PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG

Perda No. 6 / 2003 tentang Perub. Perda Kab Mgl No. 7/1995 ttg RUTRK IKK Salam.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 1995 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN SALAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGELANG

Menimbang

:

a. bahwa Ibu Kota Kecamatan Salam sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Sub Wilayah Pembangunan I Kabupaten Magelang dan merupakan pintu gerbang sebelah selatan serta batas wilayah dengan Kabupaten Sleman, perlu diarahkan pada perkembangan secara optimal, serasi dan seimbang berdasarkan rencana dan program tertentu, sehingga dapat tercipta keadaan yang aman, tertib, lancar, dan sehat menuju Magelang GEMILANG; b. bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Salam pada hakekatnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota yang ada saat ini; c.

Mengingat

:

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengatur kembali Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibu Kota Kecamatan Salam dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36) ; 2. Undang Undang 5 Tahun 1960 tentang Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034); 3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2831); 4. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1980 tantang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); 5. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 6. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepawirisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

PROPERAT

Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum Kabupaten Magelang

Perda No. 13 / 2002 Tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2002.

2

7. Undang Uundang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Permukiman (Lembaran Negara Nomor 23 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469); 8. Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 9. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ; 10.Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ; 11.Undang Undang Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ; 12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ; 13.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ; 14.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Bangunan ; 15.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin Permohonan Tanah Pengairan atau Tanah Jalan di Kabupaten Magelang ; 16.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang.

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 1995 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBU KOTA KECAMATAN SALAM. Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Salam Tahun 1995 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 20 Tahun 1997 Seri D Nomor 20), diubah dan dibaca sebagai berikut : A.

Ketentuan pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut : (2)

B.

Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Ibukota Kecamatan Salam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dibagi dalam tahapan 5 (lima) tahunan.

Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan pasal 4 ayat (3) berbunyi sebagai berikut : (3)

Peninjauan kembali Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Salam untuk 5 (lima) tahun pertama dilaksanakan selambat-lambatnya Tahun 2007.

PROPERAT v. 2001



C.

3

Ketentuan pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : Pasal 5 Wilayah Perencanaan dari Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Salam dibagi dalam 3 (tiga) unit Lingkungan dan 1 (satu) unit lingkungan kawasan potensial sebagaimana tertera pada Lampiran Peta P.III – 06a, yaitu Unit Lingkungan I terdiri dari Dusun Semen, Dusun Glempong, Dusun Sucen Kidul, Dusun Tegalrejo, Dusun Randusari, dan Dusun Krakitan. Unit Lingkungan II terdiri dari Dusun Pluberan, Dusun Gudang, Dusun Cirogaten Kidul, Dusun Citrogaten Lor, Dusun Waru, Dusun Losari dan Dusun Bendosari Kauman. Unit Lingkungan III terdiri dari Dusun Salam, Dusun Jagang Lor, Dusun Jagang Kidul dan Dusun Bendosari Gede dan Unit Lingkungan IV sebagai kawasan pengembangan yaitu sebagian Dusun Remame dan sebagian Dusun Babadan di Jumoyo.

D.

Ketentuan pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 ayat(1) berbunyi sebagai berikut : (1)

E.

Ketentuan pasal 16 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 ayat (3) berbunyi sebagai berikut : (3)

F.

Arahan pemanfaatan ruang kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kawasan kota yang potensial di Kota Salam meliputi : a. Kawasan jalan arteri primer Yogyakarta - Semarang. b. Kawasan perbatasan ibukota Kecamatan Salam dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan dengan Desa Jumoyo. c. Area pertanian dan perkebunan yang dominant di wilayah Ibukota Kecamatan Salam.

Ketentuan pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut : (2) (3)

G.

Struktur kota yang dituju sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) dirumuskan sebagai berikut : a. Jalur arteri Primer Yogyakarta – Semarang sebagai pembentuk kerangka utama kota. b. Masyarakat Kabupaten Magelang dapat berperan aktif untuk mengajukan saran sebagai bahan peninjauan kembali dalam penyempurnaan Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Salam kepada Pemerintah Kabupaten dan atau kepada Kantor Kecamatan Salam.

Perwilayahan kota sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri atas 3 (tiga) kawasan yaitu Unit Lingkungan I, Unit Lingkungan II dan Unit Lingkungan III dan Unit Kawasan Potensial. Sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini terdiri atas 17 (tujuh belas) dusun dari Desa Salam dan Desa Sucen yang masuk dalam wilayah Ibukota Kecamatan Salam dengan satu kawasan Pengembangan yang meliputi sebagian Dusun Remame dan sebagian Dusun Babadan Desa Jumoyo.

Ketentuan dalam Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut : Pasal 20 Daya tampung wilayah dalam menerima beban hunian sebagaimana ditetapkan perwilayahnya sesuai dengan Pasal 19 sampai dengan Tahun 2012 diarahkan berjumlah 6.813 jiwa.

H.

Ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut : (1) (2)

Pengembangan kawasan jalan arteri Yogyakarta – Semarang sebagai “etalase”. Pengembangan lingkungan perumahan mengarah pada penyiapan tanah tanah perumahan untuk menampung kebutuhan akan perumahan bagi warga kota dan pendatang dalam bentuk intensifikasi, ekstensifikasi dan perumahan campuran sampai dengan tahun 2012 dengan mempertimbangkan kelayakan pembangunan secara menyeluruh.

PROPERAT v. 2001



I.

Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut : (1) (2)

J.

Bentuk pengembangan system utilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini digambarkan seperti tercantum dalam Lampiran Peta P.III-09, P.III-10, P.III-11, dan P.III12.

Ketentuan dalam Pasal 32 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut : (1)

(2) (3)

N.

Bentuk pengembangan system transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) per;aturan Daerah ini mencakup pengaturan system jaringan jalan, pola sirkulasi kendaraan umum dan pengaturan prasarana transportasi.

Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 31 ayat (3) berbunyi sebagai berikut : (3)

M.

Pengembangan pusat Kota Salam sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah ini mengatur pengembangan ruang bagi pelayanan administrasi, pelayanan social dan pelayanan ekonomi berskala kota dan wilayah.


L.

Bentuk pengembangna kawasan “etalase” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah pemanfaatan lahan sejauh 50m dari pinggir jalan arteri Yogyakarta – Semarang. Bentuk dari pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) peraturan Daerah ini adalah peruntukan lahan untuk menunjang potensi yang ada pada kawasan lahan tersebut. Seperti ditunjukkan pada Peta P.III-02.


K.

4

Pelaksanaan rencana dilakukan dengan pembangunan Kota Salam secara bertahap, sebagai berikut : Tahap I : 2002 – 2007 Tahap II : 2007 - 2012 Arahan pentahapan dititik-beratkan pada bidang fisik tata ruang dengan stimulasi jaringan jalan dan pertumbuhan penduduk. Tahapan pengembangan ruang kota sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini digambarkan seperti tercantum dalam Lampiran Peta P.III-04, P.III-05, P.III-12.

Ketentuan dalam Pasal 39 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut : Peraturan Daerah ini dilampiri Peta : P.I – 02 P.I – 03 P.III – 01 P.III – 4 P.III – 04 P.III – 05 P.III – 06a P.III – 07 P.III – 09 P.III – 10 P.III – 11 P.III – 12 P.III – 13

: : : : : : : : : : : : :

ORIENTASI WILAYAH PERENCANAAN TERHADAP KABUPATEN MAGELANG. RUANG LINGKUP SPASIAL WILAYAH PERENCANAAN. ARAHAN PENGEMBANGAN FUNGSI DI WILAYAH IKK – SALAM. ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN POTENSIAL. ARAHAN DISTRIBUSI PENDUDUK SAMPAI DENGAN TAHUN 2007. ARAHAN DISTRIBUSI PENDUDUK SAMPAI DENGAN TAHUN 2012 RENCANA UNIT LINGKUNGAN DI WILAYAH IKK SALAM. RENCANA PEMANFAATAN LAHAN. RENCANA JARINGAN JALAN. RENCANA JARINGAN AIR BERSIH. RENCANA SISTEM DRAINASE RENCANA JARINGAN LISTRIK. RENCANA JARINGAN TELEPON.

PROPERAT v. 2001



5

Pasal II Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid. Pada tanggal 21 Juli 2003 BUPATI MAGELANG TTD. HASYIM AFANDI. Diundangkan di Kota Mungkid Pada tanggal 23 Juli 2003 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG Ttd. HARTONO. Pembina Utama Muda NIP. 010 072 372 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2003 NOMOR 30 SERI E NOMOR 20

© 2003 Dihimpun oleh Dollut Tuge Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab.Magelang

PROPERAT v. 2001


PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG

Recommend Documents