1
BUPATI PELALAWAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PELALAWAN, Menimbang :
Mengingat
:
a.
bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, maka diperlukan penyelenggaraan pendidikan di daerah yang terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional dan bersinergi dengan nilai-nilai budaya melayu masyarakat Kabupaten Pelalawan;
b.
bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga negara agar sistem pendidikan mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta mampu menjawab tantangan sehingga penyelenggaraan pendidikan dapat terencana, terarah, dan berkesinambungan.
c.
bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan yang telah disentralisasikan menjadi urusan wajib kepada Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
d.
bahwa penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan menurut norma-norma kependidikan, sehingga diperlukan adanya pedoman/dasar penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pelalawan yang diatur dalam Peraturan Daerah;
e.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
1.
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2 2.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.
Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968;
4.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
7.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
3 Rapublik Indonesia Nomor 5243); 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
4 dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4981); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN Dan BUPATI KABUPATEN PELALAWAN MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.
Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
2.
Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
5 3.
Pemerintah Daerah adalah Bupati Pelalawan dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.
Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
5.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.
6.
Dinas Pendidikan Pelalawan.
7.
Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8.
Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan di capai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9.
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan pada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
adalah
Dinas
Pendidikan
Kabupaten
10. Pendidikan Dasar adalah pendidikan yang lamanya sembilan tahun yang diselenggarakan 6 tahun di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan 3 tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB). 11. Pendidikan Menengah adalah Pendidikan yang lamanya 3 tahun yang diselenggarakan di Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). 12. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 13. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama. 14. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan atau komparatif daerah dengan acuan kurikulum yang
6 menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Pelalawan. 15. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 16. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelengaraan pendidikan. 17. Dewan Pendidikan Daerah adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Pelalawan merupakan lembaga yang dibentuk dan diangkat dari unsur-unsur masyarakat dan pakar pendidikan yang bertugas dalam pengkajian, penelitian dan pengembangan pendidikan untuk diajukan kepada pemerintah daerah dalam rangka perumusan, pemantauan dan penilaian kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Pelalawan. 18. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. 19. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. 20. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. 21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah diterapkan. 23. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 24. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 25. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 26. Tata Tertib Sekolah adalah dikeluarkan oleh sekolah.
peraturan
tata
tertib
yang
27. Masyarakat setempat adalah masyarakat yang bertempat tinggal disekitar sekolah dalam daerah di Kabupaten Pelalawan. 28. Pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan professional guru.
7 BAB II ASAS, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Pendidikan diselenggarakan berdasarkan asas-asas nilai religius dan keagamaan, demokratis dan berkeadilan, keteladanan, manfaat, tidak diskriminatif, pembudayaan dan pemberdayaan, seimbang, serasi dan selaras dalam perikehidupan, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, budaya bangsa, keterbukaan, bertanggung jawab, dan kepastian hukum dalam satu kesatuan sistem pendidikan nasional. Pasal 3 Penyelenggaraan pendidikan berfungsi untuk: a. Mengembangkan serta meningkatkan kualitas kemampuan, mutu pendidikan dan martabat manusia sebagai upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional; dan b. Membentuk peserta didik yang cerdas komprehensif. Pasal 4 Ruang lingkup pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. Pendidikan formal, yang meliputi: 1) Pendidikan dasar; 2) Pendidikan menengah umum; 3) Pendidikan menengah kejuruan; 4) Pendidikan khusus; 5) Pendidikan layanan khusus; 6) Pendidikan keagamaan; 7) Pendidikan binaan khusus; 8) Pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal. b. Pendidikan nonformal, yang meliputi: 1) Pendidikan anak usia dini; 2) Pendidikan kesetaraan yaitu paket A, paket B, dan paket C; 3) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; c. Peserta didik; d. Pendidik dan tenaga kependidikan; e. Kurikulum; f.
Evaluasi, akreditasi dan sertifikasi;
g. Wajib belajar; h. Sarana dan prasarana i.
Pendanaan pendidikan;
8 j.
Peran serta masyarakat;
k. Kerjasama; dan l.
Pengawasan.
BAB III VISI, MISI DAN TUJUAN PENDIDIKAN Pasal 5 Visi pendidikan adalah terwujudnya layanan pendidikan yang merata, bermutu, mandiri berlandaskan iman dan taqwa serta berbudaya melayu tahun 2020. Pasal 6 Misi pendidikan adalah: a. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana formal dan nonformal untuk mendukung percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan program wajib belajar 12 tahun; b. Meningkatkan kualifikasi secara kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; c. Meningkatkan standar kualitas akademis dan nonakademis;
proses
pembelajaran
secara
d. Meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat dan stakeholder lainnya dalam pembangunan atau pengelolaan pendidikan;teknologi serta berupaya menjalin kerjasama baik dengan perguruan tinggi maupun lembaga lain yang relevan; e. Meningkatkan kemampuan diri secara religius melalui integrasi proses pembelajaran; f.
Menumbuhkembangkan dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat. Pasal 7
Tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah: a. Tertampungnya anak usia sekolah pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan; b. Berkembangnya pembelajaran yang berbasis kepada budaya lokal dan berwawasan lingkungan; c. Terciptanya peserta didik yang memiliki kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai-nilai agama, seni dan budaya yang mampu berkompetisi di pasar kerja; d. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan; e. Tercapainya pemutakhiran data dan informasi pendidikan; f.
Tercapainya peningkatan pemahaman perspektif gender;
9 g. Tercapainya demokratis;
pembudayaan
pengambilan
keputusan
yang
h. Tercapainya kemitraan strategis dengan dunia usaha dan industri; i.
Tercapainya pemanfaatan sumber belajar masyarakat;
j.
Tercapainya peningkatan pengembangan pendidikan;
peran
serta
masyarakat
dalam
k. Terpenuhinya sistem penilaian yang berkualitas, transparan dan akuntabel; l.
Terwujudnya pendidikan dasar 9 tahun menuju pendidikan menengah 12 tahun; dan
m. Terselenggaranya sistem akreditasi yang teratur dan berkesinambungan untuk mewujudkan sekolah yang memiliki standar nasional pendidikan. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8 (1) Setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental atau intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. (3) Warga masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh beasiswa. (4) Setiap warga masyarakat berhak mendapat meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
kesempatan
Pasal 9 (1) Setiap warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah. (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban memberikan dukungan terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan.
Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua
10
Pasal 10 Hak Orang Tua Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Pasal 11 Kewajiban Orang Tua Orang tua berkewajiban : a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan. b. Memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya. c. Mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya. d. Atas biaya untuk kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, kecuali bagi orang tua yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut dan menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah Pasal 12 Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu mengatur, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 13 Pemerintah Daerah berkewajiban: a. Memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat setempat tanpa diskriminasi. b. Menjamin tersedianya anggaran guna terselengaranya pendidikan bagi setiap warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. c.
Mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, membina, dan mengawasi penyelenggaran pendidikan.
d. Memberikan beasiswa bagi siswa yang memperoleh prestasi akademik dan nonakademik dan anak miskin. e. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan.
11 f.
Menciptakan dan meningkatkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
g. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi guna mendukung pendidikan yang bermutu. h. Mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan. Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Peserta Didik Pasal 14 (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: a) Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. b) Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. c) Mendapatkan beasiswa bagi yang memiliki berprestasi akademik dan nonakademik. d) Mendapatkan biaya pendidikan bagi siswa yang orang tuanya miskin. e) Pindah ke program pendidikan pada jalur dan jenis satuan pendidikan lain yang setara. f) Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. g) Memperoleh penilaian hasil dari proses belajar.
(2) Setiap peserta didik berkewajiban: a) Menjaga norma-norma pendidikan untuk kelangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
menjamin
b) memelihara sarana dan prasarana serta keberhasilan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan. c) Mentaati peraturan undangan.
sekolah
dan
peraturan
perundang-
d) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan di daerah dan perusahaan di bawah naungan yayasan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
12 e) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 15 (1) Pendidik dalam melaksanakan tugas berhak: a. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai. b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. c. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. d. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasai akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-undangan. e. Memperoleh kesempatan mengikuti sertifikasi. f.
Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya.
g. Memberi penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-undangan. h. Berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya. i.
Memperoleh bidangnya.
pelatihan
dan
pengembangan
profesi
dalam
(2) Tenaga Kependidikan berhak: a. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai. b. Mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. c. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. d. memperoleh kesempatan meningkatkan karier.
untuk
mengembangkan
dan
Pasal 16 (1) Pendidik dalam melaksanakan tugas berkewajiban: a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran termasuk melaksanakan proses pembelajaran
13 yang bermutu, melaksanakan penilaian hasil pembelajaran serta melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. b. Memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi; c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. d. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial peserta didik dalam pembelajaran. e. Menjunjung tinggi peraturan perUndang-undangan, kode etik serta nilai-nilai agama, etika dan nilai-nilai budaya melayu. f.
Melaksanakan dan mengerjakan tugas profesi dan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan serta situasi dan kondisi sekolah.
g. Memelihara dan memupuk kesatuan dan kesatuan.
(2) Tenaga kependidikan berkewajiban : a. Menciptakan suasana menyenangkan, kreatif, bermartabat.
pendidikan yang bermakna, dinamis, dialogis, inovatif dan
b. Memiliki komitmen secara profesional dalam meningkatkan mutu pendidikan. c. Memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi. d. Mentaati peraturan perundang-undangan.
BAB V JALUR, JENIS DAN JENJANG PENDIDIKAN Pasal 17 Pendidikan dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.
Pasal 18 (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
14 (2) Jenis pendidikan yang termasuk dalam jalur pendidikan formal terdiri atas pendidikan umum, pendidikan agama, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan akademik dan pendidikan profesional. (3) Jenjang pendidikan mencakup pendidikan akademik, profesi, keagamaan dan khusus.
umum,
kejuruan,
Pasal 19 Jalur, jenis dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah dearah, atau masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk: a. Pendidikan anak usia dini; b. Pendidikan dasar; c. Pendidikan menengah; d. Pendidikan nonformal; e. Pendidikan informal; f.
Pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan derah;
g. Pendidikan khusus dan layanan khusus; h. Pendidikan keagamaan; dan i.
Pendidikan keolahragaan.
Bagian Pertama Umum Pasal 20 (1) Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. (2) Jenjang pendidikan pra sekolah terdiri dari penitipan anak, taman bermain, dan taman kanak-kanak. (3) Jenjang pendidikan dasar terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SPMLB) dan/atau sederajat. (4) Jenjang pendidikan menengah terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan/atau sederajat. (5) Lamanya belajar untuk jenjang pendidikan dasar adalah 9 (sembilan) tahun, sekolah menengah selama 3 (tiga) tahun. Bagian Kedua Pendidikan Dasar
15 Pasal 21 (1)
Pendidikan dasar diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dasar peserta didik yang yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta untuk melanjutkan pendidikan menengah.
(2)
Bentuk pendidikan dasar terdiri dari: a) Sekolah dasar (SD) atau yang sederajat. b) Madrasah ibtidaiyah (MI) atau yang sederajat. c) Sekolah dasar luar biasa (SDLB) atau yang sederajat. d) Sekolah menengah pertama (SMP) atau yang sederajat. e) Madrasah tsanawiyah (MTs) atau yang sederajat. f)
Sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB) atau yang sederajat. Bagian Ketiga Pendidikan Menengah Pasal 22
(1) Pendidikan menengah diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik yang diperlukan untuk secara produktif dalam masyarakat untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. (2) Bentuk pendidikan menengah terdiri atas: a) Sekolah menengah sederajat.
atas
(SMA)
atau
bentuk
lain
yang
b) Sekolah menengah kejuruan (SMK) atau bentuk lain yang sederajat. c) Madrasah aliyah (MA) atau bentuk lain yang sederajat. d) Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). e) Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB).
Bagian Keempat Pendidikan Tinggi Pasal 23
16 (1) Pendidikan Tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan masyarakat. (2) Ketentuan mengenai pendidikan tinggi berpedoman pada peraturan perundang-undangan. BAB VI WAJIB BELAJAR Pasal 24 (1) Setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah. (2) Bagi warga negara yang berusia kurang dari 7(tujuh) tahun dapat mengikuti program wajib belajar. (3) Pemerintah daerah menjamin dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah. (4) Wajib belajar pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada jalur pendidikan formal dilaksanakan mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/MAK dan bentuk lain sederajat serta pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui pendidikan kesetaraan paket A, paket B dan paket C. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 25 Penerimaan peserta didik dalam satuan pendidikan dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi. Pasal 26 Penuntasan buta aksara Al-Qur’an bagi peserta didik yang beragama Islam. (1) Penerimaan peserta didik untuk tingkat dasar atau sederajat, menengah atau sederajat, dan tinggi atau sederajat dapat membaca Al-Qur’an. (2) Peserta didik melampirkan ijazah lulusan MDA atau sederajat sesuai tingkatannya pada saat penerimaan siswa baru SLTP atau sederajat dan SLTA atau sederajat sesuai tingkatannya. (3) Peserta didik yang belum memiliki ijazah MDA atau sederajat peserta didik dapat diterima dengan syarat peserta didik tersebut harus mengikuti pendidikan tulis baca Al-Qur’an yang diadakan oleh sekolah atau MDA terdekat secara teknis lebih lanjut diatur oleh Peraturan Bupati.
17
BAB VII PENDIRIAN, PENUTUPAN, PENGGABUNGAN, AKREDITASI Bagian Kesatu Pendirian Sekolah Pasal 27 Pendirian sekolah atau satuan pendidikan berpedoman pada program pembangunan daerah dan sistem pendidikan nasional. Pasal 28 (1) Pendirian sekolah atau satuan pendidikan di daerah didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan hasil kajian kelayakan secara teknis. (2) Pendirian sekolah atau satuan pendidikan dapat dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kantor Kementrian Agama di Daerah untuk sekolah Madrasah atau sederajat atau lembaga pendidikan yang telah memiliki Akta Notaris untuk Sekolah Swasta. (3) Persyaratan pendirian sekolah atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi : a. Akte pendirian Yayasan Lembaga Pendidikan. b. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS). c. Sumber peserta didik. d. Tenaga pendidik. e. Tenaga kependidikan. f. Kurikulum dan program kegiatan belajar. g. Sumber pembiayaan. h. Sarana dan prasarana. i. Penyelenggara sekolah. (4) Bagi sekolah atau satuan pendidikan yang belum memiliki fasilitas dan sarana prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), maka diberi tenggang waktu selama 3 (tiga) tahun untuk memiliki fasilitas dan sarana prasarana. (5) Mendapat izin operasional dari pemerintah daerah bagi sekolah umum dan izin dari kantor Kementrian Agama bagi sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Bagian Kedua Penutupan Sekolah Pasal 29 (1) Sekolah atau satuan pendidikan ditutup apabila:
18 a. Pihak penyelenggara satuan persyaratan pendirian sekolah;
pendidikan
tidak
memenuhi
b. Tidak memiliki tingkatan kelas yang lengkap selama 3 (tiga ) tahun pelajaran berturut-turut serta tidak memiliki jumlah siswa minimal per kelas; c. Tidak memberikan laporan selama 6 (enam) bulan berturut-turut kepada pihak pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dan atau kantor kementrian agama kabupaten; d. Tidak melaksanakan proses belajar mengajar (PBM) berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Pengawas Satuan Pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan. (2) Rencana penutupan terlebih dahulu dengan memberikan teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut serta pemeriksaan lapangan. (3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar. (4) Penutupan sekolah disesuaikan dengan peraturan perundangundangan; (5) Siswa dari sekolah yang ditutup ditampung pada sekolah yang setara. Bagian Ketiga Penggabungan Sekolah Pasal 30 (1) Apabila dipandang perlu berdasarkan kajian atau studi kelayakan dapat dilakukan penggabungan. (2) Ketentuan penggabungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat Akreditasi Pasal 31 (1) Akreditasi dapat dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka baik oleh lembaga independen dan/atau pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat. (3) Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
19 a. Unsur pemerintah (pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan pengawas sekolah). b. Unsur swasta atau masyarakat pendidikan. (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB VIII PESERTA DIDIK, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 32 (1) Jenjang pendidikan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap anak termasuk anak cacat untuk belajar di sekolah pada semua jenjang. (2) Setiap peserta didik berhak mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, keterampilan dan kemampuannya. (3) Setiap peserta didik yang cacat perlu mendapat pendidikan layanan khusus. (4) Anak usia sekolah yang terlantar diberikan pendidikan oleh pemerintah daerah. (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 33 (1) Pendidik meliputi tenaga guru. (2) Tenaga kependidikan meliputi kependidikan.
tenaga bukan guru dalam bidang
(3) Tenaga guru meliputi guru kelas, guru mata pelajaran dan guru bimbingan dan konseling dengan tugas utama mendidik dan mengajar yang dibuktikan dengan sertifikat mengajar. (4) Tenaga bukan guru meliputi pengawas sekolah, pemilik sekolah, tata usaha, pustakawan, laboran, penjaga sekolah, tukang kebun dan tenaga teknis lainnya. Pasal 34 (1) Guru harus memiliki kepribadian yang baik, jujur, kreatif, inovatif dan berkompeten di bidangnya. (2) Pendidikan guru untuk jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan.
20 (3) Pembinaan guru dilakukan secara terus-menerus dan terprogram oleh pemerintah daerah dan lembaga pendidikan yang bersangkutan. (4) Apabila diperlukan tenaga kependidikan dapat digunakan warga negara asing dengan mengacu pada peraturan perUndangundangan. (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 35 (1) Kualifikasi Akademik untuk pendidik atau guru pendidikan dasar dan menengah minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1). (2) Guru harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya, yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. (3) Bagi guru yang sudah mengabdi sekurang-kurangnya 5 tahun di sekolah yang belum berkualifikasi S-1/D-IV menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk meningkatkan kualifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan. (4) Guru harus mengikuti perundang-undangan.
sertifikasi
sesuai
dengan
peraturan
BAB IX KEPALA SEKOLAH Pasal 36 (1) Satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Pendidikan. (2) Kepala sekolah bertugas mengelola dan memimpin sekolah dengan masa tugas paling lama 4 (empat) tahun dan dievaluasi setiap tahun serta dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya. (3) Kepala sekolah wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa dilingkungan sekolah atau tempat belajar mengajar yang cenderung mengarah kepada komersialisasi pendidikan. (4) Kepala sekolah wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah dan demoralisasi pendidikan. (5) Kepala sekolah yang tugasnya berakhir atau tidak lagi diberi tugas sebagai kepala sekolah tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang sekolah dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dapat dipromosikan untuk
21 mendapatkan jenjang jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan atau pemberhentian kepala sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB X SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN Pasal 37 (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik. (2) Pengadaan sarana dan prasarana yang penyelenggaraan pendidikan dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat.
diperlukan dalam oleh pemerintah,
(3) Pemerintah daerah memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselengggarakan masyarakat atau penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh dinas pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan. (5) Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 38 (1) Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan fungsi. (2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status pemilikan gedung, izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan bangunan. (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagamana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan dan kelayakan bangunan gedung. (4) Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22 Pasal 39 Penghapusan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XI PENDANAAN PENDIDIKAN Pasal 40 Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari : a. Pemerintah. b. Pemerintah Provinsi. c. Pemerintah Kabupaten. d. Bantuan dari dunia usaha. e. Pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya dilaksanakan sesuai peraturan perUndang-undangan; f.
yang
Pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orang tua/walinya.
g. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat. h. Sumber lainnya yang sah. Pasal 41 Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran dana pendidikan minimal 20% (dua puluh perseratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. BAB XII KURIKULUM Pasal 42 (1) Kurikulum pada sekolah di daerah disusun berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah, serta disesuaikan jenis dan jenjang pendidikan. (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. (3) Kurikulum tingkat satuan pendidikan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
23 Pasal 43 (1) Struktur dan muatan kurikulum tingkat dasar satuan pendidikan Dasar dan Menengah meliputi Lima Kelompok mata pelajaran yaitu: a. Kelompok Mata Pelajaran Agama dan Akhlak Mulia. b. Kelompok Mata Pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian. c. Kelompok Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. d. Kelompok Mata Pelajaran Estetika. e. Kelompok Mata Pelajaran Jasmani , Olahraga dan Kesehatan. (2) Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah wajib memuat: a. Mata Pelajaran: 1. Pendidikan Agama. 2. Pendidikan Kewarganegaran. 3. Matematika. 4. Ilmu Pengetahuan Alam. 5. Ilmu Pengetahuan Sosial. 6. Bahasa (Indonesia dan Inggris). 7. Seni dan Budaya. 8. Pendidikan Jasmani dan Olahraga; 9. Pendidikan berkarakter. b. Muatan Lokal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. c. Pengembangan diri terdiri dari: 1. Bimbingan konseling. 2. Ekstra kurikuler yaitu percakapan bahasa inggris dan baca kitab suci, serta bakat dan minat peserta didik wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan dasar secara teknis diatur oleh Peraturan Bupati. (3)Untuk menunjang pencapaian target kurikulum, setiap satuan pendidikan minimal wajib memiliki perpustakaan yang lengkap dan memenuhi standar. (4) Pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah untuk dapat dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional. (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 44 (1) Pemerintah Daerah dapat mengatur hari-hari libur sekolah dengan Keputusan Bupati yang memperhatikan hari libur nasional dan kalender pendidikan.
24 (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh lembaga dapat mengatur harihari liburnya sendiri dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB XIII BAHASA PENGANTAR Pasal 45 (1) Bahasa pengantar pada jenjang pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah adalah Bahasa Indonesia. (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pangetahuan dan/atau keterampilan tertentu. (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing bagi peserta didik. Pasal 46 (1) Secara berkala dan berkelanjutan pemerintah melakukan penilaian terhadap kurikulum tingkat satuan pendidikan serta sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dunia pendidikan. (2) Hasil penilaian sebagaimana diumumkan secara terbuka.
dimaksudkan
pada
ayat
(1)
BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 47 (1) Program pendidikan dasar dan menengah menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, orang tua, dunia usaha dan masyarakat. (2) Masyarakat sebagai mitra pemerintah, pemerintah daerah, berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah. (3) Bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XV DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH Pasal 48 (1) Dewan pendidikan merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana
25 dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat daerah yang tidak mempunyai hubungan hirakis. (2) Komite sekolah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. (3) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah. Pasal 49 (1) Keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. (2) Masa bakti keanggotan dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun. (3) Kepengurusan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari Seorang Ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota, dan 10 (sepuluh) orang anggota. Pasal 50 (1) Keanggotaan komite sekolah sebagaimana dimaksud pasal 48 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh rapat anggota dan disahkan oleh Kementrian Agama atas usul pimpinan satuan pendidikan berdasarkan atas hasil musyawarah unsur-unsur komite sekolah. (2) Masa bakti keanggotan komite sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat ) tahun. (3) Kepengurusan komite sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota, dan 10 (sepuluh) orang anggota. Pasal 51 Organisasi, tata kerja dan hubungan fungsional Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN Pasal 52
26 Penanggung jawab pendidikan di Daerah adalah Kepala Daerah, yang pengelolaanya dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pendidikan. Pasal 53 (1) Tanggung jawab penyelenggaraan sistem pendidikan di daerah adalah Dinas Pendidikan. (2) Pengelolaan Sekolah Dasar dan Menengah yang diselenggarakan oleh lembaga dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan yang berlaku. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan Bupati Pelalawan. BAB XVII KERJASAMA Pasal 54 (1) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dapat dilakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XIII PENGAWASAN Pasal 55 (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
terhadap dan jenis
(3) Bupati berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggaraan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel. BAB XIX
27 PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN DAN PENILIK PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH Pasal 56 PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN (1) Pengawas sekolah adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah. (2) Peran pengawas sekolah meliputi : Pemantauan, survise, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengawas yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan (3) Bidang pengawasan meliputi : Pengawas taman Kanak-kanak, Pengawas Sekolah Dasar, Pengawas Mata Pelajaran, Pengawas Pendidikan Luar Biasa dan Pengawas Bimbingan dan Konseling (4) Tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan, lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Bupati. BAB XX PENILIK PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH Pasal 57 (1) Jabatan fungsional penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD). Pendidikan kesetaraan dan keaksaran, serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal; sesuai dengan peraturan perundangundangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil. (2) Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD. Pendidikan kesetaraan dan keaksaran serta kursus pada jalur PNFI. (3) Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Bupati. BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 58 Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2),dan ayat (3), Pasal 30, dan Pasal 36 ayat (3), ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif berupa: a. Peringatan tertulis; b. Pembatalan izin operasional; c. Pencabutan izin operasional. BAB XXII KETENTUAN PIDANA
28 Pasal 59 (1) Setiap orang dan/atau pengelola dan/atau penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (3), ayat (4),dan ayat (5), dan Pasal 29 ayat (3), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran. KETENTUAN PENUTUP Pasal 60 (1) Ketentuan lebih lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus dibuat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 61 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan. Ditetapkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 18 Desember 2012 BUPATI PELALAWAN,
M. HARRIS Diundangkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 18 Desember 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
ZARDEWAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2012 NOMOR 13
