PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PERIJINAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DAN SARANA KESEHATAN SWASTA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat diperlukan langkah-langkah penataan pelayanan kesehatan dan pendayagunaan tenaga-tenaga profesi kesehatan; b. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi upaya pelayanan kesehatan swasta baik perorangan, berkelompok maupun melalui badan usaha perlu diatur tentang pemberian izin usaha pelayanan kesehatan swasta di Kabupaten Kutai Kartanegara; c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan pemberian Izin Usaha Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat (Drt) Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang; 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
1
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5495); 4. Undang-Undang Psikotropika;
RI
Nomor
5
Tahun
1997,
tentang
5. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997, tentang Narkotika; 6. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 7. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 72 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Nomor 3952 Tahun 2000); 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202); 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 13); 12. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai;
2
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DAN SARANA KESEHATAN SWASTA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara; c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara; d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara; e. Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disebut Puskesmas; suatu sarana yang melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna dan terintegrasi kepada masyarakat diwilayah kerja tertentu di Kabupaten Kutai Kartanegara; f. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara; g. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu; adalah sarana melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mencakup bagian wilayah kerja Puskesmas disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian integral dari Puskesmas dalam daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; h. Kepala Puskesmas Pembantu adalah Kepala Puskesmas Pembantu yang berada dibawah Puskesmas dalam daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; i.
Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan keadaan sehat yang dilaksanakan oleh perorangan, berkelompok maupun badan usaha;
j.
Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan, seperti Rumah Sakit Umum dan Khusus, Balai Pengobatan atau Klinik, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, Laboratorium Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi, Penyalur Alat Kesehatan, Toko Optik, Apotik, Toko Obat / Jamu, Praktek Dokter, Praktek Bidan, Panti atau Pratek Pengobatan Tradisional atau Alternatif;
k. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang memperoleh pendidikan dan atau latihan di bidang kesehatan dalam rangka penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3
l.
Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, alat untuk ditanamkan, reagensia/produk diagnostik invitro atau barang lain yang sejenis atau terkait, termasuk komponen, bagian dan perlengkapannya yang : 1. Disebut dalam Farmakope Indonesia, Ekstra Farmakope Indonesia dan Formularium Nasional atau suplemennya dan / atau, 2. Digunakan untuk diagnosis penyakit, menyembuhkan, merawat, memulihkan, meringankan atau mencegah penyakit pada manusia dan atau 3. Dimaksudkan untuk mempengaruhi struktur dan fungsi tubuh manusia dan atau
m. Perbekalan Farmasi adalah perbekalan yang meliputi obat, bahan dan alat kesehatan; n. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Organisasi masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
B A B II PELAYANAN KESEHATAN SWASTA BAGIAN PERTAMA Praktek Dokter Pasal 2 (1) Praktek Dokter adalah upaya pelayanan kesehatan melalui praktek swasta yang dilakukan perorangan maupun berkelompok, Dokter Umum, Dokter Gigi maupun Dokter Spesialis. (2) Praktek Dokter wajib memiliki Surat Izin Praktek. (3) Surat Izin Praktek Dokter adalah surat Izin yang diberikan oleh Bupati Kutai Kartanegara kepada dokter untuk menjalankan praktek swasta. (4) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (3) dilimpahkan kepada Kepala Dinas. (5) Surat Izin Praktek Dokter berlaku selama 5 (lima) tahun dengan perpanjangan setiap tahunnya. (6) Persyaratan, Tata Cara Permohonan Surat Izin Praktek Dokter, Pembinaan dan Pengawasan diatur melalui Keputusan Kepala Daerah.
4
BAGIAN KEDUA Praktek Bidan Pasal 3 (1) Praktek Bidan adalah upaya pelayanan kesehatan melalui praktek swasta baik perorangan maupun berkelompok. (2) Praktek Bidan Wajib memiliki Surat Izin Praktek. (3) Surat Izin Praktek Bidan adalah surat izin yang diberikan oleh Bupati Kutai Kartanegara kepada Bidan untuk menjalankan praktek swasta. (4) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (3) dilimpahkan kepada Kepala Dinas. (5) Surat Izin Praktek Bidan berlaku selama 5 (lima) tahun dengan perpanjangan setiap tahunnya. (6) Persyaratan, Tata Cara Permohonan Surat Izin Praktek Bidan, Pembinaan dan Pengawasan diatur melalui Keputusan Kepala Daerah.
BAGIAN KETIGA Pengobatan Tradisional Pasal 4 (1) Pengobatan Tradisional atau Pengobatan Alternatif adalah upaya pelayanan pengobatan secara tradisional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Upaya Pengobatan Tradisional atau Pengobatan Alternatif adalah berbentuk Badan, atau upaya perorangan yang memiliki izin untuk melakukan upaya pengobatan tradisioanal atau pengobatan alternatif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pengobatan Tradisional atau Pengobatan Alternatif wajib memiliki Tanda Daftar Pengobatan Tradisional atau Pengobatan Alternatif. (4) Tanda Daftar Pengobatan Tradisional atau Pengobatan Alternatif diberikan oleh Bupati Kutai Kartanegara. (5) Kewenangan pemberian izin sebagaimana yang dimaksud ayat (4) dilimpahklan kepada Kepala Dinas. (6) Tanda Daftar Pengobatan Tradisional atau Pengobatan Alternatif selama 5 (lima) tahun dengan perpanjangan setiap tahunnya.
berlaku
(7) Persyaratan, Tata Cara Permohonan Tanda Daftar Pengobatan Tradisional atau Pengobatan Alternatif, Pembinaan dan Pengawasan diatur melalui Keputusan Kepala Daerah. (8) Pengobatan Tradisional yang secara insidentil diatur tersendiri melalui Keputusan Kepala Daerah. 5
BAGIAN KEEMPAT Praktek Tukang Gigi Pasal 5 (1) Praktek Tukang Gigi adalah praktek perorangan yang memiliki Izin untuk melakukan pelayanan gigi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Praktek Tukang Gigi wajib memiliki Izin Praktek. (3) Izin Praktek Tukang Gigi diberikan oleh Bupati Kutai Kartanegara. (4) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (3) dilimpahkan kepada Kepala Dinas. (5) Izin Praktek Tukang Gigi berlaku selama 5 (lima) tahun setelah tanggal penetapan pemberian izin. (6) Persyaratan, Tata Cara Permohonan Izin Praktek Tukang Gigi, Pembinaan dan Pengawasan diatur melalui Keputusan Kepala Daerah.
BAB III SARANA KESEHATAN SWASTA BAGIAN PERTAMA Usaha Penyalur Alat Kesehatan Pasal 6 (1) Penyalur Alat Kesehatan adalah Badan atau perusahaan perorangan yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Penyalur Alat Kesehatan wajib memiliki Izin Usaha Penyalur Alat Kesehatan. (3) Izin Usaha Penyalur Alat Kesehatan diberikan oleh Bupati Kutai Kartanegara. (4) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (3) dilimpahkan kepada Kepala Dinas. (5) Izin Usaha Penyalur Alat Kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun dengan perpanjangan setiap tahun dan berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. (6) Persyaratan, Tata Cara Permohonan Izin Usaha Penyalur Alat Kesehatan, Pembinaan dan Pengawasan diatur melalui Keputusan Kepala Daerah.
6
BAGIAN KEDUA Pedagang Farmasi Pasal 7 (1) Pedagang Farmasi adalah Badan yang memiliki Izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pedagang Farmasi wajib memiliki Izin Usaha Pedagang Farmasi. (3) Izin Usaha Pedagang Farmasi diberikan oleh Bupati Kutai Kartanegara. (4) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (3) dilimpahkan kepada Kepala Dinas. (5) Izin Usaha Pedagang Farmasi berlaku selama 5 (lima) tahun dengan perpanjangan setiap tahun berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. (6) Persyaratan, Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pedagang Farmasi, Pembinaan dan Pengawasan diatur melalui Keputusan Kepala Daerah. BAGIAN KETIGA Rumah Sakit Pasal 8 (1) Rumah Sakit adalah Badan yang memiliki izin untuk melaksanakan umum (Rumah Sakit Umum) dan atau pelayanan kesehatan khusus (Rumah Sakit Umum) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Rumah Sakit wajib memiliki Surat Izin Rumah Sakit. (3) Surat Izin Rumah Sakit diberikan oleh Bupati Kutai Kartanegara. (4) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (3) dilimpahkan kepada Kepala Dinas. (5) Surat Izin Rumah Sakit berlaku selama 5 (lima) tahun dengan perpanjangan setiap tahun dan berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. (6) Persyaratan, Tata Cara Permohonan Surat Izin Rumah Sakit, Pembinaan dan Pengawasan diatur melalui Keputusan Kepala Daerah.
7
BAGIAN KEEMPAT Klinik atau Balai Pengobatan Umum Pasal 9 (1) Klinik atau Balai Pengobatan Umum adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar umum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Klinik atau Balai Pengobatan Umum adalah berbentuk Badan yang memiliki izin untuk melakukan pelayanan kesehatan dasar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) Klinik atau Balai Pengobatan Umum wajib memiliki Surat Izin Klinik atau Balai Pengobatan Umum. (4) Surat Izin Klinik atau Balai Pengobatan Umum diberikan oleh Bupati Kutai Kartanegara. (5) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat ( 4 ) dilimpahkan kepada Kepala Dinas. (6) Izin Klinik atau Pengobatan Umum berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan pemberian izin dengan perpanjangan setiap tahunnya. (7) Persyaratan, pada Tata Cara Permohonan Izin Klinik atau Balai Pengobatan Umum, Pembinaan dan Pengawasan diatur melalui Keputusan Kepala Daerah.
BAGIAN KELIMA Balai Kesehatan Ibu dan Anak ( BKIA ) Pasal 10 (1) Balai Kesehatan Ibu dan Anak selanjutnya disebut BKIA, adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Balai Kesehatan Ibu dan Anak adalah berbentuk Badan yang memiliki izin untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) Balai Kesehatan Ibu dan Anak wajib memiliki izin BKIA. (4) Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak diberikan oleh Bupati Kutai Kartanegara. (5) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (4) dilimpahkan kepada Kepala Dinas. (6) Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan pemberian izin dengan perpanjangan setiap tahunnya. 8
(7) Persyaratan, Tata Cara Permohonan Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak, Pembinaan dan Pengawasan diatur melalui Keputusan Kepala Daerah.
BAGIAN KEENAM Laboratorium Kesehatan Pasal 11 (1) Laboratorium Kesehatan adalah sarana penunjang pelayanan kesehatan yang melakukan pemeriksaan, pengujian, penilaian kesehatan secara laboratorik dengan menggunakan perbekalan kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Laboratorium Kesehatan adalah berbentuk Badan yang memiliki Izin untuk melakukan pekerjaan laboratorium kesehatan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku. (3) Laboratorium Kesehatan wajib memiliki izin Laboratorium Kesehatan. (4) Izin Laboratorium Kesehatan diberikan oleh Bupati Kutai Kartanegara. (5) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (3) dilimpahkan kepada Kepala Dinas. (6) Izin Laboratorium Kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun dengan perpanjangan setiap tahunnya. (7) Persyaratan, Tata Cara Permohonan Izin Laboratorium Kesehatan, Pembinaan dan Pengawasan diatur melalui Keputusan Kepala Daerah.
BAGIAN KETUJUH Klinik Fisioterapi Pasal 12 (1) Klinik Fisioterapi adalah sarana pelayanan kesehatan yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pelayanan Fisioterapi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Klinik Fisioterapi wajib memiliki Izin Usaha untuk melaksanakan pelayanan fisioterapi. (3) Izin Usaha Klinik Fisioterapi diberikan oleh Bupati Kutai Kartanegara. (4) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (3) dilimpahkan kepada Kepala Dinas. (5) Izin Usaha Klinik Fisioterapi berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan pemberian izin dengan perpanjangan setiap tahunnya. (6) Persyaratan, Tata Cara Permohonan Izin Klinik Fisioterapi, Pembinaan dan Pengawasan diatur melalui Keputusan Kepala Daerah. 9
BAGIAN KEDELAPAN Apotik Pasal 13 (1) Apotik adalah suatu sarana kesehatan tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi pada masyarakat. (2) Apotik wajib memiliki Surat Izin Apotik serta harus memiliki tenaga Apoteker. (3) Surat Izin Apotik adalah surat Izin yang diberikan oleh Bupati Kutai Kartanegara kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan Apotik di suatu tempat tertentu. (4) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (3) dilimpahkan kepada Kepala Dinas. (5) Surat Izin Apotik berlaku selama 5 (lima) tahun dengan perpanjangan setiap tahunnya dan masih memenuhi persyaratan melaksanakan pekerjaanya. (6) Apotik wajib memiliki Tenaga Apoteker yang memenuhi persyaratan dalam melaksanakan pekerjaanya. (7) Persyaratan, Tata Cara Permohonan Surat Izin Apotik , Pembinaan dan Pengawasan diatur melalui Keputusan Kepala Daerah.
BAGIAN KESEMBILAN Toko Obat Pasal 14 (1) Toko Obat adalah sarana usaha yang melakukan penyimpanan dan penjualan obat-obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional / jamu dan kosmetika sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Toko Obat adalah berbentuk Badan yang memiliki izin untuk melakukan pekerjaan penjualan obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional /jamu dan kosmetika sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) Toko Obat wajib memiliki Izin Toko Obat . (4) Izin Toko Obat diberikan oleh Bupati Kutai Kartanegara. (5) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (4) dilimpahkan kepada Kepala Dinas. (6) Izin Toko Obat berlaku selama 5 (lima) tahun dengan perpanjangan setiap tahunnya. (7) Persyaratan, Tata Cara Permohonan Izin Toko Obat, Pembinaan dan Pengawasan diatur melalui Keputusan Kepala Daerah.
10
BAGIAN KESEPULUH Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenasah Pasal 15 (1) Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah adalah sarana penunjang pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan angkutan dengan kendaraan Ambulan dan atau kendaraan angkutan jenazah. (2) Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah adalah berbentuk Badan yang memiliki izin untuk melakukan pekerjaan Pelayanan Ambulan dan Mobl Jenazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah wajib memiliki Izin Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah. (4) Izin Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah diberikan oleh Bupati Kutai Kartanegara. (5) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat ( 4 ) dilimpahkan kepada Kepala Dinas. (6) Izin Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah berlaku selama 5 (lima) tahun dengan perpanjangan setiap tahunnya. (7) Persyaratan, Tata Cara Permohonan Izin Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah, Pembinaan dan Pengawasan diatur melalui Keputusan Kepala Daerah.
BAGIAN KESEBELAS Toko Optik Pasal 16 (1) Toko Optik adalah semua penunjang pelayanan kesehatan yang melakukan usaha penyediaan, penyimpanan dan penyaluran alat optik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Toko Optik adalah berbentuk Badan yang memiliki Izin untuk melakukan pekerjaan Toko Optik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) Toko Optik wajib memiliki Izin Toko Optik. (4) Izin Toko Optik diberikan oleh Bupati Kutai Kartanegara. (5) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (4) dilimpahkan kepada Kepala Dinas. (6) Bupati Kutai Kartanegara melimpahkan wewenang pemberian Izin Toko Optik kepada Kepala Dinas. (7) Izin Toko Optik berlaku selama 5 (lima) tahun dengan perpanjangan setiap tahunnya. 11
(8) Persyaratan, tata Cara Permohonan Izin Toko Optik, Pembinaan dan Pengawasan diatur melalui Keputusan Kepala Dinas.
BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 17 (1) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas. (2) Setiap upaya pelayanan kesehatan wajib melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kesehatan. (3) Ketentuan pelaporan akan diatur melalui Keputusan Kepala Dinas.
BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 18 (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha pelayanan kesehatan swasta dan sarana kesehatan swasta di Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana paling lama enam bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,(lima juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran. (3) Pelanggaran yang bersifat administratif akan diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan sementara terhadap izin yang diberikan. BAB VI PENYELIDIKAN Pasal 19 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencapai, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; 12
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti dan melakukan menyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; i.
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.
Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; l.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20
(1) Izin dan atau Tanda Daftar yang sudah dimiliki yang masih berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini. (2) Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
13
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah. Pasal 22 Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perizinan Pelayanan Kesehatan Swasta dan Sarana Kesehatan Swasta di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pasal 23 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Ditetapkan di Tenggarong Pada Tanggal 17 Juli 2003 BUPATI KUTAI KARTANEGARA, ttd DRS. H. SYAUKANI. HR. MM
Diundangkan di Tenggarong Pada Tanggal 17 Juli 2003 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, ttd DRS. H. EDDY SUBANDI. MM NIP. 550 004 831
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2003 NOMOR 6
14
