BUPATI BANYUWANGI SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR
10
TAHUN
2004
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANYUWANGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ;
b.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a konsideran ini, perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga kerja Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Daerah Induk Baru.
1.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja ; Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme ; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI MEMUTUSKAN MENETAPKAN
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Kabupaten , adalah Kabupaten Banyuwangi ; b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ; c. Bupati, adalah Bupati Banyuwangi ; d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi ; e. Dinas, adalah Organisasi /Lembaga pada Pemerintah Daerah dan merupakan unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas kewenangan desentralisasi ; f. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja, adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi ; g. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi ; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD di Kecamatan ; i. Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas adalah Kepala UPTD di Kecamatan ; j. Tenaga Kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan atau melakukan pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ; k. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu, sebelum, selama dan sesudah masa kerja ; l. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan atau keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan, baik disektor formal maupun di sektor informal ; m. Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja supaya tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya serta pengguna tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan.
BAB II KEDUDUKAN Pasal 2 (1)
Dinas adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Kabupaten.
(2)
Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3
(1)
Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja terdiri dari : a.
Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas ;
b.
Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha ;
c.
Unsur Pelaksana adalah meliputi : 1. Bidang Pelatihan, Penempatan, Transmigrasi dan 2. Bidang Ketanagakerjaan dan Hubungan Industrial ; 3. Bidang Administrasi Kependudukan ; 4. Bidang Pelayanan Catatan Sipil; 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ; 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Perpindahan Penduduk;
(2)
Bagian dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB IV URAIAN TUGAS Bagian Pertama Kepala Dinas Pasal 4 (1)
Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja ;
(2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a. b. c. d. e. f.
Perencanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan pengumpulan data, pengelolaan data, penilaian dan penyusunan rencana program dan proyek untuk pelaksanaan tugas pokok ; Pelaksanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan ; Pembinaan, yaitu segala usaha dan kegiatan penyuluhan ke arah peningkatan pelayanan di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil ; Pengawasan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Administrasi, yaitu segala usaha dan kegiatan di bidang Ketatausahaan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan ; Koordinasi, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Dinas serta Instansi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas.
Bagian Kedua Bagian Tata Usaha Pasal 5 (1)
Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan ; pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan ; pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai ; pengelolaan urusan dalam, surat menyurat dan kearsipan; pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan ; pengendalian dalam bidang personalia, keuangan dan materiil ; pelaksanana tugas-tugas protokoler dan perjalanan Dinas; pelaksanaan urusan organisasi, tata laksana dan aktivitas peningkatan aparatur pada Dinas ; penyusunan dokumentasi peraturan perundang-undangan bidang Kependudukan,
j.
Catatan Sipil dan Tenaga Kerja ; Pelaksanaan Tugas-Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Dinas.
Pasal 6 (1)
Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. b.
(2)
Sub Bagian Umum ; Sub Bagian Keuangan .
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Pasal 7
(1)
Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. b. c. d. e.
Melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan ; Melaksanakan urusan dalam dan pemeliharaan kebersihan serta keamanan kantor ; Melakukan adminiatrasi perjalanan dinas dan tugas keprotokolan ; Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan Dinas ; Menyiapkan bahan untuk menyusun alokasi serta melakukan distribusi barang perlengkapan ; f. Melaksanakan tata usaha barang perlengkapan ; g. Menyelenggerakan inventarisasi kekayaan daerah, menyiapkan penghapusan barangbarang inventaris, penyimpanan dan penyaluran perlengkapan Dinas ; h. Mengumpulkan dan mengolah data untuk bahan penyusunan perhitungan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor serta perlengkapan operasioanl lainnya ; i. Melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan ; j. Menyiapkan bahan untuk penyusunan pedoman dan ketata laksanaan ; k. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ; l. Melakukan pemrosesan tentang kedudukan hukum pegawai dan upaya peningkatan kemampuan pegawai ; m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha. (2)
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. b. c. d. e. f. g.
Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran dinas; Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan keuangan lainnya ; Melaksanakan administrasi dan pembukuan keuangan dinas ; Melaksanakan pelaporan keuangan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan ; Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang keuangan ; Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan ; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
Bagian Ketiga Bidang Pelatihan, Penempatan, Transmigrasi dan Perpindahan Penduduk Pasal 8 (1)
(2)
Kepala Bidang pelatihan, Penempatan, Transmigrasi dan Perpindahan Penduduk mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan kegiatan ketenaga kerjaan dibidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, perijinan lembaga, penempatan dan perluasan kerja, Trasmigrasi serta Perpindahan Penduduk ; Untuk menyelenggerakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bidang Pelatihan, Penempatan, Transmigrasi dan Perpindahan Penduduk mempunyai fungsi : a. b.
pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja pelatihan, bimbingan teknis dan peningkatan produktivitas tenaga kerja ; pelaksanaan koordinasi dan upaya-upaya pemberian dan perpanjangan ijin
c. d. e. f.
penggunaan tenaga kerja yang bekerja di daerah maupun yang keluar negeri ; pelaksanaan penyelenggaraan urusan-urusan tentang penempatan dan perluasan kerja ; pelaksanaan program Transmigrasi ; pelaksanaan pengendalian dan penyerasian mobilitas/ perpindahan penduduk ; pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. Pasal 9
Bidang Pelatihan, Penempatan, Transmigrasi dan Perpindahan Penduduk terdiri dari : a. b.
Seksi Pelatihan, Penempatan dan Perizinan Lembaga Pelatihan; Seksi Transmigrasi dan Perpindahan Penduduk.
Pasal 10 (1)
Seksi Pelatihan, Penempatan dan Perizinan Lembaga Pelatihan mempunyai tugas : a. b.
Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja ; Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan latihan/kursus ketenagakerjaan yang dilakukan oleh lembaga latihan swasta, pemerintah dan perusahaan ; c. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan produktifitas ; d. Mengkoordinir pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh Balai Latihan Kerja (BLK), Loka Latihan Kerja (LLK) maupun Mobile Trining Unit (MTU) dalam hal pendaftaran, seleksi dan pemanggilan peserta ; e. Menyiapkan bahan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, swasta dan lembaga latihan swasta dalam pelaksanaan latihan kerja ; f. Mengatur pelaksanaan kegiatan inventarisasi kebutuhan latihan ; g. Memasarkan dan menyalurkan lulusan Balai Latihan Kerja (BLK), Loka Latihan Kerja (LLK) dan Mobile Tarining Unit (MTU) perusahaan dan organisasi yang membutuhkan; h. Melakukan pengarahan kepada pencari kerja melalui informasi pasar kerja yang berasal dari Pemerintah dan Swasta ; i. Melaksanakan bimbingan dan Uji Kompetensi pada BUMN dan perusahaan-perusahaan ; j. Memberikan bimbingan pelaksanaan dan penempatan tenaga kerja, pemuda, wanita dan penyandang cacat ; k. Melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan PJTKI dan Bursa Kerja Khusus (BKK) ; l. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman perizinan tenaga kerja asing dan domestik ; m. Melaksanakan bimbingan terhadap Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Lokal (AKAL) dan pelaksanaan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) ; n. Melakukan bimbingan terhadap Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) agar mampu meningkatkan profesionalisme di bidang tugasnya ; o. Melakukan bimbingan terhadap TKPMP profesional dan tehnologi Padat Karya ; p. Menyusun program, penyelenggaraan dan evaluasi kegiatan pelayanan pendaftran perpindahan penduduk dan mobilitas penduduk ; q. Melaksanakan penyiapan pengidentifikasian perpindahan dan mobilitas penduduk antar daerah, desa, kota, antar propinsi dan antar Negara ; r. Melaksanakan pengurusan transito dan pengangkutan penduduk ; s. Melaksanakan pencatatan administrasi dan dokumentasi perpindahan penduduk ; t. Melaksanakan, pengendalian administrasi mobilitas penduduk dan migrasi internasional ; u. Menginventarisasi kelembagaan pelatihan dan produktifitas yang mencakup jumlah kualifikasi, lokasi dan fasilitas pelatihan yang dimiliki ; v. Menyiapkan standarisasi, melaksanakan tes kualifikasi dan perijinan lembaga latihan ; w. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan sertifikasi/uji keterampilan tenaga kerja serta memberikan perijinan penggunaan tenaga kerja asing yang bekerja di daerah ; x. Memberikan rekomendasi dan perpanjangan Surat Ijin Usaha Perusahaan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (SIUP PPJTKI) ; y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan, Transmigrasi dan Perpindahan Penduduk sesuai dengan bidang tugasnya.
(2)
Kepala Seksi Transmigrasi dan Perpindahan Penduduk mempunyai tugas : a. Melaksanakan penyusunan program dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengidentifikasian persebaran penduduk ; b. Melaksanakan dan mengendalikan identifikasi dan dokumentasi perpindahan penduduk ; c. Melakukan pengidentifikasian persebaran penduduk antar daerah ; d. Melakukan penelitian persyaratan administrasi kependudukan ; e. Melakukan pengidentifikasian persebaran penduduk antar sektor ; f. Melaksanakan dan mengendalikan pengadministrasian perpindahan penduduk yang migrasi internasional ; g. Menyiapkan bahan dalam rangka pengarahan pemindahan penduduk ; h. Melaksanakan kegiatan pelayanan perpindahan penduduk dari daerah asal sampai tarnsito di Kabupaten/kota dalam Propinsi ; i. Melaksanakan penyerasian mobilitas penduduk ; j. Melaksanakan administrasi mobilitas penduduk lainnya ; k. Melakukan koordinasi dengan Instansi di daerah bagian pemindahan dan penempatan penduduk ; l. Memberikan fasilitas perjalanan dan administrasi perpindahan ; m. Melaksanakan mediasi lintas daerah dalam pelaksanaan mobilitas penduduk ; n. Melaksanakan dan menyiapkan sarana penginapan, penampungan (asrama transito) ; o. Memantau perkembangan penduduk di lokasi baru ; p. Melaksanakan tugas-tugas laian yang diberikan Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan, Transmigrasi dan Perpindahan Penduduk.
Bagian Keempat Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Pasal 11 (1)
Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial mempunyai tugas mengelola kegiatan tugas dibidang hubungan industrial, persyaratan kerja, perselisihan hubungan industrial, pengawasan ketanaga kerjaan, norma kerjasama dan jaminan sosial tenaga kerja serta keselamatan dan kesehatan kerja ;
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, bidang ketenagakerjaan dan hubungan industrial mempunyai fungsi : a. b. c. d. e. f. g.
pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan kerja hubungan industrial persyaratan kerja dan perselisihan hubungan industrial ; pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap hubungan industrial baik dari pekerja maupun dari pengusaha ; pelaksanaan pembinaan dan pengawasan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial ; pengelolaan, penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan pelaksanaan kegiatan pengawasan ketenaga kerjaan ; pelaksanaan pengawasan terhadap norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja ; pelaksanaan pengawasan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja ; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 12
(1)
Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial terdiri dari: a. b.
(2)
Seksi Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Perselisihan Hubungan industrial ; Seksi Pengawasan Norma Kerja, Keselamatan dan Jamsostek.
Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial.
Pasal 13 (1)
Kepala Seksi Persyaratan mempunyai tugas :
Kerja,
Kesejahteraan,
Perselisihan
Hubungan
Industrial
a.
Melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan pengelolaan hubungan industrial persyaratan kerja ; b. Melakukan pembinaan persyaratan kerja pada perusahaan swasta dan BUMN ; c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan persyaratan kerja yang meliputi Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Pemerintah (PP) dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) ; d. Melaksanakan inventarisasi dan pengesahan Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) ; e. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tehnis pembinaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha serta Lembaga Kerja sama Bipartit dan Tripartit; f. Merencanakan dan melaksanakan sidang-sidang LKS Tripartit ; g. Melaksanakan inventarisasi organisasi pekerja dan organisasi pengusaha serta lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit ; h. Melakukan pembinaan, pengawasan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan UU No.22 Tahun 1957 dan UU No.12 Tahun 1964 ; i. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan pekerja dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan pekerja j. Melaksanakan penyusunan program, kegiatan kerja terhadap perselisihan hubungan industrial ; l. Memberikan petunjuk tehnis penyelesaian unjuk rasa/pemogokan, bagi pegawai perantara ; m. Melakukan iinventarisasi dan pendataan perselisihan hubungan industrial dan PHK yang terjadi baik dari pengusaha maupun pekerja, yang telah dan belum diselesaikan oleh pegawai perantara ; n. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan prosedur perselisihan hubungan industrial/PHK ; o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya. (2)
Kepala Seksi Pengawasan Norma Kerja, Keselamatan dan Jamsostek mempunyai tugas : a. b.
Menyusun rencana dan program kegiatan kerja pengawasan ketenagakerjaan ; Mengatur dan mengawasi pelaksanaan tugas operasional yang dilakukan pegawai pengawas dalam rangka kegiatan pemeriksaan pertama, berkala dan lanjutan khusus ; c. Mengatur pegawai pengawas untuk meneliti berkas-berkas kecelakaan kerja berdasarkan laporan pengusaha, masayarakat dan karyawan ; d. Melakukan pengawasan dan penelitian terhadap persyaratan pemberian ijin penyimpangan waktu kerja dan permohonan ijin kerja malam bagi pekerja wanita ; e. Melakukan pengawasan dan penelitian terhadap permohonan ijin perusahaan dan pengesahan pemakaian pesawat uap, bejana tekan, pesawat angkat-angkut, instalasi listrik dan mesin produksi ; f. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana petunjuk tehnis kegiatan pembinaan norma keselamatan dan kesehatan kerja ; g. Melaksanakan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ; h. Memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja ; i. Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan penelitian terhadap pembinaan mesin uap, bejana tekan, mekanik, listrik, kebakaran konstruksi bangunan serta alat keselamatan kerja ; j. Membantu tugas komisi keselamatan dan kesehatan kerja; k. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tehnis pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja ; l. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan terhadap pemakaian alat pelindung diri bagi pekerja ; m. Membimbing perusahaan dalam pencegahan kecelakaan kerja untuk mencapa kecelakaan nihil (zero accident) ; n. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tehnis pembinaan penyempurnaan norma kerja umum dan khusus serta jaminan tenaga kerja ; o. Melaksanakan inventarisasi data laporan ketenaga kerjaan tentang Wajib Lapor Keadaan Ketenagakerjaan diperusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
P. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.
Menyusun dan menyiapkan bahan serta rencana kerja pegawai pengawas ketenagakerjaan ; Melaksanakan pengawasan norma kerja secara langsung ke perusahaan ; Melaksanakan pengawasan pelaksanaan ijin kerja wanita pada malam hari dan perusahaan-perusahaan yang melakukan kerja lembur serta Melakukan kegiatan pengawasan Norma Kerja khususnya tenaga kerja wanita, anak dan orang tua ; Menangani, menyelesaikan kasus pengaduan masyarakat dan pkerja tentang adanya pelanggaran norma kerja dan peraturan ketenaga kerjaan ; Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja di perusahaan ; Mengadakan pembinaan dan penyuluhan tentang Jamsostek di perusahaan ; Melakukan koordinasi dengan PT. Jamsostek didaerah tentang jaminan sosial tenaga kerja diperusahaan serta menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan Jamsostek di perusahaan ; Melaksanakan monitoring dan pemeriksaan terhadap laaporan kecelakaan kerja pada perusahaan-perusahaan ; Melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara preventif dan represif terhadap perusahaan yang belum mengikuti program Jamsostek ; Melakukan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan jaminan social tenaga kerja ; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial. Bagian Kelima Bidang Administrasi Kependudukan Pasal 14
(1)
Kepala Bidang Administrasi Kependudukan mempunyai tugas mengelola kegiatan Administrasi Kependudukan, mengelola Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK), dan mengendalikan kegiatan Ketenagakerjaan, Kependudukan, Transmigrasi dan Catatan Sipil ;
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bidang Administrasi Kependudukan, mempunyai fungsi : a.
Pelaksanaan pendataan penduduk dan pendataan keluarga;
b. c. d.
Pengelolaan dan pelayanan Administrasi Kependudukan; Pengelolaan Sistem Informasi Administrai Kependudukan (SIAK) ; Penggerakan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Ketenagakerjaan, Kependudukan, Transmigrasi dan Catatan Sipil ; Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
e.
Pasal 15 (1)
Bidang Administrasi Kependudukan, terdiri dari : a. b.
(2)
Seksi Pengolahan dan Pemeliharaan Data Penduduk ; Seksi Pelayanan Penduduk ;
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Administrasi Kependudukan. Pasal 16
(1)
Kepala Seksi Pengolahan dan Pemeliharaan Data Penduduk, mempunyai tugas :
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
(2)
Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk penyelenggaraan pendaftaran penduduk ; Melaksanakan pendaftaran penduduk ; Mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ; Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan administrasi penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ; Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ; Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ; Melaksanakan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan pengelolaan perubahan status kewarganegaraan ; Mengumpulkan, mengolah dan menyimpan data kependudukan ; Membuat perkiraan perhitungan perkembangan penduduk ; Memberikan perkiraan perhitungan perkembangan penduduk ; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi Kependudukan.
Kepala Seksi Pelayanan Penduduk, mempunyai tugas : a. b. c. d.
Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk penyelenggaraan pendataan penduduk termasuk orang asing ; Menyusun ketentuan serta memberikan petunjuk pembuatan Kartu Penduduk, Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan ; Melaksanakan pencatatan mutasi penduduk ; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi kependudukan. Bagian Keenam Bidang Catatan Sipil Pasal 17
(1)
Bidang Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian, perkawinan, pengakuan pengesahan anak dan perceraian ;
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bidang Catatan Sipil mempunyai fungsi : a. b. c. d. e. f. g. h.
pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta kelahiran bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) ; pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta perkawinan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) ; pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta perceraian bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) ; pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta kematian bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) ; pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) ; pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, laporan kelahiran kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan pengakuan pengesahan anak diluar negeri ; pelaksanaan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan pengelolaan perubahan dan ganti nama serta pemberiaan legalisasi surat keterangan ganti nama ; pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 18 (1)
Bidang Pelayanan Catatan Sipil, terdiri dari : a. b.
(2)
Seksi Kelahiran dan Kematian ; Seksi Perkawinan, Pengakuan, Pengesahan Anak dan Perceraian.
Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Catatan Sipil.
Pasal 19 (1)
Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
(2)
Melaksanakan penyusunan program dan evaluasi kegiatan pengelolaan pendaftaran kelahiran dan kematian ; Melakukan penyiapan bahan pencatatan, pendaftaran kelahiran dan kematian ; Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pendaftaran kelahiran ; Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pendaftaran kematian ; Melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan dan penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian bagi WNI dan WNA ; Melaksanakan persiapan penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang terlambat pelaporannya ; Melakukan pencatatan dan pemberian surat keterangan laporan kelahiran dan kematian diluar negeri ; Melaksanakan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan perubahan dan ganti nama ; Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan identifikasi dan dokumentasi data kelahiran dan kematian ; Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Catatan Sipil.
Kepala Seksi Perkawinan, Pengakuan, Pengesahan Anak dan Perceraian mempunyai tugas : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pendaftaran perkawinan, pengakuan, pengesahan anak dan perceraian ; Melakukan penyiapan bahan pencatatan dan pendaftaran perkawinan, pengakuan, pengesahan anak dan perceraian serta perubahan dan ganti nama ; Melakukan pemeriksaan dan penelitian pencatatan, penelitian kelengkapan persyaratan dan penerbitan kutipan akta perkawinan dan akta perceraian bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA); Melakukan pemeriksaan dan penelitian pencatatan, penelitian kelengkapan persyaratan dan penerbitan kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) ; Melakukan pencatatan dan pemberian surat keterangan perkawinan dan perceraian, pengakuan pengesahan anak yang terlambat pelaporannya ; Melakukan pencatatan dan pemberian surat keterangan laporan perkawinan dan perceraian, kelahiran dan kematian diluar negeri ; Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan identifikasi dan dokumentasi perkawinan, pengakuan dan pengesahan anak serta perceraian ; Melaksanakan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan perubahan dan ganti nama ; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Catatan Sipil.
Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 20 Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas ; (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 21 (1)
Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang tenaga kerja ;
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi : a. b. c. d. e. f. g. h.
penyelenggaraan tata usaha ; pengelolaan administrasi kepegawaian ; koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pelatihan, Penempatan, Transmigrasi, Catatan Sipil, dan Perpindahan Penduduk ; penyelenggaraan kegiatan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial ; penyelenggaraan dan pelayanan Administrasi Kependudukan ; pelaksanaan pendataan penduduk dan pendataan keluarga ; pengendalian mobilitas penduduk ; penggerakan masyarakat dalam kegiatan Kependudukan, Catatan Sipil dan Ketenagakerjaan. Pasal 22
(1)
Susunan Organisasi Unit PelaksanaTeknis Dinas terdiri dari : a.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
b.
Petugas Administrasi ;
c.
Petugas Operasional.
(2)
Masing-masing petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(3)
Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah : a. Balai Latihan Kerja Transmigrasi ; b. Balai Latihan Kerja Tenaga Kerja.
(4)
Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dimaksud pada ayat (3) pasal ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal 23 (1)
Kepala unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas : a.
Menyusun program kerja bulanan dan tahunan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
(2)
b.
Membuat laporan bulanan dan tahunan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
c.
Melakukan persiapan bagi penyelenggara perpustakaan dan menyusun laporan;
d.
Melaksanakan latihan dalam berbagai macam kejuruan, baik yang dilakukan di dalam (institusional) maupun diluar (non institusional), Balai Latihan Kerja secara keliling Mobile Training Unit (MTU) dan Latihan Produksi serta Uji Ketrampilan ;
e.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
latihan
serta
urusan
dokumentasi,
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi : a.
Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan ;
b.
Pelaksanaan kebijaksanaan teknis dan kebijaksanaan operasional Dinas ;
c.
Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan operasional Dinas. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 24
Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf (c) angka (6) Peraturan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan. Pasal 25 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
(2)
Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
(3)
Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
(4)
Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 26
Semua unit kerja dilingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta simplifikasi.
Pasal 27 (1)
Kepala Dinas wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
(2)
Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban : a. Menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya menurut pedoman sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
(3)
b.
Melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Atasan Langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat ;
c.
Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan dan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut. BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 28
Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 29 Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap dengan Jabatan lainnya.
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 30 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 31 (1)
Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya Sekretaris Daerah dapat menunjuk salah satu Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Bidang yang dinilai mampu atas usul Kepala dinas ;
Apabila Kepala Bagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu Kepala Sub Bagian yang dinilai mampu atas usul Kepala Bagian ; (2) (3)
Apabila Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu Kepala Seksi yang dinilai mampu atas usul Kepala Bidang ;
(4)
Apabila Kepala Sub Bagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Bagian dapat menunjuk salah satu staf yang dinilai mampu atas usul Kepala Sub Bagian ;
(5)
Apabila Kepala Seksi berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Bidang dapat menunjuk salah satu staf yang dinilai mampu atas usul Kepala Seksi.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 32 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Kabupaten Banyuwangi juncto Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 34 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi serta aturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 33 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi. Disahkan di Tanggal
: Banyuwangi : 8 Juli 2004
BUPATI BANYUWANGI Ttd. Ir. H. SAMSUL HADI Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 8 Juli 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Ttd. Ir. H. SOESANTO SOEWANDI Pembina Tingkat I NIP. 010 089 301
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2004 NOMOR 7/D Sesuai dengan aslinya, An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Asisten Pemerintahan U.b Kepala Bagian Hukum
ARI PINTARTI, SH, MSi Pembina NIP. 510 090 171 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANYUWANGI
I.
PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka upaya penyederhanaan birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yang diarahkan untuk mengembangkan Organisasi yang lebih proposional, transparan, hierarki yang pendek sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah Induk Baru.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan pasal 34 : Cukup jelas.
