PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR
6 TAHUN 2004
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN, PERTANIAN DAN URUSAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUWANGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu menyusun kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ;
b.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a konsideran ini, perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan dengan suatu Peraturan Daerah Induk Baru.
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Lingkungan Hidup ; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ; 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangundangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden. Dengan
Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI MEMUTUSKAN MENETAPKAN
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN, PERTANIAN DAN URUSAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUWANGI.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. b. c. d. e.
Kabupaten , adalah Kabupaten Banyuwangi ; Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ; Bupati, adalah Bupati Banyuwangi ; Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi; Dinas adalah Organisasi/Lembaga pada pemerintah Daerah dan merupakan unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas kewenangan desentralisasi ; Dinas Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan adalah Dinas Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuwangi ; Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan, adalah Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuwangi.
f. g.
BAB II KEDUDUKAN Pasal 2
(1)
Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten ;
(2)
Dinas Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3
(1)
Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan terdiri dari : a.
Unsur Pimpinan Kepala Dinas ;
b.
Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Bagian Tata Usaha ;
c.
Unsur Pelaksana : 1. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura ; 2. Bidang Kehutanan ; 3. Bidang Perkebunan ; 4. Bidang Ketahanan Pangan ; 5. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) ; 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)
Bagian dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan.
BAB IV URAIAN TUGAS Bagian Pertama Kepala Dinas Pasal 4
(1)
(2)
Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelayanan Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah ;
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Dinas Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
a.
Perencanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan pengumpulan data, pengelolaan data, penilaian dan penyusunan rencana program dan proyek untuk pelaksanaan tugas pokok ;
b.
Pelaksanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
c.
Pembinaan, yaitu segala usaha dan kegiatan penyuluhan ke arah peningkatan program kegiatan bidang Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan ;
d.
Pengawasan, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
e.
Administrasi, yaitu segala usaha dan kegiatan di bidang Ketatausahaan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan ;
f.
Koordinasi, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Dinas serta Instansi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas.
Bagian Kedua Bagian Tata Usaha Pasal 5 (1)
Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas tata usaha umum, keuangan, dan kepegawaian ;
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini , Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a.
pengkoordinasian antar Bidang dan Bagian Tata Usaha untuk penyusunan perencanaan dan program, pelaporan, penyusunan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan ;
b. c. d.
pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana ; Pengelolaan administrasi kepegawaian ; pengelolaan urusan dalam, surat-menyurat dan kearsipan;
e. f.
pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan ; pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan.
Pasal 6 (1)
(2)
Bagian Tata Usaha, terdiri dari : a.
Sub Bagian Umum ;
b.
Sub Bagian Program dan Pelaporan.
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
Pasal 7 (1)
Kepala Sub Bagian Umum, mempunyai tugas : a. b. c. d. e.
Melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan ; Melaksanakan urusan dalam dan pemeliharaan kebersihan serta keamanan kantor ;
h. i. j.
Mengelola adminsitrasi perjalanan dinas dan tugas keprotokolan ; Menyusun rencana kebutuhan barang perlengkapan dinas; Menyiapkan bahan untuk menyusun alokasi serta melakukan distribusi barang perlengkapan ; Melaksanakan tata usaha barang dan perlengkapan ; Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas ; Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran dinas; Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan keuangan lainnya ; Melaporankan keuangan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan ;
k. l.
Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian ; Menyiapkan bahan untuk menyusun pedoman dan ketata laksanaan ;
m.
Memroses tentang kedudukan hukum pegawai dan upaya peningkatan kemampuan pegawai ;
f. g.
n. (2)
Melaksanakan tugas-tugas laian yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas: a. b.
c.
d. e.
f.
Mengumpulkan program Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Kehutanan, Bidang Perkebunan dan Bidang Ketahanan Pangan ; Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan kegiatan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Kehutanan, Bidang Perkebunan dan Bidang Ketahanan Pangan ; Melaksanakan analisis, evaluasi, dan pengendalian terhadap program dan kegiatan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Kehutanan, Bidang Perkebunan dan Bidang Ketahanan Pangan ; Mengolah, mengajukan, mendokumentasikan data dasar, dan data hasil pembangunan ; Menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek pembangunan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Kehutanan, Bidang Perkebunan dan Bidang Ketahanan Pangan ; Menyiapkan bahan untuk menyusun pedoman dan ketatalaksanaan ; Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran Dinas Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan ; Memproses tentang kedudukan hukum pegawai dan upaya peningkatan kemampuan Pegawai ; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha .
Bagian Ketiga Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Pasal 8 (1)
Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha bidang pertanian, tanaman dan Holtikultura meliputi pencegahan dan pemberantasan hama atau penyakit pertanian, propaganda dan penyuluhan pertanian, pengenalan tehnologi pertanian, pendataan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan ;
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai fungsi : a.
Pelaksanaan usaha pencegahan, pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit serta gangguan tanaman padi, palawija dan holtikultura ;
b.
Pelaksanaan propaganda atau penyuluhan pertanian tanaman pangan dalam rangka usaha peningkatan kemajuan, ketrampilan dan pendapatan masyarakat serta organisasi atau koperasi tani ;
c.
Pengenalan dan mengikhtiarkan tehnologi pertanian, alat-alat pertanian tanaman pangan dan Holtikultura berikut pendayagunaannya ;
d.
pengumpulan data angka-angka statistik dibidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura ;
e.
pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan konvensi tanah dan penggunaan air.
Pasal 9 (1)
(2)
Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura terdiri dari 2 seksi : a.
Seksi Bina Produksi, Sarana dan Prasarana ;
b.
Seksi Perlindungan Tanaman dan Usaha Tani.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura.
Pasal 10 (1)
Kepala Seksi Bina Produksi, Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas : a.
Mengumpulkan, mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan program ;
b.
Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan kegiatan ;
c.
Melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan ;
d.
Mengolah, mengajukan, mendokumentasikan data dasar dan data hasil pembangunan ; Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ;
e.
(2)
f.
Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun rencana tehnis dalam bidang bina produksi, sarana dan prasarana;
g.
Mengenalkan dan menggunakan serta mengintroduksi benih berlabel ;
h.
Melakukan bimbingan dibidang pengembangan tehnologi produksi padi, palawija dan holtikultura ;
i.
Melakukan pemantauan, penilaian, mengevaluasi dan pelaporan program intensifikasi padi, palawija dan hortikultura ;
j.
Melakukan bimbingan dibidang pengembangan peralatan dan mesin pertanian ;
k.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Kepala Seksi Perlindungan Tanaman dan Usaha Tani mempunyai tugas : a. b.
c. d.
e.
Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun program dan kegiatan perlindungan tanaman pangan, holtikultura dan kegiatan pengembangan lahan ; Memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan, hortikultura dalam rangka pengendalian dan penanggulangan jasad pengganggu serta bencana alam ; Melaksanakan pengawasan peredaran penyimpanan dan penggunaan sarana pengendalian jasad pengganggu berdasarkan ketentuan yang berlaku ; Melaksanakan bimbingan tehnis tentang usaha-usaha pengendalian dan penanggulangan jasad pengganggu tanaman pangan, holtikultura dan hama gudang serta usaha rehabilitasi lahan kritis, pengendalian erosi dan pengawetan tanah ; Melaksanakan bimbingan usaha pengembangan tehnis penggunaan air, bimbingan dalam pengelolaan air irigasi yang efisien dan pengembangan sumber air ;
f.
Melaksanakan bimbingan tehnis usaha perluasan lahan dan usaha-usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura di wilayah pengembangan lahan serta pembinaan teknis pada calon transmigran ;
g.
Menyelenggarakan pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang perlindungan dan pengembangan lahan.
h.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Bagian Keempat Bidang Kehutanan Pasal 11 (1)
Kepala Bidang Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penataan kawasan, pembinaan produksi hasil hutan, pengendalian pemanfaatan dan peredaran hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, penyuluhan dan perlindungan hutan ;
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Bidang Kehutanan mempunyai fungsi : a. b. c. d.
pelaksanaan penataan batas dan pengukuhan kawasan hutan ; pelaksanaan inventarisasi hutan dan cheking cruising ; pelaksanaan pembinaan dan pemantauan produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu ; pelaksanaan pengendalian penebangan pohon di dalam dan di luar kawasan hutan ;
e.
pelaksanaan perijinan, legalitas peredaran hasil hutan dan tata usaha kayu ;
f.
pelaksanaan pembinaan dan pemantapan terhadap industri yang bahan bakunya berasal dari hasil hutan kayu dan dari hasil hutan bukan kayu ;
g.
pelaksanaan penghitungan provisi sumber daya hutan dan pemungutan retribusi dibidang kehutanan ;
h.
pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis melalui kegiatan penghijauan, pengembangan hutan rakyat, sosial forestry dan sipil teknis ;
i. j.
pelaksanaan pembinaan reboisasi di dalam kawasan hutan ; pelaksanaan pembinaan teknis pembenihan, pembibitan, dan penetapan pengadaan benih/bibit tanaman kehutanan terdaftar ;
k.
pelaksanaan penyuluhan kehutanan kepada masyarakat dan pembinaan kepada kelompok tani ; pelaksanaan koordinasi dalam upaya perlindungan hutan dengan dengan para pihak melalui upaya persuasif, preventif, dan represif ; pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan ; pelaksanaantugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan.
l. m.
reboisasi,
Pasal 12
(1)
(2)
Bidang Kehutanan terdiri dari : a.
Seksi Bina Produksi dan Peredaran Hasil Hutan ;
b.
Seksi Penataan, Rehabilitasi, dan Perlindungan Hutan.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kehutanan.
Pasal 13 (1)
Kepala Seksi Bina Produksi dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas :
a.
Melaksanakan inventarisasi hutan, pelaksanaan stock opname, dan cheking cruising produksi dalam kawasan hutan ;
b. c.
Melaksanakan pengembangan tata usaha hasil hutan ; Menyiapkan dan meningkatkan diversifikasi aneka usaha hasil kehutanan ;
d.
Menyiapkan bahan perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu ;
e.
Menyiapkan alat dan bahan pengukuran dan pengujian kayu dan hasil hutan lainnya ;
f.
Melaksanakan pembinaan, bimbingan pengusahaan, pemasaran hasil hutan dan pengembangan komoditi aneka usaha kehutanan ;
g.
Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian peredaran hasil hutan i dalam dan di luar kawasan hutan ;
h.
Mencari dan mengembangkan peluang pasar komoditas hasil aneka usaha kehutanan ; Melaksanakan sistem kemitraan dalam aneka usaha produksi kehutanan ;
i. j.
Melaksanakan pelayanan perijinan dan legalitas peredaran hasil hutan dan tata usaha kayu ;
k.
Melaksanakan kegiatan pengendalian penebangan pohon di dalam dan di luar kawasan hutan ; Menyiapkan bahan penghitungan provisi sumber daya hutan dan pemungutan retribusi produksi kehutanan ; Melaksanakan pemantauan terhadap industri yang bahan bakunya berasal dari hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu ; Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi ; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kehutanan .
l. m. n.
(2)
Kepala Seksi Penataan, Rehabilitasi, dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas : a. b. c. d. e.
Menyiapkan bahan dan alat inventarisasi, pemetaan, dan pengukuhan penatagunaan kawasan hutan ; Melaksanakan rehabilitasi lahan kritis melalui kegiatan penghijauan, reboisasi, pengembangan hutan rakyat, sosial forestry dan sipil teknis ; Menyiapkan bahan rencana teknis dan bimbingan pelaksanaan penghijauan, konservasi hutan, tanah, dan air ; Menyiapkan bahan rencana pengelolaan dan pengembangan hutan milik/hutan rakyat, kebun rakyat, dan perhutanan sosial ; Melaksanakan rehabilitasi dan reboisasi di dalam kawasan hutan ;
f. g.
h. i. j. k.
l. m. n. o. p. s.
Melaksanakan kegiatan pembenihan, pembibitan, dan pengadaan benih/bibit tanaman kehutanan terdaftar ; Menyiapkan bahan penyuluhan, bimbingan pembuatan, dan pemeliharaan unit percontohan usaha pelestarian sumber daya alam serta penghijauan vegetatif lainnya ; Melaksanakan kegiatan konservasi/sipil teknis berupa Dam pengendali, Dam penahan, terasiring, sumur resapan, dan embung ; Melaksanakan kegiatan penghijauan pantai/areal tambak, sempadan sungai, tepi danau/waduk, reklamasi lahan bekas tambang, dan daerah sumber mata air ; Melaksanakan sosialisasi dan pemasyarakatan dalam rangka pemanfaatan lahan kritis untuk pembuatan hutan milik/hutan rakyat dan kebun rakyat ; Melaksanakan bimbingan terhadap pengembangan persuteraan alam, meliputi pembuatan unit percontohan, inventarisasi potensi serta pengembangan pakan ulat dan pemasaran hasil ; Melaksanakan penangkaran dan pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi ; Menyiapkan ijin usaha perburuhan satwa liar yang tidak dilindungi ; Melaksanakan penyuluhan dan pemasyarakatan dalam bidang pengamatan, pemantauan terhadap serangan hama dan penyakit ; Melaksanakan bimbingan pengamatan, identifikasi terhadap gangguan hama, penyakit, gangguan manusia, dan daya alam lainnya ; Melaksanakan perlindungan dan keamanan hutan yang menjadi kewenangan Kabupaten ; Menyiapkan bimbingan teknis penanggulangan kebakaran hutan ; Melaksanakan penyuluhan dan pencegahan terjadinya perambahan dan penebangan liar pada kawasan hutan lindung ; Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penanggulangan kebakaran hutan ; Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas ; Melaksanakan tugas-tugas laian yang diberikan oleh Kepala Bidang Kehutanan.
Bagian Kelima Bidang Perkebunan Pasal 14
(1)
Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang Perkebunan yang meliputi urusan budidaya tanaman perkebunan, pasca panen, sosial ekonomi, perencanaan, pengawasan, pengendalian, urusan data statistik, dan pemberian izin usaha perkebunan, baik perkebunan besar maupun perkebunan rakyat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan ;
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi : a. a. b. c. d. b. c.
Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan kebun besar ; Melaksanakan identifikasi dan penelitian persyaratan perijinan usaha perkebunan besar yang meliputi izin konversi dan izin industri perkebunan ; Melaksanakan pengawasan dan bimbingan terhadap kegiatan Agrowisata dan Agroindustri Perkebunan ; Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pemanfaatan stren sungai yang melintas di dalam perkebunan ; Melaksanakan pengawasan dan bimbingan kegiatan intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi tanaman perkebunan ; Melaksanakan bimbingan dan promosi dalam rangka pemasaran hasil produksi tanaman perkebunan ; Melaksanakan pengawasan, pemantauan, dan bimbingan pemanfaatan sumber daya alam dan energi yang digunakan untuk pengembangan perkebunan ;
d. e. f.
Melaksanakan bimbingan pengendalian hama dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) ; Melaksanakan pengawasan dan pengujian terhadap jenis pupuk dan pestisida yang beredar ; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Pasal 15 (1)
Bidang Perkebunan terdiri dari : a. b.
(2)
Seksi Bina Produksi, Sarana, dan Prasarana ; Seksi Perlindungan Tanaman dan Bina Usaha Perkebunan.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.
Pasal 16 (1)
Kepala Seksi Bina Produksi, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
(2)
Melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan statistik perkebunan ; Melaksanakan penyusunan program ; Melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program ; Melaksanakan penyusunan laporan pelakanaan program ; Melaksanakan kegiatan identifikasi kesesuaian lahan ; Melaksanakan klarifikasi kebun ; Melaksanakan pengawasan, pemantauan, dan pembinaan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Cadangan ; Melaksanakan pengawasan dan bimbingan terhadap pembangunan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) ; Melaksanakan pengawasan, bimbingan, dan sertifikasi terhadap bahan tanam dan penangkar benih dan bibit ; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.
Kepala Seksi Perlindungan Tanaman dan Bina Usaha Perkebunan mempunyai tugas : a. b. c. d. e. f.
Melaksanakan bimbingan terhadap analisa usaha perkebunan ; Melaksanakan penyampaian informasi pasar ; Melaksanakan kegiatan pembinaan petani dan kelembagaan petani melalui kepemanduan dan penyuluhan ; Melaksanakan peramalan, bimbingan dan pengawasan serta pengendalian terhadap populasi Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT) ; Melaksanakan pengawasan, bimbingan, dan inventarisasi kebutuhan alat olah produksi ; Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap mutu produksi perkebunan ; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.
Bagian Ketujuh Bidang Ketahanan Pangan Pasal 17
(1) (2)
Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengadaan, pengelolaan dan distribusi pangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi : a. B. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
Pengkoordinasian dan bimbingan, pengadaan, pengelolaan, distribusi, kerawanan dan penganekaragaman pangan ; pemantauan, pengawasan distribusi pangan diwilayah Kabupaten ; pemantauan, fasilitasi, pengkajian pengawasan cadangan pangan ; Pengawasan mutu dan keamanan pangan ; Pengkoordinasian lintas wilayah dalam rangka kecukupan pangan ; Pembinaan perbaikan mutu pangan masyarakat ; Perumusan pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan dan keadaan darurat pangan ; Pengkajian, rekayasa dan pengembangan kelembagaan ketahanan pangan dipedesaan ; Penggerakan pengembangan lumbung pangan dan stabilitasi harga pangan masyarakat ; Penggerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis dan sumber prasarana wilayah ; Pengelolaan sistem jaminan mutu ; Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan. Pasal 18
(1)
Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari : a. b.
(2)
Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan ; Seksi Penganekaragaman dan Pengendalian Pangan.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
Pasal 19 (1)
Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
(2)
Melaksanakan pengkajian kebutuhan dan ketersediaan pangan ; Memantau ketersediaan, pengadaan dan cadangan pangan secara periodik ; Melaksanakan identifikasi, pemantauan dan koordinasi pengamanan distribusi pangan, kebijakan harga dasar gabah serta harga pangan yang layak ; Menyiapkan bahan koordinasi lintas Wilayah / Kabupaten dalam rangka kecukupan pangan ; Melaksanakan pengkajian sarana dan prasarana pangan ; Mengembangkan lumbung pangan masyarakat ; Memfasilitasi pengembangan cadangan pangan ; Memantau produksi dan ketersediaan pangan strategis nabati dan hewani ; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
Kepala seksi Penganekaragaman dan Pengendalian Pangan mempunyai tugas :
a. b. c. d. e. f.
Melaksanakan bimbingan penerapan standart tehnis pengelolaan pangan ; Memfasilitasi pemanfaatan hasil pengelolaan produksi pangan dan hasil hutan ; Memfasilitasi pemasaran hasil dan pengembangan pengelolaan hasil ; Memfasilitasi dan penyusunan peta lokasi wilayah rawan pangan dan gizi ; Memfasilitasi pengembangan dan pembinaan pola konsumsi masyarakat ; Melaksanakan perumusan pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan ; g. Melaksanakan lembaga kewaspadaan pangan dan gizi ; h. Menjalin kerjasama antar Instansi dalam melaksanakan kewaspadaan pangan ; i. Memfasilitasi peningkatan pengesahan dan kesadaran masyarakat dalam hal keamanan, mutu dan gizi pangan ; j. Melaksanakan pemantauan dan fasilitasi pengembangan tehnologi pangan ; k. Melaksanakan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber pangan lokal ; l. Memfasilitasi terhadap pemanfaatan hasil olahan ; m. Memfasilitasi dan peningkatan mutu hasil olahan ; n. Mensosialisasikan jenis pangan alternatif ; o. Menyusun pola konsumsi pangan lokal dan kondisional ; p. Melaksanakan pemetaan pangan lokal dan tradisional ; q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
BAB V Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pasal 20 Unit Pelaksana Tehnis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, adalah unsur Pelaksanan Tehnis Operasional Dinas di lapangan.
Pasal 21 (1) Unit Pelaksana Tehnis Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, adalah Klinik Pertanian terdiri dari : a.
Klinik Pertanian di Banyuwangi meliputi : 1. Kecamatan Banyuwangi ; 2. Kecamatan Glagah ; 3. Kecamatan Giri ; 4. Kecamatan Kalipuro ; 5. Kecamatan Wongsorejo.
b.
Klinik Pertanian di Rogojampi meliputi : 1. Kecamatan Rogojampi ; 2. Kecamatan Songgon ; 3. Kecamatan Singojuruh ; 4. Kecamatan Kabat.
c.
Klinik Pertanian di Genteng meliputi : 1. Kecamatan Kalibaru ; 2. Kecamatan Glenmore ; 3. Kecamatan Genteng ; 4. Kecamatan Sempu ; 5. Kecamatan Gambiran.
(2)
d.
Klinik Pertanian di Cluring meliputi : 1. Kecamatan Cluring ; 2. Kecamatan Tegaldlimo ; 3. Kecamatan Muncar ; 4. Kecamatan Srono ;
e.
Klinik Pertanian di Pesanggaran meliputi : 1. Kecamatan Pesanggaran ; 2. Kecamatan Bangorejo ; 3. Kecamatan Purwoharjo.
Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal 22
(1) Klinik Pertanian merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Ketahanan Pangan yang berada di wilayah kerjanya. (2) Klinik Pertanian dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi : a.
penyusunan rencana dan kegiatan program pembangunan Pertanian ;
b.
pelaksanaan koordinasi dengan petugas terkait agar kerjasama yang harmonis ;
c.
penyelenggaraan pengamatan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) ;
d.
pelaksanaan pengujian dan penerapan teknologi ;
e.
pengawasan sarana produksi berupa pupuk, pestisida, dan benih ;
saling mendukung dan terjalin
pembantu pelaksana kegiatan analisis kesuburan tanah ; f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan ; g. h.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan.
Pasal 23
(1) Susunan Organisasi Klinik Pertanian terdiri dari : a. Kepala Unit ; b. Petugas Administrasi ; c. Petugas Operasional ; (2) Petugas-petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan.
Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 24
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas tehnis Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
Pasal 25
(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ; (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dibidang tehnis fungsional maupun administrasi ; (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta berkewajiban untuk membantu Klinik Pertanian yang kewenangan tugasnya diatur Kepala Dinas ; (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (6)
Kegiatan penyuluhan pertanian dipusatkan di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dengan koordinator Penyuluh Pertanian yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. BAB VI TATA KERJA Pasal 26
Semua unit kerja dilingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
Pasal 27 (1)
Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
(2)
Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban : a.
Menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Ketenaga kerjaan, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya menurut pedoman sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
(3)
b.
Melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Atasan Langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat ;
c.
Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan dan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.
BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 28
(1)
Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 29
Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 30
(1)
Apabila Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan berhalangan menjalankan tugasnya Sekretaris Daerah dapat menunjuk salah satu Kepala Bagian atau Kepala Bidang yang dinilai mampu atas usul Kepala Dinas;
(2)
Apabila Kepala Bagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu Kepala Sub Bagian yang dinilai mampu atas usul Kepala Bagian ; Apabila Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk salah satu Kepala Seksi yang dinilai mampu atas usul Kepala Bidang ;
(3)
(4)
Apabila Kepala Sub Bagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Bagian dapat menunjuk salah satu staf yang dinilai mampu atas usul Kepala Sub Bagian ;
(5)
Apabila Kepala seksi berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Bidang dapat menunjuk salah satu staf yang dinilai mampu atas usul Kepala Seksi.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuwangi, Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi .
Pasal 32
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Peraturan Dearah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Disahkan di Tanggal
: Banyuwangi. : 8 Juli 2004
BUPATI BANYUWANGI Ttd. Ir. H. SAMSUL HADI Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 8 Juli 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Ttd. Ir. H. SOESANTO SOEWANDI Pembina Tingkat I NIP. 010 089 301
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2004 NOMOR 3/D Sesuai dengan aslinya, An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Asisten Pemerintahan U.b Kepala Bagian Hukum
ARI PINTARTI, SH, MSi Pembina NIP. 510 090 171 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR
6
TAHUN 2004
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN, PERTANIAN DAN URUSAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUWANGI
I.
PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka upaya peneyederhanaan birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proposional, transparan, hierarki yang pendek dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003. Maka perlu dibentuk organisasi perangkat daerah Dinas Kehutanan, Pertanian dan Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuwangi dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah induk baru.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan pasal 33 : Cukup jelas. ============================
