PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 2

TAHUN 2008

TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR, Menimbang:

a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan proses pemilihan Kepala Desa secara tertib maka perlu mengatur secara menyeluruh tahapan-tahapan pemilihan dimaksud; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa belum mengatur secara komprehensif amanat Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

-1-

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR dan BUPATI FLORES TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 1. 2. 3. 4. 5.

Daerah adalah Kabupaten Flores Timur; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur; Bupati adalah Bupati Flores Timur; Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Otonom; Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah; -2-

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusywaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Desa; 10. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah orang-orang yang ditetapkan oleh BPD yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa; 11. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon; 12. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menyeleksi Bakal Calon menjadi calon dan calon yang berhak dipilih; 13. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang telah lolos penjaringan oleh Panitia Pemilihan; 14. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut sebagai Calon adalah Bakal Calon hasil penyaringan yang belum memasukan bahan kelengkapan calon Kepala Desa. 15. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; 16. Pemilih adalah penduduk Desa bersangkutan yang telah memenuhi syarat dan telah didaftar oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; 17. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu; 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa; 19. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa; 20. Kampanye adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya pada Calon Kepala Desa yang bersangkutan; 21. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.

BAB II TAHAPAN PENCALONAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Pasal 2 (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan. -3-

(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari BPD belum memberitahukan Kepala Desa mengenai akan berakhir masa jabatannya, maka dianggap telah ada pemberitahuan dari BPD. (3) Paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat pemberitahuan dari BPD, Kepala Desa mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Bupati dan atau 5 (lima) bulan sebelum berakhir masa jabatan. Bagian Kedua Pembentukan Panitia Pasal 3 (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan BPD. (2) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan atau tanpa surat permohonan pengunduran diri dari Kepala Desa. (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari: a. unsur perangkat desa; b. pengurus lembaga kemasyarakatan; c. tokoh masyarakat. (4) Jumlah anggota panitia ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan ketentuan sebagai berikut: a. jumlah penduduk sampai dengan 1000 orang sebanyak 5 (lima) orang; b. jumlah penduduk 1001 orang sampai dengan 1250 orang sebanyak 7 (tujuh) orang; c. jumlah penduduk 1251 orang sampai dengan 1500 orang sebanyak 9 (sembilan) orang; d. jumlah penduduk lebih dari 1500 orang sebanyak 11 (sebelas) orang. (5) Rincian unsur panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah: a. bagi desa yang jumlah panitianya 5 (lima) orang maka : 1). unsur perangkat desa 1 (satu) orang; 2). pengurus lembaga kemasyarakatan 2 (dua) orang; 3). tokoh masyarakat 2 (dua) orang. b. bagi desa yang jumlah panitianya 7 (tujuh) orang maka : 1). unsur perangkat desa 2 (dua) orang; 2). pengurus lembaga kemasyarakatan 3 (tiga) orang; 3). tokoh masyarakat 2 (dua) orang. c. bagi desa yang jumlah panitianya 9 (sembilan) orang maka : 1). unsur perangkat desa 3 (tiga) orang; 2). pengurus lembaga kemasyarakatan 3 (tiga) orang; 3). tokoh masyarakat 3 (tiga) orang. d. bagi desa yang jumlah panitianya 11 (sebelas) orang maka : 1). unsur perangkat desa 3 (tiga) orang; 2). pengurus lembaga kemasyarakatan 4 (empat) orang; 3). tokoh masyarakat 4 (empat) orang. -4-

Bagian Ketiga Susunan, Tugas,Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Pasal 4 (1) Panitia Pemilihan terdiri atas Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, Bendahara merangkap anggota dan anggota. (2) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan. (3) Panitia Pemilihan mempunyai tugas: a. menetapkan tahapan pemilihan Kepala Desa; b. mengumumkan tahapan pemilihan Kepala Desa kepada penduduk desa setempat; c. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon; d. mendaftarkan bakal calon hasil penyaringan; e. melakukan verifikasi identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan; f. menetapkan bakal calon menjadi calon dan calon yang berhak dipilih; g. melaksanakan pendaftaran pemilih dan mengumumkan jumlah pemilih terdaftar; h. mengadakan dan melakukan kegiatan sosialisasi para calon; i. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih; j. melaksanakan pemungutan suara; k. melakukan penghitungan suara; l. membuat berita acara hasil pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD; (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa berwenang untuk menggugurkan Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. (5) Panitia Pemilihan mempunyai kewajiban untuk: a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat menyangkut tata cara dan proses pencalonan, pemilihan, penetapan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku; b. menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan proses pemilihan Kepala Desa; c. membuat berita acara pada setiap tahapan proses pemilihan Kepala Desa d. melaporkan seluruh rangkaian kegiatan dari proses pencalonan dan pemilihan Kepala Desa kepada BPD. Bagian Keempat Hak Memilih dan Dipilih Pasal 5 (1) Yang berhak memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang: a. Penduduk desa setempat yang telah terdaftar sebagai pemilih; b. berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan/atau sudah pernah kawin; c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa adalah: -5-

a. warga desa yang terdaftar secara sah sebagai penduduk desa setempat; b. putera desa yang bukan penduduk desa tetapi bersedia berdomisili di desa yang bersangkuan; c. putera desa sebagaimana dimaksud huruf b wajib mendapat dukungan paling sedikit 10% dari jumlah penduduk desa setempat; d. memenuhi persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Persyaratan Calon Pasal 6 Persyaratan Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah; c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat; d. apabila desa-desa yang tidak memiliki sumber daya manusia yang berpendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c maka dapat menyesuaikan dengan kondisi yang senyatanya; e. sehat jasmani dan rohani; f. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun ; g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; i. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 2 (dua) periode baik secara berturutturut maupun tidak berturut-turut; j. mendapat dukungan 10% dari jumlah penduduk setempat bagi putera desa yang bukan penduduk desa; k. bersedia berdomisili didesa setempat bagi putera desa yang bukan penduduk desa; l. telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa jabatan Kepala Desa dalam rapat paripurna BPD dan juga telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati bagi Bakal Calon yang sebelumnya memangku jabatan Kepala Desa. Pasal 7 Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Kepala Desa, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus mendapat persetujuan tertulis dari atasan langsungnya dan harus mendapat ijin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

-6-

Pasal 8 Calon Kepala Desa hasil penyaringan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Panitia dengan melengkapi bahan-bahan sebagai berikut: a. surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan kepada Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. surat Pernyataan kesedian menjadi calon dan tidak mengundurkan diri; c. surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah; d. surat Keterangan tidak pernah dihukum dengan hukuman Penjara paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan; e. surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; f. foto copy ijasah terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat/Lembaga berwenang dan/rekomendasi dari lembaga berwenang; g. foto copy KTP yang masih berlaku; h. surat keterangan catatan kepolisian; i. surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan bagi calon yang menduduki salah satu jabatan di tingkat desa; j. surat pernyataan dukungan paling sedikit 10% dari jumlah penduduk setempat bagi putera desa yang bukan penduduk desa; k. pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar. Bagian Keenam Penjaringan dan Penyaringan Pasal 9 (1) Panitia melaksanakan penjaringan untuk mendapatkan nama-nama Bakal Calon. (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, adil, merata dan terbuka untuk umum. (3) Bakal Calon hasil penjaringan ditetapkan dalam Berita Acara Penjaringan oleh Panitia. Pasal 10 (1) Penyaringan Bakal Calon dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6. (2) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Berita Acara Penyaringan Calon. (3) Calon hasil penyaringan harus mengajukan permohonan dengan melengkapi bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (4) Berdasarkan surat permohonan dan kelengkapan bahan-bahan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia menetapkan Calon yang berhak dipilih. (5) Apabila hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kurang dari 2 (dua) calon, maka harus dilaksanakan penjaringan ulang. (6) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat terbuka sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat oleh panitia.

-7-

Bagian Ketujuh Kampanye Pemilihan Pasal 11 (1) Kampanye pemilihan dilakukan secara terbuka dan didahului dengan penyampaian visi dan misi di depan rapat paripurna BPD. (2) Batas waktu kampanye dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari. (3) 1 (satu) hari setelah batas waktu kampanye, Panitia Pemilihan menetapkan masa tenang selama 3 (tiga) hari menjelang pemungutan suara.

BAB III PEMILIHAN DAN PENGHITUNGAN SUARA Pasal 12 (1) Pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara pada tempat dan jadwal yang ditentukan oleh Panitia. (2) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari ke-4 (empat) setelah masa kampanye atau 1 (satu) hari setelah masa tenang. (3) TPS dapat ditentukan lebih dari 1 (satu) dan setiap Tempat Pemungutan Suara dihadiri oleh saksi dari masing-masing calon yang berhak dipilih. (4) Pemungutan suara dilakukan secara serentak pada semua Tempat Pemungutan Suara pada hari/tanggal dan jam yang sama. (5) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasal 13 (1) Panitia dapat menunda pelaksanaan pemungutan suara apabila terjadi hal-hal yang bersifat kejadian luar biasa. (2) Pemungutan suara dapat dilakukan apabila keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah normal kembali. Pasal 14 (1) Penghitungan suara dilakukan pada masing-masing TPS setelah pemungutan suara selesai dilakukan. (2) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Berita Acara dan ditanda tangani oleh para saksi. (3) Panitia melakukan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari tiap-tiap TPS. (4) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang. (5) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku bagi calon yang mendapat suara terbanyak yang sama dan dilakukan paling lama 7 hari.

-8-

Pasal 15 (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak. (2) Hasil penghitungan suara dimuat dalam Berita Acara Penghitungan Suara. (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD. (4) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Penghitungan Suara dari Panitia Pemilihan.

BAB IV MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH Pasal 16 (1) Setiap penduduk desa setempat berhak menyampaikan pengaduan untuk setiap tahapan proses pemilihan Kepala Desa. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu 2 X 24 jam pada setiap tahapan dan disampaikan secara tertulis yang disertai dengan alat bukti yang sah. (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada pihak yang berwenang menyelesaikannya antara lain : a. kepada panitia pemilihan apabila permasalahan terjadi pada proses pemilihan Kepala Desa; b. kepada BPD apabila permasalahan terjadi dalam kepanitiaan, penetapan Kepala Desa terpilih dan proses persiapan dan pelantikan Kepala Desa terpilih; c. kepada camat apabila permasalahan yang timbul antara panitia dengan BPD serta permasalahan yang tidak dapat diselesaiakan oleh panitia dan BPD. (4) Pengaduan terhadap masalah yang terjadi pada tahapan proses pemilihan yang sudah dilalui dinyatakan tidak dapat diterima. Pasal 17 (1) Permasalahan yang timbul dalam proses pemilihan Kepala Desa diselesaikan sesuai dengan tingkatan permasalahan pada setiap tahapan proses pemilihan Kepala Desa. (2) Penyelesaian masalah pada setiap tahapan harus dimuat dalam Berita Acara Penyelesaian Masalah bersifat final dan dilaporkan secara berjenjang ke tingkat atasnya. Pasal 18 (1) Panitia Pemilihan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam setiap tahapan proses pemilihan berdasarkan pengaduan. (2) Badan Permusyawaratan Desa berwenang dan berkewajiban menyelesaikan permasalahan sepanjang mengenai: a. permasalahan yang timbul dalam kepanitiaan; b. penetapan Kepala Desa Terpilih; c. permasalahan yang timbul dalam proses persiapan dan pelantikan Kepala Desa Terpilih.

-9-

(3) Camat berwenang dan berkewajiban menyelesaikan permasalahan yang timbul antara Panitia dan BPD dan/atau permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Panitia dan BPD

BAB V PENGESAHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN MASA JABATAN KEPALA DESA Pasal 19 (1) Kepala Desa Terpilih ditetapkan oleh BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan pengangkatannya. (2) Bupati mengesahkan pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya hasil penetapan BPD. Pasal 20 (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati. (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat. (3) Sebelum memangku jabatan, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji. (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pasal 21 (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VI PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA Pasal 22 (1) Kepala Desa berhenti karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. diberhentikan; d. berakhir masa jabatan. (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. berhalangan tetap; b. meninggalkan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut; c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; - 10 -

d. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; e. melanggar larangan bagi Kepala Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (3) Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD. (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d adalah pemberhentian dengan hormat. (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf e adalah pemberhentian tidak dengan hormat. (6) Usul Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan pengesahan pemberhentiannya. (7) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak usul diterima. (8) Setelah pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa. Pasal 23 Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatan dan/atau diberhentikan dengan hormat mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Pasal 24 (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 25 (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan. (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan. Pasal 26 (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa kecuali mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan Tugas Pokok melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Desa serta memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 - 11 -

(enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB VII PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA Pasal 27 (1) Bupati dapat mengangkat Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh BPD. (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa adalah paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan. (4) Tugas dan kewenangan Penjabat Kepala Desa adalah memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaksanakan tugas pokok dan kewenangan Kepala Desa kecuali mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 28 (1) Anggaran biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBDesa. (2) Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh panitia kepada Kepala Desa melalui BPD. (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pemilihan Kepala Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pasal 29 Pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pemilihan Kepala Desa oleh panitia disampaikan kepada Kepala Desa.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30 (1) Bagi desa-desa yang sedang melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa sampai pada tahap penjaringan diberhentikan dan melakukan proses pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. (2)

Bagi desa-desa yang sudah mencapai tahapan penyaringan maka proses selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- 12 -

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 tahun 2006 tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 23 seri E Nomor 23) beserta ketentuan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. ditetapkan di Larantuka pada tanggal 1 Maret 2008 BUPATI FLORES TIMUR, CAP TDT SIMON HAYON Diundangkan di Larantuka pada tanggal 1 Maret 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR,

FRANSISKUS DIAZ ALFFI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 2

- 13 -

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR

2 TAHUN 2008

TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I

UMUM Prinsip dasar pengaturan dan penataan desa sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah partisipasi dan otonomi asli. Aspek partisipasi mengisyaratkan adanya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Aspek otonomi asli mengisyaratkan adanya kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan nilainilai adat istiadat yang diakui dan dihormati oleh masyarakat desa setempat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya optimalisasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi, menghendaki sumber daya aparatur penyelenggara pemerintah desa yang profesional. Oleh karena itu untuk menjawabi tantangan perkembangan pemerintahan ke depan diperlukan aparatur yang dapat memahami, menguasai dan mampu mengimplementasikan kebijakan Pemerintah secara baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di tingkat desa.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Dengan adanya pemberitahuan berakhirnya masa jabatan dari BPD, maka Kepala Desa sudah harus mulai menyiapkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna BPD selambat-lambatnya sebelum berakhirnya masa jabatan, sekaligus menyiapkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk disampaikan kepada Bupati. Ayat (2) Permohonan mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa tidak berarti Kepala Desa yang bersangkutan otomatis berhenti dari jabatan Kepala Desa.

Pasal 3 Ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk oleh BPD dalam forum rapat BPD yang dihadiri pula oleh Kepala Desa dan perangkat desa. Ayat (2) - 14 -

Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud dengan Lembaga kemasyarakatan adalah LKMD, RW/RT, PKK Huruf c Yang dimaksud tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat. Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas

Huruf g Cukup jelas Huruf h

- 15 -

Yang dimaksud dengan mengadakan dan melakukan sosialisasi para calon yang berhak dipilih adalah pengadaan tanda gambar dan pemberian nomor urut para calon yang berhak dipilih. Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Huruf k Cukup jelas Huruf l Cukup jelas Huruf m Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud Putera Desa adalah putera-puteri yang berasal dari desa bersangkutan tetapi berdomisili di luar desa tersebut. Huruf c Cukup jelas Pasal 6 Huruf a Yang dimaksud dengan ”bertakwa” agamanya.

adalah taat dalam menjalankan kewajiban

Huruf b Cukup jelas

Huruf c Yang dimaksud dengan sederajat adalah calon Kepala Desa yang memiliki ijasah sederajat dengan SLTP yang mendapat pengakuan dari lembaga yang berwenang. - 16 -

Huruf d Yang dimaksud dengan kondisi senyatanya adalah keadaan desa setempat yang betulbetul tidak memiliki calon Kepala Desa berpendidikan tamat sekolah menengah pertama yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa dan disetujui oleh Camat. Huruf e Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah. Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Seseorang yang pernah menjalani hukuman penjara 5 (lima) tahun ke atas tidak dapat dicalonkan menjadi Kepala Desa. Huruf i Bagi Kepala Desa yang memiliki masa jabatan 10 (sepuluh) tahun atau lebih baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut tidak dapat dicalonkan menjadi Kepala Desa. Huruf j Cukup jelas Huruf k Cukup jelas Huruf l Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Atasan langsung bagi PNS yang bekerja di lingkup Kantor Kelurahan, Kantor Kepala Desa dan Kantor Camat adalah Camat sedangkan PNS yang bekerja di lingkup instansi kabupaten termaksud UPT Kecamatan, atasan langsungnya adalah Pimpinan SKPD yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 8 Huruf a Cukup jelas

Huruf b Cukup jelas Huruf c - 17 -

Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Yang dimaksud dengan menduduki jabatan ditingkat desa adalah calon Kepala Desa yang menduduki jabatan sebagai anggota BPD, Perangkat Desa dan Anggota panitia pemilihan Kepala Desa. Huruf j Cukup jelas Huruf k Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan dilakukan secara transparan adalah setiap masyarakat berhak tahu dan panitia berkewajiban menyampaikan hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan penjaringan. Yang dimaksud dengan dilakukan secara adil dan merata adalah setiap warga masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih dalam tahapan penjaringan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai calon Kepala Desa. Yang dimaksud dengan terbuka untuk umum adalah proses pemilihan Kepala Desa harus diumumkan untuk diketahui oleh masyarakat luas. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 - 18 -

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Pelaksanaan pemungutan suara tidak boleh dilakukan pada hari libur kerja. Ayat (5) Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Yang tergolong kejadian luar biasa adalah peperangan, bencana sosial (kerusuhan), revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, angin topan dan kebakaran) dan kejadian lainnya yang menurut kondisi sosial masyarakat setempat tidak memungkinkan dilakukan pemilihan. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas - 19 -

Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah Kepala Desa bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sakit dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat memperoleh hak sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Desa yang berstatus sebagai PNS apabila diberhentikan maka dikembalikan ke instansi asalnya. Ayat (5) Kepala Desa diberhentikan tidak dengan hormat tidak memperoleh hak-hak sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Desa yang berstatus sebagai PNS apabila diberhentikan maka dikembalikan ke instansi asalnya. Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Ayat (1) Yang dimaksud dengan merehabilitasi adalah pemulihan nama baik. - 20 -

Ayat (2) Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup Jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 0022

- 21 -