PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG SEWA MENYEWA BARANG FASILITAS LATIHAN KERJA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TENAGA KERJA DAN KEPARIWISATA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, Menimbang :
a.
bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil Barang Fasilitas Latihan Kerja di UPTD Dinas Tenaga Kerja dan Pariwisata di luar program latihan yang ditetapkan perlu didayagunakan secara optimal Barang Fasiliats Latihan tersebut dengan melakukan kerjasama dalam bentuk sewa menyewa Barang Fasilitas Latihan Kerja di UPTD tersebut; b. bahwa dalam rangka pendayagunaan fasilitas latihan dimaksud huruf a diatas perlu diatur tata cara sewa menyewa pada UPTD sebagai salah satu pendukung Pendapatan Asli Daerah Kotawaringin Timur c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tetang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820); 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nome 55 Tahun 72. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048); 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139); 8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai daerah Otonom 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2000 sebagaimana diubah melalui Perubahan Pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG SEWA MENYEWA FASILITAS LATIHAN KERJA PADA UNTI PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TENAGA KERJA DAN PARIWISATA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; 3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; 5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Pariwisata Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur 7. Unit Pelaksana Teknis adalh Unit Pelaksana Teknis / Penyelenggara latihan kerja di daerah di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Pariwisata; 8. Barang Fasilitas Latihan Kerja (BFLK) adalah barang-barang milik daerah yang merupakan alat atau sarana yang secara langsung digunakan dalam penyelenggaraan latihan kerja di UPTD;
9. Penyewa Barang Fasilitas Latihan Kerja (Penyewa) adalah instansi yang berbadan hukum atau unit usaha maupun perorangan yang mampu melakukan ikatan hukum dalam rangka kerjasama sewa menyewa barang fasilitas latihan kerja UPTD; 10. Biaya sewa menyewa adalah biaya yang harus di bayar sebagai imbalan jasa pengguna barang fasilitas latihan kerja; 11. Pembantu Bendaharawan khusus Penerima adalah Bendaharawan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati Kotawaringin Timur; 12. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Pasal 2 Tujuan sewa menyewa BFLK adalah unutk meningkatkan daya guna dan hasil guna barang fasilitas latihan kerja diluar program latihan yang telah ditentukan serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan asli Daerah Pasal 3 Jenis Barang Fasilitas Latihan Kerja yang dapat disewakan adalah berupa asrama dan aula Pasal 4 (1) Sewa menyewa barang fasilitas latihan kerja di UPTD dilakukan dengan perjanjian tertulis diatas kertas segel atau bermaterai cukup; (2) Perjanjian kerjasama sewa menyewa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas Penyewa BAB III TATA CARA MENYEWA Pasal 5 (1) Barang fasilitas latihan kerja di UPTD disewakan selama tidak digunakan untuk penyelengaraan latihan. (2) Jangka waktu penyewaan barang tidak boleh melewati tahun anggaran yang sedang berjalan Pasal 6 (1) Penyewa barang fasilitas latihan kerja harus mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada kepala Dinas, sebelum memeprgunakan BFLK yang akan disewa (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan formulir yang telah ditentukan (3) Permohonan calon penyewa sebagaimana ayat (1) dapat diterima, ditolak atau ditunda waktunya oleh kepala dinas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati. Pasal 7
(1) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) diterima, maka dibuat perjanjian kerjasama sewa menyewa Barang Fasilitas Latihan Kerja antara Kepala Dinas dengan penyewa. (2) Perjanjian kerjasama sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Bupati Pasal 8 (1) Penyerahan Barang Fasilitas Latihan Kerja kepada penyewa dialkukan setelah diadakan pemeriksaaan bersama atas barang tersebut oleh Kepala UPTD dan penyewa di lokasi UPTD. (2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat berita acara setelah diterima barang fasilitas latihan kerja dan dilampiri dengan hasil pemeriksaan (3) Berita asing serah terima barang fasilitas latihan kerja ditandatangani oleh Kepala UPTD dan Penyewa Pasal 9 Penyewa berhak menggunakan barang fasilitas latihan tenaga kerja setelah serah terima sebagaimana dimaksud pada apsal 8 ayat (3) dan wajib mentaati tata cara pengoprasian dan pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam ayat perjanjian kerjasama sewa menyewa Pasal 10 (1) Penyerahan kembali barang fasilitas latihan kerja dari penyewa dilakukan setelah diadakan pemeriksaan bersama atas barang tersebut oleh kepala UPTD dan penyewa dilokasi UPTD (2) Penyerahan kembali barang fasilitas latihan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat berita acara serah terima dengan melampirkan hasil pemeriksaan bersama (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh penyewa dan Kepala UPTD Pasal 11 (1) Dalam hal terjadi perubahan bentuk dan sifat perjanjian kerjasama sewa menyewa barang fasilitas latihan kerja, maka kepala dinas dan penyewa dalam waktu tertentu saling memberitahukan sebelum perjanjian kerjasama yang terdahulu berakhir setelah pertimbangan dari Kepala UPTD. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku untuk pengurangan biaya sewa mneyewa yang sudah ditetapkan. BAB III KEWAJIBAN PENYEWA Pasal 12 (1) Penyewa wajib menanggung seluruh biaya yang diakibatkan oleh perjanjian kerjasama sewa menyewa barang fasilitas latihan kerja.
(2) Penyewa wajib melaporkan penggunaan/ pengoprasian dan pemeliharaan barang fasilitas latihan kerja yang disewanya kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD Pasal 13 Hilang atau rusaknya barang fasilitas latihan kerja selama dalam penguasaan penyewa yang diakibatkan oleh kelalaian penyewa menjadi tanggung jawab penyewa untuk menggantinya/ memperbaikinya. Pasal 14 (1) Hilang atau rusaknya barang fasilitas latihan kerja yang disewa yang disebabkan force mayeur, maka pihak penyewa wajib melaporkan secara tertulis tentang kehilangan atau kerusakan tersebut kepada kepala dinas dengan melampirkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat (2) Laporan sebagimana dimaksud ayat (1) sudah diterima oleh Kepala Dinas dengan pihak penyewa yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama BAB IV BIAYA SEWA MENYEWA Pasal 16 Besarnya biaya sewa sebagai berikut: a. Sewa kamar asrama untuk 1 orang / hari sebesar Rp. 4.500,b. Sewa Aula untuk keperluan (1) Pemerintah dan organisasi sosial - Siang hari Rp. 75.000,- Malam hari Rp.100.000,(2) Keperluan umum - Siang hari Rp. 90.000,- Malam hari Rp.125.000,-
Pasal 17 (1) Biaya sewa sebagai akibat perjanjian kerjasama sewa menyewa barang fasilitas latihan kerja harus sudah diserahkan kepada pembantu bendaharawan khusus penerima di dinas setelah penandatangan perjanjian kerjasama sewa menyewa dan sebelum penyerahan barang fasilitas latihan kerja tersebut kepada penyewa (2) Pembantu bendaharawan khusus penerima harus menyetorkan biaya sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) ke kas daerah paling lambat 2 x 24 jam setelah biaya tersebut diterima. (3) Pembantu bendaharawan khusus penerima wajib mengadakan pembukuan dan pertanggungjawaban mengenai penerimaan hasil sewa menyewa barang fasilitas latihan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku
BAB V SANKSI Pasal 18 Apabila penyewa lalai atau dipandang tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan atau di tetapkan dalam perjanjian kerjasama sewa menyewa, maka kepala dinass berhak membatalkan perjanjian kerjasama sewa menyewa secara sepihak. Pasal 19 Keterlambatan pengembalian barang fasilitas latihan kerja oleh penyewa melampaui batas jangka waktu yang ditetapkan, maka keterlambatan setiap hari kalender penyewa dikenakan denda sebesar dua kali tarif per hari dari hasil sewa barang fasilitas latihan kerja BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Pasal 21
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Ditetapkan di Sampit Pada tanggal 4 April 2002 BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
M. WAHYUDI K ANWAR Diundangkan di Semarang Pada tanggal 4 April 2002 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Drs. GODHARD A. NION Pembina Utama Muda Nip. 010 072 662
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMURTAHUN 2002 NOMOR 19 SERI C
