PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WALINAGARI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI AGAM, Menimbang :
a. bahwa sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan nagari yang diikuti dengan perkembangan sosial masyarakat nagari yang semakin kritis, terbuka dan demokratis dapat membawa dampak pada tuntutan masyarakat terhadap berbagai perubahan pada semua aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan termasuk juga pemilihan Walinagari; b. bahwa penyelenggaraan pemilihan Walinagari yang merupakan wahana demokrasi untuk menuju kesinambungan dan peningkatan kualitas pemerintahan nagari perlu diatur tersendiri; c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
1
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM dan BUPATI AGAM MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WALINAGARI
2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan ; 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Bupati adalah Bupati Agam. 5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Agam. 6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan filosofi adat minangkabau (adat basandi syara, syara basandi kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul adat setempat. 7. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari. 8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat
setempat
yang
diakui
dan
dihormati
dalam
sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintah nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS NAGARI, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari. 11. Panitia Pemilihan adalah lembaga yang dibentuk oleh BAMUS NAGARI, bersifat netral untuk menyelenggarakan pemilihan Walinagari.
3
12. Panitia pengawas adalah pengawas pemilihan walinagari yang dibentuk oleh BAMUS NAGARI yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan. 13. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan calon walinagari dari anak nagari. 14. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan calon guna ditetapkan sebagai calon tetap walinagari yang berhak dipilih. 15. Calon yang berhak dipilih adalah calon walinagari yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilihan dan ditetapkan oleh panitia pemilihan. 16. Calon terpilih adalah calon walinagari yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan walinagari. 17. Penduduk nagari adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di nagari yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau KTP 18. Anak nagari adalah putra-putri yang dilahirkan menurut garis keturunan
ibu
(matrilineal) dalam adat Minangkabau, dan orang yang diakui dan diterima sepanjang adat dalam suatu nagari. 19. Pemilih adalah penduduk nagari yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya. 20. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya. 21. Kampanye adalah kegiatan calon walinagari untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program-programnya. 22. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjut disingkat KPPS adalah yang melaksanakan pemungutan suara di TPS, yang dibentuk oleh panitia pemilihan walinagari. 23. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara pemilihan. BAB II PEMILIHAN Bagian Pertama Persiapan Pemilihan Pasal 2 BAMUS NAGARI memberitahukan kepada Walinagari mengenai akan berakhirnya masa jabatan Walinagari secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
4
Pasal 3 (1) BAMUS NAGARI memproses pemilihan Walinagari paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Walinagari. (2) Dalam memproses pemilihan Walinagari sebagaimana dimaksud ayat (1), BAMUS NAGARI membentuk Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas. Bagian Kedua Panitia Pemilihan Pasal 4 (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Nagari, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang berjumlah 5 (lima) orang, dengan memperhatikan keterwakilan jorong. (2) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari : a. Ketua merangkap anggota; b. Wakil Ketua merangkap anggota; c. Anggota. (3) Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Pemilihan. (4) Dalam melaksanan tugasnya panitia pemilihan dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang berasal dari salah seorang perangkat nagari. (5) Sekretariat Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan. Pasal 5 Panitia Pemilihan mempunyai tugas: a. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan Walinagari; b. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Walinagari ; c.
Mengesahkan daftar pemilih ;
d. Mengkoordinasikan,
menyelenggarakan
dan
mengendalikan
semua
tahapan
pelaksanaan pemilihan Walinagari; e. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan Walinagari; f.
Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon walinagari sesuai persyaratan;
g. Meneliti persyaratan calon Walinagari;
5
h. Menetapkan Calon Tetap yang telah memenuhi persyaratan; i.
Mengumumkan calon tetap yang berhak dipilih kepada masyarakat ditempat yang terbuka ;
j.
Melaksanakan pemungutan suara;
k. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Walinagari; l.
Mengusulkan calon Walinagari terpilih dengan berita acara;
m. Melaporkan pelaksanaan pemilihan Walinagari dan penggunaan dana pemilihan Walinagari kepada BAMUS NAGARI dengan melampirkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan; n. Mengajukan rencana biaya kepada BAMUS NAGARI; o. Mengambil keputusan bila timbul permasalahan dalam proses pemilihan Walinagari; p. Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di setiap TPS, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota serta petugas keamanan. Pasal 6 Panitia Pemilihan berkewajiban : a. memperlakukan Calon secara adil dan setara; b. menyampaikan laporan kepada BAMUS NAGARI untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat; c.
memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris pemilihan;
d. melaksanakan semua tahapan pemilihan Walinagari secara tepat waktu Pasal 7 Tugas Sekretariat Panitia
Pemilihan adalah membantu pendaftaran pemilih dan tugas-
tugas administrasi Panitia Pemilihan. Pasal 8 Panitia dan Sekretariat Pemilihan berhak: a. mendapatkan perlindungan keamanan dalam pelaksanaan tugas b. mendapatkan uang lelah sesuai kemampuan keuangan nagari
6
Bagian Ketiga Panitia Pengawas Pasal 9 (1) Untuk mengawasi jalannya pemilihan Walinagari dibentuk Panitia Pengawas dengan Keputusan BAMUS NAGARI. (2) Keanggotaan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan generasi muda. (3) Susunan panitia pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari : a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; c. Anggota (4) Ketua dan Sekretaris Panitia Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Pengawas. Pasal 10 (1) Panitia Pengawas mempunyai tugas: a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan; b. menerima laporan pelanggaran ketentuan peraturan pemilihan; c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan; d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; (2) Panitia Pengawas berkewajiban: a. memperlakukan calon secara adil dan setara; b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif; c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang; d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada BAMUS NAGARI . (3) Pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada panitia pengawas pemilihan untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 (1) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b, disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi: a. nama dan alamat pelapor; b. waktu dan tempat kejadian perkara;
7
c. nama dan alamat pelanggar; d. nama dan alamat saksi-saksi; dan e. uraian kejadian. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada panitia pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran. (3) Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut oleh panitia pengawas.
Pasal 12 (1) Panitia pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima. (2) Panitia pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima. (3) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh panitia pengawas. (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik. (5) Laporan yang mengandung unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang telah memperoleh putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pembatalan calon. Pasal 13 (1) Panitia pengawas dalam menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (3), dilakukan melalui tahapan: a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan; b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana tersebut pada huruf a, pengawas pemilihan membuat keputusan; c. keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, bersifat final dan mengikat. (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.
8
Pasal 14 Panitia Pengawas berhak: a. mendapatkan perlindungan keamanan dalam pelaksanaan tugas b. mendapatkan uang lelah sesuai kemampuan keuangan nagari Bagian Keempat Larangan Panitia Pasal 15 Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas dilarang menjadi Calon Walinagari Pasal 16 (1) Apabila Panitia Pemilihan menjadi Calon Walinagari, maka kedudukannya digantikan dari unsur yang sama. (2) Apabila Panitia Pengawas menjadi calon Walinagari, maka kedudukannya diganti dari unsur yang sama. BAB III HAK MEMILIH DAN DIPILIH Bagian Pertama Hak Memilih Pasal 17 Penduduk nagari yang pada hari pemungutan suara pemilihan walinagari sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah mempunyai hak memilih Pasal 18 (1) Penduduk nagari yang berhak memilih harus terdaftar sebagai pemilih. (2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, penduduk nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat : a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; (3) Seorang penduduk nagari yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilih. (4) Seorang pemilih hanya terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
9
Pasal 19 (1) Pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) diberi tanda bukti pendaftaran. (2) Tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditukarkan dengan kartu suara pada hari pemilihan. Pasal 20 (1) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara. (2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan untuk mendapat tanggapan masyarakat. (3) Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke Panitia Pemilihan Walinagari dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan. (4) Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap. (5) Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Walinagari. Bagian Kedua Hak Untuk Dipilih Pasal 21 Calon Walinagari adalah penduduk dan anak nagari yang memenuhi persyaratan : a. bertaqwa kepada Allah SWT dengan menjalankan syariat Islam secara kaffah, berakhlakul karimah dan pandai membaca Al Quran; b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945, dan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan; c. berpendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau
pendidikan sederajat; d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; e. bersedia menjadi calon walinagari dan tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon
Walinagari; f.
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap; h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
10
i.
belum pernah menjabat sebagai Walinagari selama 2 (dua) kali masa jabatan terhitung semenjak dibelakukannya Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2001;
j.
belum pernah mengundurkan diri sebagai walinagari dalam masa jabatan;
k. sehat jasmani dan rohani; l.
mengenal nagarinya dan dikenal oleh masyarakat nagari setempat;
m. memahami, menghayati dan mengamalkan adat yang berlaku dalam nagari; n. tidak dalam status sebagai Penjabat Walinagari; o. tidak sebagai pengurus partai politik; p. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Walinagari atau Pegawai
Negeri, atau pejabat/pegawai pada lembaga/Badan; q. bertempat tinggal di nagari yang bersangkutan dan atau mudah dijangkau setelah
terpilih menjadi walinagari; Pasal 22 (1) Pegawai Negeri Sipil, POLRI dan TNI yang mencalonkan diri sebagai Walinagari harus memiliki surat keterangan persetujuan dari pejabat yang berwenang; (2) Pegawai Negeri Sipil, POLRI dan TNI yang terpilih menjadi Walinagari dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Walinagari tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, POLRI dan TNI. (3) Penghasilan tetap Walinagari yang berasal dari PNS, Polri, dan TNI hanya setengah dari penghasilan tetap Walinagari yang bukan berasal dari PNS, Polri dan TNI. Pasal 23 (1) Walinagari yang akan berakhir masa jabatannya pada periode pertama dapat mencalonkan diri kembali dengan ketentuan sebagai berikut : a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari kepada Bupati melalui Camat paling lama 5 (lima) bulan sebelum berakhir masa jabatan. b. Menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BAMUS NAGARI paling lama 5 (lima) bulan sebelum berakhir masa jabatan. c. Menyampaikan surat permohonan cuti kepada Bupati saat ditetapkan sebagai calon Walinagari. (2) Bagi Walinagari yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, Bupati mengangkat Sekretaris Nagari atau Perangkat Nagari lainnya sebagai Pelaksana Tugas Walinagari atas usul BAMUS NAGARI kepada Bupati melalui Camat.
11
Pasal 24 Perangkat Nagari yang mencalonkan diri sebagai Walinagari, harus mengajukan permohonan cuti kepada Walinagari sejak ditetapkan sebagai calon Walinagari. Pasal 25 Anggota BAMUS NAGARI yang mencalonkan diri sebagai Walinagari harus mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat yang diketahui oleh Pimpinan BAMUS NAGARI. BAB IV PENCALONAN, PENJARINGAN DAN PENYARINGAN Bagian Pertama Pencalonan Pasal 26 (1) Pantia Pemilihan mengumumkan pelaksanaan, tata cara dan persyaratan pemilihan Walinagari. (2) Bakal calon walinagari dapat diajukan oleh lembaga - lembaga nagari, jorong, dan lembaga lainnya. (3) Tatacara pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh panitia pemilihan. (4) Permohonan menjadi Bakal Calon Walinagari diajukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan dalam rangkap 3 (tiga). Bagian Kedua Penjaringan Pasal 27 (1) Panitia Pemilihan menerima permohonan Bakal Calon. (2) Waktu penerimaan ditetapkan selama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang apabila Bakal Calon belum memenuhi jumlah minimal. Bagian Ketiga Penyaringan Pasal 28 (1) Panitia Pemilihan meneliti persyaratan administrasi bakal calon walinagari dengan melakukan klarifikasi kepada instansi/lembaga yang berwenang dan dapat mendengar pendapat masyarakat.
12
(2) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada bakal calon. (3) Kepada Bakal Calon yang belum lengkap persyaratannya diberikan kesempatan untuk melengkapi kembali persyaratan dalam waktu 3 (tiga) hari. Pasal 29 (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Panitia Pemilihan menetapkan Calon Walinagari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon. (2) Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) diumumkan secara luas selama 7 (tujuh) hari berturut-turut. (3) Penetapan dan pengumuman Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat. Pasal 30 (1) Apabila Calon mengundurkan diri secara administrasi dianggap tidak mengundurkan diri. (2) Apabila Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak, perolehan suara tersebut dinyatakan batal. (3) Atas pembatalan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai Calon Terpilih. BAB V KAMPANYE Pasal 31 (1) Calon walinagari dapat melakukan kampanye. (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 7 (tujuh) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. (3) Jadwal dan lokasi kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan usul Calon Walinagari. Pasal 32 (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui : a. pertemuan terbatas; b. tatap muka dan dialog;
13
c. media cetak dan media elektronik; d. penyebaran bahan kampanye kepada umum; e. pemasangan alat peraga ditempat umum; f. rapat umum; g. tanda gambar calon walinagari; dan/atau h. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. (2) Calon walinagari diharuskan menyampaikan visi, misi dan program secara lisan dan tertulis melalui BAMUS NAGARI kepada masyarakat. (3) Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disosialisasikan
pada
masa kampanye yang difasilitasi oleh panitia pemilihan. (4) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat edukatif. Pasal 33 Dalam kampanye dilarang : a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan calon walinagari; c.
menghasut atau mengadu domba perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat; e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum; f.
mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain; h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah nagari; i.
menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
j.
melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
14
Pasal 34 (1) Dalam kampanye dilarang melibatkan : a. Walinagari dan Perangkat Nagari; b. Ketua dan anggota BAMUS NAGARI. (2) Calon Walinagari dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, dan anggota POLRI sebagai peserta kampanye dan juru kampanye. Pasal 35 (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h, huruf i dan huruf j, dan Pasal 34 merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi: a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran. Pasal 36 (1) Calon Walinagari dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Walinagari oleh Panitia Pemilihan. BAB VI PEMUNGUTAN SUARA Pasal 37 (1) Pemungutan suara pemilihan Walinagari diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Walinagari berakhir. (2) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos photo calon walinagari pada surat suara. (3) Jumlah, jenis, bentuk, ukuran dan warna surat suara sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
15
Pasal 38 (1) Jumlah surat suara dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% (dua setengah per seratus) dari jumlah pemilih tersebut. (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara yang rusak. (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara. (4) Format Berita Acara dan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 39 (1) Pemilih tuna netra atau yang mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih. (2) Panitia pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih. Pasal 40 (1) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS serta jumlah pemilih disetiap TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia. Pasal 41 (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan Walinagari disediakan kotak, bilik suara, dan kelengkapan lainnya. (2) Jumlah, bahan, bentuk dan ukuran kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. Pasal 42 (1) Pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih disampaikan melalui pengumumam resmi dan surat panggilan. (2) Pemungutan suara dilakukan mulai pukul 08.00 s/d 14.00 WIB dibuka oleh Ketua TPS. (3) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan :
16
a. pembukaan kotak suara; b. pengeluaran seluruh isi kotak suara; c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; serta d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. (4) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon, pemantau dan warga masyarakat. (5) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh anggota Panitia Pemilihan dan dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon. Pasal 43 (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara. (2) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali. Pasal 44 (1) Pemilih hanya dapat menggunakan hak pilihnya satu kali. (2) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh Panitia Pemilihan. (3) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. Pasal 45 Surat suara dianggap sah apabila: a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kolom segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
17
Pasal 46 (1) Calon Walinagari yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak. (2) Dalam hal 2 (dua) orang atau lebih calon walinagari memperoleh suara terbanyak yang sama, harus diadakan pemilihan ulang. (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penghitungan suara. (4) Apabila dalam pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat jumlah suara yang sama, penentuan calon terpilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. (5) Tata cara penentuan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VII PENGHITUNGAN SUARA Pasal 47 (1) Penghitungan suara dilakukan di TPS, setelah selesai pemungutan suara. (2) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan Laporan pelaksanaan pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KPPS. (3) Format berita acara dan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (4) Berita acara dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari setelah penghitungan suara. Pasal 48 (1) Berita
Acara
Hasil
penghitungan
suara
dan
laporan
Pelaksanaan
Pemilihan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2), direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan. (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan dan Laporan Pelaksanaan Pemillihan yang ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan. (3) Berita acara dan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada BAMUS NAGARI paling lambat 2 (dua) hari.
18
(4) Format Berita acara dan laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VIII PENGESAHAN DAN PELANTIKAN Pasal 49 (1) Calon Walinagari terpilih ditetapkan dengan Keputusan BAMUS NAGARI. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh BAMUS NAGARI kepada Bupati melalui Camat untuk pengesahan dengan Keputusan Bupati. Pasal 50 (1) Walinagari dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan penetapan Walinagari definitif. (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat paripurna BAMUS NAGARI (3) Sebelum memangku jabatannya, Walinagari mengucap sumpah. (4) Susunan kata-kata sumpah Walinagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut : Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Walinagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan syariat Islam dan norma adat serta mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruslurusnya yang berlaku bagi nagari, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 51 Masa jabatan walinagari adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
19
BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 52 Biaya penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan Walinagari dibebankan kepada APB Nagari dan APBD serta sumber – sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. BAB X PEMBERHENTIAN WALINAGARI DAN PENGANGKATAN PENJABAT WALINAGARI Bagian Pertama Pemberhentian Walinagari Pasal 53 (1) Walinagari berhenti, karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. diberhentikan. (2) Walinagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. dinyatakan melanggar sumpah jabatan; d. tidak melaksanakan kewajiban Walinagari; e. melanggar larangan bagi Walinagari. (3) Usul pemberhentian Walinagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diusulkan oleh BAMUS NAGARI kepada Bupati melalui Camat. (4) Usul pemberhentian Walinagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e disampaikan oleh BAMUS NAGARI kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan BAMUS NAGARI yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BAMUS NAGARI. (5) Pengesahan pemberhentian Walinagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima. (6) Setelah pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (5), Bupati mengangkat Sekretaris Nagari atau Pejabat lain yang ditunjuk sebagai Penjabat Walinagari.
20
Pasal 54 (1) Walinagari diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BAMUS NAGARI apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Walinagari diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BAMUS NAGARI apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 55 Walinagari diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BAMUS NAGARI karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindakan pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Pasal 56 (1) Walinagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 54
ternyata
terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Walinagari yang bersangkutan sampai akhir masa jabatan. (2) Apabila Walinagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Walinagari yang bersangkutan. Pasal 57 Dalam hal Walinagari diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 , Sekretaris Nagari melaksanakan tugas dan kewajiban Walinagari sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 58 Dalam hal Walinagari diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 , Bupati mengangkat Penjabat Walinagari dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Walinagari paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
21
Bagian Kedua Pengangkatan Penjabat Walinagari Pasal 59 (1) Pengangkatan Penjabat Walinagari dilakukan karena : a. Pembentukan nagari baru; b. Meninggal dunianya Walinagari; c. Diberhentikannya Walinagari sebelum masa jabatan berakhir d. Habisnya masa jabatan walinagari, sedangkan pemilihan belum dilaksanakan (2) Tugas penjabat walinagari adalah : a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari sampai terpilihnya walinagarii hasil pemilihan dan atau selambat-lambatnya 6 (enam) bulan; b. mengangkat perangkat nagari bagi nagari baru; c. membentuk BAMUS NAGARI, dan lembaga kemasyarakatan bagi nagari baru. (3) Pengangkatan Penjabat Walinagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (4) Sebelum memangku jabatannya, Penjabat Walinagari diambil sumpah oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 50 ayat (3). BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 60 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Walinagari yang masa jabatannya masih berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan atau dilantiknya Walinagari yang baru. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 61 Hal-hal
yang
belum
diatur
dalam
Peraturan
Daerah
ini
sepanjang
mengenai
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
22
Pasal 62 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.
Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 10 Desember 2007 BUPATI AGAM,
ARISTO MUNANDAR Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 10 Desember 2007 SEKRETARIS DAERAH
Drs. H. AZWAR RISMAN THAHER NIP. 410003648 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2007 NOMOR 13
23
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WALINAGARI I.
UMUM Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai tindak lanjut dari hal yang berkenaan dengan desa (nagari) akibat ditetapkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Disamping adanya perubahan Peraturan perundang-undangan dalam pengaturan nagari, dan tuntutan perubahan pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, juga memperhatikan dinamika yang berkembang ditengah kehidupan masyarakat
dan
hal-hal
yang
timbul
dalam
implementasi
penyelenggaraan
pemerintahan nagari seperti perkembangan penyelenggaraan pemerintahan nagari yang diikuti dengan perkembangan sosial masyarakat nagari yang semakin kritis, terbuka dan demokratis dapat membawa dampak pada tuntutan masyarakat terhadap berbagai
perubahan
pada
semua
aspek
penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan termasuk juga pemilihan Walinagari Untuk itu penyelenggaraan pemilihan Walinagari yang merupakan wahana demokrasi untuk menuju kesinambungan dan peningkatan kualitas pemerintahan nagari perlu diatur tersendiri dalam perubahan dan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas
24
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “membentuk” adalah BAMUS NAGARI menetapkan ketua, sekretaris dan anggota Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas dengan keputusan BAMUS NAGARI. Pasal 4 Ayat (1) Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah Tokoh Adat, Tokoh Agama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Tokoh Pemuda. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Walinagari, yang terdiri dari Sekretaris Nagari sebagai Sekretaris dibantu oleh Kepala Urusan dan Kepala jorong. Ayat (5) Cukup jelas Pasal 5 Huruf a Yang dimaksud merencanakan adalah memuat tahapan pemilihan, pembagian tugas dan tanggung jawab panitia, lokasi pemungutan suara, dan lain-lain yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan pemilihan. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Huruf k Cukup jelas Huruf l Cukup jelas Huruf m Cukup jelas Huruf n Cukup jelas Huruf o Cukup jelas
25
Huruf p Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas
26
Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Dinyatakan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah Huruf b Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 21 Huruf a Yang dimaksud dengan menjalankan Islam secara kaffah antara lain melaksanakan sholat 5 (lima) waktu, pandai baca Al’Quran, rajin kemesjid, tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama. Pembuktiannya dengan surat pernyataan yang bersangkutan diatas materai dan diketahui oleh pengurus mesjid tempat domisili. Huruf b Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dinyatakan dengan surat pernyataan yang bersangkutan di atas meterai.
27
Huruf c Tingkatan pendidikan yang bersangkutan dibuktikan dengan ijazah/surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, yang dimaksud dengan sederajat adalah Program Paket C. Huruf d Usia yang bersangkutan dibuktikan dengan foto copy KTP. Huruf e Kesediaan dibuat dalam surat pernyataan bermeterai Huruf f Surat keterangan dari pengadilan negeri tempat domisili Huruf g Surat keterangan dari pengadilan negeri tempat domisili Huruf h Surat keterangan dari kepolisian Huruf i Yang dimaksud 2 (dua) kali masa jabatan adalah tidak termasuk jabatan Kepala Desa sebelum kembali ke sistem Pemerintahan Nagari sesuai dengan Perda 31 Tahun 2001. Huruf j Cukup jelas Huruf k Surat keterangan dari dokter pemerintah Huruf l Cukup jelas Huruf m Surat keterangan dari KAN Huruf n Cukup jelas Huruf o Cukup jelas Huruf p Cukup jelas Huruf q Cukup jelas Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 23 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Selama menjalankan cuti, Walinagari berhak memperoleh penghasilan tetap. Ayat (2) Cukup jelas
28
Pasal 24 Selama menjalankan cuti, Perangkat Nagari berhak memperoleh penghasilan tetap. Pasal 25 Selama menjalankan cuti, Anggota BAMUS NAGARI berhak memperoleh uang representatif. Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
29
Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dilarang melibatkan PNS, TNI dan POLRI adalah Pegawai Negeri hanya diperbolehkan menyaksikan kampanye dan tidak aktif dalam kampanye. Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 36 Ayat (1) Yang dimaksud menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya dengan kompensasi untuk memilih Calon Walinagari tertentu. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 37 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 40 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
30
Pasal 41 Ayat (1) Yang dimaksud kelengkapan lainnya adalah seperti paku pencoblos surat suara, bantal, tinta, spidol, kertas dan lain-lain. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud pemilihan ulang adalah hanya diikuti calon walinagari yang memperoleh suara terbanyak sama. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 47 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
31
Ayat (4) Rangkap dua diperuntukan arsip bagi KPPS dan Panitia Pemilihan. Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 49 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 50 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Yang dimaksud sumber-sumber sah lainnya adalah iuran, sumbangan perantau yang ditetapkan dalam Peraturan Nagari. Pasal 53 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud “dinyatakan melanggar sumpah” adalah setelah dilakukan pengkajian yang komprehensif oleh BAMUS NAGARI dan dengan memperhatikan rekomendasi lembaga-lembaga terkait BAMUS NAGARI membuat Keputusan yang menyatakan bahwa Walinagari telah melanggar sumpah Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas
32
Ayat (5) Yang dimaksud pengesahan pemberhentian adalah setelah Bupati melakukan pengkajian yang komprehensif terhadap usulan yang disampaikan BAMUS NAGARI, dan untuk melakukan pengkajian dimaksud Bupati dapat membentuk sebuah Tim. Ayat (6) Cukup jelas Pasal 54 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Yang dimaksud “Penjabat Walinagari” adalah sekretaris nagari atau pejabat lain yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati Pasal 59 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas
33
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 13 TAHUN 2007 TANGGAL 10 Desember 2007 BERITA ACARA Nomor : …./KPPS/….- 2008 TENTANG PENGGUNAAN TAMBAHAN SURAT SUARA PEMILIHAN WALINAGARI …….................................................. KECAMATAN …….................. KABUPATEN AGAM PERIODE 2008 S/D 2014 Pada hari ini …… tanggal …... bulan …… tahun 2008, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Walinagari, dan Keputusan BAMUS NAGARI..............Nomor...............Tahun 200......Tanggal.............Bulan ..........Tahun ........... Kami yang bertanda tangan dibawah ini Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)..... Nagari …… Kecamatan …… Kabupaten Agam tahun 2008, dengan ini melakukan penambahan surat suara sebanyak .......................................................................lembar. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sesungguhnya,untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ……………………,………………………..2008 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) NAMA KETUA
……………………………………
WAKIL KETUA
……………………………………
ANGGOTA
……………………………………
ANGGOTA
……………………………………
ANGGOTA
……………………………………
TANDA TANGAN ( …………… ) ( …………… ) ( …………… ) ( …………… ) ( …………… )
BUPATI AGAM, dto ARISTO MUNANDAR
43
LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 13 TAHUN 2007 TANGGAL 10 Desember 2007 BERITA ACARA Nomor : …./KPPS/….- 2008 TENTANG HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN LAPORAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALINAGARI …….................................................. KECAMATAN …….................. KABUPATEN AGAM PERIODE 2008 S/D 2014 Pada hari ini …… tanggal …... bulan …… tahun 2008, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Walinagari, dan Keputusan BAMUS NAGARI..............Nomor...............Tahun 200......Tanggal.............Bulan ..........Tahun ........... Kami yang bertanda tangan dibawah ini Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)..... Nagari …… Kecamatan …… Kabupaten Agam tahun 2008, dengan ini telah melakukan penghitungan suara masing-masing Calon Walinagari dengan memperoleh hasil suara sebagai berikut : NO 1 2 3 4
URAIAN
Pemilih/Suara .........................Pemilih .........................Pemilih .........................Pemilih
Jumlah pemilih terdaftar Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih Jumlah pemilih yang melaksanakan hak pilih Perolehan Suara 1....................................... 2....................................... 3.Dan seterusnya Suara Batal
5
..........................Suara ..........................Suara ..........................Suara ..........................Suara
Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut calon yang memperoleh suara terbanyak adalah Nama
........................................
Nomor Urut
...................................
Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sesungguhnya,untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ……………………,………………………..2008 KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) NAMA KETUA
……………………………………
WAKIL KETUA
……………………………………
ANGGOTA
……………………………………
ANGGOTA
……………………………………
ANGGOTA
……………………………………
TANDA TANGAN ( …………… ) ( …………… ) ( …………… ) ( …………… ) ( …………… )
SAKSI-SAKSI DARI CALON WALINAGARI NAMA SAKSI
NAMA CALON WALINAGARI/NO. URUT
……………………
………………………………………………….
……………………
………………………………………………….
Dan seterusnya
Dan seterusnya
TANDA TANGAN ( …………… ) ( …………… ) Dan seterusnya BUPATI AGAM, dto ARISTO MUNANDAR
44
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 13 TAHUN 2007 TANGGAL 10 Desember 2007 BERITA ACARA NOMOR…………TAHUN……… TENTANG HASIL PEMILIHAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN WALINAGARI ……………. TERPILIH KECAMATAN ………..……..KABUPATEN AGAM PERIODE 2008 S/D 2014 Pada hari ini …… tanggal …... bulan …… tahun 2008, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Walinagari, dan Keputusan BAMUS NAGARI..............Nomor...............Tahun 200......Tanggal.............Bulan ..........Tahun ..........., Kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Walinagari (P2WN) …… Kecamatan …… Kabupaten Agam, dengan ini telah melakukan sidang penetapan hasil pemilihan Calon Walinagari terpilih berdasarkan laporan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara(KPPS), dengan jumlah hasil suara sebagai berikut : NO 1 2 3 4
URAIAN
Pemilih/Suara .........................Pemilih .........................Pemilih .........................Pemilih
Jumlah pemilih terdaftar Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih Jumlah pemilih yang melaksanakan hak pilih Perolehan Suara 1....................................... 2....................................... 3.Dan seterusnya Suara Batal
5
..........................Suara ..........................Suara ..........................Suara ..........................Suara
Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut calon maka, Panitia Pemilihan Walinagari (P2WN)………. Memutuskan dan menetapkan yang memperoleh suara terbanyak adalah : Nama
........................................
Nomor Urut
...................................
Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sesungguhnya,untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ……………………,………………………..2008 Ketetapan ini selanjutnya diterbitkan melalui Keputusan Bamus Nagari untuk diusulkan kepada Bupati Agam melalui Camat ………. . PANITIA PEMILIHAN WALINAGARI (P2WN) NAMA
TANDA TANGAN
KETUA
……………………………………
( …………… )
WAKIL KETUA
……………………………………
ANGGOTA
……………………………………
( …………… )
Dan seterusnya
Dan seterusnya
Dan seterusnya
( …………… )
SAKSI-SAKSI DARI CALON WALINAGARI NAMA SAKSI
NAMA CALON WALINAGARI/NO. URUT
TANDA TANGAN
……………………
………………………………………………….
( …………… )
Dan seterusnya
Dan seterusnya
Dan seterusnya BUPATI AGAM, dto ARISTO MUNANDAR
45
BERITA ACARA NOMOR
TAHUN
TENTANG PENGGUNAAN TAMBAHAN SURAT SUARA Pada hari ini..................tanggal.....................bulan......................tahun 2008, kami yang bertanda tangan dibawah ini Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) Nagari.................Kecamatan....................Kabupaten Agam tahun 2008, dengan ini telah melakukan penambahan Surat Suara sebanyak................(lembar surat suara) atau ....................% dari jumlah pemilih.
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) NAMA KETUA
……………………………………
WAKIL KETUA
……………………………………
ANGGOTA
……………………………………
ANGGOTA
……………………………………
ANGGOTA
……………………………………
TANDA TANGAN ( …………… ) ( …………… ) ( …………… ) ( …………… ) ( …………… )
BUPATI AGAM,
ARISTO MUNANDAR
46
