRAINASE DAN SARANA MCK YANG TELAH DIBANGUN.

MENURUT PANSUS LKPJ BANYAK FAKTOR YANG MENYEBABKAN HAL ITU TERJADI, SALAH SATUNYA ADALAH KEGAGALAN DALAM MERUMUSKAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PEMILIHAN LOKASI KEGIATAN. ADANYA KANTOR BUPATI YANG MEGAH PASTILAH AKAN MENAMBAH RASA PERCAYA DIRI MASYARAKAT SERDANG BEDAGAI, SEBALIKNYA KETIKA PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI TERSEBUT TIDAK BERKELANJUTAN DAN TAK KUNJUNG SELESAI HAL TERSEBUT MALAH DAPAT MEMPERMALUKAN MASYARAKAT SERDANG BEDAGAI DIMATA ORANG-ORANG YANG MELINTASI KANTOR BUPATI.

BEGITU PULA DALAM HAL KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN YANG TELAH TERPROGRAM DAN TERALOKASIKAN ANGGARANNYA DI APBD 2015

AKHIRNYA

GAGAL

DILAKSANAKAN

DIKARENAKAN

KURANG

MEMADAINYA ANGGARAN DARI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA. DARI ASPEK LAPORAN, KETERANGAN TERSEBUT SANGAT MUDAH UNTUK DITULISKAN, TAPI SECARA TANGGUNGJAWAB DAN KECAKAPAN KINERJA KEGAGALAN

PELAKSANAAN

KEGIATAN

TERSEBUT

DAPAT

MENJADI

GAMBARAN KEGAGALAN SKPD DIDALAM PENCAPAIAN KINERJANYA. Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 28 dari 78

UNTUK ITU KEDEPAN KAMI BERHARAP AGAR ANGGARAN RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN SEBAIKNYA TELAH MELALUI PEMBAHASAN DAN KAJIAN SECARA UTUH. KORDINASI ANTAR SKPD, SOLIDITAS TIM DENGAN MELIBATKAN SELURUH POTENSI YANG ADA DI SKPD, TIDAK MERASA LEBIH HEBAT DAN LEBIH PINTAR DARI ORANG LAIN HARUS MENJADI SESUATU YANG DIKEDEPANKAN, KARENA SEHEBAT APAPUN SUPERMAN AKAN LEBIH HEBAT SUPER TIM.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH URUSAN

PEKERJAAN

UMUM

YANG

DILAKSANAKAN

OLEH

BADAN

PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PADA TAHUN ANGGARAN 2015 MENDAPAT ALOKASI ANGGARAN SEBESAR Rp. 1.905.405.000,- DAN DENGAN REALISASI SEBESAR Rp. 1.829.912.396,- (96,04%).

KOMPOSISI

ALOKASI ANGGARAN DARI 4 PROGRAM YANG ADA ADALAH PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENCEGAHAN BENCANA DAERAH YAKNI SEBESAR Rp. 441.815.000,- DAN TEREALISASI Rp. 399.908.000,- (90,21%).

SECARA UMUM CAPAIAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) TERGOLONG BAIK HAL INI DAPAT DILIHAT DARI PENCAPAIAN INDIKATOR CAKUPAN PELAYANAN BENCANA KEBAKARAN KABUPATEN, DARI TARGET SEBESAR 0,0033% DAPAT TEREALISASI SEBESAR 0,0088%.

DAN

CAPAIAN INDIKATOR TINGKAT WAKTU TANGGAP DAERAH LAYANAN WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN DARI TARGET 100% DAPAT TERREALISASI SESUAI TARGET. NAMUN DEMIKIAN MASIH SEDIKIT PERSONIL PENANGGULANGAN BENCANA YANG TERLATIH DAN KONDISI MOBIL DAMKAR YANG SUDAH BERUMUR TUA DALAM JUMLAH YANG TERBATAS, MAKA BANYAK KEGIATANKEGIATAN

PENANGGULANGAN

BENCANA

MASIH

TERKESAN

BELUM

MAKSIMAL. UNTUK ITU PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN SIMULASI BAGI PERSONIL SERTA PENAMBAHAN MOBIL PEMADAM KEBAKARAN DAN PERSONIL PEMADAM KEBAKARAN MENJADI PRIORITAS KEDEPAN. Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 29 dari 78

4) URUSAN WAJIB PERUMAHAN URUSAN PERUMAHAN PADA TAHUN ANGGARAN 2015 MENDAPAT ALOKASI ANGGARAN SEBESAR Rp. 3.005.285.000,- DAN DAPAT DIREALISASIKAN SEBESAR Rp. 2.949.461.700,- (98,14%).

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA

URUSAN PERUMAHAN TAHUN 2015 DILAKSANAKAN OLEH DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN KOPERASI DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN KOPERASI URUSAN PERUMAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN KOPERASI PADA TAHUN ANGGARAN 2015 MENDAPAT ALOKASI ANGGARAN SEBESAR Rp. 1.984.300.000,- DAN DAPAT DIREALISASIKAN SEBESAR Rp. 1.983.745.500,- (99,97%).

DILAKSANAKAN DALAM SATU

KEGIATAN YAKNI BANTUAN DAN STIMULUS BAHAN BANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. DARI HASIL DENGAR PENDAPAT DENGAN DINAS SOSIAL, PANSUS MENDAPATI BAHWA PERMINTAAN UNTUK MENDAPAT PROGRAM REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI SANGAT TINGGI. HAL ITU MENGGAMBARKAN BAHWA JUMLAH RUMAH YANG TIDAK LAYAK HUNI DI SERDANG BEDAGAI MASIH SANGAT BANYAK. NAMUN KESIMPULAN INI BELUM DAPAT DIBENARKAN SEUTUHNYA DIKARENAKAN DINAS SOSIAL TIDAK MEMILIKI DATA YANG KONGKRIT TENTANG JUMLAH RUMAH YANG TIDAK LAYAK HUNI ITU SENDIRI. OLEH KARENANYA KEDEPAN PENDATAAN DAN SURVEY TENTANG RUMAH YANG TIDAK LAYAK HUNI HARUS SUDAH DILAKUKAN. SECARA KUANTITAS DAN KULITAS PANSUS TIDAK DAPAT MEMBERIKAN CATATAN TERHADAP KEGIATAN TERSEBUT DIKARENAKAN DATA PENERIMA BANTUAN STIMULAN BAHAN BANGUNAN RUMAH BAGI KELUARGA TIDAK MAMPU

BARU

DIBERIKAN

SETELAH

BERAKHIRNYA

PELAKSANAAN

MONITORING.


Hal 30 dari 78

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH URUSAN PERUMAHAN YANG DILAKSANAKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2015 MENDAPAT ALOKASI ANGGARAN SEBESAR Rp. 1.020.985.000,- DENGAN DIREALISASIKAN

SEBESAR

Rp. 965.716.200,-

(94,59%).

KEGIATAN

DILAKSANAKAN DALAM PROGRAM INI SELURUHNYA DITUJUKAN UNTUK PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM KERANGKA PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN PERSONIL DAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN. SESUAI DENGAN DATA YANG ADA, PADA TAHUN 2015 ADA 28 BENCANA KEBAKARAN YANG TERJADI DI SERDANG BEDAGAI. HAMPIR SELURUHNYA KEDATANGAN PEMADAM KEBAKARAN DI LOKASI KEBAKARAN SETELAH API DIPADAMKAN ATAU PADAM DENGAN SENDIRINYA. HAL ITU DIKARENAKAN JAUHNYA JARAK TEMPUH ANTARA POS PEMADAM KEBAKARAN DENGAN LOKASI KEBAKARAN DAN KONDISI KENDERAAN PEMADAM KEBAKARAN YANG KURANG SEHAT, KETERLAMBATAN DIDALAM MENGATASI KEBAKARAN JUGA DIKARENAKAN BELUM PROFESIONALNYA PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN (KARENA BELUM PERNAH MENDAPAT PENINGKATAN PELATIHAN) DAN MINIMNYA PERALATAN SERTA PERLINDUNGAN DIRI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PEMADAMAN KEBAKARAN.

5) URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA TAHUN 2015 DIALOKASIKAN ANGGARAN SEBESAR Rp. 4.703.735.000,- DENGAN REALISASI ANGGARAN SEBESAR Rp. 4.064.717.039,- (86,41%). PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DILAKSANAKAN OLEH BAPPEDA DAN BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA SEKRETARIAT DAERAH. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG DILAKSANAKAN BAPPEDA PADA TAHUN ANGGARAN 2015 MENDAPAT ALOKASI ANGGARAN SEBESAR Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 31 dari 78

Rp. 4.225.735.000,- DENGAN REALISASI SEBESAR Rp. 3.590.092.439,- (84,69%). ANGGARAN TERBESAR ADALAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BERJUMLAH Rp. 1.261.349.359,- DAN ANGGARAN YANG TERKECIL ADALAH PROGRAM PENGEMBANGAN SYSTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SEBESAR Rp. 5.000.000,- DENGAN REALISASI Rp. 3.000.000,-. SESUAI DENGAN DATA YANG ADA DI BUKU LKPJ, CAPAIAN KINERJA BAPEDA UNTUK TAHUN 2015 TERGOLONG BAIK, HAL INI DAPAT DILIHAT DARI PENCAPAIAN

4 (EMPAT) INDIKATOR KINERJA TERCAPAI SESUAI TARGET,

KECUALI 1 INDIKATOR YAKNI INDIKATOR PENJABARAN PROGRAM RPJMD KE DALAM RKPD REALISASINYA SEBESAR 84%, MESKI PENCAPAIAN KINERJA TERGOLONG BAIK, NAMUN SECARA PEMANFAATAN OUTPUT DARI KEGIATAN BAPPEDA BELUM TERMANFAATKAN SECARA MAKSIMAL. ADANYA PERBEDAAN PERSEPSI ANTARA BAPPEDA DENGAN SKPD BERKAITAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PAGU RKPD, DRAFT APBD, DRAFT RPJMD, DAN SERTA MASIH RENDAHNYA TINGKAT KOORDINASI ANTARA BAPPEDA DENGAN SKPD DALAM HAL EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN MERUPAKAN

GAMBARAN

BETAPA

SESUNGGUHNYA

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI BELUM MEMILIKI ACUAN YANG JELAS. UNTUK ITU KEDEPAN POSISI TAWAR BAPPEDA DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH HARUS LEBIH KUAT. KARENA HAL INI SANGAT PENTING DIDALAM MEWUJUDKAN VISI MISI KEPALA DAERAH. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA SEKRETARIAT DAERAH TUGAS URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH OLEH BAGIAN PEMERINTAHAN

DAN

KERJASAMA

DITERJEMAHKAN

DALAM

BENTUK

KEGIATAN PENATAAN BATAS WILAYAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI YANG OUTPUTNYA ADALAH PENEGASAN BATAS DI KECAMATAN SEI RAMPAH DAN KECAMATAN TELUK MENGKUDU. Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 32 dari 78

6) URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN URUSAN PERHUBUNGAN PADA TAHUN 2015 DIKELOLA OLEH DINAS PERHUBUNGAN DENGAN ANGGARAN Rp. 3.063.153.850,- DENGAN REALISASI Rp. 2.841.927.273,- (92,78%). SESUAI DATA YANG ADA PADA BUKU LKPJ BAHWA SELURUH CAPAIAN KINERJA TEREALISASI SESUAI TARGET, NAMUN JIKA DILIHAT DARI FAKTA SOSIAL YANG DIUKUR DARI TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN YANG TERTUANG DIDALAM PERDA NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG SOTK SESUNGGUHNYA KINERJA DINAS PERHUBUNGAN SANGAT TIDAK MENGGEMBIRAKAN. MASIH MARAKNYA MOBIL ODONGODONG BEROPERASI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, KENDARAAN YANG MELEBIHI

TONASE,

MASIH

BEROPERASIONALNYA

KENDARAAN

YANG

BEREMISI LEBIH DAN TIDAK TERAWATNYA MARKA JALAN, HAL INI MERUPAKAN BUKTI BAHWA DINAS PERHUBUNGAN TIDAK MEMILIKI SATU RUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DIBIDANG PERHUBUNGAN. RUSAKNYA ALAT UJI KENDARAAN BERMOTOR YANG HAMPIR LEBIH 3 (TIGA) TAHUN TIDAK BISA DIGUNAKAN, DIKARENAKAN ALASAN KETERBATASAN ANGGARAN, SESUNGGUHNYA MERUPAKAN KONDISI YANG DISENGAJA KARENA DENGAN RUSAKNYA ALAT UJI KENDARAAN BERMOTOR TERSEBUT MAKA PENGUJIAN DILAKUKAN DENGAN CARA MANUAL. UNTUK ITU KAMI MINTA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI AGAR MENGALOKASIKAN ANGGARAN PERBAIKAN ALAT UJI KENDARAAN BERMOTOR KARENA DENGAN ADANYA ALAT TERSEBUT MAKA PENDAPATAN PAD DARI SEKTOR RETRIBUSI PENGUJIAN ALAT KENDARAAN BERMOTOR

BISA

LEBIH

MENINGKAT

DAN

DAPAT

DIPERTANGGUNGJAWABKAN. 7) URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP URUSAN LINGKUNGAN HIDUP PADA TAHUN 2015 DIALOKASIKAN ANGGARAN SEBESAR Rp. 14.010.082.000,- DENGAN REALISASI Rp. 11.807.152.380,(84,28%). PROGRAM KEGIATAN PADA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DIKELOLA Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 33 dari 78

OLEH KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN DINAS TARUKIM, KEBERSIHAN DAN PASAR. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP URUSAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKSANAKAN OLEH KANTOR LINGKUNGAN HIDUP PADA TAHUN ANGGARAN 2015 MENDAPAT ALOKASI ANGGARAN

SEBESAR

Rp. 3.210.762.000,-

DENGAN

REALISASI

Rp. 2.980.325.980,- (92,82%), ANGGARAN TERSEBUT DIJABARKAN DALAM 7 (TUJUH) PROGRAM DENGAN CAPAIAN PROGRAM RATA-RATA DIATAS 93%. CAPAIAN KINERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP JIKA DIUKUR DARI INDIKATOR KINERJA MASIH BELUM MEMUASKAN. PENCAPAIAN TARGET 100% DIDAPATI PADA INDIKATOR KINERJA CAKUPAN TERHADAP PENGAWASAN PELAKSANAAN AMDAL, UKL/UPL DAN SSPL.

SEMENTARA PADA INDIKATOR KINERJA

PERSENTASE PENANGANAN SAMPAH KANTOR LINGKUNGAN HIDUP HANYA MENCAPAI 12,27% DARI 80% YANG DITARGETKAN, BEGITU PULA PADA INDIKATOR KINERJA PENCEMARAN STATUS MUTU AIR PENCAPAIANNYA 0%. BERKAITAN DENGAN PENGHARGAAN YANG DITERIMA PADA TAHUN 2015 YAKNI PREDIKAT ADIWIYATA MANDIRI TINGKAT NASIONAL YANG DIPEROLEH SMA NEGERI 1 PEGAJAHAN DAN SD NEGERI 101935 BATANG TERAB KECAMATAN PERBAUNGAN, SMA NEGERI 1 PANTAI CERMIN DAN SMA NEGERI 1 DOLOK MERAWAN KAMI MEMBERIKAN APRESIASI YANG LUAR BIASA, MESKI KAMI PAHAM BAHWA PENGHARGAAN TERSEBUT BUKAN HANYA HASIL JERIH PAYAH

DAN

USAHA

KANTOR

LINGKUNGAN

HIDUP

SEMATA,

TAPI

PENGHARGAAN TERSEBUT SETIDAKNYA DAPAT MENJADI PENCERAH DI TENGAH KEBURAMAN KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. DINAS TARUKIM, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP MENDAPATKAN ALOKASI ANGGARAN PADA TAHUN

2015

SEBESAR

Rp. 10.799.320.000,-

DENGAN

REALISASI

Rp. 8.826.826.400,- (81,74%) YANG DIJABARKAN KEDALAM 3 (TIGA) Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 34 dari 78

PROGRAM KEGIATAN.

SECARA UMUM KOMPOSISI ALOKASI ANGGARAN

DINAS TARUKIM UNTUK URUSAN LINGKUNGAN HIDUP LEBIH DIDOMINASIKAN KEPADA KEGIATAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN SEBESAR Rp. 349.182.000,-, PEMELIHARAAN TAMAN Rp. 1.010.109.000,- DAN PEMASANGAN LAMPU JALAN Rp. 5.850.000.000,- DAN PEMELIHARAAN GAPURA SEBANYAK 5 UNIT SEBANYAK

Rp. 500.000.000,-,

JIKA

DITOTALKAN

KESELURUHANNYA

BERJUMLAH Rp. 7.709.291.000,- DARI BESARNYA ALOKASI ANGGARAN TERSEBUT MAKA SEYOGNYA KOTA RAMPAH SEBAGAI IBU KOTA KABUPATEN SUDAH TERANG MENDERANG. NAMUN NYATANYA PADA TAHUN 2015 KOTA RAMPAH MASIH DI GELAR SEBAGAI “KOTA MATI” SALAH SATU PENYEBABNYA ADALAH MINIMNYA PENERANGAN LAMPU JALAN. BAHKAN MENURUT LAPORAN PIHAK POLRES MENINGKATNYA KEJAHATAN BAJING LONCAT DISEPANJANG JALINSUM DIWILAYAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI JUGA DIAKIBATKAN MINIMNYA PENERANGAN LAMPU JALAN. DALAM HAL PERAWATAN TAMAN YANG TERLETAK DIBEBERAPA TITIK, ANTARA LAIN DI PINTU MASUK KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DARI ARAH KOTA MEDAN, SIMPANG KOTA GALUH, SIMPANG PASAR BENGKEL DAN SIMPANG SEI BAMBAN BELUM MENUNJUKAN KONIDISI TAMAN YANG TERPELIHARA SECARA MAKSIMAL.

BEGITU JUGA DENGAN PEMASANGAN

LAMPU JALAN SEBANYAK 243 TITIK YANG DALAM PENENTUAN JENIS LAMPU YANG DIGUNAKAN SEPERTINYA LEBIH MENGEDEPANKAN ASPEK HIASAN DIBANDING ASPEK FUNGSI PENERANGAN SEHINGGA KEBERADAAN LAMPULAMPU TERSEBUT KURANG BERFUNGSI SELAYAKNYA LAMPU PENERANGAN JALAN, SAMA HALNYA DENGAN KEGAGALAN TARUKIM PADA URUSAN PEKERJAAN UMUM, AKIBAT PERENCANAAN YANG TIDAK MELALUI PROSES YANG MATANG, MAKA BANYAK KEGIATAN YANG SUDAH MASUK DALAM APBD 2015 TIDAK BISA TERLAKSANA, ALASAN DARI KEGAGALAN KEGIATAN TERSEBUT MENURUT TARUKIM ADALAH DIKARENAKAN KETERBATASAN WAKTU DAN ANGGARAN YANG KURANG MEMADAI DARI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA. Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 35 dari 78

UNTUK ITU, PANSUS LKPJ BERPENDAPAT BAHWA KINERJA DINAS TARUKIM PADA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP BELUM MAKSIMAL, SEHINGGA PERLU DILAKUKAN EVALUASI DAN PENYEGARAN GUNA MELAHIRKAN SEMANGAT DAN SUASANA BARU DI DINAS TERSEBUT. BERKAITAN DENGAN PERAWATAN LAMPU JALAN KAMI JUGA MENYARANKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK MEMBERIKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA PEMERINTAH KECAMATAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN YANG DIMAKSUD, SEHINGGA LEBIH MUDAH TERJANGKAU DAN LEBIH TEPAT SASARAN. 8) URUSAN WAJIB PERTANAHAN SESUAI DENGAN PP 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN PEMERINTAH DAERAH HANYA SEBATAS FASILISATOR MUSYAWARAH ANTAR PARA PIHAK YANG BERSENGKETA UNTUK MENDAPATKAN

KESEPAKATAN

ANTARA

PIHAK

YANG

BERSENGKETA.

MENGACU PADA HAL INI MAKA APA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SELAKU LEADING SEKTOR URUSAN PERTANAHAN DALAM HAL PENANGAN KONFLIK TANAH SELAMA TAHUN 2015 SUDAH CUKUP BAIK. ADANYA TIM MEDIASI PENANGANAN SENGKETA TANAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2015 YANG DIBENTUK BERDASARKAN SK BUPATI NOMOR 34/100/TAHUN 2015 MENANDAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PUNYA KEPEDULIAN TERHADAP PERMASALAHAN TANAH DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. DALAM HAL KEGIATAN PEMBEBASAN TANAH PEMERINTAHAN DI KEBUN TANAH

RAJA

YANG

TIDAK

DAPAT

TEREALISASI

DIKARENAKAN

KETIDAKLENGKAPAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG PENGADAAN TANAH BARU DIANGGARAN PADA P.APBD TA 2015 KAMI MENGANGGAP HAL ITU LEBIH DIKARENAKAN MASIH RENDAHNYA KORDINASI ANTAR PIHAK SKPD, TAPD DENGAN SKPD DIDALAM Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 36 dari 78

MEMAHAMI KEPENTINGAN SATU KEGIATAN. KETAKUTAN AKAN PRINSIP “LEMBU PUNYA SUSU, SAPI PUNYA NAMA” MASIH MENJADI MOMOK DIDALAM PELAKSANAAN URUSAN PERTANAHAN DI TAHUN 2015. 9) URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL MASALAH DATA KEPENDUDUKAN MASIH MENJADI PERMASALAHAN YANG BELUM DAPAT TERSELESAIKAN PADA TAHUN 2015. HAL INI DAPAT TERLIHAT DARI

PENCAPAIAN

KINERJA

YANG

DIUKUR

DALAM

10

INDIKATOR

PENCAPAIAN, HANYA 2 INDIKATOR YANG MENCAPAI TARGET 100% SELEBIHNYA MASIH DIBAWAH TARGET YANG TELAH DITETAPKAN. DARI

DATA-DATA

PENCAPAIAN

10

PENCAPAIAN INDIKATOR

KINERJA

YANG

PENCAPAIAN,

MENGACU MASALAH

KEPADA URUSAN

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PADA TAHUN 2015 DAPAT TERGAMBAR SEBAGAI BERIKUT: BAHWA MASIH ADA 34.377 PENDUDUK SERDANG BEDAGAI YANG SUDAH TERGOLONG WAJIB KTP TAPI TIDAK MEMILIKI KTP, 49% BAYI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TIDAK MEMILIKI AKTE KELAHIRAN, BEGITU PULA MASIH 28% ANAK DI SERDANG BEDAGAI BELUM MEMILIKI AKTE KELAHIRAN. DALAM HAL AKTE NIKAH 20% PASANGAN HIDUP DI SERDANG BEDAGAI TIDAK MEMILIKI AKTE PERNIKAHAN, DAN DARI SEGI PENERAPAN KTP NASIONAL BERBASIS NIK DI TAHUN 2015, KITA MASIH MENCAPAI 85,26%. ANGKA-ANGKA TERSEBUT SANGATLAH JAUH BILA KITA UKUR DENGAN TARGET-TARGET YANG TELAH KITA TETAPKAN PADA RPJMD 2010-2015. PERMASALAHAN MINIMNYA ANGGARAN, LEMAHNYA SDM DAN KURANGNYA PERANGKAT PENDUDUKUNG PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SELALU DIJADIKAN ALASAN KETIDAK TERCAPAIAN TARGET-TARGET TERSEBUT. PANSUS LKPJ MEMANDANG LEBIH JAUH DARI ITU, KEGAGALAN PENCAPAIAN TARGET TERSEBUT BUKAN HANYA DIKARENAKAN PERMASALAHAN KLASIK DIATAS, TAPI DIKARENAKAN SATU MASALAH BESAR YAKNI MASIH RENDAHNYA KEPEDULIAN DAN KEPENTINGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TERHADAP DATA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 37 dari 78

PADAHAL KITA SEMUA MENGAKUI BAHWA SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG KITA RANCANG DIDALAM RPJPD, RPJMD, RKPD, MAUPUN APBD

SELURUHNYA

MENGACU

KEPADA

DATA-DATA

ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN. MUNGKIN INI PULA YANG MENYEBABKAN CAPAIAN OUTCOME DARI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TIDAK TERCAPAI, KARENA KESALAHAN MENEMPATKAN DATA ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN DI DALAM RUJUKAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PASTI AKAN MENGAKIBATKAN KESALAHAN DI DALAM MENENTUKAN SASARAN DAN TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ITU SENDIRI. KEDEPAN KAMI MEMANDANG, BERKAITAN URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PERLU PEMBENAHAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF, TIDAK HANYA PENAMBAHAN ANGGARAN DAN PENAMBAHAN PERSONIL OPERATOR MELAINKAN SUDAH PADA TAHAP KEBIJAKAN DAN KEPENTINGAN YANG MENJADIKAN PERMASALAHAN URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SISPIL MENJADI URUSAN PRIORITAS BAGI PEMERINTAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. 10) URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TINGGINYA

TINGKAT

PENYELESAIAN

PENGADUAN

PERLINDUNGAN

PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAKAN KEKERASAN OLEH BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PADA TAHUN 2015, YAKNI 22 KASUS DARI 15 KASUS YANG DIASUMSIKAN. MENANDAKAN BAHWA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI BELUM MENJADI TEMPAT YANG NYAMAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK DARI TINDAKAN KEKERASAN. MESKI DI TAHUN 2015 KITA MENDAPAT PENGHARGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) KATEGORI PRATAMA OLEH KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK HAMPIR DI SELURUH DAERAH IBARAT GUNUNG ES, KECIL DIPERMUKAAN TAPI SANGAT BESAR DI DALAM. JIKA TEORI INI KITA PAKAI DENGAN SKALA 1:100 MAKA ANGKA 22 Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 38 dari 78

KASUS YANG MUNCUL KEPERMUKAAN BERARTI ADA 220 KASUS YANG SAMA NAMUN TIDAK DILAPORKAN KEPADA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. HAL ITU BISA SAJA DIKARENAKAN MINIMNYA INFORMASI YANG DIDAPAT KORBAN KEKERASAN TENTANG CARA DAN MEDIA PENGADUAN KASUSNYA. DARI 22 KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK, MASALAH KETERBATASAN EKONOMI MENJADI FAKTOR DOMINAN. HAL INI DAPAT TERLIHAT DARI ANGKA PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN YANG HANYA 54.907 ORANG JAUH LEBIH KECIL DARI TARGET YAKNI 92.710 ORANG. FAKTOR KEDUA ADALAH RENDAHNYA PENDIDIKAN PEREMPUAN ITU SENDIRI, (JUMLAH ANAK PEREMPUAN

>15 TAHUN YANG MELEK HURUP MASIH

98,13%) ARTINYA DIATAS USIA 15 TAHUN MASIH ADA 1,87% YANG BELUM BISA MEMBACA. ANGKA INI SANGAT BERBEDA DENGAN DATA DINAS PENDIDIKAN YANG MENYEBUTKAN BAHWA ANGKA MELEK HURUF DI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2015 SUDAH MENCAPAI 100%. DARI KONDISI TERSEBUT, KAMI MENYARANKAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK UNTUK LEBIH MENINGKATKAN KINERJANYA, TERUTAMA YANG BERKAITAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENINGKATAN LIFE SKILL PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. 11) URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA TINGGINYA REALISASI INDIKATOR PASANGAN USIA SUBUR (PUS) DARI TARGET 111.528 PUS DAN TEREALISASI 115.790 PUS PADA TAHUN 2015 MENANDAKAN VOLUME PERMASALAHAN TENTANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA JUGA SEMAKIN BESAR. ALOKASI ANGGARARAN YANG DISIAPKAN PADA TAHUN 2015 DENGAN CAPAIAN INDIKATOR YANG SANGAT BAIK (DARI 10 INDIKATOR, HANYA SATU INDIKATOR YANG TIDAK TERCAPAI TARGET, YAKNI INDIKATOR PPM PB) PERLU DIAPRESIASI DENGAN


Hal 39 dari 78

PENAMBAHAN

ANGGARAN

UNTUK

PENINGKATAN

SDM

DIBIDANG

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. BEGITU PULA DALAM HAL PENINGKATAN KERJASAMA LINTAS SEKTORAL BERKAITAN PENANGANAN URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK YANG PADA TAHUN 2015 MASIH TERKESAN KECIL, ADA ASUMSI BAHWA URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK BELAKA, PADAHAL UNTUK MEREALISASIKAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BER OUTPUT TERBENTUKNYA KELUARGA YANG BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA HARUS ADA KETERLIBATAN DARI SEKTOR-SEKTOR SKPD LAINNYA. UNTUK ITU KAMI MENYARANKAN KEPADA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK UNTUK TERUS MENINGKATKAN KINERJANYA. 12) URUSAN WAJIB SOSIAL DI TAHUN 2015, ADA 4 KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, YAKNI PEMBINAAN DAN STIMULUS BANTUAN UEP BAGI FORUM KOMUNIKASI KARANG TARUNA LITAS (Rp. 166.353.750,-), PEMBINAAN DAN PEMANTAPAN PENDAMPING DAN OPERATOR PKH (Rp. 399.071.500,-), PEMBINAAN DAN STIMULUS BANTUAN BAGI TAGANA (Rp. 50.525.000,-), PEMBINAAN DAN STIMULUS BANTUAN BAGI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) Rp. 89.775.000,-. SECARA OUTPUT KEGIATAN TERSEBUT BERBENTUK BANTUAN ALAT, DAN DANA TRANSPORT. NAMUN SECARA OUTCAME KEGIATAN TERSEBUT BELUM DAPAT MENGGAMBARKAN KONDISI YANG DIHARAPKAN TENTANG TERBERDAYANYA KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. BELUM TERCAPAINYA OUTCAME DARI KEGIATAN DIATAS BISA DIKARENAKAN PROSES PEREKRUTAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN YANG DILAKUKAN OLEH

DINAS

SOSIAL,

TENAGA

KERJA

DAN

KOPERASI

TERHADAP

KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TERSEBUT BELUM MAKSIMAL. Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 40 dari 78

UNTUK ITU KEDEPAN PERLU ADANYA

PENINGKATAN POLA REKRUTMEN

DALAM BENTUK PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN

KESEJAHTERAAN

SOSIAL

SECARA

TERPADU

DENGAN

MELIBATKAN KOMPONEN-KOMPONEN SOSIAL LAINYA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

13) URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN PERMASALAHAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI MASIH MENJADI PERMASALAHAN YANG HARUS MENDAPAT PERHATIAN LEBIH, KARENA URUSAN INI BERHUBUNGAN DENGAN HAJAT HIDUP DAN BERKEHIDUPAN MASYARAKAT SERDANG BEDAGAI. SESUAI DENGAN ANGKA TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DITAHUN 2015 YANG HANYA TEREALISASI 272.992 DARI 295.992 YANG DITARGETKAN, DAN INDIKATOR TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA YANG HANYA 65,47%, KEMUDIAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENCAPAI 7,14%, MAKA DAPAT KITA SIMPULKAN BAHWA URUSAN TENAGA KERJA KITA BERADA DALAM ZONA MENGKHAWATIRKAN. MESKI ANGKA PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PENGUSAHA DENGAN PEKERJA DAN INDIKATOR KESELAMATAN DAN PERLINDUNGAN MENCAPAI TARGET, NAMUN INDEKS KEPATUHAN PIHAK PENGUSAHA DAN PEKERJA DALAM MENERAPKAN PERATURAN-PERATURAN YANG BERLAKU DI BIDANG KETENAGA KERJAAN DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN MASIH RENDAH. AKIBATNYA KORDINASI DAN KERJASAMA ANTARA PENGUSAHA-PEKERJAPEMERINTAH MASIH SEBATAS KERJASAMA SERIMONIALISTIK. DISAMPING ITU, BELUM ADANYA LEMBAGA YANG KHUSUS MENANGANI PELATIHAN-PELATIHAN BAGI ANGKATAN KERJA DAN PENCARI KERJA, MAKA RATA-RATA PENCARI KERJA KITA MASIH BISA MENGISI RUANG-RUANG KERJA KASAR, UNTUK RUANG-RUANG KERJA YANG MENUNTUT SKILL LEBIH, ITU LEBIH BANYAK DISII OLEH PEKERJA-PEKERJA DARI LUAR KABUPATEN. UNTUK ITU DEPAN, PEMBENTUKAN LEMBAGA YANG KHUSUS MENANGANI Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 41 dari 78

PELATIHAN-PELATIHAN BAGI ANGKATAN KERJA HARUS MENJADI PRIORITAS DIDALAM UPAYA MENANGGULANGI ANGKA PENGANGGURAN TERBUKA YANG CUKUP TINGGI. 14) URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH SECARA KUANTITAS, JUMLAH KOPERASI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PADA TAHUN 2015 BERJUMLAH 355 KOPERASI. NAMUN SECARA KUALITAS TIDAK BANYAK KOPERASI YANG BERJALAN SESUAI DENGAN YANG DIHARAPKAN. HAL INI DAPAT DILIHAT DARI TINGGINYA KELEMBAGAAN KOPERASI YANG TIDAK MELAKUKAN RAT, BANYAKNYA KOPERASI YANG KEBERADAAN ALAMATNYA TIDAK DAPAT TERIDENTIFIKASI SECARA LENGKAP, APALAGI BERKAITAN PERKEMBANGAN SIMPANAN WAJIB, TIDAK SEDIKIT KOPERASI YANG DARI PEMBENTUKAN, SIMPANAN DAN MODAL WAJIBNYA TETAP SAMA DALAM CATATAN TAPI SULIT UNTUK DIBUKTIKAN. DI SISI LAIN KEBERADAAN KOPERASI BERJALAN (BAKRIE) SEMAKIN LAMA SEMAKIN MENGGURITA DAN CENDERUNG MENJERAT

MASYARAKAT

EKONOMI RENDAH. REALITAS INI MENGGAMBARKAN BETAPA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN KOPERASI BELUM MEMAINKAN PERAN YANG UTUH BAGI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN PERKOPERASIAN DI SERDANG BEDAGAI. HAL INI MUNGKIN DIKARENAKAN KEGEMUKAN TUPOKSI DI DINAS TERSEBUT YANG TIDAK SEBANDING DENGAN JUMLAH DAN KEMAMPUAN PERSONAL YANG ADA, OLEH KARENA ITU KAMI MEMINTA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK SEGERA MELAKUKAN PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN DAERAH TENTANG SOTK, SEHINGGA URUSAN KOPERASI DAPAT LEBIH TERURUS. 15) URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL SECARA UMUM REALISASI PMDN PADA TAHUN 2015 MENGALAMI PENINGKATAN DIBANDING TAHUN 2014 YAKNI RP 138.394.000.000 (8,1%). KENAIKAN ANGKA PMDN INI SEBENARNYA BISA LEBIH BESAR MANAKALA KORDINASI YANG DILAKUKAN OLEH KANTOR PELAYANAN PERIZINAN Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 42 dari 78

TERPADU

DAN

PENANAMAN

MODAL

DENGAN

INSTANSI/SKPD

DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUAPTEN SERDANG BEDAGAI DILAKUKAN LEBIH INTENSIF DAN DALAM SUASANA KONDUSIF. 16) URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN DARI JUMLAH CAGAR BUDAYA, SERDANG BEDAGAI TERMASUK DAERAH KABUPATEN DI SUMATERA UTARA YANG MEMILIKI JUMLAH CAGAR BUDAYA YANG LUMAYAN BANYAK. NAMUN JIKA DILIHAT DARI ASPEK PERAWATAN CAGAR BUDAYA, MUNGKIN SERDANG BEDAGAI PULA YANG TINGKAT PERAWATAN DAN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA SEBAGAI MEDIA WISATA TERGOLONG RENDAH. DARI SEGI RUMAH IBADAH, KITA PUNYA PURE BALI, KITA PUNYA MASJID YANG MENYIMPAN BERJUTA SEJARAH PERADABAN, KITA PUNYA BANGUNAN BERSEJARAH, NAMUN KEKUATAN MAGNET CAGAR BUDAYA TERSEBUT SAMPAI SEKARANG BELUM BERSINAR AKIBAT MASIH KECILNYA

ASAHAN

YANG

DILAKUKAN

OLEH

DINAS

PARIWISATA,

KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. ADANYA KEGIATAN-KEGIATAN PENAMPILAN BUDAYA YANG DILAKUKAN PADA TAHUN 2015 SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN BUDAYA, PADA DASARNYA BELUM MENYENTUH KEPADA PEMBINAAN DAN PELESTARIAN BUDAYA LOKAL ITU SENDIRI. HAL INI TERLIHAT DARI ADANYA PESERTA CARNAVAL BUDAYA BUKAN ORANG SERDANG BEDAGAI. UNTUK ITU KEDEPAN, KAMI MENYARANKAN KEPADA BUPATI SERDANG BEDAGAI UNTUK MELAKUKAN EVALUASI YANG MENYELURUH TERHADAP KINERJA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN SELANJUTNYA MENEMPATKAN URUSAN BUDAYA MENJADI URUSAN YANG HARUS MENDAPAT PERHATIAN SERIUS, APALAGI MOTTO KABUPATEN KITA JELAS MENYEBUTKAN BAHWA MASYARAKAT SERDANG BEDAGAI ADALAH MASYARAKAT YANG BERBUDAYA.


Hal 43 dari 78

17) URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAHRAGA DARI SEGI PENCAPAIAN PRESTASI, SATU-SATUNYA SKPD YANG PALING BANYAK MEMPEROLEH PRESTASI SEPERTI YANG TERTUANG DI DALAM BUKU LKPJ ADALAH DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KHUSUSNYA DALAM BIDANG URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA. DI TAHUN 2015 ADA 3 PRESTASI TINGKAT INTERNASIONAL, 5 TINGKAT NASIONAL, 40 TINGKAT PROVINSI. NAMUN KETIKA DILAKUKAN PENELUSURAN TENTANG KEBERADAAN PARA PAHLAWAN PRESTASI TERSEBUT, PANSUS TIDAK DAPAT DATA YANG AKURAT TENTANG ITU. BEGITU PULA DENGAN OUTPUT 4 KEGIATAN YANG DILAKUKAN OLEH DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DALAM URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, SECARA UMUM BERBENTUK ACARA SEREMONIAL, PENYALURAN BANTUAN, PEMELIHARAAN SARANA DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA OLAHRAGA. DARI OUTPUT TERSEBUT, MASIH SULIT SEKALI KITA UNTUK MENEMUKAN OUTCAME DARI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA. BERKAITAN DENGAN PENYALURAN BANTUAN SARANA DAN PRASARANA DALAM BIDANG OLAH RAGA SEUTUHNYA KAMI SERAHKAN KEPADA PIHAK BPK UNTUK MELAKUKAN AUDIT INVESTIGASI KEPADA KELOMPOK-KELOMPOK PENERIMA BANTUAN. 18) URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DILAKUKAN OLEH KANTOR KESBANG LINMAS DAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA. SECARA UMUM PROGRAM KESBANG LINMAS TERBAGI KEDALAM BERBAGAI KEGIATAN DENGAN OUTPUT TERSELENGGARANYA UPACARA DAN TEMU RAMAH DALAM KERANGKA HARI PAHLAWAN, ADANYA SOSIALISASI PENGUATAN IDIOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN SERTA PEMBAURAN KEBANGSAAN, PENDATAAN TERHADAP ORMAS, OKP, LSM DAN PROFESI

DAN

TERBENTUKNYA

LEMBAGA-LEMBAGA

SEPERTI

FORUM

KOMUNIKASI UMAT BERAGAMA (FKUB), KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 44 dari 78

(KOMINDA), FORUM KEWASPADAAN DIRI DAERAH (FKDM), FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK).

DARI HASIL DENGAR PENDAPAT DENGAN PANSUS LKPJ TIDAK DITEMUKAN OUTCOME DARI KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH KESBANGLINMAS. BAHKAN DARI DATA YANG DIDAPAT ADA PENGURUS YANG BERADA DI DUA BAHKAN TIGA LEMBAGA YANG DIBENTUK. UNTUK ITU KEDEPAN PEREKRUTAN UNTUK PENGISIAN KOMPOSISI LEMBAGA YANG STRATEGIS TERSEBUT HARUS DILAKUKAN LEBIH TERBUKA DAN DENGAN PERSYARATAN YANG LEBIH SPESIFIK.

TENTANG POLISI PAMONG PRAJA BERKAITAN DENGAN URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI TIDAK MEMBUAT CAPIAN KINERJANYA, SEPERTI BEBERAPA KALI RAZIA BERKAITAN PENGAWASAN PERDA, BERAPA KASUS YANG DITINDAK LANJUTI HINGGA KEPIHAK BERWAJIB, BERAPA ANGGARAN NEGARA YANG TELAH TERSELAMATKAN DARI HASIL OPERASI PENGAWASAN PERDA KHUSUSNYA PERDA GALIAN C, BERAPA PERUSAHAAN YANG TELAH DIREKOMENDASIKAN DI CABUT IJINNYA KARENA MELANGGAR PERDA, DAN BERBAGAI INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA LAINNYA. DARI KETIADAAN DATA-DATA TERSEBUT, PANSUS TIDAK DAPAT MENGUKUR KINERJA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA TAHUN 2015.

NAMUN DARI PENJELASAN BERKAITAN DENGAN PROGRAM KEGIATAN PADA TAHUN 2015 PANSUS BERPANDANGAN BAHWA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BUTUH DIISI OLEH PERSONIL-PERSONIL YANG LEBIH KREATIF DAN MEMILIKI INOVASI. SEBAB SEBAGAI LEMBAGA ORGANISASI PENEGAK PERDA, DIBUTUHKAN MODEL DAN POLA PENDEKATAN-PENDEKATAN YANG LEBIH PRODUKTIF.

BUKAN

TAMPILAN

MENAKUT-NAKUTI

YANG

AKHIRNYA

DISELESAIKAN DENGAN CARA-CARA YANG PRAGMATIS.


Hal 45 dari 78

19)

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI

KEUANGAN

DAERAH,

PERANGKAT

DAERAH

DAN

KEPEGAWAIAN URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH DAN KEPEGAWAIAN MENDAPAT ALOKASI ANGGARAN SEBESAR RP 120.449.607.570 DENGAN REALISASI RP 108.998.711.298

(90,49%)

DIKELOLA

OLEH

SEKRETARIAT

DAERAH,

SEKRETARIAT DPRD, DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, INSPEKTORAT, 17 (TUJUH BELAS) KECAMATAN, KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL, BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT KORPRI. SEKRETARIAT DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH ANGGARAN YANG DIGUNAKAN SEBESAR RP 64.844.446.200 DENGAN REALISASI RP 58.492.042.068 (92,16%) PROGRAM DARI SEKRETARIAT DAERAH TERBAGI KEDALAM 24 PROGRAM DENGAN DENGAN KOMPOSISI ALOKASI DANA TERBESAR ADA PADA : 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN SEBESAR RP 31.266.209.441. OUTPUT DARI PROGRAM INI ADALAH, PADA TAHUN 2015 BIAYA JASA SURAT MENYURAT SEBESAR Rp. 1.032.000.000,-, PEMBAYARAN BIAYA LISTRIK SEBESAR Rp. 21.836.717.726,- (LEBIH BESAR DARI PAJAK PENERANGAN LAMPU JALAN YAKNI RP 18.895.375.421,-), PEMBELIAN PERALATAN DAN ALAT TULIS KANTOR Rp. 1.075.510.000,-, JASA KEBERSIHAN Rp. 568.976.100,- BIAYA PENCETAKAN DAN PENGGANDAAN Rp. 1.695.000.000,-, PEMBELIAN KOMPONEN LISTRIK Rp. 247.344.000,-, PEMBELIAN BUKU 90 BUAH UNTUK STAF AHLI Rp. 306.925.000,-, MAKAN MINUM Rp. 2.421.523.737,-, RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH Rp. 2.546.000.000,-, BIAYA JASA PERIJINAN Rp. 3.852.613,-.


Hal 46 dari 78

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Rp. 8.552.872.809,OUTPUT DARI PROGRAM INI ADALAH : PENGADAAN 2 UNIT MOBIL DINAS Rp. 551.317.240,-, PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN Rp. 96.292.300,-, PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR Rp. 1.036.136.400,- PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS Rp. 192.217.000,-, PENGADAAN GEDUNG

KANTOR

Rp. 837.741.000,-

PENGADAAN

MOBILER

Rp. 243.965.000,-,

PEMELIHARAAN

RUTIN

RUMAH

JABATAN

Rp. 310.208.703,-

PEMELIHARAAN

RUTIN

GEDUNG

KANTOR

MOBIL

JABATAN

Rp. 2.180.546.000,-,

PEMELIHARAAN

RUTIN

Rp. 310.395.312,-, PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPRASIONAL Rp. 1.745.176.304,-, PEMELIHARAAN PERBAIKAN PERALATAN RADIO SERGAI FM Rp. 549.641.050,-, PEMELIHARAAN MOBILER Rp. 29.800.000,-, SEWA KENDERAAN STAF AHLI Rp. 360.000.000,-, DAN PEMELIHARAAN LPSE Rp. 109.436.500,-. 3. PROGRAM PENINGKATAN HUBUNGAN SILATURAHMI Rp. 4.341.945.000,OUTPUT

DARI

KEGIATAN

INI

ADALAH

SAFARI

RAMADHAN

Rp. 570.050.000,-, BUKA PUASA BERSAMA Rp. 648.900.000,-, GEBYAR KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Rp. 1.484.500.000,-, HALAL BI HALAL PEMERINTAH KABUPATEN Rp. 514.300.000,-, TEPUNG TAWAR JEMAAH HAJI Rp. 271.800.000,-, PELEPASAN DAN PENJEMPUTAN JEMAAH HAJI Rp. 124.800.000,-,

TALI

ASIH

BAGI

MASYARAKAT

BERPRESTASI

Rp. 572.550.000,-, MANASIK AKBAR JEMAAH HAJI Rp. 137.500.000,-, PENGURUSAN PASPOR JEMAAH HAJI Rp. 24.000.000,-, SAFARI WIRID Rp. 84.000.000,4. PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN KEAGAMAAN Rp. 3.661.215.619,KULIAH AGAMA DI LINGKUNGAN SETDAKAB Rp. 39.021.000,-, FESTIVAL SENI NASID Rp. 253.500.000,-, PENGIRIMAN PESERTA FESTIVAL NASID TINGKAT PROPINSI Rp. 229.400.000,-, TABLIQ AKBAR Rp. 407.300.000,-, OPERASIONAL DP MUI Rp. 152.115.531,-, SAFARI RAMADHAN DP MUI Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 47 dari 78

Rp. 28.500.000,-,

MTQ

TINGKAT

KABUPATEN

Rp. 1.593.500.000,-,

OPERASIONAL BKAG Rp. 179.200.000,- OPRASIONAL LPTQ Rp. 50.000.000,PENGIRIMAN TPHD Rp. 32.687.188,-, SEMINAR ANTAR GEREJA SEKABUPATEN

SERDANG

BEDAGAI

Rp. 80.000.000,-,

LATIHAN

DAN

PEMBINAAN PESERTA MTQ TINGKAT PROPINSI Rp. 177.000.000,-, PEMBINAAN PELATIHAN PESERTA FSN Rp. 94.000.000,-, PENGIRIMAN PESERTA MTQ TINGKAT PROPINSI Rp. 245.000.000,-, SAFARI PENGAJIAN DP MUI Rp. 25.000.000,-, SEMINAR PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN UMAT ISLAM Rp. 79.739.000,-. 5. PROGRAM HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN RP 2.163.750.000,PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD Rp. 138.300.000,-, SHOLAT IDUL FITRI Rp. 43.300.000,- , TAKBIR IDUL FITRI Rp. 83.500.000,-, SHOLAT IDUL ADHA Rp. 43.300.000,-, TAKBIR IDUL ADHA Rp. 85.500.000,-, PERINGATAN ISRA’ MI’RAJ NABI MUHAMMAD Rp. 134.800.000,- ANJANG SANA PASPARAWI

Rp. 164.500.000,-,

NATAL

Rp. 401.500.000,-,

IMLEK

Rp. 156.500.000,-, WAISAK Rp. 156.500.000,-, PASKAH Rp. 239.750.000,-, TAHUN BARU HIJRIAH Rp. 266.300.000,-, FESTIVAL TAHUN BARU ISLAM Rp. 250.000.000 ,-. DARI

GAMBARAN

OUTPUT

DAN

DATA

PENGGUNAAN

ANGGARAN,

Rp. 55.984.971.200,- DIGUNAKAN UNTUK BELANJA BARANG DAN JASA, Rp. 5.508.500.000,- UNTUK BELANJA PEGAWAI, SEMENTARA UNTUK BELANJA MODAL HANYA Rp. 3.350.975.000,SERDANG

BEDAGAI

UNTUK ITU PANSUS LKPJ BUPATI

BERKESIMPULAN

TELAH

TERJADI

PEMBOROSAN

ANGGARAN PADA URUSAN OTONOMI DAERAH DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH SEKRETARIAT DAERAH HAL ITU DAPAT DILIHAT DARI RENDAHNYA OUTCOME YANG DIDAPAT DARI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA. UNTUK MENCEGAH HAL TERSEBUT DIKEMUDIAN HARI MAKA KAMI MENYARANKAN KEPADA TAPD DAN BANGGAR DPRD DALAM PEMBAHASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 DILAKUKAN DENGAN POLA SINDIKASI. Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 48 dari 78

SEKRETARIAT DPRD URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH,

PERANGKAT

DAERAH,

KEPEGAWAIAN

YANG

DILAKSANAKAN OLEH SEKRETARIAT DPRD PADA TAHUN ANGGARAN 2015 MENDAPAT ALOKASI ANGGARAN SEBESAR Rp. 23.460.703.500,- DENGAN REALISASI Rp. 19.854.481.051,- ATAU (84,63%) ADANYA SELISIH ANTARA REALISASI DAN ALOKASI ANGGARAN MERUPAKAN HASIL KEBIJAKAN EFISIENSI YANG DILAKSANAKAN DI SEKRETARIAT DPRD. SEBAGAI SKPD YANG MENGURUSI LEMBAGA POLITIK MAKA KEBUTUHAN AKAN STAF YANG MEMILIKI KEAHLIAN DI DALAM MENGELOLA DAN MENYUSUN PRODUK – PRODUK POLITIK MERUPAKAN SEBUAH KENISCAYAAN KARENA DENGAN ADANYA STAF SEPERTI DIATAS MAKA SANGAT MEMBANTU TUGAS DAN KERJA ANGGOTA DPRD. SELAIN ITU LEMBAGA INI JUGA MEMBUTUHKAN STAF YANG MEMAHAMI PERMASALAHAN HUKUM DAN TATA CARA PENGELOLAAN ORGANISASI. SECARA UMUM PERSONIL YANG ADA DI SEKRETARIAT DPRD BELUM MEMENUHI KUALIFIKASI YANG DIHARAPAKAN OLEH KARENANYA KEDEPAN PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM KERANGKA MENINGKATAN KUALIFIKASI STAF YANG ADA DI SEKRETARIAT DPRD PERLU DIANGGARKAN. BEGITU PULA BERKAITAN DENGAN SARANA DAN PRASARANA YANG MENDUKUNG KINERJA DPRD DALAM BENTUK BUKU-BUKU PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN, JARINGAN INFORMASI DALAM BENTUK WIBESITE (YANG PADA TAHUN 2015 TIDAK DAPAT DIAKSES) DAN STAF AHLI PER KOMISI. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2015 SEBESAR Rp. 16.082.829.870,- DENGAN REALISASI Rp. 13.743.662.117,- ATAU (85,46 %) DENGAN KOMPOSISI 13 PROGRAM. DARI 13 PROGRAM TERSEBUT SECARA UMUM ADA 4 PROGRAM BESAR YANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS PPKA PADA TAHUN 2015. Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 49 dari 78

DARI HASIL PEMBAHASAN PANSUS LKJP BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2015. DARI 14 PROGRAM YANG ADA PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Rp. 3.311.305.750,MERUPAKAN PROGRAM YANG DIKATEGORIKAN BERHASIL. HAL INI DAPAT DILIHAT DARI OUTPUT PROGRAM DALAM BENTUK TERSAJINYA LAPORAN – LAPORAN

KEUANGAN

DAERAH,

APBD/

P.APBD,

TERLAKSANANYA

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN PP 71 TAHUN 2010 YANG AKHIRNYA MENGHANTARKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI MENDAPAT OPINI WTP DARI PIHAK AUDITOR BPK. PADA PROGRAM PENINGKATAN PAD DENGAN

ALOKASI

ANGGARAN

Rp. 1.362.913.999,-

DENGAN

OUTPUT

TERCAPAINYA TARGET PERSENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN 6,34 %. MERUPAKAN

FAKTA

YANG

SANGAT

MENGGEMBIRAKAN,

TAPI

BILA

DITELUSURI LEBIH DALAM PENCAPAIAN PAD PADA TAHUN 2015 YANG MELEBIHI

TARGET

YAKNI

SEBESAR

106,43%.

SEBENARNYA

BELUM

MENGALAMI PENINGKATAN YANG SIGNIFIKAN SECARA NOMINAL APALAGI BILA DIBANDINGAN DENGAN BESARAN ALOKASI ANGGARAN YANG DI PERUNTUKAN UNTUK PENINGKATAN PAD. BEGITU PULA PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH DENGAN

ALOKASI

ANGGARAN

Rp. 841.791.300,-

DENGAN

OUTPUT

TERLAKSANANYA PENATAAN ASSET DENGAN TERTIB DALAM BENTUK SIMBADA SECARA TERTULIS TERASA INDAH NAMUN BILA DITELAAH SECARA DALAM SESUNGGUHNYA PENGELOLAAN ASSET KITA MASIH DALAM SITUASI YANG MENGKHAWATIRKAN HAL INI DAPAT TERLIHAT DARI DATA YANG ADA YAKNI, 391 PERSIL ASSET PEMERINTAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI YANG DITERIMA DARI KABUPATEN DELI SERDANG PADA TAHUN 2014 BELUM DISERTIFIKATKAN. DAN PADA TAHUN 2015 HANYA 19 PERSIL YANG BARU BISA DISERTIFIKATKAN, SECARA PERSENTASE BARU 5% PENINGKATAN SERTIFIKASI ASSET YANG KITA LAKUKAN DI TAHUN 2015.

DALAM HAL

PENATAAN DAN PENGELOLAAN ARSIP DI PPKA BELUM DILAKUKAN DENGAN


Hal 50 dari 78

SECARA MAKSIMAL. HAL INI TERLIHAT DARI ADANYA GUDANG ARSIP YANG BERJARAK JAUH DARI KANTOR DINAS PPKA. PADA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI SEBESAR Rp. 5.248.246.000,DENGAN OUTPUT JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Rp. 884.996.000,- CETAKAN DAN PENGGANDAAN Rp. 690.619.000,- MAKAN DAN MINUM Rp. 243.500.000,- RAPAT KOORDINASI, KONSULTASI LUAR DAERAH Rp. 499.580.021,- PENYEDIAAN JASA TENAGA ADMINISTRASI Rp. 848.000.000,-. KAMI MELIHAT MASIH ADA INDIKASI KEBOCORAN ANGGARAN PADA PROGRAM TERSEBUT DAN MUDAH – MUDAHAN HASIL LHP BPK RI TAHUN 2015 DAPAT MELURUSKAN KEBOCORAN YANG ADA. UNTUK ITU PANSUS LKPJ DALAM HAL PENGALOKASIAN ANGGARAN KEGIATAN PENINGKATAN

PAD

DAN

PENGELOLAAN

BARANG

DAERAH

HARUS

MEMPERTIMBANGKAN HASIL YANG AKAN DIDAPAT. KARENA MENURUT KAMI PADA TAHUN 2015

BESARAN ALOKASI YANG DIANGGARKAN TIDAK

SEBANDING DENGAN PAD YANG DICAPAI. BEGITU PULA DENGAN MASIH MENYATUNYA ANTAR BIDANG PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET SULIT BAGI KITA UNTUK MENGUKUR CAPAIAN KINERJA MASING – MASING BIDANG, UNTUK ITU KAMI MENYARANKAN SEBAIKNYA BIDANG PENDAPATAN DIJADIKAN DINAS TERSENDIRI SEHINGGA CAPAIAN KINERJA DARI SEKTOR PENDAPATAN BISA LEBIH TERUKUR. UNTUK ITU PANSUS LKPJ MENYARANKAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG SOTK. INSPEKTORAT KABUPATEN URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH,

PERANGKAT

DAERAH,

KEPEGAWAIAN

YANG

DILAKSANAKAN OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN PADA TAHUN ANGGARAN 2015 MENDAPAT ALOKASI ANGGARAN SEBESAR Rp. 4.413.720.000,- DENGAN REALISASI Rp. 4.304.819.013,- (97,53%). YANG DITERJEMAHKAN KE DALAM 6 PROGRAM INSPEKTORAT KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. SECARA UMUM Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 51 dari 78

PENCAPAIAN KINERJA YANG BERANGKAT DARI PENCAPAIAN INDIKATOR TERGOLONG

BAIK.

NAMUN

SECARA

KELEMBAGAAN

INSPEKTORAT

KABUPATEN PERLU MENDAPAT SENTUHAN YANG LEBIH. LEMAHNYA SARANA DAN PRASARANA INSPEKTORAT, YANG TERLIHAT DARI JUMLAH PEGAWAI INSPEKTORAT YANG BERJUMLAH 38 ORANG, SANGAT TIDAK SEBANDING DENGAN TUGAS YANG DIEMBAN INSPEKTORAT SEBAGAI APIP DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. LEMAHNYA KOORDINASI DENGAN SKPD TERKAIT DALAM HAL TINDAK LANJUT REKOMENDASI INSPEKTORAT TENTANG

REALISASI

DAN

PENGGUNAAN

ANGGARAN

MERUPAKAN

PERMASALAHAN YANG ADA DI TAHUN 2015 HAL INI DAPAT TERLIHAT PADA TANDAK LANJUT DARI HASIL REKOMENDASI TENTANG PENGGUNAAN DANA DESA. ADANYA BEBERAPA DESA YANG DI REKOMENDASIKAN OLEH INSPEKTORAT UNTUK TIDAK DICAIRKAN ANGGARAN DANA DESA UNTUK TAHUN

BERIKUTNYA

DIKARENAKN

PERTANGGUNGJAWABAN

BELUM

PENGGUNAAN

DANA

LENGKAPNYA DESA

LAPORAN

NAMUN

PADA

KENYATAANNYA PENCAIRAN DAPAT DILAKUKAN. UNTUK ITU PANSUS LKPJ MENYARANKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG

BEDAGAI

UNTUK

LEBIH

MEMPERKUAT

POSISI

DAN

KEORGANISASIAN INSPEKTORAT KABUPATEN DALAM BENTUK MENAMBAH JUMLAH PERSONIL SERTA KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN DALAM HAL TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKASAAN. 17 KECAMATAN SECARA UMUM SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PADA TAHUN 2015 SEPERTINYA COPY PASTE DARI TAHUN SEBELUMNYA. HANYA KECAMATAN DOLOK MERAWAN YANG MEMILIKI PERBEDAAN PROGRAM DENGAN KECAMATAN YANG LAINNYA YAKNI DALAM HAL SOSIALISASI BAHAYA NARKOBA, PKDRT, PERLINDUNGAN ANAK DAN SEMINAR MOTIVASI PELAJAR KELAS 3 (TIGA) SMA. Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 52 dari 78

OUTPUT DARI SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PIHAK KECAMATAN JUGA TIDAK BEGITU TERASA DIKARENAKAN SELURUH PROGRAM TERSEBUT MASIH BERORIENTASI KEPADA PENCAPAIAN SERAPAN ANGGARAN. BEGITU PULA OUTCOME DARI PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN

BELUM TERGAMBAR SECARA UTUH BAIK PADA

LAPORAN LKPJ BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2015 MAUPUN PADA RAPAT DENGAR PENDAPAT YANG DILAKUKAN PANSUS. PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN

LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN

PENGGUNAAN

ANGGARAN HAMPIR DISELURUH KECAMATAN BELUM DILAKUKAN SECARA PROFESIONAL. BEGITU PULA DALAM HAL TUGAS – TUGAS BANTUAN SEPERTI OPTIMALISASI PENGUTIPAN PAD HAMPIR SELURUH CAMAT TIDAK MEMENUHI TARGET YANG TERTUANG DI DALAM PERJANJIAN KINERJA. TAPI UNTUK PEMBAYARAN BERAS RASKIN SELURUH KECAMATAN MENCAPAI ANGKA 100%. DALAM HAL PENCAPAIAN PAD IMB YANG MERUPAKAN KEWENANGAN KECAMATAN, SELURUH KECAMATAN JUGA TIDAK MEMENUHI TARGET DENGAN ALASAN MASIH RENDAHNYA KESADARAN MASYARAKAT DALAM PENGURUSAN IZIN IMB. TAPI DALAM HAL PENGELUARAN REKOMENDASI UNTUK IZIN IMB YANG DIKELUARKAN OLEH KANTOR PERIZINAN ANGKA RATA – RATA KECAMATAN CUKUP BAIK. BAHKAN SESUAI DENGAN LAPORAN YANG DISAMPAIKAN OLEH KP2TPM KEPADA PANSUS LKPJ ADA CAMAT YANG MEMATOK HARGA REKOMENDASI LEBIH MAHAL DARI PERDA PENGURUSAN IZIN IMB. TENTANG KEBERSIHAN DAN KENYAMANAN KANTOR DARI 17 KANTOR KECAMATAN YANG ADA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, HASIL MONITORING YANG DILAKUKAN OLEH PANSUS LKPJ MENEMUKAN KONDISI SALAH SATU KANTOR KECAMATAN DALAM KONDISI TIDAK TERTATA DAN TIDAK BERSIH SERTA TIDAK MEMILIKI AIR UNTUK MCK. BAHKAN KETIKA ANGGOTA PANSUS LKPJ MENAWARKAN DIRI UNTUK MEMBERSIHKAN RUANGAN YANG BERSERAK TERSEBUT, PEGAWAI KECAMATAN TERSEBUT Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 53 dari 78

DENGAN TERSENYUM MEMPERSILAHKANNYA WALAUPUN AKHIRNYA RUANG TERSEBUT DIBERSIHKAN OLEH PEGAWAI KECAMATAN ITU SENDIRI. DARI DATA DAN KONDISI DIATAS PANSUS LKPJ MENYARANKAN KEPADA BUPATI SERDANG BEDAGAI UNTUK MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP CAMAT – CAMAT YANG ADA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI KARENA MENURUT PANSUS LKPJ ADA BEBERAPA CAMAT YANG SUDAH KEHILANGAN SEMANGAT DALAM MELAKSANAKAN TUGAS – TUGAS KECAMATAN. KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL SEBAGAI PELAYANAN PERIZINAN DENGAN SERTIFIKAT ISO 9001 : 2008, SELAYAKNYA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN MENDAPAT TEMPAT YANG KHUSUS DI DALAM PEMERINTAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, KEBERADAAN KANTOR YANG REPRESENTATIF, TATANAN YANG NYAMAN, SERTA FASILITAS SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI SEHARUSNYA MENJADI SESUATU YANG TIDAK TERPISAHKAN DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG PRIMA. BEGITU PULA DALAM HAL KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR, TAMPILAN PETUGAS PELAYANAN PERIZINAN HARUS BERBEDA DENGAN PNS/ CPNS BIASA, BEGITU PULA DENGAN KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI, MEMBANGUN RELASI DAN PENGUASAAN TERHADAP ATURAN DAN PERATURAN PERIZINAN YANG BERLAKU. ORIENTASI

PELAYANAN

PERIZINAN

HARUS

KEPADA

PENINGKATAN

KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENGURUS IZIN, DARI DATA YANG ADA, MINAT MASYARAKAT UNTUK MENGURUS IJIN DARI TAHUN KE TAHUN CENDERUNG MENURUN, PENURUNAN TERSEBUT DAPAT DIKARENAKAN BELUM

ADANYA

OUTCOME

DAN

HUBUNGAN

MANFAAT

ANTARA

PENGURUSAN IZIN DENGAN PERKEMBANGAN USAHANYA.


Hal 54 dari 78

ADANYA ASUMSI DI TENGAH MASYARAKAT BAHWA PENGURUSAN IZIN MASIH MENJADI MOMOK YANG MEMBOSANKAN DAN SELALU DIJADIKAN ALAT DALAM UPAYA MENEKAN PARA PELAKU USAHA, MERUPAKAN TANTANGAN BAGI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN HARI INI. UNTUK ITU, KOORDINASI ANTAR SKPD SEHARUSNYA MENJADI KEKUATAN DASAR BAGI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN, KARENA KALAU HANYA MENGANDALKAN KEKUATAN PERSONIL DAN KEGIATAN SOSIALISASI MAKA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DIPASTIKAN TIDAK MAMPU MEMPERTAHANKAN ISO 9001:2008. UNTUK ITU KE

DEPAN, PANSUS

LKPJ MENYARANKAN

KEPADA

BUPATI UNTUK

MEMBANGUN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN YANG REPRESENTATIF, DAN MENEMPATKAN SELURUH PERIZINAN KE DALAM PERIZINAN SATU PINTU YANG DIKELOLA OLEH KANTOR PERIZINAN TERPADU. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN 2015 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BELUM MEMENUHI TARGET, HAL INI DAPAT DILIHAT DARI CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERPENDIDIKAN S1 HANYA TEREALISASI 47,11% DARI 60% YANG DITARGETKAN.

BEGITU PULA DALAM INDIKATOR RASIO

PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENDUDUK YANG DITARGETKAN SEBESAR 1 : 80 BARU TEREALISASI 1 : 89. HANYA DALAM HAL INDIKATOR PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERPENDIDIKAN S2 TARGET 1,5% DAPAT TEREALISASIKAN 2,63% ITUPUN MENURUT PANSUS LKPJ PERLU DILAKUKAN PENELUSURAN BERKAITAN DENGAN STATUS S2 NYA. DALAM HAL PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH

MASIH

BELUM

MAKSIMAL

DIDALAM

MEMPERJUANGKAN ALOKASI ANGGARAN BERKAITAN DENGAN DIKLAT KEPEMIMPINAN II, III DAN IV. DARI DATA YANG ADA TAHUN 2015 HANYA 2 (DUA) ORANG YANG MENGIKUTI PIM IV, 2 (DUA) ORANG YANG MENGIKUTI PIM III, 2 (DUA) ORANG YANG MENGIKUTI PIM II, DARI SEKIAN BANYAK ESSELON II, III, DAN IV DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI YANG BELUM Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 55 dari 78

MENGIKUTI PIM II, III DAN PIM IV, PADAHAL ITU MERUPAKAN PERSYARATAN DIDALAM MENENTUKAN JABATAN ESSELON SEORANG PNS. BERKAITAN DENGAN PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR PEMERINTAHAN MENURUT PANSUS LKPJ MERUPAKAN TUGAS DAN KEWENANGAN KEPALA SKPD BUKAN MENJADI TUGAS DAN KEWENANGAN BKD HAL ITU SESUAI DENGAN AMANAH UNDANGAN-UNDANGAN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG

APARATUR

SIPIL

NEGARA,

OLEH

KARENANYA

KEGIATAN

MONITORING DAN EVALUASI PENEGAKAN DISIPLIN YANG ADA DIPROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR BKD KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PERLU DITINJAU ULANG KARENA PENEMPATANNYA KURANG TEPAT. PANSUS LKPJ MENYARANKAN DI SELURUH SATUAN KERJA YANG ADA DILENGKAPI DENGAN MESIN ABSENSI SIDIK JARI (FINGER PRINT). SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN SECARA UMUM KINERJA DEWAN SEKRETARIAT KORPRI MENURUT PANSUS LKPJ TELAH BERJALAN DENGAN SEBAGAIMANA MESTINYA, HAL INI SESUAI DENGAN KETERANGAN SEKRETARIS KORPRI DAN BUKU LKPJ TAHUN 2015. BAHWA ADA HAL YANG BERKAITAN DENGAN KUTIPAN/ IURAN KORPRI YANG BELUM BISA DISAMPAIKAN SECARA UTUH LAPORAN DANA KAS KORPRI PER 31 DESEMBER 2015 KEPADA PANSUS LKPJ MUDAH-MUDAHAN HAL TERSEBUT BISA TERJAWAB PADA LHP BPK TAHUN 2015.

20) URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN URUSAN KETAHANAN PANGAN PADA TAHUN 2015 MENDAPATKAN ALOKASI ANGGARAN

SEBESAR

Rp. 8.012.268.634,-

DENGAN

REALISASI

Rp. 7.881.823.345,- (98,37%). SECARA KOMPOSISI ALOKASI ANGGARAN, 80% DIPERUNTUKAN

DALAM

PROGRAM

PEMBERDAYAAN

PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN SEBESAR Rp. 5.550.168.634,- DENGAN REALISASI Rp. 5.498.054.000,-. OUTPUT DARI KEGIATAN INI ADALAH PENGADAAN RICEMILLING RMU 5 UNIT, PEMBANGUNAN/ REHAB BPP SEI SERJO, BPP SIJONAM, BPP BROHOL, PEMBANGUNAN LANTAI JEMUR DI Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 56 dari 78

PEMATANG KUALA, MATAPAO, DESA PON, DESA SEI BAMBAN, DESA PEMATANG CERMAI, DESA SUKA JADI DAN DESA ARAH PAYUNG. DARI DARI HASIL MONITORING PANSUS LKPJ OUTCOME DARI PROGRAM DAN KEGIATAN BELUM BISA DIRASAKAN LANGSUNG OLEH MASYARAKAT. ADANYA LANTAI JEMUR YANG MERUPAKAN ASSET KELOMPOK TERNYATA DIMONOPOLI OLEH ORANG-ORANG TERTENTU DARI KELOMPOK ITU SENDIRI.

BEGITU PULA

RUANG RAPAT BPP YANG SUDAH DIRENOVASI TIDAK JUGA DIFUNGSIKAN SEBAGAIMANA MESTINYA. UNTUK ITU PANSUS LKPJ MENYARANKAN BP2KP AGAR KEDEPAN DALAM PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN MENGACU KEPADA KEBUTUHAN DASAR PETANI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. AGAR PROGRAM TERSEBUT SELARAS DENGAN KEBUTUHAN PETANI, MAKA KEGIATANKEGIATAN YANG BERBENTUK PENELITIAN DAN SURVEY HARUS DILAKUKAN. BEGITU PULA DENGAN KOORDINASI ANTAR SKPD TERKAIT DAN DI DALAM ORGANISASI BP2KP PERLU DITINGKATKAN KARENA UPAYA PERWUJUDAN KETAHANAN PANGAN HARUS DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA. KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, KAMI JUGA MENYARANKAN SEBAIKNYA

PENYULUH

YANG

ADA

DIBAWAH

NAUNGAN

BP2KP

DIKEMBALIKAN KE DINAS INDUKNYA KARENA HAL ITU LEBIH MEMUDAHKAN DALAM KERANGKA EVALUASI DAN PERENCANAAN PROGRAM DI SKPD MASING-MASING. 21) URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SESUAI DENGAN PEMBAHASAN PANSUS LKPJ DENGAN BPMPD BAHWA SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2015 MENCAPAI 88,13%, DENGAN REALISASI KEGIATAN 100% DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA SEBESAR 85%. NAMUN SETELAH

DILAKUKAN

MONITORING,

PANSUS

LKPJ

BERKESIMPULAN

PENCAPAIAN KINERJA BPMPD YANG DIUKUR DARI REALISASI VISI MISI BPMPD MASIH JAUH DARI YANG DIHARAPKAN. HAL ITU

DAPAT DILIHAT DARI

KEMANDIRIAN DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA DAN MEMBUAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA DESA PADA TAHUN 2015.

BEGITU PULA


Hal 57 dari 78

BERKAITAN

DENGAN

TIDAK

ADANYA

TINDAKLANJUT

REKOMENDASI

INSPEKTORAT OLEH BPMPD, TERKAIT PENANGGUHAN PENCAIRAN DANA DESA

BAGI

DESA

YANG

PERTANGGUNGJAWABAN

BELUM

PENGGUNAAN

MELENGKAPI DANA

DESA

LAPORAN MERUPAKAN

GAMBARAN BAHWA KOORDINASI DAN TINGKAT KEPATUHAN BPMPD MASIH BELUM BAIK.

DAN HAL TERSEBUT BERDAMPAK KEPADA RENDAHNYA

TANGGUNGJAWAB

DESA

DIDALAM

MENYUSUN

LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA.

BEGITU PULA DENGAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN

YANG

DIHARAPKAN

MELAHIRKAN

TATA

KELOLA

PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERFUNGSI KELEMBAGAAN DESA SECARA MAKSIMAL BELUM TERGAMBAR SECARA UTUH. MASIH BANYAKNYA KONFLIK ANTAR BPD DENGAN KEPALA DESA, KEPALA DESA DENGAN LKMD, MERUPAKAN UKURAN BETAPA LEMBAGA DESA BELUM MEMAHAMI FUNGSI DAN TUGASNYA. SAMA HALNYA DALAM PROGRAM PENINGKATAN SWADAYA MASYARAKAT DALAM HAL PENINGKATAN SEMANGAT GOTONG ROYONG DI TINGKAT MASYARAKAT DESA, HARI INI GOTONG ROYONG SEPERTINYA HANYA TINGGAL SLOGAN KALAU PUN ADA KEGIATAN GOTONG ROYONG LEBIH KEPADA PROGRAM CEREMONIAL BELAKA. DALAM HAL PROGRAM PEMBINAAN POSYANDU HOLISTIK PANSUS LKPJ DALAM MONITORINGNYA MENEMUKAN BAHWA KUNJUNGAN / PEMBINAAN YANG DILAKUKAN OLEH BPMPD SELAMA TAHUN 2015 HANYA SATU KALI KUNJUNGAN. 22) URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DISELENGGARAKAN OLEH BAGIAN HUMASY SEKRETARIAT DAERAH, MENDAPAT ALOKASI ANGGARAN SEBESAR Rp. 295.000.000,- DENGAN REALISASI SEBESAR Rp. 286.510.000,(97,12%). DALAM HAL PROGRAM DAN KEGIATAN FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PANSUS LKPJ BERPANDANGAN KEGIATAN PELATIHAN JURNALISTIK BAGI WARTAWAN UNIT PEMERINTAH Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 58 dari 78

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SEBAIKNYA DILAKUKAN SECARA SIMULTAN DAN BERKELANJUTAN MINIMAL DILAKUKAN 3 X DALAM 1 TAHUN 23) URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN DALAM URUSAN PERPUSTAKAAN TINGKAT MINAT BACA MASYARAKAT SEHARUSNYA MENJADI SASARAN BAGI SELURUH PROGRAM DARI KEGIATAN KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI. MASIH RENDAHNYA JUMLAH PENGUNJUNG DAN PEMINJAM BUKU DI PERPUSTAKAAN DAERAH MENGGAMBARKAN MASIH RENDAHNYA TINGKAT MINAT BACA MASYARAKAT KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. BEGITU PULA BERKAITAN DENGAN JUMLAH DAN JENIS BUKU YANG MASIH TERBATAS DI PERPUSTAKAAN DAERAH DAPAT DIJADIKAN

ACUAN

BAHWA

SAMPAI

TAHUN

2015

KEBERPIHAKAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DALAM HAL PENGALOKASIAN ANGGARAN PEMBELIAN BUKU MASIH BELUM MAKSIMAL. UNTUK ITU KEDEPAN DIPERLUKAN KEBIJAKAN YANG LEBIH KONGKRIT

SEHINGGA

PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI MAMPU MENJADI PERPUSTAKAAN YANG REPRESENTATIF. BEGITU PULA DALAM HAL KEGIATAN ARSIP DAN DOKUMENTASI YANG MENURUT LAPORAN KANTOR PERPUTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN DIKARENAKAN KETIADAAN ANGGARAN MERUPAKAN SESUATU YANG SANGAT MEMILUKAN DIMANA FUNGSI ARSIP DAN DOKUMENTASI MERUPAKAN SESUATU HAL YANG PENTING DIDALAM PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN. DALAM HAL SULITNYA KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI MEMINTA DATA HASIL PEMBANGUNAN KEPADA SKPD MERUPAKAN INDIKATOR BAHWA TINGKAT KOORDINASI DITATARAN SKPD SANGAT LEMAH, SEKALIGUS HAL TERSEBUT JUGA MENGGAMBARKAN BETAPA LEMAHNYA SDM APARATUR DI KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI. UNTUK ITU KE DEPAN KAMI MENYARANKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK MENEMPATKAN PERSONIL APARATUR YANG BERLATAR BELAKANG PENDIDIKAN

KEPERPUSTAKAAN

ATAU

PERSONIL

YANG


MEMILIKI Hal 59 dari 78

KEMAMPUAN

DI

DALAM

MELAKUKAN

PENGELOLAAN

MANAJEMEN

PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI. 24) URUSAN PILIHAN PERTANIAN URUSAN PILIHAN PERTANIAN MENDAPAT ALOKASI ANGGARAN SEBESAR Rp. 27.203.976.250,- DENGAN REALISASI SEBESAR Rp. 17.733.316.898,(65,19%) YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN, ANGGARAN TERSEBUT DIJABARKAN DALAM 16 PROGRAM KEGIATAN. SECARA UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DILIHAT DARI INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA TERLIHAT BAIK, HANYA SAJA TERDAPAT 2 KINERJA YANG PENCAPAIANNYA KECIL YAITU PRODUKSI JAGUNG HANYA ± 51,96 % DAN PRODUKSI KEDELAI HANYA ± 18,89%. DALAM HAL ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TAHUN 2015 TELAH TERJADI PENURUNAN LUAS LAHAN SAWAH SEBESAR 4.778,38 Ha. SECARA UMUM PENURUNAN

LUAS

SAWAH

DIKARENAKAN

PERTAMBAHAN

JUMLAH

PEMUKIMAN PENDUDUK DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TETAPI SECARA SPESIFIK PENURUNAN LUAS SAWAH ITU DAPAT DIKARENAKAN SEMAKIN KECILNYA PELUANG USAHA PERTANIAN YANG DAPAT DIJADIKAN SUMBER KEHIDUPAN. BELUM BAIKNYA IRIGASI, TINGGINYA COST PRODUKSI, HILANGNYA PUPUK SUBSIDI DAN MASIH TIDAK STABILNYA HARGA GABAH JUGA MERUPAKAN PERMASALAHAN PERTANIAN DI TAHUN 2015. ADANYA BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA AIR DALAM BENTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN

DAM

PARIT

SEHARUSNYA

CUKUP

MEMBANTU

PERMASALAHAN AIR BAGI PETANI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, NAMUN KEGIATAN INI TIDAK BISA DILAKUKAN SECARA MAKSIMAL (SESUAI DENGAN DATA YANG ADA BAHWA SERAPAN ANGGARAN UNTUK KEGIATAN INI HANYA 33,55%) RENDAHNYA SERAPAN ANGGARAN INI MENURUT DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DIKARENAKAN KETERBATASAN WAKTU DAN MINIMNYA INFORMASI BERKAITAN DENGAN LOKASI YANG AKAN DIBANGUN. Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 60 dari 78

HAL INI JUGA MERUPAKAN DAMPAK DARI KETIADAAN PETA IRIGASI DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. OLEH KARENA ITU DALAM HAL URUSAN PERTANIAN PANSUS LKPJ MENYARANKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK SECARA OPTIMAL MELAKSANAKAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN DAN MEMBUAT PETA IRIGASI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. DALAM HAL PENGENDALIAN PUPUK SUBSIDI KAMI JUGA MENYARANKAN KEPADA PEMERINTAH

KABUPATEN

SERDANG

BEDAGAI

UNTUK

LEBIH

MENGINTENSIFKAN TUGAS DAN FUNGSI KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

BERSUBSIDI

SEKALIGUS

MENGEVALUASI

KEBERADAAN

DISTRIBUTOR PUPUK SUBSIDI YANG CENDERUNG MENJADI PEMAIN DALAM HAL KELANGKAAN PUPUK SUBSIDI. BERKAITAN DENGAN PROGRAM PETERNAKAN, PENINGKATAN POPULASI HEWAN TERNAK DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI MERUPAKAN INDIKATOR BAHWA

SESUNGGUHNYA

KABUPATEN

SERDANG

BEDAGAI

ADALAH

KABUPATEN YANG BERPOTENSI DALAM HAL PENGEMBANGAN HEWAN TERNAK. ADANYA KETERBATASAN AREAL PETERNAKAN YANG DIATUR DI DALAM RTRW PERMASALAHAN

KABUPATEN BAGI PARA

SERDANG INVESTOR

BEDAGAI

MERUPAKAN

SATU

YANG AKAN MEMBANGUN

PETERNAKAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. DISISI LAIN TIDAK ADANYA PASAR TERNAK DAN RUMAH POTONG HEWAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI MENGAKIBATKAN POTENSI PAD DARI SEKTOR PETERNAKAN LEBIH DINIKMATI OLEH KABUPATEN TETANGGA. UNTUK ITU SARAN KAMI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK MEMBENTUK PERDA TENTANG PASAR TERNAK DAN MENGADAKAN LOKASI PASAR HEWAN DAN RUMAH POTONG HEWAN. TENTANG BANTUAN TERNAK YANG SETIAP TAHUN DIANGGARKAN DI DALAM APBD, DENGAN OUT COME PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETERNAK PADA Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 61 dari 78

KENYATAANNYA MEMBUAT KETERGANTUNGAN BAGI KELOMPOK TERNAK, DARI HASIL MONITORING PANSUS LKPJ TAHUN 2015 KELOMPOK-KELOMPOK PENERIMA BANTUAN TERNAK TIDAK MAMPU MELAKUKAN PENGEMBANGAN USAHA DAN BUDIDAYA PETERNAKAN SECARA MANDIRI, MESKI UPAYA MANIPULASI TERHADAP BANTUAN HEWAN TERNAK SEMAKIN MENGECIL TAPI PRODUKTIFITAS

KELOMPOK

TERNAK

JUGA

TIDAK

MENGALAMI

PERKEMBANGAN. PANSUS LKPJ MEMBERIKAN SARAN UNTUK BANTUAN HEWAN TERNAK PADA TAHUN-TAHUN YANG AKAN DATANG HENDAKNYA DIPRIORITASKAN KEPADA KELOMPOK-KELOMPOK YANG TELAH MEMILIKI PENGALAMAN DI BIDANG PETERNAKAN. 25) URUSAN PILIHAN KEHUTANAN PADA TAHUN 2015 TAPAL BATAS HUTAN MASIH BELUM TERSELESAIKAN AKIBATNYA TUMPANG TINDIH ANTARA HAK MASYARAKAT DAN KAWASAN HUTAN YANG BERAKIBAT KEPADA PERLAMBATAN PENGELUARAN IZIN INVESTASI DIKAWASAN TERSEBUT.

BEGITU PULA BERKAITAN DENGAN

PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN MASIH TERKESAN SETENGAH HATI DITANDAI DENGAN INDIKATOR PERLINDUNGAN HUTAN MASIH DIUKUR DARI PLANG-PLANG PEMBERITAHUAN. BERKAITAN PENGAWASAN PEREDARAN HASIL HUTAN BELUM MENUNJUKAN HASIL MAKSIMAL DIKARENAKAN TIDAK SEBANDINGNYA PERSONIL POLISI KEHUTANAN DENGAN HAMPARAN HUTAN DAN KECERDIKAN PARA PENCURI HASIL HUTAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. DALAM ASPEK REHABILITASI LAHAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN, KEHADIRAN KELOMPOK TANI DI DESA RIMBUN YANG TELAH MAMPU MEREHABILITASI LAHAN KRITIS SELUAS 30 HA MENJADI LAHAN SETENGAH KRITIS MERUPAKAN SEBUAH STIMULUS POSITIF BAGI KEBERADAAN KAWASAN

HUTAN

DI

KABUPATEN

SERDANG

BEDAGAI,

PEMBERDAYAAN DAN PENGIKUTSERTAAN MASYARAKAT

POLA-POLA

MENIMBULKAN


Hal 62 dari 78

SEMANGAT BERSAMA DI TENGAH MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA HUTAN LINDUNG BAGI KELANGSUNGAN HIDUP MANUSIA.

NAMUN DEMIKIAN

KETERBATASAN ANGGARAN DAN BELUM ADANYA KETENTUAN YANG BERLAKU TENTANG PEMANFAATAN LAHAN HUTAN KRITIS , BISA MEMICU KONFILK DI TENGAH MASYARAKAT. PROGRAM KBR YANG MERUPAKAN PROGRAM BERSUMBER DARI APBN TERKESAN BELUM MAKSIMAL DALAM UPAYA REHABILITASI LAHAN HAL INI TERLIHAT DARI POHON-POHON YANG DITANAM DARI BEBERAPA KBR BANYAK YANG MATI, INFORMASI YANG KAMI DAPAT DARI KELOMPOK MASYARAKAT YANG MENGELOLA BEBERAPA KBR KEMATIAN TERSEBUT KARENA EKSTRIMNYA IKLIM TAHUN 2015. BERKAITAN DENGAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN SEKTOR HASIL PERKEBUNAN

SAWIT

MASIH

MENDOMINASI

DIBANDING

PRODUKSI

TANAMAN KEBUN LAINNYA. BEGITU PULA BERKAITAN DENGAN PENILAIAN PERKEBUNAN YANG MASIH ADA JUGA PERKEBUNAN DALAM HAL INI PTPN II BELUM

MEMENUHI

PERKEBUNAN.

PERSYARATAN

BERKAITAN

MENUNJUKAN

DENGAN

PENCAPAIAN

UNTUK CSR

DI

MAKSIMAL

DILAKUKAN TAHUN

HAL

INI

PENILAIAN

2015

BELUM

DIKARENAKAN

KETIDAKMAMPUAN KITA DALAM MENGKOORDINIR PENEMPATAN DAN PELAKSANAAN CSR DI PERKEBUNAN. BERANGGAPAN

BAHWA

PENDISTRIBUSIAN

CSR

PIHAK PERKEBUNAN MASIH

PENGELOLAAN,

MERUPAKAN

PENEMPATAN

KEWENANGAN

MUTLAK

DAN PIHAK

PERKEBUNAN. AKIBAT DARI ITU SEMUA PROGRAM CSR YANG SAMPAI 8 MILYAR DI TAHUN 2015 SEPERTINYA TIDAK MEMILIKI MANFAAT YANG KONKRIT BAGI PEMBANGUNAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. DARI DATA DAN KONDISI YANG ADA PANSUS LKPJ BERPENDAPAT BAHWA PROGRAM PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN, REHABILITASI LAHAN, KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN DAN PENGAMANAN KAWASAN HUTAN PERLU DITINGKATKAN DENGAN MELIBATKAN MASYARAKAT SEKITAR Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 63 dari 78

KAWASAN HUTAN. BEGITU PULA DALAM UPAYA PELAKSANAAN PEMBUATAN TAPAL BATAS DI KAWASAN HUTAN SERDANG BEDAGAI YANG MERUPAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT, PANSUS LKPJ MEMINTA AGAR PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI MELAKUKAN UPAYA YANG LEBIH

KUAT

AGAR

PROGRAM

TERSEBUT

SESEGERA

MUNGKIN

DILAKSANAKAN.

DALAM HAL OPTIMALISASI PROGRAM CSR YANG DILAKUKAN PIHAK PERKEBUNAN

AGAR

SELARAS

DENGAN

PROGRAM

PEMBANGUNAN

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, MAKA PANSUS LKPJ MENYARANKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DALAM HAL INI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN AGAR MEMBENTUK PERDA TENTANG PENEMPATAN DAN PEMANFAATAN CSR DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

26) URUSAN PILIHAN PARIWISATA SECARA GARIS BESAR KONDISI PARIWISATA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PADA TAHUN 2015 CUKUP MENGGEMBIRAKAN HAL ITU DAPAT DILIHAT DARI CAPAIAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI YANG MENCAPAI 104,50% DAN PERTUMBUHAN TEMPAT-TEMPAT WISATA TERUTAMA DI WILAYAH PESISIR PANTAI. MESKI SARANA DAN PRASARANA DAERAH WISATA BELUM MENGALAMI PENINGKATAN YANG BAIK, NAMUN KUNJUNGAN WISATAWAN KE DAERAH WISATA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PADA TAHUN 2015 MENGALAMI PENINGKATAN. BERKAITAN DENGAN PENGELOLAAN OBJEK WISATA YANG ADA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI HASIL MONITORING PANSUS MENUNJUKAN BAHWA PERAN DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA MASIH MINIM JIKA DIBANDING DENGAN PERAN PIHAK PENGELOLA DAERAH WISATA, SEHINGGA DALAM PENGUTIPAN PAD DARI SEKTOR PARIWISATA PIHAK PENGELOLA DAERAH WISATA MERASA LEBIH BERHAK. UNTUK ITU KEDEPAN DIPERLUKAN KOORDINASI YANG LEBIH UTUH ANTARA Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 64 dari 78

DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DENGAN PENGELOLA OBJEK WISATA. MENGENAI MASIH RENDAHNYA INFRASTRUKTUR KE TEMPAT WISATA DAN MINIMNYA PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA PANSUS LKPJ BERHARAP KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK MENINGKATKAN KOORDINASI LINTAS SKPD DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN PARIWISATA YANG LEBIH TERARAH DAN TERUKUR. HAL INI PERLU DILAKUKAN MENGINGAT POTENSI PARIWISATA DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI SANGAT MENJANJIKAN BAGI PENINGKATAN PAD. DALAM

HAL

RENDAHNYA

PROMOSI

PARIWISATA,

PANSUS

LKPJ

MENYARANKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK MENJADIKAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL SEBAGAI MEDIA PROMOSI PARIWISATA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. COBA KITA BAYANGKAN BILA SELURUH KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DIBRANDING DENGAN GAMBAR-GAMBAR OBJEK WISATA MAKA HAL ITU AKAN LEBIH EFEKTIF DIBANDING PENGALOKASIAN ANGGARAN PROMOSI KONVENSIONAL. 27) URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN MASALAH KELAUTAN PADA TAHUN 2015 MASIH DIDOMINASI OLEH PERMASALAHAN MASIH BEROPERASINYA ALAT TANGKAP YANG DAPAT MERUSAK BIOTA LAUT SEHINGGA MENGGANGGU PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN NELAYAN TRADISIONAL. MESKI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN TELAH MENGALOKASIKAN ANGGARAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN JALUR PENANGKAPAN IKAN (Rp. 441.044.275,-) NAMUN KEGIATAN TERSEBUT BELUM MENDATANGKAN MANFAAT YANG KONKRIT TERHADAP PENYELESAIAN MASALAH KELAUTAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. UNTUK ITU KEDEPAN PERLU DILAKUKAN UPAYA YANG LEBIH SERIUS DALAM HAL INI DIBENTUKNYA PERATURAN BUPATI SEBAGAI PETUNJUK TEKNIS PELAKSANA PERDA PELARANGAN PENGGUNAAN ALAT Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 65 dari 78

TANGKAP YANG DAPAT MERUSAK EKOSISTEM LAUT, KARENA TANPA PERATURAN BUPATI, PERDA YANG MERUPAKAN INISIATIF DPRD TERSEBUT TIDAK MEMILIKI KEKUATAN DAN MANFAAT APAPUN. DALAM HAL PERIKANAN, DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN MENJADIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN SEBAGAI PROGRAM UTAMA

DI

TAHUN

Rp. 6.023.337.958,-

2015

DENGAN

DENGAN REALISASI

ALOKASI

ANGGARAN

Rp. 5.972.484.900,-

SEBESAR (99,16%),

SEBAGAI PROYEK MULTI YEARS MAKA PROGRAM INI BELUM BISA DIUKUR TINGKAT CAPAIAN KEBERHASILANNYA. NAMUN DARI ASPEK PROSES PEMBANGUNAN UPT BPAT BELIDAAN KECAMATAN SEI RAMPAH, PANSUS LKPJ MENILAI KONDISI PEMBANGUNAN UPT BAPT BELIDAAN TERSEBUT MASIH JAUH DARI YANG DIHARAPKAN. DARI HASIL MONITORING LAPANGAN YANG DILAKUKAN PANSUS LKPJ KONDISI KOLAM TEMPAT PEMBENIHAN DAN PEMBESARAN IKAN SANGAT TIDAK TERAWAT, WADUK SALURAN PEMBUANGAN JUGA TIDAK BERFUNGSI DAN KONDISI PAGAR ADA YANG SUDAH RETAK BEGITU PULA JUMLAH BENIH IKAN PATIN, NILA DAN GURAME YANG ADA DI KOLAM TERSEBUT MASIH DIRAGUKAN KEBERADAANNYA DISEBABKAN PADA SAAT MONITORING TIDAK ADA TANDA-TANDA BAHWA KOLAM-KOLAM TERSEBUT BERISI IKAN. DARI KONDISI TERSEBUT PANSUS LKPJ BERKESIMPULAN BAHWA ORIENTASI KEGIATAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PADA TAHUN 2015 MASIH SEBATAS ORIENTASI PROYEK. UNTUK ITU SELAYAKNYA BUPATI SERDANG BEDAGAI MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP KINERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN. 28) URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN UNTUK URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, PANSUS LKPJ TIDAK DAPAT MEMBERIKAN PANDANGAN, CATATAN, DAN SARAN BERKAITAN DENGAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR DIKARENAKAN SKPD TERSEBUT TIDAK HADIR DALAM PROSES PEMBAHASAN Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 66 dari 78

LKPJ.

KETIDAKHADIRAN

SKPD

TERSEBUT

MENURUT

PANSUS

LKPJ

MERUPAKAN PERTANDA TIDAK ADANYA INTEGRITAS DAN KOMITMEN DIDALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI KEDEPAN

YANG

UNGGUL,

INOVASI,

BERTANGGUNGJAWAB

DAN

BERKELANJUTAN.

E. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN SESUAI DENGAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, PENYELENGGARA TUGAS PEMBANTUAN ADALAH PENUGASAN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA DAERAH OTONOM UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGAIAN

URUSAN

PEMERINTAHAN

YANG

MENJADI

KEWENANGAN

PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPADA DAERAH KABUPATEN /KOTA UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI.

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS BANTUAN DIJELASKAN BAHWA PEMERINTAH MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN URUSAN MENJADI KEWENANGAN DAERAH BERDASARKAN ASAS DEKONSENTRASI DAN ASAS TUGAS PEMBANTUAN. PENDANAAN PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TERSEBUT DIATUR DI DALAM UU NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN DIJELASKAN PADA PP NOMOR 7 TAHUN 2008 YANG MENJELASKAN BAHWA URUSAN PEMERINTAH YANG DAPAT DI TUGASKAN DARI PEMERINTAH KEPADA PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DAN ATAU DESA DIDANAI DARI APBN. PENDANAAN DALAM RANGKA TUGAS PEMBANTUAN DIALOKASIKAN UNTUK KEGIATAN YANG BERSIFAT FISIK ANTARA LAIN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN, GEDUNG DAN BANGUNAN, JARINGAN DAN KEGIATAN FISIK LAIN YANG MENGHASILKAN OUTPUT DAN MENAMBAH NILAI ASSET PEMERINTAH.


Hal 67 dari 78

PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PADA TAHUN ANGGARAN 2015 MENDAPAT TUGAS PEMBANTUAN DARI 6 KEMENTRIAN YAKNI KEMENTRIAN KESEHATAN

Rp. 2.789.405.000,-

KEMENTRIAN

PERIKANAN

KELAUTAN

Rp. 780.950.000,- KEMENTRIAN PERTANIAN Rp. 899.563.000,- KEMENTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Rp. 763.104.000,- KEMENTRIAN DALAM NEGERI

Rp. 1.693.303.000,-

DAN

KEMENTRIAN

PERDAGANGAN

Rp. 7.000.000.000,-.

DARI PENYELENGGARAN TUGAS PEMBANTUAN DI DINAS KESEHATAN, SESUAI DENGAN

LAPORAN

PADA

LKPJ

MEMBERIKAN

OUTPUT

PENINGKATAN

PENCAPAIAN SPM, TERKORDINASINYA PERENCANAAN DAN ANGGARAN SERTA TERLAKSANANYA

BOK

DAN

MENINGKATNYA

PENGETAHUAN

PETUGAS

PUSKESMAS DI PUSKESMAS, TERBANTUNYA OPERASIONAL 20 PUSKESMAS DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. NAMUN DARI TINJAUAN TIM PANSUS KELAPANGAN, APA YANG TERTULIS DIDALAM LAPORAN LKPJ TERSEBUT BELUM TERLIHAT DI PUSKESMAS-PUSKESMAS YANG ADA. YANG MASIH TERLIHAT ADALAH RENDAHNYA MINAT MASYARAKAT SERDANG BEDAGAI UNTUK BEROBAT KEPUSKESMAS, YANG DITANDAI DENGAN PENCAPAIAN RETRIBUSI HANYA 24,07% MASIH RENDAHNYA TINGKAT DISIPLIN TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS DENGAN DITEMUKANNYA BEBERAPA KEPALA PUSKESMAS YANG TIDAK MENEMPATI RUMAH DINAS, DAN MASIH MEMPRIHATINKANNYA KONDISI SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS, TERUTAMA PUSKESMAS-PUSKESMAS YANG JAUH DARI IBU KOTA KABUPATEN, SERTA MINIMNYA TINGKAT KEHADIRAN DOKTER DI PUSKESMAS YANG HANYA 2-3 HARI DALAM 1 MINGGU.

DINAS PERIKANAN KELAUTAN YANG MEMPERUNTUKKAN TUGAS PEMBANTUAN TERSEBUT PADA UPAYA PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DENGAN CAPAIAN 100%

TERNYATA HANYA MAMPU MENAIKAN PRODUKSI

PERIKANAN BUDIDAYA DARI 21.760 TON PADA TAHUN 2014 MENJADI 27.258 TON PADA TAHUN 2015. ARTINYA KENAIKAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA


Hal 68 dari 78

PADA TAHUN 2015 HANYA 5.428 TON (20%) DARI PRODUKSI TAHUN SEBELUMNYA.

PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN YANG MENEMPATKAN PENINGKATAN DIVERSIVIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT SEBAGAI PROGRAM, DAN KEGIATANNYA BERUPA BANTUAN KEPADA

7

KELOMPOK

(Rp. 70.000.000,-), (Rp. 50.000.000,-),

USAHA;

KELOMPOK

KELOMPOK

USAHA

KELOMPOK

BERSAMA,

REZEKI

(Rp. 50.000.000,-), KELOMPOK JAYA,

PESISIR,

BERSAMA,

TERNAK

LEMBU

PERALATAN

PESTA

PISANG

KEPOK

PISANG KEPOK (Rp. 50.000.000,-),

KELOMPOK PONDOK TERNAK CERMAI, TERNAK KAMBING, (Rp. 70.000.000,-), KELOMPOK SUMBER MAKMUR, PISANG KEPOK (Rp. 70.000.000,-), KELOMPOK SUMBER TANI, PISANG KEPOK (Rp. 60.000.000,-). DARI SELURUH BANTUAN YANG TELAH DISALURKAN TERNYATA TIDAK MENIMBULKAN DAMPAK TERHADAP KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT. HAL INI TERLIHAT TIDAK ADANYA PENGEMBANGAN DAN PERKEMBANGAN USAHA KELOMPOK TERSEBUT.

PADA DINAS TENAGA KERJA DAN KOPERASI, YANG MENGARAHKAN TUGAS BANTUAN TERSEBUT DALAM KEGIATAN PADAT KARYA INFRASTRUKTUR YAKNI PEMBUATAN DAN REHABILITASI JALAN DESA DI DESA KELAPA BAHJOHOM DAN DESA

NAGA

RAJA

LEBIH

MEMBERIKAN

OUTCOME

YANG

BAIK

BAGI

PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA ITU SENDIRI. NAMUN DALAM HAL KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS TENAGA KERJA MANDIRI YANG DI IKUTI OLEH 40 PESERTA SUSAH UNTUK MELAKUKAN PENILAIAN PENCAPAIANNYA.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG MENEMPATKAN PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAI PROGRAM DENGAN BERBAGAI KEGIATAN ANTARA LAIN : PENYUSUNAN LAPORAN, KOORDINASI DAN KONSULTASI,

MONITORING

DAN

EVALUASI,

PENGELOLAAN

AKUNTANSI

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN, Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 69 dari 78

PELAYANAN DOKUMEN, PENGADAAN BLANGKO DAN FORMULIR PENCATATAN SIPIL,

AKTE

KELAHIRAN

DAN

PENGELOLAAN

SYSTEM

INFORMASI

KEPENDUDUKAN SEHARUSNYA SUDAH MEMBERIKAN OUTPUT DALAM BENTUK DATA, KETERSEDIAN BLANGKO DAN FORMULIR PENDAFTARAN PENDUDUK SERTA PELAYANAN PENGURUSAN YANG SESAUI DENGAN SPM DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL.

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR. KAMI TIDAK DAPAT MEMBERIKAN CATATAN DAN REKOMENDASI DIKARENAKAN DINAS TERSEBUT TIDAK HADIR PADA PEMBAHASAN LKPJ.

F. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN DI TAHUN 2015, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TIDAK ADA MELAKSANAKAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH. DALAM HAL KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA ADA 12 KERJA SAMA YANG DIBUAT YANG PELAKSANAANYA OLEH 7 SKPD, PADA LAPORAN YANG TERTUANG DALAM BUKU LKPJ, SKPD YANG MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA YANG DIMAKSUD TIDAK MENGGAMBARKAN OUTPUT DAN OUTCOME DARI KERJA SAMA ITU SENDIRI.

DALAM HAL PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PERANAN PEMERINTAH MASIH SEBATAS PENERIMA LAPORAN CSR DARI PERUSAHAANPERUSAHAAN YANG ADA. KETERLIBATAN PEMERINTAH SEHARUSNYA SUDAH DAPAT LEBIH DITINGKATKAN DALAM BENTUK PENGATURAN DAN PENEMPATAN CSR ITU SENDIRI. UNTUK ITU, KEDEPAN SUDAH SELAYAKNYA PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI MENGGAGAS PERATURAN DAERAH TENTANG PENEMPATAN DAN PENGELOLAAN DANA CSR DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. DALAM HAL PROGRAM GERBANG SWARA TAHUN 2015 PADA BUKU LKPJ BELUM MAMPU MENAMPILKAN DATA PENCAPAIAN DARI PROGRAM YANG DIMAKSUD.

DALAM HAL KERJA SAMA DENGAN GIZ-TRANSFORMASI DAN YAYASAN BITRA UNTUK REFORMASI BIROKRASI BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 70 dari 78

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI YANG DILAKSANAKAN SELAMA 7 BULAN (JUNIDESEMBER 2015) YANG DIHARAPKAN DAPAT MENGEMBANGKAN KAPASITAS OMS DAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK PEMBUATAN KEBIJAKAN BERBASIS DATA, SEHINGGA MUNCUL KESADARAN WARGA UNTUK MENDORONG PEMBUKAAN AKSES TERHADAP PELAYANAN PUBLIC PRIMA DAPAT KITA RASAKAN PADA TAHUN 2016 INI.

BERKAITAN DENGAN KORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAERAH, UPAYA DINAS PERHUBUNGAN BERKORDINASI DENGAN POLISI DALAM URUSAN PENERTIBAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS DAN DENGAN KANTOR URUSAN PENYELENGGARAAN PELABUHAN DALAM HAL PENERTIBAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI KAPAL PENANGKAP IKAN PERLU MENDAPAT APRESIASI DAN HARUS LEBIH DITINGKATKAN, MENGINGAT MASIH BANYAKNYA PENGGUNA KENDERAAN BERMOTOR YANG TIDAK MEMATUHI PERATURAN LALU LINTAS, TINGGINYA ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS, DAN BANYAKNYA JALAN YANG RUSAK AKIBAT KENDARAAN YANG MELEBIHI TONASE MELINTAS DI ATAS JALAN KABUPATEN DAN DESA. BEGITU PULA TENTANG KELAUTAN KITA, MASIH BANYAKNYA PARA PENCURI IKAN YANG MENGGUNAKAN ALAT TANGKAP YANG MERUSAK BIOTA LAUT KITA DAN MERUGIKAN PARA NELAYAN TRADISIONAL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI YANG BEROPERASI DI WILAYAH PERAIRAN SERDANG BEDAGAI.

G. PENUTUP KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI DARI HASIL PEMBAHASAN, MONITORING KE LAPANGAN DAN KAJIAN TERHADAP BUKU LKPJ BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2015 MAKA PANSUS LKPJ MEMBERIKAN KESIMPULAN SEKALIGUS SEBAGAI SARAN DAN REKOMENDASI TERHADAP LKPJ BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2015 SEBAGAI BERIKUT ; 1. GAMBARAN UMUM DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2015 BELUM LEBIH BAIK DIBANDING TAHUN 2014. HAL INI DAPAT TERLIHAT DARI Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 71 dari 78

RAPORT MERAH YANG DIBERIKAN OMBUDSMAN RI PERWAKILAN SUMUT TENTANG PELAYANAN PUBLIK, NILAI KURANG MEMUASKAN DARI TEPRA TENTANG PELAPORAN KEGIATAN PEMBANGUNAN, PENINGKATAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN NAIK SEBESAR 0,08%, PENINGKATAN JUMLAH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DARI 6,13% MENJADI 7,14% (NAIK 1,01%), PENURUNAN TINGKAT PARTISIPASI KERJA DARI 73,94% MENJADI 65,47%, PERTUMBUHAN DAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUN DARI 5,80 MENJADI 5,12, POSISI IPM (67,78) BERADA PADA URUTAN 23 DARI 33 KABUPATEN/ KOTA SE-PROPINSI SUMATERA UTARA, KOMPOSISI PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN 27,12% SD, 24,01% SMP, 24,80% SMU, 3,02% PENDIDIKAN TINGGI DAN SISANYA 21,05% TIDAK BERIJAZAH. DALAM HAL INI PANSUS MEREKOMENDASIKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI KEDEPAN PERLU DIBENTUK TIM SKPD YANG LEBIH KUAT, SOLID DAN MEMAHAMI

FILOSOFI SESUNGGUHNYA DARI TUPOKSI SKPD YANG

DIPIMPINNYA. 2. DALAM HAL PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, MESKIPUN PAD KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2015 MENCAPAI 105,59% DARI YANG DITARGETKAN, NAMUN PENCAPAIAN TERSEBUT MASIH DIBAWAH PENCAPAIAN TAHUN 2014 YAKNI 107,74% DAN HAL TERSEBUT BELUM DAPAT MENGGAMBARKAN TENTANG KEMAMPUAN DAERAH DALAM MEMAJUKAN PEREKONOMIAN SERDANG BEDAGAI. DARI 11 (SEBELAS) JENIS PAJAK YANG MERUPKAN KEWENANGAN KABUPATEN 5 (LIMA) MENCAPAI TARGET, DAN SELEBIHNYA TIDAK MENCAPAI TARGET, BEGITU PULA TENTANG RETRIBUSI, DARI 16 JENIS RETRIBUSI DAERAH YANG DIKUTIP, HANYA 6 JENIS YANG MELEBIHI TARGET, SELEBIHNYA JAUH DARI TARGET YANG DITETAPKAN, CAPAIN TERTINGGI PAD TAHUN 2015 ADALAH PENERIMAAN JASA GIRO YAKNI 281,30%. UNTUK ITU PANSUS LKPJ MEREKOMENDASIKAN AGAR BIDANG PENDAPATAN DIJADIKAN DINAS TERSENDIRI DAN TERPISAH DENGAN DINAS PENGELOLA KEUANGAN, KEDEPAN HARUS ADA SATU FORMULASI DAN MODEL PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI YANG LEBIH EFEKTIF DAN PRODUKTIF, Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 72 dari 78

SEHINGGA APA YANG DITARGETKAN DALAM PERENCANAAN DAPAT TERPENUHI

DALAM

PENCAPAIAN.

KEMUDIAN

KAMI

JUGA

MEREKOMENDASIKAN DALAM HAL PENINGKATAN PEROLEHAN PAJAK DAN RETRIBUSI

DAERAH

PERLUNYA

APRESIASI

(PENGHARGAAN

SECARA

TERTULIS/PIAGAM) KEPADA WAJIB PAJAK YANG PATUH MEMBAYAR PAJAK, WADAH DAN KEGIATAN SILATURAHMI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK PENGELOLA PAJAK DAERAH, SEHINGGA APA YANG MENJADI GAP (PEMISAH) ANTARA WAJIB PAJAK DAN PETUGAS PAJAK BISA DIMINIMALISIR. 3. DALAM HAL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ADA BEBERAPA HAL YANG MENJADI CATATAN PANSUS SEKALIGUS DIJADIKAN REKOMENDASI PANSUS, YAKNI ; a. PENCAPAIAN VISI MISI SKPD YANG MERUPAKAN TURUNAN DARI VISI MISI KABUPATEN YANG TETUANG DI DALAM RPJMD 2010-2015 SANGAT RENDAH, HAL INI DIKARENAKAN PENETAPAN VISI DAN MISI SKPD TERSEBUT TIDAK BERANGKAT DARI KONDISI DAN POTENSI YANG ADA DI SKPD

ITU

SENDIRI.

UNTUK

ITU

KEDEPAN

PANSUS

LKPJ

MEREKOMENDASIKAN KEPADA BUPATI SERDANG BEDAGAI DALAM HAL MENYUSUN

RPJMD

DAN

VISI

MISI

SKPD

HARUS

BETUL-BETUL

MEMPERTIMBANGKAN POTENSI YANG DIMILIKI OLEH DAERAH DAN SKPD ITU SENDIRI. b. UKURAN PENCAPAIAN KINERJA BAGI SKPD SANGAT BERTUMPU KEPADA PENCAPAIAN TARGET SERAPAN ANGGARAN. AKIBATNYA SKPD DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM DAN KEGIATANNYA LEBIH BERORIENTASI KEPADA PROYEK DIBANDING PENCAPAIAN OUTCOME DARI PROGRAM DAN KEGIATAN

YANG

MEREKOMENDASIKAN

DILAKSANAKAN. KEPADA

DALAM

BUPATI

HAL

INI

PERLUNYA

PANSUS

MELAKUKAN

PERUBAHAN PARADIGMA PEMBANGUNAN DITATARAN KEPALA SKPD DARI ORIENTASI PROYEK YANG SESAAT KEPADA ORIENTASI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN, PERUBAHAN PARADIGMA TERSEBUT AKAN DAPAT TERWUJUD MANAKALA KEIKUTSERTAAN DAN KETERLIBATAN PERGURUAN Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 73 dari 78

TINGGI DIDALAM PROSES PERENCANAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN KINERJA SKPD KABUPATEN SERDANG BEDAGAI LEBIH DITINGKATKAN. c. DALAM HAL RENDAHNYA PENCAPAIAN OUTCOME DARI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD, FAKTOR PENETAPAN PRIORITAS DAN PAGU ANGGARAN SKPD JUGA PUNYA PENGARUH YANG SANGAT SIGNIFIKAN. DENGAN POLA PRIORITAS PROGRAM MENGACU KEPADA PAGU ANGGARAN YANG DITETAPKAN

OLEH

TAPD,

AKIBATNYA

BANYAK

PROGRAM

YANG

SEBENARNYA LEBIH PRIORITAS, NAMUN DIKARENAKAN KETERBATASAN ANGGARAN

MENJADI

TIDAK

PRIORITAS.

UNTUK

ITU

PANSUS

MEREKOMENDASIKAN KEPADA BUPATI DALAM HAL PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGANGGARAN KE DEPAN POLA “PROGRAM PRIORITAS DITENTUKAN OLEH UANG” DIUBAH MENJADI “UANG DI TENTUKAN OLEH PRIORITAS PROGRAM”, SEMAKIN BESAR PRIORITAS SATU PROGRAM DIDALAM MENCAPAI PERWUJUDAN VISI MISI KABUPATEN DI SEBUAH SKPD MAKA SEMAKIN BESAR PULA ALOKASI ANGGARAN YANG HARUS DIBERIKAN KEPADA SKPD TERSEBUT. BEGITU PULA SEBALIKNYA, SEMAKIN KECIL KEMAMPUAN SKPD MENYUSUN PRIORITAS PROGRAM DI SKPD NYA MAKA SEMAKIN KECIL PULA ANGGARAN YANG DITERIMANYA. d. LEMAHNYA SDM SKPD DALAM MELAKSANAKAN TUPOKSI DALAM PENCAPAIAN SASARAN DAN TUJUAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD HAMPIR TERJADI DI SELURUH SKPD YANG ADA. HAL INI DAPAT DILIHAT DARI LEMAHNYA AKURASI DATA DI SETIAP SKPD, PENGELOLAAN ARSIP YANG

APA

ADANYA,

SERTA

KETIDAKMAMPUAN

SKPD

DALAM

MENJELASKAN BEBAN TUGAS YANG ADA DI SKPDNYA. HAL INI MENURUT PANSUS LKPJ LEBIH DIKARENAKAN DALAM PENEMPATAN PERSONIL SKPD LEBIH DIPENGARUHI FAKTOR NON TEKHNIS DIBANDING FAKTOR TEKHNIS. UNTUK ITU KEDEPAN PANSUS MEREKOMENDASIKAN KEPADA BUPATI DALAM PENGISIAN JABATAN DAN ESSELON DI SELURUH SKPD AGAR LEBIH MENGEDEPANKAN

ASPEK

“KEMAMPUAN”

DIBANDINGKAN


ASPEK

Hal 74 dari 78

“KEMAUAN”, SESUAI DENGAN AMANAH UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA. e. RENDAHNYA KOORDINASI ANTAR SKPD DAN DI INTERNAL SKPD, BERDAMPAK KEPADA LAHIRNYA SITUASI KOMPETISI YANG TIDAK SEHAT ANTAR SESAMA BIDANG DI SKPD DAN ANTAR SKPD DENGAN SKPD LAINNYA.

AKIBATNYA

BANYAK

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

YANG

MENUNTUT KERJASAMA ANTAR SKPD DAN ANTAR BIDANG TIDAK DAPAT TERLAKSANA SECARA MAKSIMAL. SEBALIKNYA KETIKA ADA SATU PROGRAM YANG MENDAPAT HASIL MAKSIMAL (PRESTASI), MAKA BANYAK SKPD DAN BIDANG YANG MENGKLAIM BAHWA ITU ADALAH HASIL KERJA KERASNYA. DALAM HAL INI, PANSUS LKPJ MEREKOMENDASIKAN AGAR TINGKAT KOORDINASI ANTAR SKPD DAN ANTAR BIDANG LEBIH DITINGKATKAN, DALAM BENTUK PENGOPTIMALAN FUNGSI DAN TUGAS SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI BUPATI DAN ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH. f. MASIH

TERLAMBATNYA

PEMBANGUNAN

SKPD

(LELANG,

DALAM

PENGADAAN

MELAKSANAKAN LANGSUNG,

KEGIATAN PEMBELIAN

LANGSUNG, SWAKELOLA) YANG DILAKUKAN SECARA LPSE, LEBIH DISEBABKAN MASIH ADANYA ASUMSI DI SKPD BAHWA DPA SKPD MASIH DIANGGAP RAHASIA. AKIBATNYA TIDAK SATUPUN SKPD DI TAHUN 2015 YANG MEMATUHI SURAT EDARAN BUPATI TENTANG PENGISIAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) DILAKUKAN DI AWAL TAHUN ANGGARAN. KETERLAMBATAN PENGISIAN RUP INILAH YANG MENGAKIBATKAN KETERLAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN. UNTUK ITU KAMI MENREKOMENDASIKAN, KEDEPAN PENGISIAN RKA KE DALAM SYSTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN) (SIRUP) DILAKUKAN DIAWAL TAHUN. g. MASIH RENDAHNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DIDALAM MENJAGA HASIL PEMBANGUNAN, JUGA MENJADI MASALAH BERPENGARUH TERHADAP Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 75 dari 78

PERCEPATAN SASARAN KEGIATAN. RATA-RATA HASIL PEMBANGUNAN MELALUI PROGRAM PERAWATAN/ REHAB TIDAK DAPAT BERTAHAN SELAMA ENAM BULAN, BEGITU PULA PADA PROGRAM PENINGKATAN RATA-RATA BERTAHAN DI BAWAH 3 TAHUN. TIDAK SEDIKIT KITA TEMUKAN JALAN SEKALIGUS DIJADIKAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA), TANGGUL JADI LAHAN TANAMAN UBI, SALURAN IRIGASI MENJADI TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH. BELUM LAGI KEBERATAN WARGA KETIKA ADA JEMBATAN

MENUJU

RUMAHNYA

HARUS

DIBONGKAR

UNTUK

PEMBANGUNAN IRIGASI, TANAMANNYA HARUS DITEBANG DIKARENAKAN PROGRAM JALAN DAN IRIGASI, DAN BERBAGAI MASALAH KLASIK LAINNYA. UNTUK ITU PANSUS MEREKOMENDASIKAN AGAR DALAM PROSES PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN

KEDEPAN,

MELIBATKAN

PIHAK

KECAMATAN DAN PIHAK PEMERINTAHAN DESA, KARENA DENGAN ADANYA KETERLIBATAN PIHAK KECAMATAN PADA PROSES PEMBANGUNAN DAN PELAPORAN HASIL KEGIATAN HAL TERSEBUT AKAN BERPENGARUH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DIDALAM MEMELIHARA HASIL PEMBANGUNAN. h. DALAM HAL PENINGKATAN DISIPILIN

APARATUR

PEMERINTAHAN,

PENERAPAN KEBIJAKAN PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS/ CPNS YANG DI UKUR DARI TINGKAT KEHADIRAN APEL PAGI DAN SORE, MENURUT PANSUS LKPJ MERUPAKAN SATU KEBIJAKAN YANG SANGAT TIDAK PRODUKTIF BAGI PENINGKATAN DISIPLIN PNS/ CPNS DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. ASPEK JERA YANG DIHARAPAKAN DARI PEMOTONGAN TERSEBUT MALAH BERAKIBAT KEPADA PENURUNAN SEMANGAT DAN ETOS KERJA PNS/ CPNS ITU SENDIRI. KALAUPUN KEBIJAKAN TERSEBUT DALAM KERANGKA MENERAPKAN REWARD DAN PUNISHMAN (PENGHARGAAN DAN HUKUMAN) SEBAIKNYA REWARD TERSEBUT DITERJEMAHKAN DALAM BENTUK TAMBAHAN LEBIH DARI TAMBAHAN PENGHASILAN YANG HARUS DITERIMA PNS/ CPNS, BEGITU PULA TENTANG PUNISHMAN (HUKUMAN) DENGAN

TIDAK

ADANYA

TAMBAHAN

LEBIH

DARI

PENGHASILAN


Hal 76 dari 78

TAMBAHAN YANG DITERIMANYA SEBENARNYA PNS/ CPNS TERSEBUT SUDAH

MERASA

SANGAT

TERHUKUM

KARENA

SESUNGGUHNYA,

PENDAPATAN YANG DITERIMA PEGAWAI KITA HARI INI, TERUTAMA GOLONGAN II DAN III, MASIH SEBATAS UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA. UNTUK ITU KAMI MENYARANKAN KEPADA BUPATI UNTUK MELAKUKAN REVISI TERHADAP PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. i. BERKAITAN DENGAN KETERBATASAN ANGGARAN YANG DIMILIKI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DIDALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, DAN DISISI LAIN ADANYA PENAMBAHAN ANGGARAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA (DANA DESA), MAKA PANSUS LKPJ MEREKOMENDASIKAN

KEPADA

PEMERINTAH

KABUPATEN

UNTUK

MENGELUARKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANGUNAN KHUSUSNYA JALAN LINGKUNGAN. HAL INI HARUS DIMULAI DENGAN PEMBENTUKAN PETA JALAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, SEHINGGA JELAS PEMBAGIAN MANA JALAN YANG MENJADI TUGAS DINAS BINA MARGA, TARUKIM DAN PEMERINTAHAN DESA. 4. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PADA TAHUN ANGGARAN 2015 MENDAPAT TUGAS PEMBANTUAN DARI 6 KEMENTRIAN YAKNI KEMENTRIAN KESEHATAN

Rp. 2.789.405.000,-,

KEMENTRIAN

PERIKANAN

KELAUTAN

Rp. 780.950.000,-, KEMENTRIAN PERTANIAN Rp. 899.563.000,-, KEMENTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Rp. 763.104.000,-, KEMENTRIAN DALAM NEGERI

Rp. 1.693.303.000,-

DAN

KEMENTRIAN

PERDAGANGAN

Rp. 7.000.000.000,-. SECARA OUTPUT SELURUH KEGIATAN TERSEBUT TELAH TERLAKSANA, NAMUN SECARA OUTCOME KEGIATAN TERSEBUT BELUM MENDATANGKAN

MANFAAT

LANGSUNG

TERHADAP

KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT. UNTUK ITU REKOMENDASI PANSUS KEDEPAN, DALAM Rekomendasi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terhadap LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2015

Hal 77 dari 78

PENEMPATAN DAN PEMANFAATAN TUGAS PEMBANTUAN LEBIH TERARAH DAN TERFOKUS KEPADA KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. 5. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN DI TAHUN 2015, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TIDAK ADA MELAKSANAKAN KERJA SAMA ANTAR DAERAH. DALAM HAL KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA ADA 12 KERJA SAMA YANG DIBUAT YANG PELAKSANAANYA OLEH 7 SKPD, PADA LAPORAN YANG TERTUANG DALAM BUKU LKPJ, SKPD YANG MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA YANG DIMAKSUD TIDAK MENGGAMBARKAN OUTPUT DAN OUTCOME DARI KERJASAMA ITU SENDIRI. UNTUK ITU KEDEPAN PANSUS LKPJ MEREKOMENDASIKAN AGAR KERJASAMA ANTAR DAERAH, LEMBAGA-LEMBAGA YANG MEMILIKI PERAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN, KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL BAIK TINGKAT PUSAT MAUPUN DAERAH HARUS LEBIH DITINGKATKAN. BEGITU PULA TENTANG GERBANG SWARA DAN PENEMPATAN CSR SUDAH SAATNYA DITINGKATKAN MENJADI PERDA GERBANG SWARA DAN PERDA PENEMPATAN DAN PEMANFAATAN CSR. DEMIKIANLAH REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2015 INI KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI MEDIA EVALUASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH AGAR KE DEPAN MENJADI LEBIH BAIK.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI KETUA,

H. SYAHLAN SIREGAR, ST


Hal 78 dari 78

REKOMENDASI DPRD KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TERHADAP LKPJ BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2015

Recommend Documents