BUPATI BANYUWANGI SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR
8 TAHUN 2004 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BANYUWANGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI Menimbang
:
a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana Pasal 68 ayat (1) Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi ; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewenangan bidang Dinas Perikanan dan kelautan dipandang perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi dengan suatu Peraturan Daerah Induk Baru.
Mengingat
:
1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ; 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI MEMUTUSKAN MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BANYUWANGI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Kabupaten, adalah Kabupaten Banyuwangi ; b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ; c. Bupati, adalah Bupati Banyuwangi ; d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi ; e. Dinas adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah dan merupakan unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas kewenangan desentralisasi ; f. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi ; g. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi. (2) Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan pengertian : a. Perikanan, adalah semua kegiatan menangkap, memelihara, menyebarkan, membina sumber, membiakkan, mengelola dan memasarkan hasil perairan yang berasal dari air tawar, air payau dan air laut ; b. Kelautan adalah semua kegiatan eksploitasi, eksploirasi, konservasi dan pengelolaan Kekayaan laut termasuk suaka laut di wilayah laut Kabupaten ; c. Hasil perairan adalah semua hasil perairan yang berupa ikan , tumbuh – tumbuhan dan biota lain bukan ikan, seperti udang, kerang-kerangan, penyu, ubur-ubur, rumput laut dan benda lain di perairan ; d. Petani ikan, adalah mereka yang penghidupannya seluruh atau sebagian besar membudidayakan hasil perairan ; e. Pengusaha perikanan adalah pengusaha yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran hasil – hasil perairan yang secara ekonomi dan teknis mempunyai pengaruh terhadap pembinaan dan pengembangan perikanan dalam arti luas ;
f.
Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap, mengumpulkan / mengedarkan atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan penyimpanan, mengolah atau mengawetkan ikan atau hasil perairan lainnya untuk tujuan komersial ; g. Usaha kelautan adalah semua usaha perorangan dan atau Badan Hukum untuk mengeksploitasi, mengeksplorasi, serta mengadakan konservasi pengelolaan kekayaan laut termasuk suaka laut. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2
(1) Dinas Perikanan dan Kelautan adalah unsur pelaksana pemerintah Kabupaten. (2) Dinas perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari : a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas ; b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha ; c. Unsur Pelaksana adalah : 1. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya 2. Bidang Pengkajian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan 3. Bidang Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan 4. Bidang Bina Mutu dan Penyuluhan 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ; 6. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Masing-masing Bagian dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV URAIAN TUGAS Bagian Pertama Kepala Dinas Pasal 4 (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Perikanan dan Kelautan ; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi : a. perencanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan pengumpulan data, pengelolaan data, penilaian dan penyusunan rencana program dan kegiatan untuk pelaksanaan tugas pokok serta perumusan kebijaksanaan teknis ; b. pelaksanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ; c. pembinaan, yaitu segala usaha dan kegiatan penyuluhan kearah peningkatan kemampuan, pedoman melaksanakan Panca Usaha ; d. pengawasan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ; e. pelaksanaan ketata usahaan, yaitu segala usaha dan kegiatan dibidang ketatausahaan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan ; f. pengkoordinasian, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Dinas serta Instansi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua Bagian Tata Usaha Pasal 5 Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan urusan tata usaha umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan ; b. Melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Perikanan dan Kelautan ; c. Melaksanakan urusan keamanan kedalam terhadap personil, materiil, finansial dan informasi serta tugas protokoler dan perjalanan dinas ;
d. Atas perintah dan petunjuk Kepala Dinas, mengadakan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat dalam rangka tukar menukar dan pemberian informasi ; e. Melaksanakan tugas – tugas dibidang organisasi, tata laksana dan aktifitas peningkatan aparatur pemerintah yang ada pada dinas ; f. Menyelenggarakan pengolahan data, evaluasi kegiatan dokumentasi dan pelaporan dalam bidang ketata usahaan ; g. Melaksanakan penyusunan analisis, evaluasi, pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan proyek ; h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 6 (1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum ; b. Sub Bagian Penyusunan Program. (2) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Pasal 7 (1) Kepala Sub Bagian Umum, mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan urusan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan Dinas Perikanan dan Kelautan ; b. Membantu dan menyelenggarakan penyempurnaan administrasi Dinas Perikanan dan Kelautan ; c. Menyelenggarakan kearsipan baik arsip dinamis maupun arsip statis ; d. Menyelenggarakan urusan dalam serta urusan perjalanan dinas ; e. Menyelenggarakan persiapan upacara–upacara, pertemuan-pertemuan dan rapat – rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu ; f. Merencanakan dan menyelenggarakan pengadaan atau pembelian barang – barang keperluan Dinas Perikanan dan Kelautan menurut ketentuan yang berlaku ; g. Menyelenggarakan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang – barang Dinas Perikanan dan Kelautan ; h. Mengurus kendaraan dan alat pengangkutan lainnya ; i. Mengurus perbaikan kantor dan bangunan lain milik Dinas serta menyelenggarakan keamanan kantor dan informasi kedinasan ; j. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan k. Menyelenggarakan pengolahan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, usulan mutasi, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun pegawai ;
l. Menyelenggarakan perencanaan kebutuhan pegawai ; m. Mengurusi kesejahteraan pegawai misalnya pengadaan fasilitas perumahan, kesehatan, pemberian tanda jasa dan lain – lain ; n. Menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai ; o. Menghimpun, mengatur dan mensistematisasikan data atau informasi ; p. Melaksanakan peningkatan dan penyempurnaan organisasi tata kerja, sistem dan cara kerja, serta penyelenggaraan tugas – tugas peningkatan hasil guna ( efisiensi ) aparatur pemerintahan, terutama penyelenggaraan teknik dan pelayanan di bidang Perikanan dan Kelautan ; q. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pelaksanaan organisasi, tatalaksana dan administrasi kepegawaian ; r. Menghimpun dan mengelola bahan – bahan untuk penyusunan anggaran Dinas ; s. Menyiapkan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas ; t. Mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas ; u. Menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas ; v. Menyelenggarakan tata usaha keuangan dan pembayaran gaji pegawai ; w. Mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya – biaya lain sebagai pengeluaran dinas; x. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang keuangan ; y. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. (2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas : a. Menginventarisasi, mengolah, menyajikan, mendokumentasikan dan menganalisa data statistik ; b. Mensistemasikan data untuk bahan penyusunan program ; c. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan kegiatan ; d. Melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan ; e. Mengolah, menggandakan, mendokumentasikan data dasar dan data hasil pembangunan Perikanan dan Kelautan ; f. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ; g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Bagian Ketiga Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Pasal 8 (1). Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan Dan Kelautan di bidang
Perikanan Tangkap dan Budidaya untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya mempunyai fungsi: a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan, pengadaan dan pemanfaatan serta verifkasi dan pengujian lapangan kualitas dan sarana produksi perikanan; b. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, upaya pengembangan dan penangkapan di laut dan perairan umum; c. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, upaya pengembangan dan pengendalian budidaya ikan laut, ikan payau dan air tawar; d. pemberian bimbingan dalam memanfaatkan sarana yang telah disediakan serta motivasi kepada para nelayan agar menjadi sadar koperasi serta memahami teknik pemasaran sesuai aturan yang berlaku; e. pemberian bimbingan pengolahan Pasca Panen bagi nelayan sejak hasil produksi belum masuk pangkalan pendaratan ikan sampai masuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI); f. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan perancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana daerah serta kelengkapan dan perumusan pola tata laksana; g. pelaksanaan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik perikanan dan kelautan. Pasal 9 (1). Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya, terdiri dari : a. Seksi Penangkapan ; b. Seksi Budidaya. (2). Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dan Budidaya. Pasal 10 (1). Kepala Seksi Penangkapan mempunyai tugas : a. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi penangkapan ikan laut dan perairan umum ; b. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di laut dan perairan umum; c. Menyelenggarakan bimbingan penerapan teknologi anjuran di bidang perikanan laut dan perairan umum ; d. Memberikan motivasi pada para nelayan agar menjadi anggota KUD serta memasarkan hasil produksi melalui tempat pelelangan ikan (TPI) ; e. Menyelenggarakan bimbingan pengolahan pasca panen bagi nelayan sejak hasil produksi belum masuk pangkalan pendaratan ikan sampai masuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ; f. Melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan hama penyakit ikan dan jenis-jenis hayati pengganggu lainnya serta melaksanakan bimbingan karantina ikan ;
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perikanan tangkap dan budidaya. (2). Kepala Seksi Budidaya, mempunyai tugas : a. Melaksanakan inventarisasi budidaya dan pengembangan produksi ikan laut, air payau dan air tawar ; b. Melaksanakan identifikasi pengembangan dan pengendalian budidaya ikan laut, air payau dan air tawar ; c. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan pola pengembangan produksi perikanan dan bimbingan penerapan ; d. Melaksanakan penyusunan pola pengembangan, rehabilitasi sarana dan prasarana budidaya perikanan ; e. Melaksanakan bimbingan penerapan budidaya ikan laut, air payau dan air tawar ; f. Inventarisasi, mengidentifikasi, membina, mengembangkan perbenihan ; g. Mengadakan persiapan pengembangan, pengujian dan sertifikasi benih yang siap dibudidayakan serta diedarkan/ dipasarkan dan menerapkan teknologi perbenihan ; h. Pengumpul, pengolah dan penganalisa data hama penyakit ikan dan jenisjenis hayati pengganggu lainnya ; i. Mengupayakan pencegahan dan pemberatasan hama penyakit ikan dan jenis-jenis hayati pengganggu lainnya serta melaksanakan bimbingan karantina ikan ; j. Pelaksana tugas pengumpulan dan penyajian data statistik perikanan dan kelautan ; k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang perikanan tangkap dan budidaya.
Bagian Empat Bidang Pengkajian Sumberdaya Perikanan Dan Kelautan Pasal 11 (1) Kepala Bidang Pengkajian Sumberdaya Perikanan Dan Kelautan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan Dan Kelautan dibidang Pengkajian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan . (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pengkajian Sumberdaya Perikanan Dan Kelautan mempunyai fungsi : a. pengkajian, pengelolaan potensi sumberdaya kelautan ; b. penyusunan tata ruang eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan sumberdaya Perikanan Dan Kelautan ; c. pengaturan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan termasuk suaka laut diwilayah Kabupaten Banyuwangi ;
d. pengimplementasian peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya ; e. pengelolaan plasma nuftah spesifikasi ; f. pengelolaan pesisir, pantai kepulauan dan jasa tehnik kelautan ; g. perencanaan penataan pemukiman masyarakat pesisir, pantai dan kepulauan ; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 12 (1) Bidang Pengkajian Sumberdaya Perikanan Dan Kelautan terdiri dari : a. Seksi Eksplorasi Dan Konservasi ; b. Seksi Pengembangan Tata Operasional TPI / PPI dan Jasa Kelautan. (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengkajian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan. Pasal 13 (1) Kepala Seksi Eksplorasi Dan Konservasi, mempunyai tugas : a. Melaksanakan perumusan pedoman penyusunan data eksplorasi dan konservasi sumberdaya Perikanan Dan Kelautan ; b. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya Perikanan Dan Kelautan menurut wilayah perairan dan jenis biota lainnya yang belum digali ; c. Melaksanakan pengembangan pola tata operasional dan tata laksana jenis produk laut untuk dikembangkan ; d. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi pembinaan pemukiman nelayan, serta pemukiman masyarakat pesisir pantai dan kepulauan ; e. Memberikan rekomendasi dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam kegiatan reset / penelitian / survey di bidang eksporasi laut dan perikanan ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengkajian Sumberdaya Perikanan Dan Kelautan. (2) Kepala Seksi Pengembangan Tata Operasional TPI / PPI Dan Jasa Kelautan, mempunyai tugas : a. Melaksanakan perumusan, pembinaan, pengembangan, pola tata operasional dan tata laksana serta jasa pengusahaan / PPI ; b. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pelelangan ikan ; c. Melaksanakan pengaturan dan pembinaan pemanfaatan sarana dan pembinaan pelayanan jasa PPI ; d. Melaksanakan pengaturan dan pembinaan kegiatan kenelayanan di PPI/TPI ;
e. Mengelola kegiatan-kegiatan kelautan diluar atau yang tidak menjadi kewenangan instansi lain ; f. Melaksanakan pengusahaan pelayanan jasa dan barang yang menunjang kegiatan di areal wilayah laut sejauh 4 mil sesuai kewenangannya ; g. Memberikan rekomendasi surat Izin terhadap kegiatan usaha dibidang kelautan sesuai dengan jenis kegiatannya yang dilakukan oleh Instansi/Badan Hukum lainnya ; h. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap kegiatan keselamatan, kesehatan, serta kegiatan ABK yang keluar masuk diwilayah laut sesuai kewenangan Kabupaten, maupun pengawasan terhadap barangbarang serta angkutan lain diwilayah laut diluar kewenangan instansi lain; i. Mengusahakan sarana pelayanan umum dalam wilayah areal pesisir, pantai dan pulau ; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengkajian Sumberdaya Perikanan Dan Kelautan.
Bagian Kelima Bidang Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Pasal 14 (1) Kepala Bidang Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Kelautan dibidang Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan inventarisasi, Identifikasi, analisis perhitungan dan pemetaaan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan yang perlu dikendalikan sesuai kewenangan Kabupaten ; b. pelaksanaan penyusunan, petunjuk operasional, penertiban, pengawasan, pemantauan mengevaluasi tentang pelaksanaan pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan sesuai kewenangan Kabupaten. c. pelaksanakan bimbingan, penegaan hukum dan pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan sesuai kewenangan Kabupaten ; d. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, bimbingan perijinan usaha Perikanan dan Kelautan ; e. pelaksanaan, pelayanan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi perijinan usaha Perikanan dan Kelautan yang meliputi informasi, prosedur, tata cara serta pemanfaatan dan pengendalian , pelaksanaan Ijin Usaha Perikanan dan Kelautan ; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 15 (1) Bidang Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
a. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan ; b. Seksi Perizinan Usaha Perikanan dan Kelautan. (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan.
Pasal 16 (1) Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas : a. Melaksanakan inventarisasi , identifikasi serta analisa pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan sesuai kewenangan Kabupaten ; b. Melaksanakan perhitungan dan pemetaan potensi kerusakan, pelanggaran dan kejahatan terhadap sumberdaya Perikanan dan Kelautan sesuai kewenangan Kabupaten ; c. Melaksanakan bimbingan, penegakan hukum serta operasi pengawasan, penertiban dan Pengendalaian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan sesuai kewenangan Kabupaten ; d. Menyusun melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan, penertiban dan pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan sesuai kewenangan Kabupaten ; e. Melaksanakan tindakan pencegahan, penanggulangan, rehabilitasi serta konservasi terhadap Sumberdaya Perikanan dan Kelautan sesuai kewenangan Kabupaten ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan. (2) Kepala Seksi Perizinan Usaha Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas: a. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi serta analisa usaha Perikanan dan Kelautan ; b. Melaksanakan pemberian informasi, prosedur, tata cara serta pelayanan perijinan usaha Perikanan dan Kelautan ; c. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisa tentang pemantauan, pengamatan dan pengendalian pelaksanaan perijinan usaha Perikanan dan Kelautan ; d. Melaksanakan bimbingan, pengelolaan dan penggunaan modal dibidang usaha Perikanan dan Kelautan ; e. Melaksanakan pemantauan, pengamatan, pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap penyalah gunaan ijin usaha Perikanan dan Kelautan ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan.
Bagian Keenam Bidang Bina Mutu dan Penyuluhan Pasal 17 (1) Kepala Bidang Bina Mutu dan Penyuluhan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Kelautan di Bidang Pembinaan Mutu dan Penyuluhan ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Bina Mutu dan Penyuluhan, mempunyai fungsi : a. pemberian bimbingan dan teknologi penanganan serta pengolahan hasil perikanan b. pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana prosedur dan metode pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan ; c. pelaksanaan menyelenggarakan program dan program penyuluhan Dinas Perikanan dan Kelautan ; d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir pantai ; e. perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluh ; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 18 (1) Bidang Bina Mutu dan Penyuluhan terdiri dari : a. Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran ; b. Seksi Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai. (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Mutu dan Penyuluhan. Pasal 19 (1) Kepala Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran, mempunyai tugas : a. Mengadakan inventarisasi, usaha-usaha pengolahan serta pemasaran ; b. Mengadakan pembinaan untuk pengembangan mutu lahan hasil perikanan yang dapat meningkatkan produksi dan mutu yang lebih baik guna konsumsi dalam negeri maupun ekspor; c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana prosedur dan metode pengujian ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Mutu dan Penyuluhan. (2) Kepala Seksi Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai, mempunyai tugas :
a. Menyusun dan merencanakan program penyuluhan; b. Melaksanakan evaluasi, monitoring, supervisi penyuluhan ; c. Merencanakan kebutuhan dan mendayagunakan lembaga, tenaga, sarana dan prasarana penyuluhan ; d. Mengidentifikasi, merencanakan dan menyelenggarakan pendidikan, latihan dan ketrampilan bagi tenaga penyuluh, masyarakat pesisir pantai ; e. Mengidentifikasi, merencanakan dan melaksanakan rekayasa sosial ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat pesisir pantai; f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi program-program pemberdayaan masyarakat pesisir pantai ; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Mutu dan Penyuluhan. Bagian Ketujuh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas ( UPTD ) Pasal 20 Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 5 Peraturan Daerah ini, adalah unsur Pelaksana Tehnis Operasional Dinas di Lapangan. Pasal 21 (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini, adalah : 1. 2. 3. 4.
Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan di Kecamatan ; Pusat Pendaratan Ikan ( PPI ) dan Tempat Pelelangan Ikan ( TPI ) ; Balai Benih Ikan ( BBI ) ; Unit Pelaksana Pembinaan Mutu Hasil Perikanan ( UPPMHP ).
(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ; (3) Pengembangan Unit Teknis Dinas (UPTD) dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 22 (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) angka 1 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan kewenangan Dinas Perikanan Dan Kelautan beserta seluruh kegiatannya termasuk mencakup sebagian kegiatan ketatausahaan, pembinaan teknis dan operasional serta melaksanakan
pengawasan, koordinasi di wilayah Kecamatan Muncar, Pesanggaran dan Purwoharjo, sesuai wilayah kewenangannya ; (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan upaya peningkatan produksi perikanan di wilayah pesisir, pantai, pulau dan kelautan ; b. pelaksanaan upaya – upaya pelestarian sumber hayati di wilayah pesisir, pantai, pulau dan kelautan ; c. pembinaan dan peningkatan pertumbuhan koperasi perikanan serta menyempurnakan tata niaga perikanan di wilayahnya ; d. pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan data potensi wilayah sesuai dengan kewenangannya ; e. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 23 (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) angka 2, 3 dan 4 Peraturan Daerah ini melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Kelautan sesuai bidang yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada masing – masing Unit Pelaksana Teknis. (2) Masing – masing Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai tugas : A. Pusat Pendaratan Ikan ( PPI ) bertugas : a. Melaksanakan pengaturan dan pembinaan dalam pemanfaatan sarana PPI ; b. Melaksanakan pengaturan dan pembinaan pelayanan jasa PPI ; c. Melaksanakan pengaturan dan pembinaan kegiatan kenelayanan di PPI ; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. B. Balai Benih Ikan ( BBI ) bertugas : a. Mengadakan pelayanan kepada petani Dinas Perikanan dan Kelautan dan pihak – pihak yang memerlukan pengadaan ikan maupun benih ikan ; b. Menyediakan bibit unggul ( benih Dinas Perikanan dan Kelautan ) yang siap dibudidayakan baik perairan tawar maupun penebaran di perairan umum ; c. Merencanakan kebutuhan saran dan prasarana perikanan sesuai kebutuhan serta peralatannya ( khusus budidaya air tawar ) ; d. Menyediakan ikan sejenis konsumsi untuk keperluan masyarakat ; e. Mengkoordinasikan tugas – tugas pengadaan dan pemeliharaan induk ikan, mengadakan pemijahan dan perawatan jenis ikan unggul ; f. Mengadakan pemberantasan hama penyakit ikan serta mencegah timbulnya pencemaran lingkungan ; g. Sebagai sarana penelitian budidaya air tawar ; h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. C. Unit Pelaksanaan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan ( UPPMHP ) bertugas :
a. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian laboratoris terhadap bahan baku, bahan pembantu dan produk akhir dari unit pengelolaan hasil perikanan dalam rangka realisasi sertifikasi mutu ; b. Membimbing, membina dan mengadakan pengawasan serta menguji ketelitian dan kecermatan bekerja dari laboratorium unit pengolah hasil perikanan ; c. Memberikan bimbingan teknis dalam segala bidang dan aspek yang berhubungan dengan pembinaan mutu hasil perikanan dalam rangka realisasi sertifikasi kesempurnaan pengolahan ; d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 24 (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) terdiri dari : a. Kepala Unit Dinas ; b. Petugas Administrasi ; c. Petugas Operasional ; d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Masing – masing petugas sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Dinas. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 25 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Unit Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan. Pasal 26 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dibidang teknis fungsional maupun administrasi ; (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 27 Semua unit kerja di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan simplifikasi.
Pasal 28 (1) Kepala Dinas wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ; (2) Setiap pimpinan unit / satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan : a. Menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Perikanan dan Kelautan, mempersiapkan bahan penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya menurut pedoman sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; b. Melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Atasan Langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat ; c. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi. (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan dan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.
BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 29 (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. (3) Jabatan kepala Dinas tidak boleh dirangkap dengan jabatan lainnya. BAB VII KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 30 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 31 (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya Sekretaris Daerah dapat menunjuk salah satu Kepala Bagian atau Kepala Bidang yang dinilai mampu atas usul Kepala Dinas; (2) Apabila Kepala Bagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu Kepala Sub Bagian yang dinilai mampu atas usul Kepala Bagian ; (3) Apabila Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu Kepala Seksi yang dinilai mampu atas Kepala Bidang ;
(4) Apabila Kepala Sub Bagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Bagian dapat menunjuk salah satu staf yang dinilai mampu atas usul Kepala Sub Bagian ; (5) Apabila Kepala Seksi berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Bidang dapat menunjuk salah satu staf yang dinilai mampu atas usul Kepala Seksi.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 32 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi beserta aturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 33 Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi. Disahkan di Tanggal
: :
Banyuwangi 8 Juli 2004
BUPATI BANYUWANGI Ttd. Ir. H. SAMSUL HADI Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 8 Juli 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Ttd. Ir. H. SOESANTO SOEWANDI Pembina Tingkat I NIP. 010 089 301 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2004 NOMOR 5/D Sesuai dengan aslinya, An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Asisten Pemerintahan U.b Kepala Bagian Hukum
ARI PINTARTI, SH, MSi Pembina NIP. 510 090 171
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BANYUWANGI
I. PENJELASAN UMUM bahwa dalam rangka upaya penyederhanaan birokrasi Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi yang diarahkan untuk mengembangkan Organisasi yang lebih proposional, transparan, hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2000.
Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi dengan pendekatan kewenangan wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan berdasarkan visi dan misi jelas dan selanjutnya pola Struktur Organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan yang nyata dan memberikan ruang partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah Induk Baru. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan pasal 34 : cukup jelas. ====================================
