PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN PELALAWAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PELALAWAN, Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan perlu adanya penataan kembali perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud di atas, serta untuk menunjang pelaksanaan otonomi dipandang perlu penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pelalawan Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72); 5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902 );
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968); 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang , Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah; Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN PELALAWAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud : 1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah Kabupaten Pelalawan. 2. Daerah Otonom adalah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 84 Tahun 2000. 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut SEKDA sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah. 7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Bupati sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah. 8. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pelalawan. 10. Cabang Dinas Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan. 11. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) adalah unit organisasi dilingkungan Dinas yang melaksanakan teknis opersional yang diberikan oleh Kepala Dinas. 12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kelompok jabatan yang mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pelalawan.
BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 3 1. Dinas Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Kesejahteraan Sosial. 2. Dinas Kesejahteraan sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah. Pasal 4 Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang Kesejahteraan sosial. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kesejahteraan sosial menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten; b. Melaksanakan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis kegiatan rutin dan pembangunan; c. Menyusun peta dan data penyandang masalah kesejahteraan Sosial ( PMKS ) di Kabupaten Pelalawan; d. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan kegiatan dengan instansi terkait; e. Membagi habis semua kegiatan rutin dan pembangunan; f. Memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi; g. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6 1. Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Bagian Tata Usaha; c. Sub Dinas Program; d. Sub Dinas Pemberdayaan Sosial; e. Sub Dinas Pelayanan Sosial; f. Sub Dinas Rehabilitasi Sosial; g. Sub Dinas Bantuan Sosial; h. Kelompok Jabatan Fungsional. 2. Bagan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha Pasal 7 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan. Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. Melaksanakan urusan administrasi kantor, surat-menyurat serta hubungan masyarakat; b. Melaksanakan urusan kepegawaian; c. Melaksanakan urusan keuangan; d. Melaksanakan urusan urusan perlengkapan kantor dan rumah tangga.
Pasal 9 Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Sub Bagian umum; b. Sub Bagian Kepegawaian; c. Sub Bagian Keuangan. Pasal 10 1. Sub Bagian Administrasi, umum dan hubungan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yang berkepentingan, penyimpanan surat, pengetikan, pengadaan dan mengirim surat kepada alamat, penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor, hubungan dengan masyarakat , antar lembaga, hubungan pers, publikasi dan dokumentasi pers. 2. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggaraan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korps, dokumentasi dan pendataan. 3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : menyusun dokumentasi dan registrasi Keuangan, perencanaan serta pelaksanaan Keuangan, merencanakan dan mempersiapkan diklat pegawai dibidang keuangan, menyelenggarakan kesejahteraan . Bagian Keempat Sub Dinas Program Pasal 11 Sub Dinas Program membantu melaksanakan tugas yang diberikan Kepala Dinas, mengkoordinir pelaksanaan penyusunan Rencana Program Pembangunan dan Rutin, mengkoordinir pelaksanaan Pengumpulan dan Pengolahan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMSK) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), mengadakan pengawasan terhadap segala usaha, kegiatan dan pekerjaan agar dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku serta mengikuti, menelaah, menilai dan mempersiapkan bahan laporan pelaksanaan program. Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11, Sub Dinas Program menyelenggarakan fungsi : a. Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program pembangunan dan rutin; b. Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data Penyandang Masalh Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) dan Potensi Serta Sumber Kesejahteraan Sosial ( PSKS ); c. Melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan;
d. Melaksanakan penilaian dan mempersiapkan bahan pelaporan pelaksanaan program. Pasal 13 Sub Dinas Program terdiri dari : a. Seksi Penyusunan Program; b. Seksi Data dan Informasi; c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian. Pasal 14 1. Seksi Penyusunan mempunyai tugas menghimpun, menyusun rencana program rutin dan pembangunan; menyusun, memelihara dan menyajikan naskah-naskah perencanaan (DIK, PO, RO, Juknis, Juklak); mempersiapkan bahan rencana dan program keterpaduan dan kerjasama dengan instansi lintas sektoral; mempersiapkan bahan-bahan yang direncanakan dalam Rakorbang. 2. Seksi data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data PMKS dan PSKS; melakukan pengumpulan data bagi eks PMKS yang berhasil; mengumpulkan, mencatat, mentabulasikan, membukukan dan memberikan informasi permasalahan kesejahteraan sosial; mengelola data kedalam statistik dan grafik; memelihara, menyiapkan dan berupaya mengaktualkan data dan menyiapkan proses surat-menyurat. 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian mengawasi pelaksanaan kegiatan (rutin dan pembangunan); pengendalian terhadap tingkat kemajuan dan pengembangan pelaksanaan proyek fisk dan fungsional; mengawasi proses pelayanan kegiatan (rutin dan pembangunan); memperhatikan laporan dan tanggapan terhadap informasi yang disampaikan tentang penyimpangan pelaksanaan program. Bagian Kelima Sub Dinas Pemberdayaan Sosial Pasal 15 Sub Dinas Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh seksi dibawahnya. Pasal 16 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15, Sub Dinas Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi : a. Melaksanakan kegiatan dibidang pemberdayaan sosial berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan; b. Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis terhadap lembaga-lembaga sosial; c. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan sosial;
d. Melaksanakan kegiatan pengendalian, pengawasan dan pengumpulan dana bantuan sosial. Pasal 17 Sub Dinas Pemberdayaan Sosial terdiri dari : a. Seksi Bimbingan Penyuluhan Sosial; b. Seksi Bina Lembaga Sosial; c. Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Pengumpulan Dana Bantuan Sosial. Pasal 18 1. Seksi Bimbingan Penyuluhan Sosial mempunyai tugas pandataan kebutuhan informasi dan edukasi pembangunan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah sosial; pendataan calon warga binaan sosial rehabilitasi sosial daerah dan wanita rawan sosial ekonomi; memberikan bantuan stimulatif yang bersifat oroduktif; bantuan pengembangan keluarga binaan sosial; melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan lanjut; rekrutmen pendidikan, pelatihan, pembinaan sumber daya manusia sebagai petugas penyuluhan dan pembimbing sosial; melaksanakan pembinaan teknis bimbingan umum, bimbingan sosial pengenalan masalah teknis pengembangan peningkatan sosial fungsi wanita; pemantapan data adminstrasi Pekerja Sosial Masyarakat; menumbuhkan pekerja sosial masyarakat; pembinaan pekerja sosial dan pemantapan sarana pembinaan pekerja sosial masyarakat. 2. Seksi Bina Lembaga Sosial mempunyai tugas mendata dan menyusun profil organisasi/lembaga sosial; pengembangan Sistem Informasi Organisasi Sosial; penataran dan pemantapan pembinaan organisasi/lembaga sosial serta pengurus sosial; penyediaan bantuan peningkatan organisasi, kemampuan pelayanan dan kemandirian organisasi/lembaga sosial; pengembangan forum komunikasi dan konsultasi antar organisasi/lembaga sosial dengan pemerintah; pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga penyandang dana; peningkatan penyuluhan sosial terutama kepada generasi muda; evaluasi pembinaan lanjut dan pendataan serta pengembangan karang taruna. 3. Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Pengumpulan Dana Bantuan Sosial mempunyai tugas pendataan sumber dana bantuan sosial dari dan berada di masyarakat; melaksanakan pembinaan pengawasan rterhadap Pemberian Izin Undian Pengumpulan Uang atau Barang serta usaha pengembangan sosial lainnya. Bagian Keenam Sub Dinas Pelayanan Sosial Pasal 19 Sub Dinas Pelayanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengendalian serta pelayanan kesejahteraan sosial dibidang Kesejahteraan Anak dan
Keluarga, Usaha Usia Lanjut dan Jompo serta melakukan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap program seksi yang dilaksanakan. Pasal 20 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19, Sub Dinas Pelayanan Sosial menyelenggarakan fungsi : a. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengendalian serta pelayanan sosial dibidang kesejahteraan anak dan keluarga; b. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengendalian terhadap masyarakat usia lanjut dan jompo; c. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengendalian serta pelayanan sosial terhadap panti sosial; d. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengendalian serta bantuan terhadap keluarga miskin . Pasal 21 Sub Dinas Pelayanan Sosial terdiri dari : a. Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga; b. Seksi Usia Lanjut dan Jompo; c. Seksi Bina Pengawasan Panti Sosial; d. Seksi Keluarga Miskin. Pasal 22 1. Seksi Kesejahteraan Anak dan Keluarga mempunyai tugas meningkatkan pelayanan pembinaan anak bermasalah; memberikan bantuan bantuan belajar dan peningkatan gizi, bantuan stimulan ekonomi produktif; meningkatkan perlindungan terhadap anak bermasalah atau diperlakukan salah; penyl\uluhan dan bimbingan sosial kepada calon keluarga muda. 2. Seksi Usia Lanjut dan Jompo mempunyai tugas pemantapan pelayanan sosial usia lanjut dan jompo terlantar dan tidak terlantar; peningkatan penyuluhan dan bimbingan sosial kepada keluarga dan masyarakat; peningkatan sosial usia lanjut dan jompo yang dilakukan semenjak dari perencanaan. 3. Seksi Bina Pengawasan Panti Sosial mempunyai tugas pendataan panti sosial dan penyusunan profil secara lengkap dan akurat; mendorong tumbuhnya panti sosial desa/kelurahan; penataran pembinaan petugas aparatur Dinas Kesejahteraan Sosial dan Petugas Panti Sosial; penyediaan bantuan sarana dan fasilitas sosial; mempersiapkan pedoman bimbingan Juknis, Juklak serta sarana dan prasarana panti sosial; pengawasan panti sosial. 4. Seksi Keluarga Miskin mempunyai tugas mendata keluarga miskin; penyuluhan dan bimbingan sosial; bantuan pengembangan usaha produktif keluarga binaan; monitoring dan evaluasi; pembinaan lanjut mendata dan mempersiapkan pembinaan bimbingan sosial terhadap keluarga miskin; membina keluarga miskin
melalui bimbingan sosial pengetahuan keterampilan serta bantuan material dan usaha ekonomis. Bagian Ketujuh Sub Dinas Rehabilitasi Sosial Pasal 23 Sub Dinas Rehabilitasi Sosial, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan bimbingan serta pemulihan dan pengembangan kesejahteraan sosial penderita cacat, tuna susila serta anak nakal serta bekas hukuman, melaksanakan bimbingan teknis terhadap penyandang cacat,tuna susila serta anak nakal dan bekas hukuman. Pasal 24 Untuk menyelenggarakan menyelenggarakan fungsi :
tugas
tersebut
pada
pasal
23,
Rehabilitasi
sosial
a. Melaksanakan rehabilitasi terhadap Wanita Tuna Susila (WTS), gelandangan dan pengemis, serta Waria. b. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi terhadap anak-anak nakal, korban Narkoba serta bekas hukuman; c. Melaksanakan kegiatan pemberian bantuan terhadap penyandang cacat. Pasal 25 Sub Dinas Rehabilitasi Sosial terdiri diri : a. Seksi Rehabilitasi Penyandang sosial. b. Seksi Rehabilitasi Anak Korban Narkotika dan Bekas Hukuman. c. Seksi Penyantunan Penyandang Cacat. Pasal 26 1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Sosial mempunyai tugas melaksanakan bimbingan mental sosial dan motivasi, mengadakan penjagaan dan pendekatan persuasif, melaksanakan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan praktis, mengadakan pendataan, regitrasi dan mengindentifikasi lokasi dan luar lokasi, memberikan bantuan dan pengembangannya, memeberikan bantuan transportasi bagi yang dikembalikan ke kampuing halamannya, mengadakan razia, mengadakan Praktek Belajar Kerja bagi yang sudah mengikuti pelatihan, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait, melaksanakan administrasi berupa dokumentasi, membuat DURK dan DURP, melaporkan monitoring dan evaluasi, membuat Rencana Operasional Teknis. 2. Seksi Rehabilitasi Anak Korban Narkotika dan Bekas Hukuman, mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap anak nakal, bekas hukuman.
3. Seksi Penyantunan Penyandang Cacat mempunyai tugas, melakukan pendekatan awal dan motivasi calon klien, mendatangkan dan menyalurkannya ke Bina Karya, penjanjangan, persiapan pelatiahan keterampilan bimbingan sosial di BLK, melaksanakan bimbingan sosial dan keterampilan, melaksanakan bimbingan terhadap calon klien Unit Pelayanan Sosial Keliling, penjajangan penyandang cacat untuk kegiatan Unit rehabilitasi Sosila Keliling, bimbingan rehabilitasi UPSK, melanjutkan UPSK ke panti sesuai jenis kecacatannya, memberikan bantuan alat bantuan, memberikan bantuan perjalanan ke Panti Rehabilitasi, memberikan bimbingan sosial, mengadakan pembinaan Kelompok Usaha Bersama penyandang cacat, melaksanakan Gedung Loka Bina Karya, melaksanakan administrasi dan dokumentasi, membuat DRUK dan DURP. Bagian Kedelapan Sub Dinas Bantuan Sosial Pasal 27 Sub Dinas Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Kesejahteraan Sosial di bidang Bantuan Sosial berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi Sub Dinas Bantuan Sosial, Program Kerja Sub Dinas, melaksanakan pengelolaan keuangan Anggaran Rution dan Pembangunan pada Sub Dinas, melaksanakan ketata laksanaan dan mempersiapkan rancangan peraturan perundangundangan yang berkaitas dengan Seksi. Pasal 28 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 27, Sub Dinas Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi : a. Melaksanakan kegiatan pemberian bantuan sosial terhadap korban bencana, kecelakaan dan pengungsi; b. Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap kelestarian nilai-nilai kepahlawanan; c. Melaksanakan kegiatan pembinaan serta memasyarakatkan penulisan buku-buku sejarah perjuangan; d. Melaksanakan kegiatan pendayagunaan Taman Makam Pahlawan; e. Melaksanakan kegiatan perlindungan terhadap Hak Azazi manusia ( HAM ). Pasal 29 Sub Dinas Sosial terdiri dari : a. Seksi Bantuan Sosial. b. Seksi Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan. c. Seksi Perlindungan dan HAM. Pasal 30
1. Seksi Bantuan Sosial mempunyai tugas memberikan bantuan dan pembinaan terhadap korban bencana, mengurus dan memberikan bantuan/pemulangan Pengungsi korban bencana kecelakaan perahu dan orang Indonesia yang terlantar di dalam negeri, memberikan pendekatan awal terhadap tempat yang tak layak huni, mengadakan penyuluhan dan bimbingan di lokasi bencana, mengusulkan perbaikan rumah/membangun sarana dan prasarana/pemindahan penduduk ke tempat yang lebih aman, mengadakan kerjasama dalam rangka penanggulangan bencana dengan instansi yang terkait, vertikal dan Komando Teritorial serta lembaga kemasyarakatan, mengurus admnistrasi pemulangan orang terlantar ke negeri asal. 2. Seksi Pahlawan dan Perintis kemerdekaan mempunyai tugas mempersiapkan pembinaan serta monitoring dan melaksanakan usaha-usaha pembinaan dan kelestarian nilai-nilai kepahlawanan serta pembinaan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan, melakukan bimbingan dan penyebarluasan nilai-nilai kepahlawan kepada masyarakat dan generasi muda, mendorong peran serta masyarakat dalam penghayatan dan pengembangan serta pelestarian nilainilai kepahlawanan, mempersiapkan administrasi data perjuangan para pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan dan keluarganya, memasyarakatkan penulisan buku-buku sejarah perjuangan kepahlawanan dan perintis kemerdekaan sertam menumbuh kembangkan nilai nilai keperintisan kepada masyarakat dan generasi muda. 3. Seksi Perlindungan HAM mempunyai tugas pendataan terhadap klien yang akan memperoleh perlindungan HAM, penyuluhan dan bimbingan sosial tentang perlindungan dan HAM, memberikan bantuan perlindungan anak usia sekolah yang dipekerjakan, memberikan bantuan perlindungan terhadap klien sosial, melaksanakan urursan Tata Usaha Teknis dan Admnisitratif. Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 31 1. Jabatan Fungsional Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. 2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 3. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan. 4. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. 5. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV TATA - KERJA Pasal 32
1. Dinas Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Pelalawan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan. 2. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial. 3. Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Sub Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial. 4. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 5. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya. 6. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap unit kerja dilingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial wajib memperhatikan, melaksanakan, dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, singkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik. 7. Setiap unit kerja dilingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial wajib meyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya. 8. Setiap unit kerja dilingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki, prosedur serta tata kerja yang ditetapkan. 9. Setiap unsur pimpinan bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana dilingkungan kerjanya masing-masing. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 33 Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pelalawan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lain diluar Pemerintah Kabupaten/Kota yang sah. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 34 Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 35
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Pelalawan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya. Pasal 36 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan. Disahkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 11 Jan 2002 BUPATI PELALAWAN, Dto. T. AZMUN JAAFAR
