PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 04 TAHUN 2002 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN KARIMUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARIMUN,
Menimbang
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Paal 11 dan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerag, maka dipandang perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah;
b. bahwa salah satu Organisasi Perangkat Daerah adalah Dinas Kesejahteraan Sosial yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah;
Mengingat
c.
bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Karimun.
1.
Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra tangkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2.
3.
4.
Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646); Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5.
6.
7.
8.
9.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Udang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893); Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Siak, Kab. Karimun, Kab. Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran negara Tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018); 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 12. 1999 Nomor 70); Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Gugus Perangkat Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor Kpts. 131.24.009 Tanggal 22 Maret 2001 tentang Pelantikan Bupati Karimun.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.
BAB I KETETUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : a.
Daerah adalah Kabupaten Karimun.
b.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
c.
Bupati adalah Bupati Karimun’
d.
Dinas Kesejahteraan Sosial adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Karimun.
e.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Karimun.
f.
Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Karimun.
g.
Unit Cabang Teknis Dinas adalah unsur pelaksanaan teknis operasional Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Karimun.
h.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang berada pada Dinas atau Cabang Dinas, Pekerja Sosial Panti dilingkungan UPT serta Pekerja Sosial Kecamatan (PSK).
i.
Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spritual yang meliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaikbaiknya bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan menjungjung tinggi hak-hak asasi menusia serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
j.
Usaha Kesejahteraan Sosial adalah semua upaya, program dan kagiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memotivasi, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.
Kesejahteraan Sosial
k.
Panti Sosial adalah adalah tempat dimana pelayanan sosial dilaksanakan, yakni mulai dari penerimaan sampai dengan pembinaan lebih lanjut. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Kesejahteraan Sosial sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karimun. BAB III KEDUDUKAN Pasal 3 (1) Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten. (2) Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 4 TUGAS Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daeerah di bidang Kesejateraan Sosial. Pasal 5 FUNGSI Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten mempunyai fungsi ; a.
Perumusan Kebijaksanaan teknis dibidang Kesejahteraan Sosial Kabupaten;
b.
Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
c.
Pembinaan terhadap Unt Pelaksanaan Teknis Dinas dan Cabang Dinas dibidang Kesejahteraan Sosial Kabupaten;
d.
Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.
Pasal 6 KEWENANGAN Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial; b. Pelestarian nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan; c. Bantuan Kesejahteraan masyarakat bagi anak terlantar, lanjut usia dan penyandang sosial; d. Penberian izin pengumpulan uang, barang dan sumbangan lainnya; e. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi serta bantua sosial, perlindungan sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; f. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan hak asasi manusia; g. Penyelenggaraan penanggulangan bencana; h. Penyelenggaraan sistem penganugrahan tanda kehormatan / jasa; i. Penyelenggaraan sistem pelayanan sosial termasuk sistem jaminan dan rehabilitasi sosial; j. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Daerah; k. Penetapan Kebijakan dibidang kesehateraan sosial untuk mendukung pembangunan Daerah; l. Penyusunan rencana Daerah dibidang sosial; m. Pemberian izin oleh Daerah dibidang sosial; n. Penyelenggaraan dan pengawasan dan kerjasama bidang kesejahteraan sosial. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 7 (1) Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan sebagai berikut : a. Kepala Dinas; b. Bagian Tata Usaha, membawahi : 1) 2) 3) 4)
Sub Bagian Keuangan; Suba Bagian Kepegawaian; Sub Bagian Perlengkapan; Sub Bagian Umum.
c. Sub Dinas Pemberdayaan Sosial, membawahi : (1) Seksi Bimbingan Penyuluhan Sosial; (2) Seksi Bina Lembaga Sosial; (3) Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Pengumpulan Dana Bantuan Sosial. d. Sub Dinas Pelayanan Sosial, membawahi : (1) Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga; (2) Seksi Lanjut Usia dan Jompo;
(3) Seksi Bina Pengawasan Panti Sosial dan Bimbingan Keluarga Miskin. e. Sub Dinas Rehabilitasi Sosial, membawahi : (1) Seksi Rehabilitasi Penyandang Masalah Sosial; (2) Seksi Rehabilitasi anak Nakal, Korban dan Bekas Hukuman; (3) Seksi Penyantunan dan Penyandang Cacat. f.
Sub Dinas Bantuan Sosial, membawahi: (1) Seksi Bantuan Sosial; (2) Seksi Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan; (3) Seksi Perlindungan dan HAM.
a. Cabang Dinas; b. Unit Pelaksanan Teknis Daerah; c. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini. BAB V TATA KERJA Pasal 8 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing organisasi maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 9 (1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan yang ditetapkan. (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur pembantu dan unsur pelaksana yang berada dibawahnya. (3) Setiap unit kerja dilingkungan Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya. BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 10 (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Raiu dan Menteri Dalam Negeri.
(2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian serta susunan kepegawaian Dinas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 11 Sumber-sumber pembiayaan Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun, subsidi atau bentua Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Riau serta bantuan dari lembaga lain yang sah. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati, menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 13 (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.
Disahkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 05 Maret 2002 BUPATI KARIMUN d.t.o H. MUHAMMAD SANI
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor : 04 Tahun 2002 Sekretaris Daerah Pelaksana Tugas d.t.o ABDUL GANI, SH PEMBINA TK.I NIP. 110020884
