BUPATI BANYUWANGI SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI KABUPATEN BANYUWANGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI MENIMBANG :
a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu menyusun kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi dalam suatu Peraturan Daerah Induk baru.
MENGINGAT
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI MEMUTUSKAN MENETAPKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI KABUPATEN BANYUWANGI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi ; b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ; c. Bupati adalah Bupati Banyuwangi ; d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi ; e. Dinas adalah Organisasi/Lembaga pada pemerintah Daerah dan merupakan unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas kewenangan desentralisasi ; f. Dinas Perhubungan dan Komunikasi adalah Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi ; g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi kabupaten Banyuwangi ; h. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas. BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten ; (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari : 1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas ; 2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Bagian Tata Usaha ; 3. Unsur Pelaksana : a. Bidang Perhubungan Darat dan Udara ; b. Bidang Perhubungan Laut ; c. Bidang Pos dan Telekomunikasi d. Bina Program ; e. UPTD ; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagian dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertangung jawab kepada Kepala Dinas. BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Dinas Pasal 4 (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengawasi membina dan melaksanakan koordinasi serta kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan di Bidang Perhubungan, dan Komunikasi sesuai dengan Peraturan Perundang– undangan yang berlaku ;
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dinas mempunyai fungsi : a. Pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana program di Bidang Perhubungan dan Komunikasi ; b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan dan Komunikasi ; c. Pelaksanaan pelayanan umum dan pemberian rekomendasi serta pemberian perijinan di Bidang Perhubungan dan Komunikasi ; d. Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Perhubungan dan Komunikasi ; e. Pelaksanaan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Bagian Kedua Bagian Tata Usaha Pasal 5 (1) Kepala Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan ; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. Melaksanakan pengelolaan urusan dalam surat-menyurat dan kearsipan ; b. Mengelola administrasi kepegawaian ; c. Melayani teknis administrasi kepada semua pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas ; d. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan ; e. Melaksanakan administrasi keuangan dan perlengkapan ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 6 (1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari : a. Sub Bagian Umum ; b. Sub Bagian Keuangan. (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin seorang Kepala Sub Bagian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Pasal 7 (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas : a. Melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan ; b. Melaksanakan urusan dalam dan pemeliharaan kebersihan serta keamanan kantor di lingkungan Dinas ; c. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan perjalanan dinas ; d. Menyiapkan bahan untuk menyusun pedoman dan ketatalaksanaan ; e. Mengelola administrasi perjalanan dinas dan tugas keprotokolan ; f. Menyusun rencana kebutuhan barang perlengkapan dinas ; g. Menyiapkan bahan untuk menyusun alokasi serta melakukan distribusi barang perlengkapan ; h. Melaksanakan tata usaha barang dan perlengkapan ;
i. Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas ; j. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian ; k. Memproses tentang kedudukan hukum pegawai dan upaya peningkatan kemampuan pegawai ; l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas : a. b. c. d. e.
Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran dinas ; Mengelola Tata Usaha Keuangan Anggaran Dinas ; Melaksanakan pembayaran Gaji Pegawai dan Keuangan lainnya ; Melaporkan Keuangan dan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan ; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Bagian Ketiga Bidang Perhubungan Darat dan Udara Pasal 8
(1) Kepala Bidang Perhubungan Darat dan Udara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalulintas, prasarana angkutan serta keselamatan Lalu Lintas, Angkutan Darat dan Penerbangan ; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Bidang Perhubungan Darat dan Udara mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pengumpulan bahan dalam rangka penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan Bandar Udara ; b. Penyusunan rencana dan program pelayanan angkutan darat dan udara ; c. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program prasarana lalu lintas, angkutan jalan dan Bandar Udara ; d. Pelaksanaan pemberian bimbingan keselamatan lalu lintas, penertiban angkutan dan penerbangan ; e. Pelaksanaan analisis terhadap daerah rawan kecelakaan lalu lintas darat dan udara ; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 9 (1) Bidang Perhubungan Darat dan Udara terdiri dari : a. Seksi Angkutan Jalan ; b. Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat dan Udara. Pasal 10 (1) Kepala Seksi Angkutan Jalan mempunyai tugas : a. b. c. d.
Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan angkutan orang, barang dan orang atau barang yang bersifat khusus ; Melaksanakan pemrosesan perijinan pengangkutan orang dan barang ; Melaksanakan pengawasan dan pengandalian kegiatan operasional lalu lintas dan angkutan ; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Darat dan Udara sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Kepala Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan mempunyai tugas : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
l. m.
Mengumpulkan, mengolah data dalam rangka menyusun perencanaan dan program penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas dan kebandarudaraan ; Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas tingkat pelayanan jaringan jalan yang meliputi volume lalu lintas jalan, tingkat kecepatan rata-rata serta kecepatan maksimum dan minimum ; Menyusun perencanaan penyempurnaan tempat tentang pengaturan sirkulasi arus lalu lintas dan pembatasan penggunaan jenis kendaraan tertentu ; Melaksanakan inventarisasi keadaan jaringan jalan dan perlengkapan jalan dan Bandar Udara ; Melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan terhadap pengadaan, penempatan dan sarana rambu-rambu lalu lintas dan Bandar Udara ; Melaksanakan penilaian atas permohonan dispensasi kelas jalan ; Melaksanakan bimbingan keselamatan dan penerbitan, analisis daerah rawan kecelakaan terhadap pelanggaran lalu lintas dan penerbangan ; Melaksanakan bimbingan, pemrosesan perijinan bengkel umum dan hanggar serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum ; Melaksanakan bimbingan, penilaian dan pertimbangan dalam pemberian surat ijin kendaraan tidak bermotor ; Menyiapkan bahan dan memproses pemberian ijin operasional kursus ijin mengemudi ; Menyiapkan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan keselamatan lalu lintas jalan dan penerbangan serta pengendalian ketertiban terminal angkutan penumpang umum, halte dan tempat parkir ; Melaksanakan pemrosesan ijin pemanfaatan jalan dan trotoar serta sarana pendukung Bandar Udara ; Melaksanakan tugas-tugas lain yang berikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Darat dan Udara.
Bagian Keempat Bidang Perhubungan Laut Pasal 11 (1) Kepala Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas pengendalian dan pengawasan di Bidang Perhubungan Laut ;
melaksanakan
(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bidang Perhubungan Laut mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan laut dan penyeberangan ; b. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan serta pengelolaan pelabuhan lokal ; c. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan penunjang keselamatan pelayaran ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 12 (1) Bidang Perhubungan Laut terdiri dari : a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut ; b. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut. Pasal 13 (1) Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas: a. Memberikan pertimbangan dalam rencana penetapan besaran tarif penumpang angkutan laut ; b. Memberikan pertimbangan dalam penyusunan trayek angkutan laut ; c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan laut ; d. Melaksanakan pemrosesan pemberian rekomendasi terhadap penetapan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri di pelabuhan lokal dan rencana pembangunan fasilitas pelabuhan ; e. Melaksanakan pengawasan sistem prosedur pelayanan jasa pelabuhan dengan pelayaran lokal ; f. Mengawasi pelaksanaan jasa pelabuhan lokal dan tarif angkutan laut ; g. Melaksanakan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut sesuai dengan bidang tugasnya. (2)Kepala Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas :
a. Melaksanakan pemberian pertimbangan dalam rangka penetapan rencana induk dan rencana pengembangan pelabuhan lokal ; b. Melaksanakan koordinasi pengamanan dan penertiban dipelabuhan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanggulangan pencemaran, patroli dan bantuan SAR dilaut dengan memperhatikan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku ; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan laut sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima Bidang Pos dan Telekomunikasi Pasal 14 (1) Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan jasa pos dan telekomunikasi ; (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pemrosesan izin serta pengawasan kegiatan operasional usaha jasa pos atau titipan ; b. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pemrosesan izin serta pengawasan penyelenggaraan instalasi kabel komunikasi dan usaha jasa komunikasi serta pemasangan antena ; c. Pelaksanaan pemrosesan izin frekwensi radio dan televisi lokal ; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 15 (1) Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi terdiri dari : a. Seksi Pos ; b. Seksi Telekomunikasi. (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepala Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi. Pasal 16 (1) Kepala Seksi Pos sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini mempunyai tugas : a. Melaksanakan pengendalian dan kegiatan usaha jasa pos atau titipan ; b. Melaksanakan pemrosesan pemberian izin usaha jasa pos atau titipan dan atau usaha sejenis lainnya ; c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi.
(2) Kepala Seksi Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas : a. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan instalasi kabel komunikasi ; b. Melaksanakan pemrosesan perizinan tentang penyelenggaraan instalasi kabel komunikasi, frekwensi radio dan televisi lokal serta usaha jasa komunikasi dan pemasangan antena; c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keenam Bidang Bina Program Pasal 17 (1)Kepala Bidang Bina Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan survey, pendataan, penelitian dan pengkajian pelaksanaan pembangunan di Bidang Perhubungan dan Komunikasi ; (2) Untuk menyelenggaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Bina Program mempunyai tugas : a. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan pengembangan program di Bidang Perhubungan dan Komunikasi ; b. Melaksanakan koordinasi umum dan program ; c. Menyusun pedoman dan standarisasi yang berkaitan dengan bidang Perhubungan dan Komunikasi ; d. Menyusun program dan anggaran ; e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan yang berkaitan dengan Bidang Perhubungan dan Komunikasi ; f. Menyusun pedoman teknis untuk pengawasan dan pengendalian ; g. Pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan Bidang Perhubungan dan Komunikasi ; h. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, analisa dan evaluasi pelaksanaan program ; i. Menyelenggarakan kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas ; j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 18 (1) Kepala Bidang Bina Program terdiri dari : a. Seksi perencanaan dan program ; b. Seksi Evaluasi.
(2)Masing-masing Seksi dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Program. Pasal 19 (1) Kepala Seksi Perencanaan dan Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini mempunyai tugas : a. Melaksanakan pengumpulan data untuk penyusunan program dan rencana teknis maupun non teknis kegiatan dinas ; b. Menyusun rencana dan program kegiatan yang berkaitan dengan bidang Perhubungan dan Komunikasi ; c. Menganalisa kebutuhan anggaran dinas di Bidang Perhubungan, Informasi dan Komunikasi ; d. Menetapkan alokasi anggaran pada setiap perencanaan pembangunan di Bidang Perhubungan dan Komunikasi ; e. Melaksanakan survey, penelitian dan pemetaan untuk penyusunan perencanaan yang berkaitan dengan Bidang Perhubungan dan Komunikasi ; f. Menyusun rencana teknis untuk pembangunan, peningkatan rehabilitasi sarana dan prasarana Perhubungan dan Komunikasi ; g. Menyiapkan bahan untuk penyusunan rencana teknis anggaran pada setiap kegiatan pembangunan di Bidang Perhubungan dan Komunikasi ; h. Melaksanakan perencanaan pembangunan dan rehabilitasi yang berkaitan dengan Bidang Perhubungan dan Komunikasi ; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Program. (2)Kepala Seksi Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas : a. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan program dinas ; b. Menyusun pedoman teknis untuk pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dinas ; c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan Bidang Perhubungan dan Komunikasi ; d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Perhubungan dan Komunikasi ; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Program.
Bagian Ketujuh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD) Pasal 20 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) angka 3 huruf e Peraturan Daerah ini adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas dilapangan. Pasal 21 (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini, adalah : a. Terminal ; b. Pengujian Kendaraan Bermotor ; c. Kepelabuhanan. (2) Masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (3) Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 22 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di wilayah kerjanya.
Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 23 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
Pasal 24 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepala Kepala Dinas ; (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai Peraturan PerundangUndangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 25 Semua Unit Kerja dilingkungan dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
Pasal 26 (1) Kepala Dinas wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instnasi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ; (2) Setiap Pimpinan Unit / Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi berkewajiban: a. Menyusun rencana kerja yang mengacu rencana strategis Dinas sebagai bahan penyusunan dan pertanggung jawaban Akuntabilitas Kinerja Dinas ; b. Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Atasan Langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat ; c. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut. BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 27 (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang , Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP Pasal 28 (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya Sekretaris Daerah dapat menunjuk salah satu Kepala Bagian atau Kepala Bidang yang dinilai mampu atas usul Kepala Dinas ; (2) Apabila Kepala Bagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu Kepala Sub Bagian yang dinilai mampu atas usul Kepala Dinas ; (3) Apabila Kepala Bagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Bidang dapat menunjuk salah satu Kepala Seksi yang dinilai mampu atas usul Kepala Bidang ; (4) Apabila Kepala Sub Bagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Bagian dapat menunjuk salah satu staf yang dinilai mampu atas usul Kepala Sub Bagian melalui Kepala Bagian ;
(5) Apabila Kepala Seksi berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Bidang dapat menunjuk salah satu staf yang dinilai mampu atas usul Kepala Seksi melalui Kepala Bidang . Pasal 29 Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 30 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi dan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi beserta aturan pelaksanaanya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 31 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi. Disahkan di : Banyuwangi Tanggal : 8 Juli 2004 BUPATI BANYUWANGI Ttd. Ir. H. SAMSUL HADI
Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 8 Juli 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Ttd. Ir. H. SOESANTO SOEWANDI Pembina Tingkat I NIP. 010 089 301 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2004 NOMOR 14/D Sesuai dengan aslinya, An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Asisten Pemerintahan U.b Kepala Bagian Hukum
ARI PINTARTI, SH, MSi Pembina NIP. 510 090 171 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI KABUPATEN BANYUWANGI
I.
PENJELASAN UMUM Bahwa dalam upaya penyederhanaan birokrasi Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proposional, transparan, hierarki yang pendek sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk organisasi perangkat daerah Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah Induk Baru.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan pasal 20 : Cukup Jelas Pasal 21 yang dimaksud dengan UPTD Terminal adalah meliputi : Terminal Sritanjung, Terminal Ketapang, Terminal Blambangan, Terminal Brawijaya, Terminal sasakperot, Terminal Rogojampi, Terminal Muncar, Terminal Jajag dan Terminal Genteng. Pasal 22 sampai dengan pasal 32 : Cukup Jelas
