SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR : 15 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGAIRAN KABUPATEN BANYUWANGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI
Menimbang
Mengingat
: a.
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu menyusun kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ;
b.
Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a konsideran ini, perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan Kabupaten Banyuwangi dengan suatu Peraturan Daerah Induk Baru.
: 1.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Pengairan ; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air ; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk
2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
Rancangan Undang-undang, Rancangan rancangan Keputusan Presiden.
Peraturan
Pemerintah
dan
9. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGAIRAN KABUPATEN BANYUWANGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Kabupaten, adalah Kabupaten Banyuwangi ; b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ; c. Bupati, adalah Bupati Banyuwangi ; d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi ; e. Dinas, adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah dan merupakan unsur pelaksanaan teknis yang mempunyai tugas kewenangan desentralisasi ; f. Dinas Pengairan, adalah Dinas Pengairan Kabupaten Banyuwangi ; g. Kepala Dinas Pengairan, adalah Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Banyuwangi ; h. Sumber daya air, adalah sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya ; i. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas maupun dibawah permukaan tanah, air bawah tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat ; j. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada, diatas, maupun dibawah permukaan tanah ; k. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau kelaut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan ; l. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang ; m. Air irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian ; n. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi ; o. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, dan penggunaannya ; p. Operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air dan air irigasi ; q. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air serta jaringan irigasi yang ditujukan untuk mejmain kelestarian fungsi sumber daya air dan prasarana irigasi.
BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten ; (2) Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Dinas Pengairan terdiri dari : a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas : b. Unsur Pembantu Pimpiunan yaitu Bagian Tata Usaha ; c. Unsur Pelaksana : 1. Bidang Program dan Pengendalian ; 2. Bidang Sumber Daya Air ; 2. Bidang Irigasi ; 3. Bidang Bina Manfaat. (2) Bagian dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. BAB IV URAIAN TUGAS Bagian Pertama Kepala Dinas Pasal 4 (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Pengairan ; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pengairan mempunyai fungsi : a. Perencanaan yaitu segala usaha dan kegiatan pengumpulan data, pengelolaan data, penilaian, dan penyusunan rencana program dan proyek untuk pelaksanaan tugas pokok ; b. Pelaksanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan ; c. Pembinaan, yaitu segala usaha dan kegiatan penyuluhan kearah peningkatan program kegiatan bidang Pengairan ; d. Pengawasan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
e. Administrasi, yaitu segalah usaha dan kegiatan di bidang Ketatausahaan Umum, Kepegawaian, Perlengkapan, dan Keuangan ; f. Koordinasi, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Dinas serta Instansi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua Bagian Tata Usaha Pasal 5 (1) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan dan perencanaan dan program kegiatan, melaksanakan urusan umum, Keuangan, Kepegawaian, dan perlengkapan ; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan ; a. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana ; b. Pengelolaan dan pengendalian administrasi kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan ; c. Pengelolaan urusan dalam, surat-menyurat, dan kearsipan ; d. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan peraturan di bidang pengairan ; e. Pelaksanaan inventaris barang/aset milik pemerintah yang dikelola dan yang dikuasai oleh Dinas pengairan ; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 6 (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Sub Bagian Umum ; b. Sub Bagian Peralatan dan Perbekalan. (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Pasal 7 (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. Menyusun rencana dan menyelenggarakan tata usaha kepegawaian, keuangan, dan perkantoran ; b. Mempersiapkan bahan menyusun rencana anggaran keuangan dinas; c. Mengadakan penelitian/verifikasi terhadap pengurusan dan pertanggung jawaban keuangan ; d. Menyiapkan bahan untuk pembinaan organisasi dan tata laksana ; e. Menyiapkan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin, kesejahteraan, dan pengembangan pegawai ; f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai dan keuangan lainnya ; g. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor ; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. (2) Kepala Sub Bagian Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana dan menyelenggarakan analisa kebutuhan dan program barang peralatan dan perbekalan operasi dan pemeliharaan pengairan ; b. Menyusun pengawasan, pengendalian dan penanggulangan bencana alam, longsor, dan banjir ; c. Menyusun bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air, irigasi dan bangunan fasilitas ; d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang Program dan pengendalian.
Bagian Keempat Bidang Sumber Daya Air Pasal 11 (1) Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi pengembangan sungai, sumber daya air, muara, dan waduk ; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Bidang Sumber Daya Air, mempunyai fungsi : a. Pengumpulan data untuk pembinaan dan pengembangan sumber daya air, sungai, muara, dan waduk ; b. Pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan kondisi sungai, sumber daya air, kelestarian sumber air, muara, dan waduk ; c. Pelaksanaan pedoman standarisasi teknis pengelolaan sungai, sumber air, dan sumber daya air, muara dan waduk ; d. Persiapan dan melaporkan rencana anggaran pengelolaan sungai, sumber air, sumber daya air, muara, dan waduk ; e. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sungai, sumber air, sumber daya air, muara, dan waduk ; f. Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan terhadap pencemaran sungai, sumber air, sumber daya air, muara, dna waduk ; g. Pelaksanaan koordinasi hasil tugas dengan Bidang program dan Pengendalian ; h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 12 (1) Bidang Sumber Daya Air terdiri dari ; a. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air ; b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Air. Pasal 13 (1) Kepala Seksi Pembangunan Sumber Daya Air mempunyai tugas : a. Mempersiapkan data untuk bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta pemanfaatan persungaian, muara, waduk, dan sumber daya air ; b. Melaksanakan pengumpulan data dan inventarisasi persungaian, muara, dan waduk ; c. Melaksanakan dan melaporkan rencana anggaran pengelolaan sungai, sumber air, muara, dan waduk ; d. Mempersiapkan laporan rencana anggaran pengelolaan sungai, sumber air, muara, dan waduk ; e. Menyusun pedoman standarisasi teknis pengelolaan persungaian, muara, dan waduk ; f. Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi persungaian, muara, dan waduk ; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air. ( 2 ) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas ; a. Melaksanakan pengumpulan data untuk bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian operasi dan pemeliharaan, pengembangan pemanfaatan sumber daya air, dan waduk ; b. Menyiapkan bahan pembinaan pengawasan dan pengendalian air serta alokasi air untuk berbagai keperluan dan prioritasnya ;
c. Menyiapkan bahan untuk penetapan pemanfaatan sumber daya air, waduk, untuk berbagai keperluan irigasi dan prioritasnya ; d. Penyusunan pedoman standarisasi teknis operasi dan pemeliharaan pengembangan sumber daya air dan waduk ; e. Mempersiapkan dan melaporkan rencana anggaran untuk operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan waduk ; f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pengembangan sumber daya air dan waduk ; g. Menyusun system planning untuk pelaksanaan pengembangan irigasi dan sumber daya air dan waduk ; h. Mengumpulkan data inventarisasi dan kondisi jaringan dan sumber daya air dan waduk ; i. Mengadakan koordinasi hasil tugas dengan bidang Program dan Pengendalian ; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air. Bagian Kelima Bidang Irigasi Pasal 14 (1) Kepala Bidang Irigasi mempunyai tugas melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian operasi, serta pemeliharaan irigasi dan penanggulangan bencana banjir ; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Bidang Irigasi mempunyai fungsi : a. Pengumpulan data untuk pembinaan dan pengembangan irigasi ; b. Pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan kondisi irigasi ; c. Persiapan pedoman standarisasi teknis pengelolaan, pengembangan irigasi ; d. Persiapan dan pelaporan rencana anggaran pengelolaan, pengembangan irigasi ; e. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi irigasi ; f. Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan terhadap saluran irigasi ; g. Pelaksanaan koordinasi hasil tugas dengan Bidang Program dan Pengendalian ; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 15 (1) Bidang Irigasi terdiri dari : a. Seksi Pembangunan irigasi ; b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Irigasi. Pasal 16 (1) Kepala Seksi Pembangunan Irigasi mempunyai tugas : a. Mempersiapkan data untuk bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemanfaatan pengembangan irigasi ; b. Melaksanakan pengumpulan data dan inventarisasi irigasi ; c. Melaksanakan dan melaporkan rencana anggaran pengelolaan, pengembangan irigasi ; d. Mempersiapkan laporan inventarisasi kondisi irigasi dan bangunan fasilitas ; e. Menyusun pedoman standarisasi teknis pengelolaan, pemanfaatan irigasi ; f. Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi irigasi dan bangunan fasiltas ;
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Irigasi. (2) Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi mempunyai tugas : a. Melaksanakan pengumpulan data untuk bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian operasi dan pemeliharaan, pengembangan pemanfaatan irigasi ; b. Menyiapkan bahan pembinaan pengawasan dan pengendalian air serta alokasi air untuk berbagai keperluan dan prioritasnya ; c. Menyiapkan bahan untuk penetapan tata tanam dan pembagian air irigasi ; d. Menyusun pedoman standarisasi teknis operasi dan pemeliharaan pengembangan ; e. Mempersiapkan dan melaporkan rencana anggaran untuk operasi dan pemeliharaan dan pengembangan irigasi ; f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan pengembangan irigasi ; g. Menyusun sistem planning untuk pelaksanaan pengembangan irigasi ; h. Mengumpulkan data inventarisasi baku sawah irigasi, jaringan irigasi, sumber air data curah hujan, hidrologi, dan hidrometri ; i. Mengadakan koordinasi hasil tugas dengan Bidang Program dan Pengendalian ; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Irigasi. Bagian Keenam Bidang Bina Manfaat Pasal 17 (1) Kepala Bidang Bina Manfaat mempunyai tugas melaksanakan survey, pendataan, penelitian pengkajian dan pengembangan irigasi ; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Bina Manfaat mempunyai fungsi : a. Pembinaan pemanfaatan sumber air dan daerah aliran sungai untuk berbagai keperluan ; b. Pengelolaan perizinan penggunaan air permukaan, muara, dan tanah-tanah pengairan ; c. Penyusunan pembinaan perizinan pemanfaatan sumber daya air ; d. Pemberian rekomendasi perizinan penambahan bahan galian golongan C khusus pada sumber-sumber air dan pembuangan limbah air pada sumber-sumber air ; e. Pengamanan daerah aliran sungai dan sumber-sumber air yang ada ; f. Pendataan dan penetapan volume pengguna air ; g. Pengawasan dan pengendalian perizinan ; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 18 (1) Bidang Bina Manfaat terdiri dari : a. Seksi Irigasi Desa dan IPAIR ; b. Seksi Pengamana Sumber Air dan DAS. (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpinoleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Manfaat. Pasal 19 (1) Kepala Seksi Irigasi Desa dan IPAIR mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian pembangunan serta perbaikan irigasi di tingkat usaha tani ; b. Menyiapkan bahan untuk pembinaan pengelola, penguna serta pemanfaatan air di tingkat usaha tani ; c. Melaksanakan pembinaan penyediaan air irigasi, pembagian dan pemberian air irigasi di tingkat usaha tani ; d. Melaksanakan inventarisasi kepemilikan sawah ; e. Melakukan pendataan dan inventarisasi pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya, dari hasil kegiatan IPAIR ; f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan untuk pembudayaan dan peningkatan IPAIR ; g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya dari hasil kegiatan desa, irigasi air tanah dan IPAIR ; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Manfaat. (2) Kepala Seksi Pengamanan Sumber Air dan daerah Aliran Sungai mempunyai tugas : a. Menyusun pedoman pembinaan, pengmanan fungsi, sumber air, daerah aliran sungai, jaringan irigasi, drainase, dan bangunan pelengkapnya ; b. Melaksanakan usaha-usaha pembinaan, pengamanan sumber air, daerah aliran sungai, jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya ; c. Melaksanakan pengkajian permohonan ijin, penetapan ijin, mendirikan bangunan pada badan sungai, jaringan irigasi, saluran drainase, dan bangunan pelengkapnya ; d. Mengawasi pelaksanaan mendirikan, mengubah, membongkar bangunan pada badan sungai jaringan irigasi, saluran drainase dan bangunan pelengkapnya ; e. Melakukan pendataan, dokumentasi, dan inventasrisasi perizinan pengguna air permukaan, sumber air dan jaringan irigasi ; f. Menyiapkan rekomendasi, penambangan bahan galian golongan C khusus pada alur sungai, jaringan irigasi, drainase, dan bangunan pelengkapnya ; g. Menyiapkan bahan untuk perencanaan dan penetapan perubahan, pembongkaran bangunan pada badan sungai, jaringan irigasi, drainase, dna bangunan pelengkapnya ; h. Merekomendasikan perizinan penggunaan air permukaan ; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Manfaat. BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) Pasal 20 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini adalah unsur pelaksana teknis operasional dan melaksanakan urusan-urusan yang telah menjadi tanggung jawab dan kewenangannya. Pasal 21 (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengairan di pimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ; (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini mempunyai wilayah kerja sebagai berikut : a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Eksploitasi Pengairan dengan wilayah kerja meliputi Juru Pengairan Bajulmati ;
b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Eksploitasi Pengairan dengan wilayah kerja meliptui Juru Pengairan Banyuwangi, Banjarsari, Giri, Kalipuro, Sukowidi, dan Glagah ; c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Eksploitasi Pengairan dengan wilayah kerja meliputi Juru Pengairan Pendarungan, Dadapan, Gumuk, Kabat, Licin, dan Kawah Ijen ; d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Eksploitasi Pengairan dengan wilayah kerja meliptui Juru Pengairan Mangir, Karanganyar, Rogojampi, Gombolirang, Kertosari, Balak, dan Wijenan ; e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Eksploitasi Pengairan dengan wilayah kerja meliputi Juru Pengairan Songgon, Cantuk, Alasmalang, Gendoh, Gladag, Sragi, dan Gumirih ; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Eksploitasi Pengairan dengan wilayah kerja meliputi Juru Pengairan Sempu, Genteng Wetan, Karangasem Lor, Wringinrejo, Karangasem Kidul, Gambiran, Jajag, Kembiritan Lor, Kembiritan Kidul, Sumbersari, dan Cluring ; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Eksploitasi Pengairan dengan wilayah kerja meliputi Juru Pengairan Kalibaru, Sepanjang, Sumbergondo, Kaligondo, Setail, Tamansari, Tegalsari, dan Jambewangi ; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Eksploitasi Pengairan dengan wilayah kerja meliputi Juru Pengairan Tembokrejo, Blambangan, Kebaman Wetan, Kebaman Kulon, Sukonatar Wetan, Sukonatar Kulon, Parijatah Wetan, Temuguruh, dan Karangsari ; i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Eksploitasi Pengairan dengan wilayah kerja meliputi Juru Pengairan Tulungrejo, Keradenan, Sraten, Benculuk, Gumuk Mulyo, Curahkrakal, Rumping, dan Sumberberas ; j. Unit Pelaksana Teknis Dinas Eksploitasi Pengairan dengan wilayah kerja meliputi Juru Pengairan Karangdoro, Barurejo, Bulurejo, Sambirejo, Temurejo, Glagahagung, dan Temurejo ; k. Unit Pelaksana Teknis Dinas Eksploitasi Pengairan dengan wilayah kerja meliputi Juru Pengairan Kebondalem, Yudomulyo, Kesilir, Buluagung, Pesanggaran, Sumberagung, dan Karangtambak ; l. Unit Pelaksana Teknis Dinas Eksploitasi Pengairan dengan wilayah kerja meliputi Juru Pengairan Wringinpitu, Curahpugag, Tegaldlimo, Tegalsari, Kalipahit, Kedungasri, Kedunggebang, Jatirejo, dan Grajagan. (3) Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 22 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Teknis Dinas dalam wilayah kerjanya. Pasal 23 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengairan mempunyai fungsi : a. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi ; b. Pelaksanaan inventarisasi tanah dan bangunan pengairan yang dikuasai Dinas Pengairan Kabupaten ; c. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada para pengelola dan pengguna air ; d. Pemberian pertimbangan atas pemanfaatan pemakaian air, penggunaan tanah pengairan, dan pembuatan bangunan di atas perairan umum ; e. Pelaksanaan pelaporan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; f. Pelaksanaan pembagian air sesuai dengan kebutuhan untuk tanaman maupun kepentingan lainnya ; g. Penyusunan rencana penetapan tata tanam luas baku sawah di wilayah kerjanya ; h. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan ; i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 24 (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengairan terdiri dari : a. Kepala Unit ;
b. Petugas Administrasi Tata Usaha ; c. Petugas Administrasi Teknis Operasi dan pemeliharaan yang dibantu oleh : 1. Juru Pengairan ; 2. PPA (Penjaga pintu Air) ; 3. Pekarya. d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Dalam melaksanakan tugasnya petugas administrasi tata usaha dan administrasi teknik bertanggung jawab kepada Kepala Unit Dinas Pengairan. Pasal 25 (1) Petugas Administrasi Tata Usaha mempunyai tugas : a. b. c. d. e.
Melaksanakan koordinasi untuk penyusunan anggaran dan pelaporan ; Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, dan perbaikan ; Melaksanakan pengelolaan urusan dalam, surat-menyurat, kearsipan, dokumentasi, dan kepustakaan ; Menyiapkan data penyusunan pedoman organisasi dan tata laksana ; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit.
(2) Petugas Administrasi Teknis Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas : a b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Mengumpulkan data mengenai debit air irigasi, tanaman, dan koordinasinya serta curah hujan di wilayahnya.; Menyusun usulan rencana penetapa tata tanam di wilayah kerjanya ; Memberikan bimbingan kepada HIPPA mengenai pola tanam yang dijadwalkan dan pembagian air dalam blok_blok tersier ; Melaksanakan pengaturan debit air saluran sesuai rencana pembagian dan pemberian air irigasi yang telah ditetapkan ; Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas yang dilaksanakan oleh petugas PPA dan Pekarya di wilayah kerjanya ; Menyiapkan inventarisasi kerusakan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya ; Menyusun rencana kebutuhan untuk pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya ; Menyusun laporan tentang pelaksanaan pemeliharaan, jaringan irigasi, drainase, dan bangunan pelengkapnya serta akibat bencana alam ; Melakukan kegiatan pengaman dan penertiban terhadap sempadan air, bangunan yang melintasi saluran air, kebersihan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya ; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit.
(3) Juru Pengairan mempunyai tugas : a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan Sumber Daya Air dan Irigasi ; b. Mengumpulkan data dan memantau tentang debit sungai dan air irigasi, tanaman, dan kondisinya serta curah hujan diwilayahnya ; c. Menyusun usulan rencana penetapan tata tanam diwilayahnya ; d. Memberikan bimbingan pada HIPPA mengenai pola tanam yang dijadwalkan dan pembagian air irigasi yang telah ditetapkan ; e. Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas yang dilaksanakan oleh petugas PPA dan pekarya
diwilayahnya ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit. (4) Penjaga Pintu Air (PPA) mempunyai tugas : a. Mengatur pintu-pintu air di saluran drainase ; b. Memeriksa aliran pada tiap-tiap pintu air dan melaporkan apabila terjadi perubahan aliran yang sudah ditentukan dan adanya kebanjiran ; c. Memberikan minyak pelumas pada bagian-bagian penggerak pintu, membersihkan rumput, waled/endapan di depan bangunan ukur ; d. Mencegah dan mengawasi masyarakat yang akan berbuat pelanggaran terhadap pemberian air yang sudah ditentukan ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit. (5) Tenaga Pekarya mempunyai tugas : a. Membersihkan sampah dan benda-benda lain yang ada di bangunan pelengkap, saluran pembawa dan pembuang ; a. Menggali endapan yang terdapat di depan bangunan pelengkapnya ; c. Membersihkan dan memadatkan di saluran atau di tanggul pembawa ; d. Membantu PPA dalam melaksanakan operasional dan pemeliharaan di pintu air ; e. Menutup retakan-retakan, bocoran di tanggul saluran dan lubang-lubang di jalan inspeksi ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit. Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 26 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan. Pasal 27 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ; (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; (4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
BAB V TATA KERJA Pasal 28 Semua Unit Kerja di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi. Pasal 29 (1) Kepala Dinas wajib menyusun rencana kerja yang memacu pada rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan bidang tugasnya menurut pedomanpedoman yang berlaku ; (2) Setiap Pejabat di bawah Kepala Dinas dalam lingkungan Dinas Pengairan berkewajiban : a. Menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan bidang tugasnya menurut pedoman yang telah ditetapkan ; b. Melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada atasan Bupati dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara tepat dan cepat ; c. Memimpin dan memperdayakan bawahan masing-masing dalam rangka pelaksanaan tugas pencapaian tujuan organisasi. (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, di evaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan dan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut. BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 30 (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT. Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai denganPeraturan Perundang-undangan yang berlaku ; (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 33
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pengairan Kabupaten Banyuwangi serta aturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi. Disahkan di : Banyuwangi Pada Tanggal : 8 Juli 2004 BUPATI BANYUWANGI ttd Ir. H. SAMSUL HADI
Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 8 Juli 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI ttd Ir. H. SOESANTO SOEWANDI Pembina Tingkat I NIP. 010 089 301
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2004 NOMOR 12/D Sesuai dengan aslinya An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Bagian Hukum
ARI PINTARTI, SH, MSi Pembina NIP. 510 090 171
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR : 15 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGAIRAN KABUPATEN BANYUWANGI I. PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka upaya penyederhanaan birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih profesional, transparan, hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah Induk Baru. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL : Pasal 1 sampai dengan Pasal 34 : Cukup jelas.
