PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2001 - 2005 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI AGAM, Menimbang

: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Garis-garis Besar Haluan

Negara

berdasarkan

Ketetapan

Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 yang pada hakekatnya merupakan pola umum pembangunan nasional dan merupakan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di daerah; b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan di daerah Kabupaten Agam perlu disusun dan ditetapkan Pola Dasar

Pembangunan

Daerah

yang

merupakan

penjabaran dari pola umum pembangunan nasional dengan memperhatikan potensi, aspirasi, situasi dan kondisi daerah; c. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf b di atas perlu ditetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Agam tahun 20012005 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam;

Pola Dasar Kabupaten Agam

1.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor Pembentukan Lingkungan

12 Tahun 1956 tentang

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Propinsi

Sumatera

Tengah

(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) ; 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 3. Undang-undang Pengelolaan

Nomor

23

Lingkungan

Tahun

Hidup

1997

tentang

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689); 4. Undang-undang Nomor Pemerintahan

Daerah

22 Tahun (Lembaran

1999

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 5. Undang-undang Nomor

25 Tahun

1999

tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor

72,

Tambahan

Lembaran

Negara

Nomor 3848); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);


2.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangundangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan

Peraturan

Pemerintah

dan

Rancangan

Keputusan Presiden; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang

Pedoman

Penyusunan

Perencanaan

dan

Pengendalian Pembangunan di Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan

Pola

Dasar

dan

Repelita VII; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 1988 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Tahun 1988 No. 5 ); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 ); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi

Kabupaten Agam (Lembaran

Daerah Tahun 2001 Nomor ). Pola Dasar Kabupaten Agam

3.

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2001 – 2005. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Agam; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam; c.

Kepala Daerah adalah Bupati Agam;

d. Pola Dasar Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Kabupaten Agam;

adalah

Pola

Dasar

e. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah Pola Umum Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999; BAB II POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 2 Pola Dasar Pembangunan Daerah merupakan pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran lebih lanjut dari Garis-garis Besar Haluan Negara dan Pola Dasar Pembangunan Propinsi Sumatera Barat serta Visi dan Misi Daerah. Pola Dasar Kabupaten Agam

4.

Pasal 3 Pola Dasar Pembangunan Daerah merupakan landasan bagi penyusunan Program Pembangunan Daerah. Pasal 4 (1). Pola

Dasar

Pembangunan

Daerah

disusun

dengan

sistimatika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

KONDISI UMUM

BAB III

VISI DAN MISI

BAB IV

ARAH KEBIJAKSANAAN

BAB V

KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VI

PENUTUP

(2).Perincian

lebih

lanjut

mengenai

materi

Pola

Dasar

Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dituangkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Setiap 5 (lima) tahun diadakan peninjauan kembali terhadap Pola Dasar Pembangunan Daerah untuk disesuaikan dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat Pola Dasar Kabupaten Agam

5.

Pasal 6 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Agam dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 7 Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam. Ditetapkan di Lubuk Basung Pada tanggal 22 Januari 2001 BUPATI AGAM ARISTO MUNANDAAR Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 22 Januari 2001 SEKRETARIS DAERAH, Drs. H. AZHAR NOER NIP. 010055977 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2001 NOMOR: 3 Pola Dasar Kabupaten Agam

6.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2001 – 2005


7.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 2 TAHUN 2001 TANGGAL 22 JANUARI 2001

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2001 - 2005


8.

BAB I PENDAHULUAN A.

Dasar Pemikiran Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan nasional akan sangat ditentukan oleh masing-masing daerah dalam menata

segala

pembangunan

aspek nasional

pembangunan yang

di

dilaksanakan

wilayahnya. selama

Namun, ini

lebih

berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, konsekuensinya maka sektor-sektor ekonomi yang dikembangkan adalah sektor-sektor ekonomi potensial yang dimiliki oleh sebahagian kecil masyarakat dan berada pada daerah-daerah tertentu. Implikasinya dari model pembangunan yang berorientasi pertumbuhan, hasilnya cenderung dinikmati oleh sebagian rakyat dan daerah

tertentu,

hal

tersebut

pada

gilirannya

menciptakan

ketidakmerataan baik secara fungsional maupun regional. Rapuhnya fundamental

ekonomi

mengakibatkan

runtuhnya

perekonomian

Indonesia akibat goncangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Klimaks dari hal tersebut telah ditunjukkan oleh krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 yang sampai sekarang dampaknya masih dirasakan.


9.

Kabupaten Agam sebagai salah satu kabupaten di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terlepas dari nuansa pembangunan nasional selama ini. Pola pembangunan nasional yang bersifat atas bawah (Top Down Mechanism) mengakibatkan intervensi pemerintah pusat terhadap daerah nyaris tidak dapat dihindari, akibatnya daerah tidak lebih sebagai miniatur dari pemerintah pusat. Keseragaman antar daerah hampir tidak dapat dihindari, padahal setiap daerah memiliki potensi alamiah, sumber daya manusia dan sosial budaya yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Namun, dengan akan dilaksanakan otonomi daerah yang dituangkan di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 intervensi tersebut hendaklah dikurangi karena sudah beralihnya sentralisasi pemerintahan kepada desentralisasi pemerintahan dengan artian bahwa Buttom-Up Planning haruslah benar-benar dapat dilaksanakan agar daerah menjadi lebih mandiri dalam menata pembangunan dan pemerintahan daerahnya masing-masing. Sebagai wujud nyata dari otonomi daerah, maka setiap daerah haruslah mampu merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan setiap aspek pembangunan yang ada di wilayahnya. Berdasarkan

pemikiran

tersebut

disusunlah

arah

pelaksanaan pembangunan Kabupaten Agam dalam bentuk Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Agam yang memuat konsep penyelenggaraan

pembangunan

daerah

yang

mencakup segala aspek kehidupan masyarakat.


10.

menyeluruh

dan

B.

Pengertian Pola Dasar Pembangunan Daerah tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD untuk masa lima tahun yang akan datang.

C.

Maksud dan Tujuan Pola Dasar Pembangunan Daerah ditetapkan dengan maksud memberikan arah pelaksanaan pembangunan daerah, dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak azasi manusia, menegakkan supremasi hukum, berakhlak mulia dan mandiri dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di wilayah Kabupaten Agam.

D.

Landasan Pola dasar pembangunan daerah disusun atas dasar landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara dan Pokok-pokok reformasi serta Visi dan Misi Kabupaten Agam sebagai landasan operasional.


11.

E.

Sistematika Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Agam disusun menurut sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

KONDISI UMUM

BAB III

VISI DAN MISI

BAB IV

ARAH KEBIJAKSANAAN

BAB V

KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VI

PENUTUP


12.

BAB II KONDISI UMUM

Kabupaten Agam terletak di bagian tengah Propinsi Sumatera Barat dengan luas 2.232,30 Km2 merupakan daerah pegunungan dan dataran tinggi di wilayah bagian timur serta dataran rendah dan daerah pantai di wilayah bagian barat. Dari keseluruhan luas wilayah tersebut, 803,89 Km2 (36,01 %) di antaranya merupakan lahan pertanian, 715,87 Km2 (32,07 %) merupakan hutan dan selebihnya seluas 712,54 Km2 (31,92 %) adalah padang rumput, rawa, sungai, danau dan pantai. Wilayah bagian Timur dilalui oleh jalur jalan utama yang menghubungkan Propinsi Sumatera Barat dengan Sumatera Utara dan Propinsi Riau. Wilayah Barat dilalui oleh jalur jalan jurusan Padang – Padang Pariaman – Manggopoh - Simpang Empat Pasaman – Natal (Kab. Madina) yang berfungsi sebagai jalur utama di pantai Barat Sumatera. Sedangkan wilayah bagian Timur dengan wilayah bagian Barat dihubungkan dengan jalan Padang Luar - Maninjau - Manggopoh. Dengan posisi tersebut menjadikan letak wilayah Kabupaten Agam sangat strategis di wilayah Sumatera Barat bagian tengah. Wilayah pemerintahan Kabupaten Agam terdiri dari 11 Kecamatan, 4 Perwakilan Kecamatan, 73 Nagari serta 217 desa dan 7 kelurahan. Beranjak dari kondisi wilayah Kabupaten Agam yang cukup luas, maka pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam secara merata, adil yang berwawasan lingkungan adalah menjadi tujuan


13.

utama, karena itu setiap pembangunan yang dilaksanakan tidak membagi antara Agam Timur dengan Agam Barat. Hal tersebut sudah merupakan komitmen dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dalam satu kesatuan yang utuh dan berkesinambungan. Oleh karena itu setiap kecamatan di Kabupaten Agam didorong untuk menggali potensi wilayahnya agar mampu menciptakan sentra-sentra pembangunan pada masing-masing Ibukota Kecamatan. Secara umum mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Agam adalah; pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan industri kecil rumah tangga serta perdagangan, namun hal ini sudah mengalami pergeseran yaitu beralihnya sebagian bidang usaha pertanian ke industri kecil rumah tangga dan perdagangan. Hal ini merupakan langkah maju dari masyarakat Kabupaten Agam dengan tidak mengabaikan sektor pertanian sebagai basis ekonomi daerah. Dengan kondisi daerah dan tatanan kehidupan yang tetap mengacu pada “Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah” dan dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 masyarakat Kabupaten Agam selama 32 tahun Orde Baru telah berhasil mencapai keberhasilan pembangunan. Namun akibat krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 yang kemudian berlanjut dengan krisis ekonomi dan krisis kepercayaan, telah memunculkan opini di tengah-tengah masyarakat bahwa keberhasilan pembangunan selama ini ternyata hanyalah semu. Kondisi perekonomian masyarakat merosot, stabilitas keamanan dan ketertiban mulai goyah dan ketaatan terhadap norma hukum serta nilai-nilai agama sudah mulai melonggar.


14.

Di bidang ekonomi terjadinya kemerosotan yang diakibatkan oleh pengabaian terhadap perekonomian rakyat yang bersandar pada basis sumber daya alam dan manusia sebagai keunggulan komperatif dan kompetitif. Penyelenggaraan perekonomian kurang mengacu pada pasal 33 UUD 1945, yang lebih cenderung bersifat monopolistik, dimana pengusaha yang sudah berkembang dan dekat dengan elit kekuasaan mendapat prioritas khusus sehingga dari pembangunan yang dilaksanakan berdampak kepada kesenjangan sosial serta lumpuh dan tidak berkembangnya pengusaha menengah dan kecil, tidak terjadi keterkaitan antara industri besar, menengah dan kecil. Sistem perbankan yang kurang konstruktif dalam memberikan dan menyalurkan modal juga ikut menambah kesenjangan sosial di tengahtengah masyarakat. Pelayanan terhadap pengusaha besar atau yang dekat dengan pengambil keputusan cenderung lebih mudah bila dibandingkan dengan pengusaha menengah dan kecil atau masyarakat yang harus memenuhi

banyak

persyaratan

dan

prosedur

berbelit-belit

dalam

mendapatkan modal usahanya. Kebebasan berpolitik yang selama ini didengung-dengungkan ternyata hanya menghasilkan stabilitas semu dan labil. Kondisi ini bermula pada dominan dan terpusatnya kekuasaan di tangan eksekutif yang mengakibatkan kurang berfungsinya lembaga infrastruktur dan suprastruktur politik. Lembaga legislatif dan yudikatifpun hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan dan alat pembenaran tindakan eksekutif. Lembaga tersebut tidak berdaya menjalankan fungsinya sebagai pengontrol jalannya pemerintahan serta pemegang kedaulatan dan penyalur aspirasi masyarakat. Pola Dasar Kabupaten Agam

15.

Demikian pula halnya dengan lembaga kontrol yang lain seperti organisasi sosial politik, lembaga sosial masyarakat dan media massa bukannya berfungsi sebagai lembaga kontrol dan penyalur aspirasi masyarakat, justru sebaliknya dikontrol dan bahkan menjadi perpanjangan tangan eksekutif untuk mempertahankan kekuasaan. Budaya dan praktek politik sangat bersifat ritual dan formalistik, feodalistik dan paternalistik serta dipenuhi intimidasi terselubung ataupun terang-terangan dalam berbagai bentuk rekayasa. Budaya dan praktek politik yang otoriter dan feodalistik serta paternalistik tersebut, mengakibatkan hubungan pusat dan daerah sangat bersifat sentralistis dan top down. Bentuk dan jenis kegiatan yang seharusnya berdasarkan legitimasi dari masyarakat justru berdasarkan restu dan persetujuan dari pusat dan eksekutif. Aspirasi dari bawah nyaris tidak didengar, diterima dan disalurkan, meskipun aspirasi tersebut suara kebenaran. Warna lain yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat adalah sifat seakan-akan tidak mau tahu dan peduli terhadap keadaan. Masyarakat merasa lebih baik diam dan enggan mengemukakan pendapat, karena tidak ingin menanggung resiko sehingga tidak terbiasa berdialog secara terbuka dan menyelesaikan masalah secara demokratis. Kondisi seperti tersebut jelas bukan merupakan suasana berpolitik yang kondusif dalam rangka mengembangkan kehidupan yang demokratis. Produk hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan secara kuantitas dan di lain pihak sesuai dengan tuntutan perkembangan, terus diupayakan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta kepastian dan keadilan hukum sehingga supremasi hukum benar-benar dapat diwujudkan. Pola Dasar Kabupaten Agam

16.

Supremasi hukum yang tercermin dari pelaksanaan aturan hukum secara tepat dan proporsional, banyak di kesampingkan baik oleh penegak hukum itu sendiri maupun oleh masyarakat. Munculnya pengabaian normanorma hukum tersebut dikarenakan masih kurangnya komitmen dan integritas serta sikap ketauladanan aparat dalam melaksanakan tugasnya, disisi lain juga masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Pembangunan

di

bidang

pendidikan

lebih

terfokus

pada

peningkatan sarana dan prasarana fisik namun kurang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Materi pelajaran yang berorientasi akhlak dan moralitas tidak berbanding secara proporsional dengan pendidikan umum. Belum optimalnya upaya pengangkatan untuk menutup kekurangan guru agama, sedang di sisi lain pengangkatan guru umum terus dilaksanakan. Program wajib belajar 9 tahun juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, karena masih banyak anak usia sekolah yang putus sekolah dari pendidikan yang disebabkan faktor ekonomi orang tuanya yang kurang mendukung dan faktor prasarana pendidikan yang kurang menunjang. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia cenderung kurang teraplikasikan dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah. Oleh karena itu sumber daya yang ada belum termanfaat secara optimal. Kehidupan beragama belum memberikan jaminan terhadap peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Merebaknya penyakit sosial, korupsi, kolusi, kriminalitas, pemakaian narkoba, judi dan lain sebaginya

serta perilaku yang menyimpang dan

melanggar moralitas, etika dan kepatuhan merupakan perilaku nyata dalam


17.

kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan indikator melemahnya kualitas Iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Gejala seperti ini dari waktu ke waktu cenderung menunjukan peningkatan secara signifikan. Status dan peranan perempuan di tengah-tengah masyarakat secara adat dan budaya alam Minangkabau telah diakui sejajar dengan lakilaki dan bahkan secara kodrat lebih dimuliakan sebagai seorang ibu. Namun apabila ditinjau dari segi jabatan dan posisi penting dalam pemerintahan peranan perempuan belum begitu menggembirakan karena masih sangat sedikit kaum wanita yang menduduki jabatan penting dijajaran pemerintah daerah maupun partai politik. Peran generasi muda sebagai penerus bangsa belum bisa diharapkan sesuai motto yang disandangnya. Hal ini dikarenakan oleh pembinaan generasi muda selama ini belum mampu membentuk mental dan kepribadian yang tangguh, melainkan pembinaan yang bersifat pemanjaan sehingga menurunnya aktifitas, kreatifitas dan peran aktif generasi muda dalam pembangunan. Untuk terlaksananya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999 dibutuhkan sumber daya aparatur yang berkualitas sebagaimana ditunjukkan oleh sikap kreatif dan inovatif diberbagai bidang dan tingkat pekerjaan. Namun selama ini aparatur daerah terbiasa dengan pola instruksi dan perintah dari atas yang menyebabkan aparatur tidak terbiasa berkreasi dan berinovasi serta rendahnya rasa percaya diri. Kondisi di atas merupakan gambaran Kabupaten Agam saat ini yang menuntut pemerintah daerah, lembaga legislatif dan yudikatif, pemuka dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersatupadu, bekerja keras dan proaktif melaksanakan

reformasi

dalam

segala

bidang

kehidupan

meningkatkan harkat, martabat dan kesejahteraan masyarakat.


18.

untuk

BAB III VISI DAN MISI A.

VISI Sesuai kondisi objektif kabupaten Agam yang ada pada saat ini sehingga dapat dirumuskanlah Visi Kabupaten Agam yaitu “Agam Mandiri dan Berprestasi yang Madani ”. Agam mandiri mengandung arti kemandirian yang mengakar dari nilai agama, sosial budaya dan potensi daerah di segala bidang dengan tetap menjunjung tinggi kebersamaan dan kemitraan dengan semangat

persatuan

dan

kesatuan

“Barek

Sapikua

Ringan

Sajinjiang yang didukung oleh Tali Tigo Sapilin “ Berprestasi mengandung arti adanya suatu dorongan, bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Agam dalam melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan usaha sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dan terbaik. Untuk terwujudnya hal tersebut dituntut kreatifitas, inovasi dan proaktif dari setiap lapisan masyarakat dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada serta menghadapi tantangan sehingga mampu berkompetisi ditingkat

lokal, regional maupun

internasional. Dengan

demikian,

Agam

mandiri

dan

berprestasi

mengandung makna sejalan dengan prinsip kehidupan, hari ini harus lebih baik dari hari kemaren, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. “Tiada hari tanpa prestasi, Tiada Prestasi Tanpa Kemandirian” Madani diambil dari nilai-nilai yang telah dikembangkan oleh Nabi Muhammad. SAW dalam menjalankan pemerintahan dan menata Pola Dasar Kabupaten Agam

19.

masyarakat di kota Madinah. Di antara nilai-nilai yang dikembangkan tersebut mengandung nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat yang di dasarkan kepada prinsip kesetaraan, musyawarah dan mufakat, nilai ukhuwah,

memupuk rasa cinta tanah air

dan pengakuan

terhadap hak azazi setiap manusia. Prinsip kesetaraan mengandung arti pengakuan terhadap persamaan hak dan kewajiban setiap warga masyarakat didepan hukum, tidak menilai berdasarkan tingkat sosial, ekonomi, etnis dan agama yang dianut. Musyawarah dan mufakat dapat diartikan

pengambilan

keputusan yang menyangkut hajad hidup orang banyak dilakukan melalui prinsip demokrasi yang mengakomodasi berbagai aspirasi dalam masyarakat dan memusyawarahkan secara bersama untuk mengambil keputusan. “ Bulek Aie ka Pambuluah, Bulek kato jo Mufakat” Di samping itu madani juga mengandung nilai yang mengakui adanya hak-hak yang melekat pada setiap orang (hak azazi manusia), penegakan supremasi hukum , nilai-nilai sosial yang tinggi dan tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan. B.

MISI Untuk mewujudkan visi tersebut perlu misi yang jelas dengan rumusan sebagai berikut : 1.

Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan kehidupan beragama dan norma adat sesuai prinsip Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah, Syarak Mangato,


20.

Adat Mamakai. 2.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia baik aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat yang berakhlak mulia dan

memiliki

semangat

kepeloporan

serta

profesional

dibidangnya. 3.

Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang kualitas hasil pendidikan yang handal dan siap pakai.

4.

Meningkatkan

sarana

dan

prasarana

kesehatan

menuju

manusia sehat. 5.

Mewujudan pelayanan prima kepada masyarakat yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

6.

Meningkatkan peran serta Tali Tigo Sapilin, Tungku Tigo Sajarangan, lembaga sosial, organisasi sosial politik dan kemasyarakatan yang merupakan aset dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan

pembinaan

kemasyarakatan. 7.

Meningkatkan peranserta perantau Kabupaten Agam yang tersebar diberbagai kota dan pelosok di tanah air yang merupakan kekuatan andalan dalam membangun kampung halaman yang sudah merupakan kecintaan dan kepedulian tanah kelahirannya.

8.

Meningkatkan peran nagari sebagai pemerintahan terendah dan pusat pertumbuhan pembangunan sosial ekonomi daerah.

9.

Mengembangkan

usaha

ekonomi

kerakyatan

di

sektor

pertanian, dan perkebunan yang berwawasan agribisnis dan Pola Dasar Kabupaten Agam

21.

agroindustri serta industri kecil (home industry) dengan basis komoditi unggulan yang ramah lingkungan dan berorientasi pasar. 10.

Mengembangkan potensi pariwisata yang bersih sesuai dengan norma agama dan adat istiadat.

11.

Meningkatkan peran pengusaha kecil, menengah dan koperasi selaku pelaku ekonomi kerakyatan.

12.

Menciptakan suasana yang kondusif bagi investor untuk menanamkan modalnya.

13.

Menciptakan iklim politik yang kondusif dan demokratis serta menghargai hak asasi manusia.

14.

Menegakan supremasi hukum yang berlandaskan keadilan dan kebenaran.

15.

Optimasi

pengelolaan potensi

daerah untuk peningkatan

pendapatan asli daerah (PAD). 16.

Mewujukan perencanaan yang aspiratif, konsisten, proporsional dan berkelanjutan.

17.

Menciptakan kerjasama yang harmonis antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagai mitra kerja.

18.

Melakukan

restrukturisasi

dan meningkatkan kinerja dinas

yang ada sebagai ujung tombak pemerintah daerah Kabupaten Agam.


22.

BAB IV ARAH KEBIJAKSANAAN A.

BIDANG EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.

BIDANG EKONOMI 1.

Mengembangkan

sistem

ekonomi

kerakyatan

yang

bertumpu kepada potensi wilayah dan sumber daya manusia yang dimiliki. 2.

Menciptakan pertumbuhan ekonomi secara bersamaan dengan pemerataan pendapatan masyarakat.

3.

Mengembangkan

iklim

persaingan

menghindarkan berbagai

yang

bentuk distorsi

sehat pasar

dan yang

merugikan masyarakat. 4.

Meningkatkan peranan pemerintah dalam hal pemasaran, akses terhadap sumber permodalan, survey, promosi, penyediaan informasi pasar, layanan publik, subsidi dan insentif, yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan peraturan-peraturan.

5.

Mengembangkan produk yang berorientasi pasar nasional dan global sesuai dengan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang dimiliki.

6.

Mengembangkan kebijaksanaan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing.

7.

Menciptakan kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan menghapus segala bentuk diskriminasi.

8.

Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi


23.

agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. 9.

Mengembangkan Usaha Milik Daerah secara efisien, transparan dan profesional terutama BUMD yang usahanya berkaitan erat dengan penyediaan fasilitas publik, dan pengelolaan aset strategis.

10.

Mengembangkan hubungan kemitraan antara koperasi, swasta dan BUMD dalam bentuk keterkaitan yang saling menunjang dan menguntungkan dalam rangka memperkuat struktur ekonomi daerah sekaligus menunjang struktur ekonomi nasional.

11.

Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada

keragaman

sumber

daya

bahan

pangan

dan

kelembagaan dalam rangka menjamin ketersediaan pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang susuai dengan kebutuhkan dengan tingkat harga terjangkau. 12.

Mengembangkan deversifikasi pertanian yang berbasis teknologi kimia dan biologi yang ramah lingkungan.

13.

Memberdayakan

petani

melalui

berbagai

program

pembinaan dan mengakseskan mereka kepada sumber permodalan dan pemasaran. 14.

Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah dan ramah lingkungan secara berkelanjutan.

15.

Menggali potensi alam pemanfaatan sumberdaya lahan secara lebih optimal sesuai dengan daya dukung yang ada


24.

(carying capacity). 16.

Mengembangkan kebijakan pertanahan guna meningkatkan pemanfaatan

dan

penggunaan

tanah

secara

adil,

transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang. 17.

Meningkatkan

kinerja

pembangunan

wilayah

dan

pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik, dan air bersih

guna

mendorong

pemerataan

pembangunan,

melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil. 18.

Meningkatkan kuantitas tenaga kerja yang berkualitas melalui bimbingan teknis dan bantuan usaha sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya sehingga dapat diwujudkan penggunaan teknologi tepat guna pada kegiatan usaha kecil dan menengah.

19.

Melakukan berbagai upaya terpadu dalam mempercepat proses

pengentasan

pengangguran,

yang

kemiskinan merupakan

dan

mengurangi

dampak

dari

krisis

ekonomi. 20.

Mempercepat

proses

dan

pemulihan

ekonomi

dan

membangkitkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah, dan koperasi melalui usaha-usaha pemanfaatan sumber daya yang tersedia di daerah dan mengurangi Pola Dasar Kabupaten Agam

25.

penggunaan bahan baku impor sehingga penggunaan devisa negara dapat dihemat dan biaya produksi dapat ditekan. 21.

Optimasi dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran dengan mengembangkan sistem pengawasan dan pemantauan keuangan serta kegiatan pembangunan daerah, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran.

22.

Meningkatkan kerja sama bidang ekonomi di tingkat nasional, regional dan internasional serta mengembangkan industri yang berbasis sumber daya alam.

23.

Menarik investor dengan melalui deregulasi peraturan yang menghambat kegiatan investasi dan perdagangan di daerah.

24.

Mengembangkan

sektor-sektor

ekonomi

masyarakat

sebagai basis pendapatan wilayah dan Pendapatan Asli Daerah. 25.

Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan menghindari terjadinya kebocoran wilayah yang sangat merugikan.


26.

2.

LINGKUNGAAN HIDUP 1.

Menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat saat ini dan masa mendatang.

2.

Memanfaatkan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup

sebaik-baiknya melalui

konservasi,

rehabilitasi,

penghematan penggunaannya dan menerapkan teknologi ramah lingkungan. 3.

Mengelola sumber daya alam dan memelihara lingkungan hidup dengan baik, sehingga terjaga kualitas ekosistem terjaga sesuai aturan perundang-undangan.

4.

Menerapkan lingkungan

pola

pembangunan

melalui

sietem

audit

yang

berwawasan

lingkungan

untuk

mencegah jangan terjadinya kerusakan lingkungan yang merugikan. B.

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT. 1.

PENDIDIKAN Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah menjadi tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi dan berkesinambungan. Arah pendidkan secara lebih jelas dan terinci diatur dalam undangundang tentang sistem pendidikan nosional yang secara tegas menyatakan

bahwa

tujuan

pendidikan

adalah

untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya adalah manusia yang beriman Pola Dasar Kabupaten Agam

27.

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Secara

lebih

luas

pendidikan

harus

mampu

menumbuhkan jiwa patriotisme yang dapat diaplikasikan di tengah-tengah

kehidupan

berbangsa

dan

bernegara,

mempertebal rasa cinta tanah air serta dapat menggugah semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat.

Di

samping

itu

pendidikan

membangkitkan

kesadaran

terhadap

bangsa

selanjutnya

diharapkan

untuk

timbulnya

sikap

menghargai

jasa

harus

dapat

pemahaman sejarah dapat

para

mendorong

pahlawan

dan

menumbuhkan tekad untuk melanjutkan perjuangannya. Mengacu kepada tujuan pendidikan nasional di atas, maka pendidikan di Kabupaten Agam pun harus diarahkan kepada : 1. Mengembangkan pendidikan yang bermutu tinggi sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat Kabupaten Agam. 2. Meningkatkan pendidikan keperibadian dan budi pekerti berdasarkan nilai–nilai agama dan adat serta nilai nilai yang bersifat universal. 3. Menghasilkan manusia terdidik yang bersifat mandiri, kritis, kreatif dan punya kemampuan memecahkan masalah.


28.

4. Memperluas akses dan fasilitas pelayanan pendidikan bagi setiap segmen masyarakat. 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan, penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan. 6. Meningkatkan

pembinaan

generasi

muda

agar

dapat

berperan sebagai generasi penerus bangsa dan pengambil tongkat estafet perjuangan bangsa. 7. Membina

pengembangan

kegiatan

keolahragaan

agar

tercipta atlit daerah yang handal dan mampu berkompetisi diarena daerah dan nasional. 8. Memotivasi berkembangnya lembaga pendidikan non formal sebagai penunjang kegiatan pendidikan formal. Di Kabupaten Agam program-program untuk setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut : a. Pra Sekolah a).

Melaksanakan pendidikan pra sekolah di daerah berpedoman

kepada

perundang-undangan

yang

berlaku. Lembaga pendidikan pra sekolah (TK) perlu ditumbuh kembangkan mengingat fungsinya yang cukup strategis untuk mengantar anak memasuki sekolah dasar (SD) dengan memberikan kesempatan kepada

anak

untuk

bersosialisasi

dengan

lingkungannya. Dengan demikian lembaga pendidikan dapat dipandang sebagai wadah pembetukan karakter Pola Dasar Kabupaten Agam

29.

utama anak yang meliputi pengenalan bakat dan minat, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan percaya diri, disiplin, ulet dan mempunyai rasa kebersamaan

serta

menumbuhkan

kemampuan

berkomunikasi dan mengenal alam disekitarnya. b).

Mengingat fungsi TK yang sangat strategis, seperti dinyatakan

di

atas,

maka

perlu

diupayakan

penyebaran kelembagaan secara merata sehingga anak usia pra sekolah yang tersebar di setiap desa dapat tertampung, selain itu upaya-upaya untuk penyempurnaan kurikulum dan penyediaan tenaga guru yang professional secara bertahap perlu terus tingkatkan. c).

Berhubung kemampuan financial pemerintah yang sangat

terbatas,

maka

perlu

diupayakan

untuk

memotivasi masyarakat dan organisasi lainnya agar memberikan kontribusi terhadap pengembangan dunia pendidikan, terutama pendidikan pra sekolah. b. Pendidikan Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama a).

Pendidikan dasar 9 tahun, 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP atau yang sederaja bertujuan untuk membekali anak

dalam

rangka

mengembangkan

kehidupan

sebagai pribadi dan sebagai bagian dari masyarakat serta mempersiapkan anak didik untuk memasuki jenjang Pola Dasar Kabupaten Agam

pendidikan

yang 30.

lebih

tinggi

(Sekolah

Menengah Tingkat Atas). Memasyarakatkan program wajar 9 tahun, meruapakan suatu keharusan bagi pemerintah

daerah,

sehingga

dengan

demikian

diharapkan tidak ditemui lagi anak usia 7–15 tahun yang tidak bersekolah di Kabupaten Agam. b).

Sarana pendidikan sekolah dasar secara umum telah mampu menampung anak 7–12 tahun di seluruh pedesaan, namun untuk wilayah-wilayah terpencil masih diperlukan SD kecil, hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kondisi ideal dimana jarak tempuh anak usia SD dari rumah ke sekolah tidak lebih dari 1,5 Km.

c).

Mutu pendidikan di SD, akan sangat menentukan mutu pendidikan pada jenjang berikutnya. Oleh sebab itu, upaya

meningkatkan

mutu

pendidikan melalui

pengangkatan guru pegawai negeri, pengangkatan guru tenaga honorer dan penyatukan sekolah-sekolah yang berdekatan (Regrouping). d).

Menyempurnakan kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi

daerah,

kurikulum

namun

nasional

tetap

perlu

mengacu

segera

kepada

dilaksanakan.

Kurikulum yang dimaksud adalah kurikulum yang diadopsi dari kurikulum nasional dan diperkaya muatan lokal

yang mengakomodasikan

aspirasi,

kebutuhan dan kebudayaan yang tumbuh di tengahtengah masyarakat.


31.

e).

Agar pelaksanaan fungsi guru lebih optimal, maka perlu dipikirkan upaya peningkatan kesejahteraan mereka

melalui

pemberian

insentif

dengan

menghimpun bantuan baik dari pemerintah maupun swadaya masyarakat. f).

Meningkatkan keberadaan Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah

sebagai

lembaga

pendidikan

yang

bernuansa islam yang mengau kepada kurikulum Depertemen

Agama dan

Kurikulum

Departemen

Pendidikan Nasional di tambah kurikulum Departemen Agama agar

mutunya dapat disejajarkan tamata

Sekolah Dasar dan SLTP. g).

Meningkatkan efektifitas pengawasan dan pembinaan pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di sekolah, meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru dengan kebutuhan pendidikan, agar muatan pendidikan dasar dapat ditingkatkan.

h).

Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk terlaksanakanya program wajib belajar 9 tahun terutama di daerah-daerah terpencil agar keberadaaan pendidikan di daerah tersebut tidak terlalu jauh tertinggal dari daeerah-daerah lain yang relatif berdekatan dengan pusat-pusat pelayanan masyarakat.


32.

c. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas a).

Kualifikasi dan profesionalitas guru merupakan ujung tombak peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu 5 tahun kedepan di samping penambahan tenaga guru perlu juga ditingkatkan kualifikasi dan profesionalitas tenaga keguruan.

b).

Meningkatkan

ketersediaan

sarana

penunjang

pendidikan berupa perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja dan sarana olah raga serta kesenian. c).

Meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu di samping menjadikan kurikulum

nasional

sebagai

kurikulum

inti

juga

mengembangkan kurikulum lokal sebagai identitas daerah. d).

Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan pendidikan baik pendidikan umum maupun agama agar keluaran pendidikan di Kabupaten Agam mampu bersaing dengan tamatan dari luar Kabupaten Agam terutama

dalam

memasuki

jenjang

Pendidikan

Perguruan Tinggi Negeri. e).

Mengembangkan pendidikan kejuruan yang dikelola disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pasar tenaga kerja.


33.

d.

Akademi dan Perguruan Tinggi Untuk

memenuhi

kebutuhan

masyarakat

akan

pendidikan tinggi 5 (Lima) tahun ke depan maka dirasa perlu berdirinya perguruan tinggi agar tamatan SLTA di daerah tidak perlu melanjutkan pendidikan keluar Kabupaten Agam. Namun

berhubung

terbatasnya

kesempatan

untuk

mendirikan perguruan tinggi negeri maka kesempatan ini akan diberikan kepada pihak swasta di daerah. 2.

KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.

Meningkatkan perilaku hidup sehat masyarakat sejak usia dini melalui berbagai kegiatan promosi dan pendidikan kesehatan, sehingga menjadi bagian dari norma hidup dan menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat.

2.

Meningkatkan peranserta masyarakat, terutama melalui konsep

pembangunan

kesehatan

masyarakat

yang

senantiasa terus didorong dan dikembangkan untuk menjamin

terpenuhinya

kesinambungan

upaya

kebutuhan pencapaian

kesehatan kesehatan

serta sesuai

dengan paradigma sehat. 3.

Meningkatkan peran aktif swasta melalui kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan unit-unit pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit, pemberantasan serangan penular, penyediaan sarana air bersih, penyehatan lingkungan dan penyediaan sarana kebugaran jasmani.


34.

4.

Mengembangkan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi

kesehatan bekerjasama dengan organisasi profesi dalam perumusan

kebijakan,

pengelolaan

dan

pemantauan

pelaksanaan pembangunan kesehatan. 5.

Meningkatkan kesehatan lingkungan pemukiman, tempat peribadatan, tempat kerja, tempat keramaian umum, lingkungan

pendidikan

dan

pariwisata

melalui

pembangunan sarana dan prasarana sanitasi kesehatan. 6.

Meningkatkan status kesehatan masyarakat, terutama keluarga kurang mampu yang mengalami berbagai jenis penyakit

akibat

krisis

ekonomi

melalui

kegiatan

pencegahan, pengurangan dan rahabilitasi, mortaditas, mortalitas dan kecacatan yang umumnya diderita Balita, anak-anak, wanita hamil, melahirkan dan nifas. 7.

Menginventarisasi penempatan tenaga medis dalam rangka pemerataan

pelayanan

kesehatan,

diikuti

dengan

pengembangan dan pembangunan prasarana kesehatan sekaligus dengan melengkapi sarana medis. 8.

Meningkatkan

kebijaksanaan

dan

manajemen

pembangunan kesehatan dengan mengembangkan sistem informasi yang handal secara konprehensif pada berbagai tingkat administrasi pengelola kesehatan, sehingga dapat membantu

dan menjadi

bahan

mengambil keputusan.


35.

pertimbangan

dalam

9.

Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka

meningkatkan

pelayanan

kesehatan,

gizi,

pendayagunaan obat, terutama obat-obatan produksi dalam negeri. 10.

Memberdayakan masyarakat, terutama keluarga miskin yang masih berada jauh dari standar kesejahteraan dan kemajuan agar mau merubah pola hidup, meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan dan kemampuan agar bisa memanfaatkan peluang dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia.

11.

Menanggulangi secara dini, cepat dan tepat terhadap masyarakat yang ditimpa musibah dan bencana alam.

12.

Mencegah

terjadinya

kemiskinan

baru

dan

terus

meningkatkan kegiatan sosial terhadap keluarga miskin yang telah berhasil disejahterakan agar tidak jatuh kembali ke

kehidupan

semula.

Disamping

dia

memberikan

kemudahan dalam mendapatkan pelayanan dasar seperti pelayanan kesehatan, penyediaan kebutuhan bahan pokok, lapangan kerja dan kebutuhan sosial lainnya. 13.

Memotivasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan terutama bagi tenaga kerja yang bekerja di perusahaan swasta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.


36.

C.

BIDANG AGAMA Untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diperlukan peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian pola kehidupan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai akan dapat dimantapkan, dengan melaksanakan kegiatan nyata, yaitu : 1.

Meningkatkan peran agama sebagai landasan moral dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan serta mengupayakan agar setiap ketentuan peraturan yang akan diberlakukan selalu dijiwai oleh nilai-nilai agama.

2.

Melengkapi sarana dan prasarana agama dengan didukung oleh dana-dana yang bersumber dari bantuan pemerintah dan partisipasi masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kwalitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem yang lebih terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional.

3.

Menciptakan suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati

dalam

semangat

kegotongroyongan,

dengan

mengembangkan dialog yang konstruktif antar umat beragama agar tercipta kerukunan hidup dinamis. 4.

Meningkatkan pelayanan terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan zakat dan sadakah secara terkoordinasi melalui lembaga yang telah ada (Baziz).


37.

5.

Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keaagamaan dalam menanggulangi krisis iman dan krisis akhlak, supaya generasi yang akan datang dapat menjadi generasi yang bertanggung jawab dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat

serta

mampu

memperkokoh

kerukunan

hidup

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 6.

Mengupayakan kehidupan yang layak bagi fakir miskin dan anakanak terlantar berdasarkan atas azas kemanusiaan dan keadilan.

D.

BIDANG HUKUM Dalam kehidupan

rangka

menegakkan

bermasyarakat,

supremasi

berbangsa

dan

hukum

bernegara

dalam serta

menghormati hukum agama dan hukum adat perlu dilakukan langkahlangkah 5 tahun kedepan: 1.

Menyusun dasar hukum yang kuat bagi setiap kegiatan pemerintah daerah.

2.

Memberikan pertimbangan hukum dan menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta menghargai hak azazi manusia tanpa diskriminasi.

3.

Melaksanakan bantuan hukum bagi aparatur pemerintah daerah dalam perkara perdata dan tata usaha negara.

4.

Membudayakan perilaku masyarakat yang menghormati dan menegakkan hukum.

5.

Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, ketaatan dan disiplin masyarakat.


38.

6.

Mengembangkan materi dan subtansi hukum serta peraturan yang melindungi dan menjamin pemberdayaan masyarakat serta organisasi dan lembaga–lembaga yang hidup di dalam masyarakat.

7.

Mengembangkan peraturan daerah yang didasarkan pada prinsip legitimasi hukum, yaitu hukum yang sesuai dengan pandangan dan aspirasi hukum dan nilai-nilai keadilan yang dianut masyarakat, yang dihasilkan melalui mekanisme dan prosedur demokrasi.

8.

Membangun dan mengembangkan penegakkan dan pelayanan hukum secara cepat tanpa diskriminasi.

9.

Mengembangkan budaya hukum ditengah-tengah masyarakat guna menciptakan kesadaran, kepatuhan dan ketaatan terhadap norma, kaidah dan hukum positif.

10.

Melakukan penegakan hukum secara konsisten untuk menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM.

11.

Meningkatkan

kepercayaan

masyarakat

terhadap

aparat

penegak hukum dengan memberikan dukungan sarana dan prasarana hukum serta meningkatkan profesionalisme. 12.

Melakukan evaluasi produk hukum daerah dan menyusun produk

hukum

baru

yang

mampu

mengakomodasi

perkembangan zaman dalam Negara Kesatuan RI. 13.

Meningkatkan pemahaman, pertimbangan, penghargaan hak azazi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.


39.

E.

BIDANG POLITIK, PEMERINTAH DAN APARATUR DAERAH SERTA KOMUNIKASI 1.

POLITIK Kesuksesan pembangunan daerah tidak terlepas dari peranan pembangunan sosial politik. Namun masih banyak program pembangunan mengalami kelambatan karena kehidupan sosial politik yang belum memasyarakat. Untuk 5 tahun kedepan pembangunan sosial politik sangat perlu ditingkatkan dengan melakukan: 1.

Meningkatkan pendidikan politik secara intensif

dan

komprehensif kepada masyarakat agar tercipta budaya politik

yang

demokratis,

menghormati

keberagaman

aspirasi dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azazi manusia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 2.

Mengembangkan sistem dan budaya politik yang dijiwai semangat kebersamaan, keterbukaan dan tanggung jawab serta supremasi hukum.

3.

Meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam kehidupan politik untuk menyalurkan berbagai aspirasi, kepentingan dan kritik melalui mekanisme serta prosedur yang sesuai dengan perundang-undangan.

4.

Meningkatkan kemampuan dan kualitas badan legislatif dan organisasi partai politik yang ada di Kabupaten Agam, agar mampu menjalankan fungsi kontrol secara sehat dan


40.

efektif

dan

berperan

aktif

dalam

mewujudkan

pembangunan daerah. 5.

Memfasilitasi partai – partai politik untuk dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri dan sehat dalam menjalankan fungsi – fungsi rekruitmen politik, sosialisasi pendidikan politik, komunikasi politik, menyalurkan aspirasi demi kepentingan masyarakat dan memelihara persatuan / kesatuan bangsa dan wilayah.

6.

Menciptakan hubungan yang kondusif antara legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam mengakomodasikan dinamika pembangunan serta peningkatan partisipasi rakyat yang sekaligus meningkatkan kesadaran berpolitik.

7.

Mempersiapkan

masyarakat,

orsospol,

ormas

dan

organisasi kemasyarakatan, serta aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan otonomi daerah. 8.

Mempercepat terbentuknya pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, aspiratif, profesional, akuntabilitas dan memisahkan birokrasi dari politik.

9.

Mengefektifkan sistem pengawasan internal dan eksternal, baik oleh instansi pengawasan fungsional ataupun oleh organisasi sosial politik dan masyarakat.


41.

2.

PEMERINTAH DAERAH 1.

Pembangunan daerah Kabupaten Agam diarahkan untuk memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan UndangUndang nomor 22 Tahun 1999, memberdayakan ekonomi masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta memanfaatkan seluruh potensi yang ada dalam masyarakat di daerah Kabupaten Agam.

2.

Pembangunan

daerah

diarahkan

untuk

mempercepat

pembangunan ekonomi daerah yang didukung oleh oleh potensi wilayah. 3.

Mempercepat

pembangunan

wilayah

pedesaan

dalam

rangka memberdayakan petani, nelayan, pengrajin dan industri kecil serta pembangunan agrobisnis, agroindustri melalui pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi serta pemanfaatan sumber daya alam yang ada di daerah, agar tercapai pemerataan pembangunan di seluruh daerah. 4.

Untuk mewujudkan pelaksanaan Undang - Undang nomor 25 Tahun

1999

tentang

perimbangan

keuangan

antara

pemerintah pusat dan daerah, perlu dilakukan deregulasi aturan yang ada dan debirokratisasi agar terciptanya pelayanan yang optimal kepada masyarakat. 5.

Mengoptimalkan fungsi sosial kontrol Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar terlaksananya otonomi daerah yang


42.

nyata dan bertanggung jawab. 6.

Mengembangkan sumber daya aparatur daerah yang memiliki sikap kreatif, inovatif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam percepatan pelaksanaan otonomi daerah.

7.

Pemberdayaan Pemerintah Kecamatan sebagai perangkat daerah dan sebagai pusat pelayanan masyarakat.

8.

Mendorong percepatan perubahan struktur desa ke nagari (kembali ke nagari).

9.

Meningkatkan

kerjasama

yang

saling

menguntungkan

(mutual advantages) antara pemerintah daerah baik di tingkat propinsi maupun nasional. 3.

APARATUR DAERAH 1.

Mengembangkan etika dan moral aparatur sebagai abdi yang melayani kepentingan masyarakat dan negara dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan pembangunan.

2.

Meningkatkan disiplin dan wewenang aparatur secara jelas dalam

meningkatkan

kualitas

pelayanan

terhadap

masyarakat. 3.

Mengembangkan profesionalisme aparatur secara objektif yang diukur dengan kualitas kerja, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan sistem karir yang berdasarkan integritas pribadi dan ketaatan terhadap konstitusi.


43.

4.

KOMUNIKASI DAN MEDIA MASA 1.

Membangun

sistem komunikasi, informasi yang mengacu

kepada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam semua segi kehidupan masyarakat serta tetap menjamin persatuan dan kesatuan bangsa. 2.

Meningkatkan pemanfaatan komunikasi massa baik melalui media massa modern ataupun media tradisional dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat.

3.

Meningkatkan

kualitas

pengetahuan,

informasi

profesionalisme

dan

melalui

peningkatan

penerapan

teknologi

komunikasi dan informasi dalam menyebarkan informasi yang diperlukan masyarakat. 4.

Menciptakan komunikasi yang kondusif antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya meningkatkan peranan masyarakat sebagai kontrol sosial yang bertanggung jawab.

5.

Menciptakan lebih

rasa aman dan mendorong masyarakat untuk

terbuka

dalam

menyampaikan

aspirasinya

dan

memulihkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Saling percaya dan menghilangkan kecurigaan antara sumber informasi pemerintah yang diperlukan dalam membangun daerah. 6.

Menciptakan keterbukaan, saling percaya, saling memberi dan menerima informasi antara sumber informasi pemerintah dengan lembaga-lembaga sosial masyarakat dan pers.


44.

7.

Memperkuat lembaga komunikasi dan informasi daerah, sumber daya manusia, sarana, prasarana komunikasi dan informasi dalam mendukung pembangunan daerah.

8.

Membangun jaringan komunikasi dan informasi dalam dan antar

daerah

serta

pembangunan daerah

serta

pusat

untuk

dan nasional serta

mendukung memperkuat

persatuan dan kesatuan ditengah-tengah masyarakat. 9.

Meningkatkan peranan media komunikasi dan informasi dalam membina kehidupan beragama serta membentengi masyarakat terutama generasi muda dari pengaruh negatif era globalisasi.

10.

Meningkatkan peranan pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi kontrol sosialnya dengan tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik, supremsi hukum dan hak azazi manusia.

F.

BUDAYA, KESENIAN DAN PARIWISATA 1.

Menjadikan kebudayaan daerah sebagai suatu sistem nilai yang luhur dan tumbuh serta berkembang dalam suatu wujud peradaban masyarakat dari generasi ke generasi.

2.

Mengembangkan kebudayaan daerah sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku bagi masyarakat agar mampu mendorong terselenggaranya pembangunan.

3.

Membina, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan kesenian daerah secara dinamis seiring dengan kemajuan.

4.

Mengembangkan sikap kritis dan mampu membentengi setiap


45.

ekses masuknya kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan norma serta kebudayaan daerah. 5.

Melestarikan peninggalan sejarah sebagai kebanggaan daerah yang mengandung nilai-nilai kejuangan, kepeloporan guna memupuk tumbuhnya semangat perjuangan dan cinta tanah air.

6.

Mengembangkan dan merangsang tumbuhnya kreatifitas seni sebagai produk budaya dengan tetap mengacu pada nilai-nilai estetika, etika, moral dan agama.

7.

Mengembangkan dan melestarikan kesenian anak nagari sebagai kesenian daerah.

8.

Mengembangkan pariwisata alam, budaya dan minat khusus dengan memperhatikan adat istiadat dan norma agama.

9.

Menggali dan mengamalkan nilai-nilai adat dan budaya secara melembaga agar terciptanya pewarisan nilai-nilai adat dan budaya kepada generasi muda secara berkesinambungan.

10.

Meningkatkan peranan Ninik Mamak, Cadiak Pandai, Alim Ulama dan Bundokanduang “Tali Tigo Sapilin, Tungku Tigo Sajarangan”

dalam

setiap

aktivitas

pembangunan

dan

kehidupan bermasyarakat. 11.

Menciptakan kesetaraan gender berdasarkan azas kemanusian dan keadilan.

12.

Meningkatkan peranan perantau dalam aktivitas pembangunan daerah sebagai cerminan

kepedulian mereka kepada tanah

kelahirannya.


46.

G.

BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN Aparatur Pertahanan dan Keamanan serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Agam telah berhasil dilaksanakan berdasarkan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan prinsip-prinsip doktrin pertahanan dan keamanan yang dilaksanakan melalui

sistem

pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang berintikan TNI dan POLRI. Dengan keberhasilan tersebut Kabupaten Agam telah mampu menciptakan stabilitas nasional di daerah, mengamankan serta mensukseskan pembangunan di daerah, sehingga program reformasi, aktifitas masyarakat dan program pembangunan lainnya dapat berjalan dengan lancar. Dengan demikian kebersamaan TNI dan POLRI dengan rakyat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan

tetap

perlu

dipertahankan

dan

lebih

dikembangkan. Oleh karena itu perlu ditingkatkan keterpaduan pembinaan dan penyiapan

komponen

pendukung

ketertiban

dan

keamanan

masyarakat Kabupaten Agam yang diatur secara nasional dan terus meningkatkan pembinaan rakyat terlatih dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang tersedia. Sejalan dengan akan dilaksanakannya otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999, maka rencana pembangunan ketertiban dan keamanan masyarakat di Kabupaten Agam dapat digambarkan sebagai berikut : 1.

Pembangunan bidang ketertiban dan keamanan masyarakat ditujukan untuk membangun kemampuan masyarakat dalam


47.

rangka menghadapi segala macam ancaman dan gangguan terhadap

pelaksanaan

pembangunan

di

daerah,

agar

pelaksanaan pembangunan tersebut berjalan dengan lancar. Disamping itu pembangunan di bidang ketertiban dan keamanan masyarakat juga ditujukan untuk membangun kemampuan daerah

dalam

mengamankan

rangka

mendukung

hasil-hasil

serta

pelaksanaan

menjamin

dan

kelanjutan

pembangunan nasional. 2.

Pembangunan bidang ketertiban dan keamanan masyarakat adalah sebagai bagian integral dari pada pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan daerah.

3.

Ketertiban dan keamanan masyarakat diselenggarakan melalui upaya pertahanan dan keamanan untuk menjamin tetap tegaknya

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia

yang

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan melindungi dari setiap ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar negeri. 4.

Hakekat

ketertiban

dan

keamanan

masyarakat

adalah

perlawanan rakyat semesta berdasarkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang mencakup keseluruhan daya dan kemampuan bangsa dan negara yang disusun, disiapkan dan digerakkan secara terpadu dan terpimpin dalam suatu perlawanan bersenjata maupun bentuk perlawanan lainnya yang didasarkan pada keyakinan akan kekuatan sendiri dan tidak mengenal menyerah. Untuk itu Idiologi Pancasila dan nilai-nilai Pola Dasar Kabupaten Agam

48.

luhur bangsa serta hakekat kebersamaan

TNI dan POLRI

dengan rakyat harus tertanam dengan teguh dalam alam pikiran sehingga mewujudkan kekuatan pertahanan keamanan yang ampuh dengan ketahanan mental yang tangguh. 5.

Pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat ditujukan

kepada

usaha

untuk

mengembangkan

sistem

keamanan umum dan ketentraman masyarakat yang bersifat swakarya, swadaya dan swasembada dengan berintikan alat negara sebagai penegak hukum yang profesional , terampil dan berwibawa. Dalam hal ini lebih diutamakan usaha-usaha pencegahan kesadaran

dan

penangkalan.

masyarakat

Sedangkan

terhadap

keamanan

pembinaan umum

dan

ketertiban masyarakat terus ditingkatkan. 6.

Untuk mengantisipasi terjadinya kekacauan, kericuhan dan kerusuhan

yang

mengancam

ketertiban

dan

keamanan

masyarakat, maka peranan perlindungan masyarakat sebagai komponen khusus kekuatan pertahanan negara termasuk rakyat terlatih perlu dibina dengan sarana dan prasarana yang memadai serta menumbuhkan rasa bertanggungjawab bagi seluruh

masyarakat

dalam

memelihara

keamanan

dan

ketertiban masyarakat (Kantibmas). 7.

Upaya untuk pencarian dan penyelamatan manusia sebagai akibat dari musibah, bencana alam dan bencana lainnya merupakan tugas nasional dan daerah yang harus dilaksanakan secara terkoordinir melalui koordinasi lintas sektoral. Upaya penyelamatan tersebut akan terus dimantapkan dan perlu


49.

didukung dengan peningkatan kemampuan organisasi, kwalitas sumber daya manusia, manajemen serta sarana dan prasarana yang memadai agar mampu menyelenggarakan bantuan dan penyelamatan dengan cepat dan tepat serta bertindak / berbuat secara preventif untuk penanggulangan musibah dan bencana yang mungkin meninpa masyarakat. 8.

TNI dan POLRI sebagai kekuatan inti dalam menciptakan ketahanan, keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat, harus mampu melaksanakan fungsi sebagai penindak dan penyangga awal terhadap setiap ancaman ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, TNI dan POLRI tidak

hanya

diutamakan

mengandalkan melakukan

kekuatan

pendekatan

saja

tetapi

preventif,

lebih

dengan

manumbuhkan dan menanamkan hak-hak dan kewajiban masyarakat untuk ikut serta dalam pembelaan negara, cinta kepada

tanah

air,

kesadaran

bermasyarakat,

keyakinan

terhadap Pancasila sebagi idiologi negara dan kerelaan berkorban untuk negara. 9.

Dalam

rangka

meningkatkan

ketertiban

dan

keamanan

masyarakat perlu dilanjutkan upaya untuk memantapkan pembinaan sistem keamanan lingkungan (SISKAMLING) di setiap desa/kelurahan yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

dalam

mengatasi

kejahatan

keamanan ditengah-tengah masyarakat.


50.

dan

gangguan

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN Pola dasar pembangunan daerah tahun 2001 - 2005 disusun dan diajukan oleh pemerintah Kabupaten Agam dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dengan Peraturan Daerah. Pola dasar pembangunan tersebut harus menjadi kerangka acuan bagi lembaga eksekutif, legislatif, serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Agam dalam pelaksanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 tahun ke depan. Untuk terlaksananya program pembangunan daerah kabupaten Agam dimaksud perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut : 1. Kepala

Daerah

menjalankan

selaku

tugas

kepala

pemerintahan

penyelenggaraan

di

daerah

pemerintahan

dalam daerah,

berkewajiban untuk mengerahkan dan mengoptimalkan seluruh potensi dan kekuatan pemerintahan dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan daerah. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepolisian, Kejaksaan Negeri, (Pengadilan

Negeri,

Pengadilan

Agama)

dan

Badan

Pemeriksa

Kabupaten agar membantu melaksanakan Pola Dasar Pembangunan Daerah ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945 3. Semua dinas, instansi, Badan Usaha Milik Daerah, seluruh pelaksana dan

penanggung

jawab


program

pembangunan

51.

berkewajiban

mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah kepada Kepala Daerah dan Kepala Daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya dalam sidang tahunan Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah,

sesuai

fungsi,

tugas

dan

wewenangnya berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999. 4. Pola Dasar Pembangunan Daerah dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 5. Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) akan dijabarkan setiap tahunnya

ke

dalam

Program

Pembangunan

Daerah

Tahunan

(PROPEDATA) yang memuat uraian kebijaksanaan secara rinci dan terukur. 6. Program Pembangunan Daerah Tahunan (PROPEDATA) dijabarkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


52.

BAB VI PENUTUP

Pola dasar pembangunan daerah tahun 2001-2005 berlaku sejak tanggal

diundangkan

sampai

dengan

ditetapkannya

Pola

Dasar

Pembangunan Daerah lima tahun berikutnya. Untuk tahun pertama pelaksanaan Pola dasar pembangunan daerah tahun 2001 - 2005, kepada Kepala Daerah diberikan kesempatan untuk melakukan langkah-langkah persiapan, penyesuaian guna menyusun program pembangunan daerah dan rencana pembangunan tahunan daerah yang memuat anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan tetap memelihara kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selama

belum

ditetapkan

rencana

pembangunan

tahunan

berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Daerah tahun 2001 - 2005, pemerintah daerah dapat menggunakan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disusun dan dipersiapkan sebelumnya. Berhasilnya pelaksanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tergantung pada peran aktif masyarakat itu sendiri serta sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para aparatur pemerintah. Sehubungan dengan itu, semua kekuatan politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya diharapkan dapat menyusun program menurut fungsi dan kemampuan masing-masing dalam melaksanakan Pola Dasar Pembangunan Daerah.


53.

Hasil pembangunan harus benar-benar dapat dinikmati secara lebih merata dan adil oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Agam sebagai wujud dari upaya peningkatan kesejahteraan lahir dan bathin. Pada akhirnya keberhasilan pembangunan daerah akan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dan daerah dalam suasana yang demokratis, tenteram, aman dan damai dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.

BUPATI AGAM,

ARISTO MUNANDAR


54.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN

Recommend Documents